SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PEMUTIHAN PAJAK
KELOMPOK 10
1. DEDDY SURYA WIJAYA (11-07-21376)
2. SENDY PRATAMA (11-08-22128)
3. GILANG CITA PRADANA (11-08-22203)
4. WAHYU SUKOCO (11-08-22209)
5. WISNU RAMADHANI (31-08-22370)
PENDAHULUAN
 Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari
rakyat dan merupakan sumber terpenting yang
memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan
tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum
mencakup kepentingan pribadi individu seperti:
kesehatan, pendidikan dan kesejahteran.
 Dalam lingkup pajak, banyak dikenal istilah-istilah
perpajakan, salah satu diantaranya adalah pemutihan
pajak.
PENGERTIAN
 Pemutihan pajak yaitu keringanan bagi wajib pajak untuk
tidak membayar pajak tahun-tahun sebelumnya
walaupun barang atau harta itu sudah menjadi miliknya
sejak beberapa tahun.
 Pemutihan pajak adalah pembebasan dari denda pajak
kendaraan atau yang sering disebut dengan pemutihan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
LANJUTAN…
 Program pemutihan pajak umumnya dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di daerah
tertentu. Di setiap daerah, program ini dilaksanakan
dalam tempo waktu yang berbeda-beda, ada yang
dalam tempo 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan saja,
tergantung dari ketetapannya.
 Pemutihan tersebut meliputi pembebasan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II (kendaraan
bekas), bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan denda BBNKB baru.
LANJUTAN…
 Program pemutihan pajak memang kebijakan yang
kurang populis, karena memanjakan masyarakat. Tetapi
hal itu dilakukan untuk mengatasi beban petani akibat
beberapa komoditi perkebunan mengalami penurunan
harga yang cukup signifikan atau masyarakat yang
terkena dampak bencana alam.
 Sebelum terjadinya krisis global kesadaran masyarakat
untuk membayar pajak sudah tinggi, tetapi berdasarkan
data yang dimilki banyak kendaraan yang mati pajak
sehingga harus dilakukan pemutihan.
LANJUTAN…
Pemutihan yang dilakukan, secara tidak
langsung untuk mendata kembali kendaraan
yang tersebar di wilayah kabupaten/kota.
Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh
data jumlah kendaraan secara riil untuk
pendataan.
TUJUAN
Pemutihan pajak mempunyai tujuan:
Upaya untuk mengajak masyarakat tertib dalam
membayar pajak kendaraan bermotor.
Untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami
keterlambatan membayar pajak kendaraanya.
Untuk membantu masyarakat/petani mengatasi krisis
ekonomi.
Untuk mengoptimalkan pemasukan pajak dari sektor
tersebut/untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang belum memenuhi target.
Untuk mendata obyek kendaraan yang benar-benar
masih beroperasi di wilayah tersebut yang diadakan
program pemutihan pajak. Dengan demikian diharapkan
dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil.
MANFAAT
 Bila kita kaji, antara tujuan dan manfaat dari pemutihan
pajak hampir sama, yaitu diantaranya meringankan beban
masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam
pembayaran pajak kendaraanya. Seperti kita ketahui,
wajib pajak kendaraan bermotor wajib membayar
pajaknya setiap 5 tahun sekali. Apabila saat tiba jatuh
tempo pembayaran pajak tersebut tidak segera dilunasi,
maka wajib pajak tersebut mendapatkan denda dan
disamping itu pula kendaraan yang telah jatuh tempo
masa pajaknya itu tidak dapat digunakan sebelum
melunasi kewajibannya.
 Dengan adanya program pemutihan pajak ini, diharapkan
kedepanya masyarakat dapat tertib dalam membayar
pajak kendaraan bermotor.
LANJUTAN…
Manfaat lain yang didapat dari program
pemutihan ini adalah untuk memperbaiki data
wajib pajak untuk memastikan kepemilikan
kendaraan bermotor, serta Program ini juga
sebagai persiapan rencana pemerintah yang
akan menerapkan pajak progresif bagi wajib
pajak di tahun 2011, yaitu pajak kelipatan atas
kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih dari
1 unit.
Kesimpulan
Dengan diadakannya program ini, dapat sedikit
membantu untuk meringankan beban
masyarakat yang mempunyai tanggungan untuk
membayar kewajiban pajak kendaraan
bermotornya yang mengalami keterlambatan.
Disamping itu pula adalah upaya untuk
mengajak masyarakat tertib dalam membayar
pajak kendaraan bermotor.
SARAN
Untuk mendukung kesukseskan program ini,
diharapkan sebelumnya pemerintah mengadakan
sosialisasi terhadap masyarakat terlebih dahulu.
Mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu
pemutihan pajak, dan bagaimana caranya. Untuk
itu masyarakat dibekali untuk mengetahui
bagaimana syarat-syarat, ketentuan-ketentuan,
dan prosedur-prosedur yang harus diperhatikan
dan dipahami agar tidak bingung ketika nantinya
program pemutihan pajak ini benar-benar sudah
dijalankan.

More Related Content

What's hot

Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahMulyadi Yusuf
 
Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0edit
Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0editPaparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0edit
Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0editKppkp Bangil
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Penyuluhan bendahara
Penyuluhan bendaharaPenyuluhan bendahara
Penyuluhan bendaharakp2kppacitan
 
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.SiPajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Simas karebet
 
Fifi fiandari 181600174 artikel
Fifi fiandari 181600174 artikelFifi fiandari 181600174 artikel
Fifi fiandari 181600174 artikelfifi fian
 
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPhPengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPhNadia Eva
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph uploadharsela
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilaneryeryey
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanAnisa Muvit
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Tobagus Makmun
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Raja Matridi Aeksalo
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanheri baskoro
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakanPembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakanAdillaShafaNafisaMar
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Dudi Wahyudi
 

What's hot (20)

Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0edit
Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0editPaparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0edit
Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0edit
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
 
Penyuluhan bendahara
Penyuluhan bendaharaPenyuluhan bendahara
Penyuluhan bendahara
 
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.SiPajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
 
Fifi fiandari 181600174 artikel
Fifi fiandari 181600174 artikelFifi fiandari 181600174 artikel
Fifi fiandari 181600174 artikel
 
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPhPengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph upload
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Penerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahPenerimaan Pemerintah
Penerimaan Pemerintah
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakan
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Tax flash mar 2022
Tax flash mar 2022Tax flash mar 2022
Tax flash mar 2022
 
Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakanPembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23
 

Similar to Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...
Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...
Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...Jiantari Marthen
 
Politik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publikPolitik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publikBiati Ardiansyah
 
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...Jiantari Marthen
 
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...stephaniejessey
 
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk WargaProgram Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Wargayenifrconsultant
 
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk WargaProgram Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk WargaFR Consultant Indonesia
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Annez Fathia
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...dhanny deswita
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...enggar fajri hasti
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Rahma Naulita
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Nanda Dwi Ferbiana
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalTalitha Lintang Pertiwi
 
Poposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utamaPoposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utamaeduarsyabirin22
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalVeronica Silalahi II
 

Similar to Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (20)

Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...
Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...
Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...
 
Politik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publikPolitik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publik
 
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
 
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
 
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk WargaProgram Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
 
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk WargaProgram Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Program dari Warga untuk Warga
 
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITITransparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
 
Amelia hasanah 12160137
Amelia hasanah 12160137Amelia hasanah 12160137
Amelia hasanah 12160137
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
perpajakan
perpajakanperpajakan
perpajakan
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
TF 20230817_2 (1).pdf
TF 20230817_2 (1).pdfTF 20230817_2 (1).pdf
TF 20230817_2 (1).pdf
 
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesiaTax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
 
Poposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utamaPoposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utama
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
 

Recently uploaded

KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 

Recently uploaded (16)

KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

  • 1. PEMUTIHAN PAJAK KELOMPOK 10 1. DEDDY SURYA WIJAYA (11-07-21376) 2. SENDY PRATAMA (11-08-22128) 3. GILANG CITA PRADANA (11-08-22203) 4. WAHYU SUKOCO (11-08-22209) 5. WISNU RAMADHANI (31-08-22370)
  • 2. PENDAHULUAN  Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteran.  Dalam lingkup pajak, banyak dikenal istilah-istilah perpajakan, salah satu diantaranya adalah pemutihan pajak.
  • 3. PENGERTIAN  Pemutihan pajak yaitu keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak tahun-tahun sebelumnya walaupun barang atau harta itu sudah menjadi miliknya sejak beberapa tahun.  Pemutihan pajak adalah pembebasan dari denda pajak kendaraan atau yang sering disebut dengan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
  • 4. LANJUTAN…  Program pemutihan pajak umumnya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di daerah tertentu. Di setiap daerah, program ini dilaksanakan dalam tempo waktu yang berbeda-beda, ada yang dalam tempo 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan saja, tergantung dari ketetapannya.  Pemutihan tersebut meliputi pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II (kendaraan bekas), bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda BBNKB baru.
  • 5. LANJUTAN…  Program pemutihan pajak memang kebijakan yang kurang populis, karena memanjakan masyarakat. Tetapi hal itu dilakukan untuk mengatasi beban petani akibat beberapa komoditi perkebunan mengalami penurunan harga yang cukup signifikan atau masyarakat yang terkena dampak bencana alam.  Sebelum terjadinya krisis global kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah tinggi, tetapi berdasarkan data yang dimilki banyak kendaraan yang mati pajak sehingga harus dilakukan pemutihan.
  • 6. LANJUTAN… Pemutihan yang dilakukan, secara tidak langsung untuk mendata kembali kendaraan yang tersebar di wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil untuk pendataan.
  • 7. TUJUAN Pemutihan pajak mempunyai tujuan: Upaya untuk mengajak masyarakat tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami keterlambatan membayar pajak kendaraanya. Untuk membantu masyarakat/petani mengatasi krisis ekonomi. Untuk mengoptimalkan pemasukan pajak dari sektor tersebut/untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target. Untuk mendata obyek kendaraan yang benar-benar masih beroperasi di wilayah tersebut yang diadakan program pemutihan pajak. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil.
  • 8. MANFAAT  Bila kita kaji, antara tujuan dan manfaat dari pemutihan pajak hampir sama, yaitu diantaranya meringankan beban masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraanya. Seperti kita ketahui, wajib pajak kendaraan bermotor wajib membayar pajaknya setiap 5 tahun sekali. Apabila saat tiba jatuh tempo pembayaran pajak tersebut tidak segera dilunasi, maka wajib pajak tersebut mendapatkan denda dan disamping itu pula kendaraan yang telah jatuh tempo masa pajaknya itu tidak dapat digunakan sebelum melunasi kewajibannya.  Dengan adanya program pemutihan pajak ini, diharapkan kedepanya masyarakat dapat tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
  • 9. LANJUTAN… Manfaat lain yang didapat dari program pemutihan ini adalah untuk memperbaiki data wajib pajak untuk memastikan kepemilikan kendaraan bermotor, serta Program ini juga sebagai persiapan rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak progresif bagi wajib pajak di tahun 2011, yaitu pajak kelipatan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih dari 1 unit.
  • 10. Kesimpulan Dengan diadakannya program ini, dapat sedikit membantu untuk meringankan beban masyarakat yang mempunyai tanggungan untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya yang mengalami keterlambatan. Disamping itu pula adalah upaya untuk mengajak masyarakat tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
  • 11. SARAN Untuk mendukung kesukseskan program ini, diharapkan sebelumnya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat terlebih dahulu. Mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu pemutihan pajak, dan bagaimana caranya. Untuk itu masyarakat dibekali untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan prosedur-prosedur yang harus diperhatikan dan dipahami agar tidak bingung ketika nantinya program pemutihan pajak ini benar-benar sudah dijalankan.