Dokumen tersebut membahas tentang pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional serta dasar-dasar dan penyusunannya. Dibahas pula implementasi politik dan strategi nasional di berbagai bidang seperti hukum, ekonomi, politik, luar negeri, dan lainnya.

1. BAB I
PENDAHULUAN
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional ?
2. Apa dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional ?
3. Bagaimana penyusunan politik dan strategi nasional ?
4. Bagaimana stratifikasi politik nasional ?
5. Bagaimana politik pembangunan nasional dan manajemen nasional ?
6. Bagaimana implementasi politik dan strategi nasional ?
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional.
2. Mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional.
3. Mengetahui penyusunan politik dan strategi nasional.
4. Mengetahui stratifikasi politik nasional.
5. Mengetahui politik pembangunan nasional dan manajemen nasional.
6. Mengetahui implementasi politik dan strategi nasional.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, Politeia yang akar katanya adalah polis,
yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, yang berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik, dalam arti politics, mempunyai makna kepentingan umum
warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas-asas, prinsip, keadaan, jalan,
cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan
policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan
medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah
tersebut sebaik-baiknya.
Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat
yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sementara itu policy, yang dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-
pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau
tujuan yang dikehendaki.
Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategi, yang diartikan sebagai the art of the general atau
seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pada abad modern sekarang
penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam
peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang
olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau
pencapaian tujuan.
Dengan demikian, strategi merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan
kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Politik strategi nasional adalah cara melaksanakan asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan
negara tentang pembinaan(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian),serta
penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang sudah ditetapkan.
B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Dalam melakukan penyusunan politik dan strategi nasional perlu dipahami pokok-pokok
pikiran yag terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila,
UUD 1945, wawasan nusantara, dn ketahanan nasional.
Landaskan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka

2. acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena di dalamnya terkandung dasar
negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa indonesia.
C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan
sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang
menyatakan bahwa jajaran pemerintah yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-
lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “Suprastruktur Politik”. Lembaga–lembaga
tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat(DPR),
Badan pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Sementara itu,badan–badan
yang ada dalam masyarakat disebut sesbagai “infrastruktur politik” yang mencakup pranata
politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemsyarakatan, media massa,
kelompok kepentingan (interet group), dan kelompok penekan (pressure group), suprastruktur
dan infrastruktur politik yang harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik
diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga
tinggi negara lainya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan
Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim,
Dewan Otonomi Daerah dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan.
Sementara itu, program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat
politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri
dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan petunjuk Presiden. Hal yang
dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat
pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program yang lebih konkret yang disebut sasaran
nasional.
D. Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik(kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai
berikut :
1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Yaitu meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan
mencakup:penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan
negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan falsafah pancasila dan
UUD 1945.
Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada
pasal 10 sampai dengan 15 UUD 1945, tingkat penetuan kebijakan puncak ini juga mencakup
kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum kebijakan nasional yang ditentukan
oleh Kepala Negara itu dapat berupa dekrit, peraturan, atau piagam Kepala Negara.
2. Tingkat Kebijakan Umum
Yaitu tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga
menyeluruh nasional dan berupa penggarisan masalah makro strategis guna mencapai tujuan
nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Tingkat kebijakan umum ini merupakan penjabaran
dari kebijakan puncak guna merumuskan strategi administrasi, system, dan prosedur dalam
bidang utama tersebut.
3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)
pemerintahan. Pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan khusus ini adalah
pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga
nondepartemen.
4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector bidang utama di atas dalam bentuk
prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Kebijakan
teknis ini dilakukan oleh kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Terdapat dua macam
kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah, antara lain sebagai berikut :
1. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di
tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
yuridikasinya masing-masing. Di tingkat provinsi, wewenang itu terletak di tangan

3. gubernur. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota terletak di tangan bupati atau
walikota.
2. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan mendapat
persetujuan dari DPRD.
E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
1. Politik Pembangunan Nasional
Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan kepaduan tata
nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai
efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya
nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea
keempa, yaitu melindungi . Oleh karena itu, diperlukan manajemen nasional yang berfungsi
memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian
pelaksanaan kebijaksanaan.
Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
secara berkelanjutana dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan ilmu global.
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun, dan
damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan, dan hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang
berkelanjutan.
Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. (Heri Herdiawanto dan Jumanta
Hamdayama.Erlangga.Jakarta. 2010.
Yang pada intinya, politik pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
dan kemajuan Indonesia dan seluruh rakyatnya, karena dengan melakukan pembangunan
nasional, maka akan bisa merubah dan memperbaiki sistem yang telah berlaku di negara
Indonesia.
2.Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah system sehingga lebih tepat jika
menggunakan kata “system manajemen nasional”.
Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur, dan proses untuk
mencapai kehematan, daya guna, dan daya nasioanal guna mencapai tujaun nasional.
Sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses dan
fungsinya. Adapu unsur, struktur, dan proses sistem manajemen nasional adalah sebagai berikut
:
1. Negara sebagai organisai kekuasaan
2. Bangsa Indonesia sebagai unsur pemilik negara
3. Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa
4. Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai.
Fungsi pokok dari sistem manajemen nasional adalah pemasyarakatan politik. Hal ini
menunjukkan bahwa kegiatan sistem manajemen nasional diarahkan pada penjaminan hak dan
penertiban kewajiban rakyat.
Adapun fungsi arus masuknya adalah pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan.
Sedangkan fungsi dari arus keluarnya adalah pembuatan aturan, penetapan aturan, da

4. penghakiman aturan yang berarti penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran
peraturan yang berlaku.
F. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
a. Bidang hukum
Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, menata sistem hukum nasional
yang menyeluruh dan terpadu, dan menegakkan hukum secara konsisten
b. Bidang ekonomi
Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil,
dan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
c. Bidang politik
Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan
bangsa, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi
negara.
d. Bidang politik luar negeri
Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada
kepentingan nasional, melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang
menyangkutkepentingan dan hajat hidup orang banyak, meningkatkan kualitas dan kinerja
aparatur luar negeri maupun melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang.
e. Bidang penyelenggaraan negara
Membersihkan penyelenggara negara dari praktek KKN, melakukan pemeriksaan terhadap
kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan.
f. Bidang komunikasi, informasi, dan media massa
Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi media massa, meningkatkan kualitas komunikasi
di berbagai bidang, meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas
dankesejahteran insan pers.
g. Bidang agama
Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual,dan etika,
meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama,
meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama.
h. Bidang pendidikan
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
bagi seluruh rakyat Indonesia, merumuskan nilai–nilai kebudayaan Indonesia, mengembangkan
sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya dalam rangka memilah–milah nilai budaya yang kondusif
dan serasi.
i. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat, Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
j. Bidang pertahanan dan keamanan
Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru, Mengembangkan kemampuan sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta, meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional
Indonesia.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
Makalah ini hanya memuat beberapa sumber referensi yang sudah dirangkum sedemikian rupa
untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan mempelajari makalah ini. Alangkah
baiknya jika ke depannya, para pembaca bisa menambah referensi dalam pembuatan makalah
supaya cakupannya menjadi lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA

5. Juliardi, Budi.2014.Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
http://akumagnae.tumblr.com/post/24055287666/implementasi-politik-dan-strategi-nasional