tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...Irwan Haribudiman
Modal Kepariwisataan Dalam Sudut Pandang Geografi
Pariwisata dapat dijadikan sebagai tulang punggung atau sektor unggulan mengingat Indonesia memiliki beberapa keunikan, antara lain:
keragaman dan keindahan alamnya
keragaman suku dan adat istiadatnya
keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat, dan lain sebagainya.
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Akademi Desa 4.0
Materi Kuliah Online #40 Jumat 18 September 2020, disampaikan oleh Anggi Januar Pratama dari Sustainable Tourism Policy Professional, Swisscontact Indonesia
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...Irwan Haribudiman
Modal Kepariwisataan Dalam Sudut Pandang Geografi
Pariwisata dapat dijadikan sebagai tulang punggung atau sektor unggulan mengingat Indonesia memiliki beberapa keunikan, antara lain:
keragaman dan keindahan alamnya
keragaman suku dan adat istiadatnya
keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat, dan lain sebagainya.
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Akademi Desa 4.0
Materi Kuliah Online #40 Jumat 18 September 2020, disampaikan oleh Anggi Januar Pratama dari Sustainable Tourism Policy Professional, Swisscontact Indonesia
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan BUMDes.pdfDefriSupit2
Sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2021, Pengembangan Ekonomi Desa melalui BUM Desa sangat penting utuk membawa pada cita-cita kemandirian ekonomi desa yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional khususnya di bidang ekonomi. Akan tetapi fakta empirisnya banya BUM Desa belum berkembang sesuai cita-cita idealnya. Salah satu permasalhannya karena kuranya dukungan Pemerintah dalam pengembangan BUM Desa. Paparan ini memberikan informasi berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam Pengembangan BUM Desa dan bagaimana sinergisitas yang diharapkan terbangun antara pemerintah dan BUM Desa yang berkontribusi untuk pencapaian kemandirian ekonomi desa melalui BUM Desa.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Nasional Tahun
2010-2025 pada aspek kelembagaan juga dijelaskan bahwa
pengembangan pariwisata dillaksanakan dengan melakukan kerjasama
antara organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat, sehingga dengan memberikan peran yang setara antara
pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat
pengembangan pariwisata.
Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri
Pariwisata
4. Berdasarkan kekuatan, stakeholder terbagi menjadi
beberapa kelompok:
Stakeholder primer (utama)
Stakeholder sekunder (pendukung)
Stakeholder kunci
5. Stakeholder primer
Stakeholder primer adalah pihak yang berkaitan langsung
terhadap sumber daya, suatu kebijakan, program, dan proyek baik
sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksplorasi.
Harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan
keputusan bersama
Contoh: masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah desa.
6. Stakeholder sekunder
Stakeholder sekunder tidak memiliki kaitan kepentingan secara
langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, melainkan
menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan.
Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana,
pengawas dan organisasi advokasi, organisasi pemerintahan dan pihak
swasta.
Contoh: LSM, Ormas, Perguruan Tinggi.
7. Stakeholder kunci
Stakeholder kunci memiliki kewenangan secara legal dalam hal
pengambilan keputusan. Memiliki pengaruh kuat dan penting terkait
kelancaran kegiatan.
Contoh: Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas atau Instansi terkait
yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.
8. Keterkaitan antar stakeholder industri pariwisata
Kebutuhan Dasar
Pelaku Wisata
(Pengunjung)
Pengusaha Masyarakat Pemerintah Media Akademia
Perjalanan Transportasi, Agen
Perjalanan
Sapta Pesona:
Keamanan,
Kebersihan,
Ketertiban,
Kenyamanan,
Keindahan,
Keramahan,
Kenangan.
Penyediaan
Sarana/Prasarana:
• Non fisik:
Kebijakan, Regulasi,
Panduan.
• Fisik :
Air, Listrik, Jalan,
Jaringan,
Telekomunikasi.
Sarana untuk
melancarkan
proses
komunikasi antar
pemangku
kepentingan
sehingga dapat
meningkatkan
citra dan
reputasi
destinasi.
Melaksanakan
penelitian dan
penyediaan SDM
Aktivitas Wisata Usaha Wisata, Biro
Perjalanan Wisata
Makan/Minum Restoran/Rumah
Makan
BAB/BAK Toilet Umum
Istirahat Akomodasi
Souvenir Pusat Oleh-oleh
Informasi Pramuwisata
9. Peran stakeholder menurut Siagian (2003: 142)
Modernisator Katalisator Dinamisator
Stabilisator Pelopor
10. Peran stakeholder menurut Siagian (2003: 142)
1. Modernisator
Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk
mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju
modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang
sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain:
penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran
manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki
sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
11. 2. Katalisator
Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat
memperhitungkan seluruh faktor yang berpngaruh dalam
pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung
menjadi penghalang, dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya
mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik
manfaat yang sebesar-besarnya.
Peran stakeholder menurut Siagian (2003: 142)
12. 3. Dinamisator
Pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan
pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, perilaku,
dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi
masyarakat dalam melakukan pembangunan.
Peran stakeholder menurut Siagian (2003: 142)
13. 4. Stabilisator
Peran stakeholder adalah mewujudkan perubahan tidak menjadi
suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat mengancam bagi keutuhan
nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.
Peran stakeholder menurut Siagian (2003: 142)
14. 5. Pelopor
Selaku pelopor, stakeholder harus menjadi panutan bagi seluruh
masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti pelopor dalam
bekerja seproduktif mungkin; menegakkan keadilan dan kedisiplinan;
kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial; dan pelopor dalam
berkorban demi kepentingan negara.
Peran stakeholder menurut Siagian (2003: 142)