Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penting bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Proses pembiayaan memiliki dasar hukum dan prosedur tertentu agar tujuan pembiayaan tercapai dengan baik.

1. 1
Nama : RIA WIDIANTI
NPM : (14119214)
A. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN
Produk dan jasa perbankan syariah secara garis besar dibagi tiga yaitu;
penghimpunan, penyaluran dan menyediakan jasa keuangan. Dalam pelaksanaan
tugasnya sebagai penyalur dana, bank syariah menyediakan produk dan jasa
pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha.
Artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana
tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan
kepada pihak yang minus dana.
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya
kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil
yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank
syariah.
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.
Pembiayaan secara luas berarti pembelajaan (financing) yaitu pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun dikerjakan orang lain.1
Proses pembiayaan mempunyai dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan.
Dasar-dasar tersebut bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, dan Undang-Undang.
1. Al-Quran
a) Qs. An-Nisaa’ ayat 12
ۚ ِ‫ث‬ُ‫ل‬ُّ‫ث‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ء‬‫َا‬‫ك‬َ‫ر‬ُ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ...
“... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304.

2. 2
b) Qs. Shaad ayat 24
‫ا‬ً‫ير‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ۖ ِ‫ه‬ ِ‫اج‬َ‫ع‬ِ‫ن‬ ٰ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ن‬ ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ؤ‬ُ‫س‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫م‬َ‫ل‬َ‫ظ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ل‬ ِ‫اء‬َ‫ط‬َ‫ل‬ُ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬‫ي‬َِِْْ‫ي‬
ۗ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ‫ا‬َ‫م‬ ٌ‫ل‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ق‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ن‬‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َّ‫َّل‬ِ‫إ‬ ٍ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ٰ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬
۩ َ‫َاب‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ع‬ِ‫ك‬‫ا‬َ‫ر‬ َّ‫َر‬‫خ‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫َر‬‫ف‬َِْ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬‫ا‬َّ‫ن‬َ‫ت‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬‫و‬ُ‫او‬َ‫د‬ َّ‫ن‬َ‫ظ‬َ‫و‬
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat dzalim kepada yang sebagian lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan amat
sedikitlah mereka yang ini.”
2. Al-Hadits
‫الشريكين‬ ‫لث‬ ‫ثا‬ ‫انا‬ ‫يقول‬ ‫هللا‬ ‫ان‬ ‫قال‬ ‫رفعه‬ ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬‫لم‬ ‫ما‬
‫أ‬ ‫يخن‬‫حْه‬ ‫صا‬ ‫حدهما‬
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Allah berfirman: Aku
adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah
satunya tidak mengkhianati satu yang lain.” (HR. Abu Dawud No.
2936, dalam kitab Al-Buyu dan Hakim).
3. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.”2
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
“Pembiayaan ialah penyediaan uang yang berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang
2 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, Ed. 1, 2011), h. 106.

3. 3
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang itu dalam
waktu tertentu.”
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan
dana atau tagihan yang dipersamakan, yakni berupa :
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalm bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qard.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multi jasa.
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank syariah dan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau dengan bagi hasil.3
6. Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998
Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan
usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Analisis: Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah
yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu aktivitas yang terjadi di dalam bank syariah adalah pembiayaan.
Pembiayaan berarti memberikan bantuan dana kepada mereka yang membutuhkan
(usahawan/bisnisman) untuk kemajuan usahanya. Dalam pelaksanaannya,
pembiayaan pastilah diatur dalam norma dan hukum tertentu agar jalannya dapat
3 Adiwarman Karim, Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 473.

4. 4
sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak terjadi kekacauan. Maka dari itu,
Undang-Undang pun turut mengatur serta menjadi dasar adanya aktivitas
pembiayaan.
Dalam buku karangan Ismail yang berjudul Perbankan Syariah (Jakarta:
Kencana, 2011) pada halaman 106 dijelaskan “Kredit adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.” Pernyataan tersebut merupakan landasan atau dasar hukum
pembiayaan yang termuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang
merupakan revisi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan
merupakan penyediaan bantuan berupa uang oleh bank syariah kepada orang yang
membutuhkan dengan akad pinjam-meminjam dimana terdapat kesepakatan
kedua belah pihak yang mengharuskan pihak peminjam mengembalikan uang
yang dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu dengan disertai margin atau bagi
hasil.
Allah SWT juga telah mengatur tentang pembiayaan ini dalam Al-Quran
tang terdapat pada Surah Shaad ayat 24 “Dan sesungguhnya kebanyakan dari
orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada yang
sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih,
dan amat sedikitlah mereka yang ini.”
Ayat diatas berisi sebuah keniscayaan dimana dalam sebuah
pesyarikatan/perkongsian terdapat kecurangan yang menyebabkan salah satu
pihaknya dirugikan. Ini merupakan sifat dasar manusia. Oleh karena itu, untuk
meminimalisir kecurangan yang ada, perlu adanya rasa saling percaya, memegang
komitmen, juga bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan (dalam hal
pembiayaan) sehingga jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tidak sampai
terjerat hukum.

5. 5
B. PROSEDUR PEMBIAYAAN
Dalam konteksnya, ada banyak sekali definisi yang berkaitan dengan
prosedur. Beberapa ahli pun turut andil dalam mengemukakan pendapat mengenai
definisi prosedur ini. Menurut Muhammad Ali, prosedur adalah tata cara kerja
atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Amin Widjaja
prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan. Jadi, prosedur adalah
rangkaian tugas yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur yang berisi
tentang tata cara dalam menjalankan suatu pekerjaan.
Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika atau aturan-aturan
khusus yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan agar
tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga untuk
menghindari resiko yang mungkin terjadi. Prosedur sendiri dapat berupa tulisan
maupun lisan.
Dalam pelaksanaanya, pembiayaan memiliki prosedur yang harus dipenuhi,
yaitu:
1. Persiapan
Persiapan dalam pembiayaan adalah tahap awal yang sangat penting
terutama bagi pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan
permohonan pembiayaan ke bank. Informasi yang diberikan pihak bank
antara lain tentang tata cara pengajuan pembiayaan, dan syarat-syarat untuk
memperoleh fasilitas pembiayaan.
Dalam hal ini, tentu pihak bank akan menggali informasi lebih
mengenai nasabah, baik dengan wawancara ataupun meminta bahan tertulis
secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut harus
memiliki gambaran yang valid tentang kondisi sauatu usaha calon nasabah
yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta,
tujuan penggunaan dari biaya tersebut, lokasi usaha, jaminan dan
kelengkapan surat-suratnya (legalitas), serta peralatan yang dimiliki.
Biasanya pihak bank akan memberikan formulir permohonan
pembiayaan kepada calon nasabah dimana terdapat keterangan informasi
yang diperlukan oleh pihak bank. Dari data-data yang telah dikumpulkan,

6. 6
baik melalui wawancara maupun tertulis, kemudian pihak bank akan
mengolahnya menjadi laporan pengenalan proyek.4
Laporan permohonan pembiayaan biasanya memuat hal-hal berikut:
 Keterangan (alasan) mengenai permohonan pembiayaan yang
diminta.
 Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta.
 Gambaran usaha 3 tahun yang lalu.
 Rencana atau proyek usaha 3 tahun mendatang (jika pembiayaan
diberikan).
Formulir tersebut harus ditanda-tangani oleh pemohon pembiayaan
disertai cap perusahaan kemudian pihak bank akan menerima dan
mencatatnya dalam agenda surat masuk untuk diproses lebih lanjut.
2. Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh account officer dari suatu
lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bakhan
committe (tim) ysng ditugaskan untuk menganalisis permohonan
pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan pembiayaan
yang dilakukan mencapai sasaran dan aman.
Dalam tahap ini terdapat penilaian mendalam tentang keadaan usaha
atau proyek pemohon pembiayaan tersebut meliputi berbagai aspek,
diantaranya:
a) Aspek manajemen dan organisasi
b) Aspek pemasaran
c) Aspek teknis
d) Aspek keuangan
e) Aspek hokum/yuridis
f) Aspek sosial-ekonomi5
4 Ayus Ahmad dan Absul Aziz, Manajemen Operasional Bank Syariah, (Cirebon: STAIN
Press, 2009). h. 222-223.

7. 7
3. Analisis Pembiayaan dalam Praktik
Analisis untuk pembiayaan merupakan hal yang penting untuk realisasi
pembiayaan dalm perbankan syariah. Analisis dikerjakan oleh aparat
pelaksana khusus. Pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut
telah memenuhi prinsip perbankan syariah atau tidak, serta dimaksudka
untuk :
 Menilai kelayakan calon usaha peminjam.
 Meminimalisir atau menekan resiko akibat tidak terbayarnya
pembiayaan.
 Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada customer,
terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip
6C’s, yaitu:
 Character
 Capital
 Capacity
 Collateral
 Condition of Economy
 Constraints6
4. Tahap Keputusan Pembiayaan
Atas hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak bank melalui
pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau
pimpinan bank tersebut dapat memutuskan apakah pembiayaan tersebut
layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Jika tidak, maka permohonan
tersebut harus segera ditolak. Penolakan biasanya secara tertulis dengan
disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Andaikata
5 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.
223-231.
6 Ibid, h. 234-238

8. 8
permohonan dikabulkan, maka segera dituangkan dalam surat keputusan
pembiayaan. Biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Adapun surat
tersebut berisi :
 Nama dan alamat perusahaan;
 Nama dan alamat pimpinan;
 Jenis pembiayaan;
 Tujuan penggunaannya;
 Tempo/jangka waktu;
 Cara penarikan;
 Cara pengambilan;
 Margin;
 Masa tenggang;
 Jaminan yang diberikan serta nilainya;
 Pengikat jaminan dan syarat lainnya.
Di akhir surat tersebut dicantumkan tanda tangan dan nama jelas,
dilengkapi dengan tempat dan tanggal penandatanganan. Pemutus
pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite khusus yang diberi
wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan memutus seseorang belum
tentu sama dengan yang lainnya, tergantung tingkat jabatan, kedudukan,
dan pangkatnya. Untuk pembiayaan-pembiayaan yang relatif besar,
keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi bank
tersebut, bahkan mungkin diputus oleh lebih dari satu orang pemutus yang
merupakan komite atau panitia pemutus, termasuk melibatkan anggota
komisaris dari bank tersebut.
Analisis: Dalam sebuah kegiatan, pastilah terdapat proses atau prosedur
dan etika yang mengikat yang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dari
kegiatan tersebut, tak terkeceuali pada proses pembiayaan. Prosedur sendiri adalah

9. 9
sebuah rangkaian tugas yang saling berkaitan satu sama lainnya yang tersusun
secara tertatur berisi tentang tata cara untuk menjalankan suatu pekerjaan.
Dalam proses pembiayaan, beberapa prosedur yang harus dijalani meliputi
persiapan, analisis, dan tahap pengambilan keputusab pembiayaan. Prosedur ini
tersusun secara sistematis guna mengurangi resiko yang mungkin terjadi,
misalnya si peminjam yang enggan membayar atau mengembalikan uang yang
dipinjam dari bank syariah.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap persiapan pembiayaan,
yaitu bank syariah harus bisa mendapatkan informasi valid sebanyak-banyaknya
tentang kondisi dari nasabah/peminjam uang. Kondisi tersebut meliputi besarnya
usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaan dari biaya tersebut,
lokasi usaha, jaminan dan kelengkapan surat-suratnya (legalitas), serta peralatan
yang dimiliki. Informasi bisa didapatkan melalui wawancara atau dengan tertulis
melalui pengisian formulir.
Data-data dan informasi yang sudah didapat kemudian akan dianalisis apakah
usaha pemohon pembiayaan untuk ditentukan apakah usaha tersebut layak untuk
dibiayai atau tidak. Analisis tersebut dapat melalui berbagai aspek, diantaranya
aspek manajemen dan organisasi, aspek pemasaran, aspek keuangan, teknis
pelaksanaan usaha, aspek hukum, juga aspek sosial-ekonomi yang menunjukkan
dampak yang akan diberikan oleh usaha tersebut.