"[Ringkasan]" Dokumen tersebut membahas mengenai: 1. Noviyarti yang terlibat dalam penyusunan dokumen reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2009 2. Tim Independen memberikan nilai tinggi untuk dokumen tersebut sehingga Kementerian PPN/Bappenas mendapat predikat terbaik 3. Kontak email Noviyarti

2. NOVIYARTI
 Personil yang menjadi bagian dari Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/
Bappenas, terlibat dalam penyusunan
Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009
(Gelombang Pertama)
 Tim Independen memberikan nilai 3,87 dari
skala 4,00 untuk Dokumen Uslan Reformasi
Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun
2009, sehingga Kementerian PPN/Bappenas
mendapatkan predikat “K/L Terbaik” dalam
penyusunan Dokumen Usulan Reformasi
Birokrasi pada Gelombang Pertama
 noviyarti.badri@yahoo.com
 noviyarti.badri@gmail.com

3. KETERKAITAN PROGRAM
PENATAAN
ORGANISASI
PENATAAN
ORGANISASI
PENATAAN PENATAAN
ORGANISASI ORGANISASI
PENATAAN
ORGANISASI
PENATAAN
ORGANISASI

4. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintaha pusat dan daerah
TUJUAN secara proporsional sesai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
 Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsimantar K/L/Pemda
TARGET  Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi K/L/Pemda
ORGANISASI, KELEMBAGAAN, INSTANSI:
KEGIATAN
pemerintah, kementerian, LPNK, instansi vertikal,
UPT, sekretariat lembaga negara, sekretariat non
struktural, pemerintah daerah

5. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI ...1)
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
1. Penyusunan Pedoman Umum Sistem Permen PAN dan RB tentang Pedoman Umum
Kelembagaan Pemerintah Sistem Kelembagaan pemerintah
Permen PAN dan RB tentang Evaluasi
2. Penyusunan Pedoman Evaluasi Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintah
3. Penyusunan SOP Penataan Kelembagaan Permen PAN dan RB tentang SOP Penataan
Pemerintah Kelembagaan Pemerintahan
4. Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi
Kementerian Kementerian
5. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Perpres tentang Pedoman Umum Kelembagaan
LPNK Instansi Vertikal
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK
6. Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK
7. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Perpres tentang Pedoman Umum Kelembagaan
Instansi Vertikal Instansi Vertikal
8. Ppenyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Permen PAN dan RB tentang Pedoman Umum
UPT Kelembagaan UPT

6. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI ...2)
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan UPT
9. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan UPT
10. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Prmen PAN dan RB tentang Kelembagaan Instansi
Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU
11. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan
Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU
12. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Perpres tentang Pedoman Umum Kelembagaan
Sekretariat Lembaga Negara Sekretariat Lembaga Negara
13. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan
Sekretariat Lembaga Negara Sekretariat Lembaga Negara
14. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Permen PAN dan RB tentang Pedoman Umum
Sekretariat Nonstruktural Kelembagaan Sekretariat Nonstruktural
15. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan
Sekretariat Non Struktural Sekretariat Non Struktural
16. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

7. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis proses dan mekanismen
TUJUAN
kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan
 Meningkatnya penggunaan teknologiminformasi dalam proses penyelenggaraan
TARGET manajemen pemerintahan
 Meningkatnya efisiensi dan eektivitas proses manajemen pemerintahan
administrasi pemerintahan, penyelenggaraan
KEGIATAN
negara, proses bisnis

8. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
1. Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan RUU tentang Administrasi Pemerintahan
2. Perumusan UU Etika Penelenggaraan Negara RUU tentang Etika Penelenggaraan Negara
3. Penyusunan Pedoman Analisis Proses Bisnis Permen PAN dan RB tentang Pedoman Analisis
pada K/L/Pemda Proses Bisnis pada K/L/Pemda

9. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
 Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem
rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis
TUJUAN kompetensi dan transparan
 Diharapkan mampu mendorong mobolitas antaraparatur pusat dan daerah, serta
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan
 Ameningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur
TARGET
 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur
Standar kompetensi, kebijakan dan penganggarav
perencanaan pegawai, assesmen kompetensi,
KEGIATAN analisis kebutuhan, tunjangan kinerja, pola karir,
database, evaluasi jabatan, analisis jabatan, audit
kepegawaian, diklat, remunerasi, penilaian kinerja,
wewenang, pengangkatan, pmemindahan, dan
pemberhentian pns, disiplin

10. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
1. Penyempurnaan Pedoman Standar Kompetensi
Pedoman Standar Kompetensi Jabatan
Jabatan
2. Penyusunan Perencanaan Pegawai (Formasi) Pedoman Penyusunan Perencanaan Pegawai
secara Nasional (Formasi) Pegawai secara Nasional
3. Penyempurnaan Pedoman Assesmen
Pedoman Assesmen Kompetensi Individu Pegawai
Kompetensi indiidu Pegawai
4. Penyempurnaan Analaisis Kebutuhan dan PP tentan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan
Pengembangan Sistem Diklat Sistem Diklat
5. Penyusunan Pedoman Penataan Sistem
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Tunjangan Kinera
6. Penyusunan Pedoman Penyusunan Pola Karir
Pedoman Pengembangan Sisten Diklat
(Sistem Penempatan, promosi, dan Mutasi)
7. Penyusunan Pedoman Pengembangan Data Pedoman Pengembangan Data Base SDM Aparatur
Base SDM Aparatur Negara
8. Penyusunan Pedoman Evaluasi Jabatan Pedoman Analisis Jabatan

11. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
9. Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan Pedoman Analisis Jabatan
10. Penyusunan Pedoman Pengendalian Pedoman pengendalian Kepegawaian/Audit
Kepegawaian/Audit Kepegawaian Kepegawaian
11. Penusunan Pedoman Pengendalian Diklat Pedoman Pengendalian Diklat
12. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem PP tentang Sistem Remunerasi SDM Aparatur
Remunerasi SDM Aparatur Negara Negara
13. Penyempurnaan PP tentang Pengadaan PNS PP tentang Pengadaan PNS
14. Penyusunan PP tentang Pegawai Tidak tetap PP tentang Pegawai Tidak Tetap (pegawai
(Pegawai Pemerintan Non PNS) pemerintah non struktural)
15. Penyempurnaan PP tentang Diklat Jabatan PNS PP tentang Diklat Jabatan PNS
16. Penyempurnaan PP tentang Penilaian Kinerja
PP tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Pegawai

12. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
17. Penyempurnaan PP tentang Pengangkatan PNS PP tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan
dalam Jabatan struktural struktural
18. Penyempurnaan PP tentang Wewenang PP tentang Wewenang Pengangkatan,
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
Pemberhentian PNS
PP tentang Disiplin PNS
19. Penyempurnaan PP tentang Disiplin PNS
20. Pengembangan Sistem Pendidikan dan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Secara Terpusat
Pelatihan Secara Terpusat
Sistem dan Anggaran untuk SDM yang
21. Penyusunan Kebijakan dan penganggaran Mengundurkan Diri secara Bersama/Massal dan
untuk Exit Policy sukarela (khususnyaSDM yang kompetensinya
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi)

13. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
TUJUAN Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
 Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
 Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
TARGET
 Meningkatnya status opini BPK
 Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
pengendalian, kebijakan, koordinasi, monev:
KEGIATAN administrasi pemerintahan, pemberantasan
korupsi

14. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
1. Penyusunan RUU Pengendalian RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
2. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawsan dan
1. Kebijakan tentang Pembinaan SPIP
Pemberantasan Korupsi
2. Kebijakan tentang Pengawasan Intern
3. Kebijakan tentang TLHP
4. Kebijakan tentang Pengawasan Masyarakat
5. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan 1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pengawasan
Evaluasi Bidang Pengaasan dan Pemberantasan Intern
Korupsi
2. Laporan Mnitoring TLHP Instansi
3. Laporan Penyaluran dan Pemantauan
Pengaduan Masyarakat
4. Laporan Koordinasi, Monitoring, dan Evalusi
secara Lengkap dan periodik

15. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
TUJUAN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
 Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
TARGET
 Meningkatya akuntabilitas instansi pemerintah
akuntabilitas kinerja, penyelenggara negara,
KEGIATAN sistem manajemen, modul

16. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
1. Penyusunan RUU Akuntabilitas Kinerja
RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaran Negara
Penyelenggara Kinerja
2. Penettapan PeraturanPelaksanaan UU Peraturan tentang Pelaksanaan UU Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Negara Penyelenggara Negara
Laporan Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi
3. Pelaksanaan penguatan Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
4. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Sistem Manajemen Kinerja
5. Penyusunan Modul (Bahan Referensi bagi Modu (Bantuan Referensi bagi K/L/Pemda untuk
K/L/Pemda untuk Menyusun IKU) penyusunan IKU)
6. Review Penerapan IKU Laporan Hasil Review IKU

17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat,
tepat, sederhana, aman, terjangkau, dan meiliki kepastian)
 Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan
TARGET
internasional
 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakt terhadap penyelenggaraan peayanan
publik
pelayanan berdasarkan IKM, standar pelayanan,
KEGIATAN pengembangan best practice, pelayanan berbasisi
manajemen mutu internasional

18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TAHUN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
2010 2011 2012 2013 2014
1. Penetapan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angka Capaian IKM pada Pemerintah
Berdasarkan IKM pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mempresentasikan Kinerja
Kabupaten/Kota yang Merepresentasikan kinerja Propvinsi
Provinsi
2. Penetapan Pedoman Standar Pelayanan sesuai 1. Peraturan Pemerintah tentang Pedoman
dengan UU No. 25 / 2009 tentang Pelayanan Standar Pelayanan sesuai dengan UU No. 25 /
Publik 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permen PAN dan RB tentang Pedoman
Penyusunan Teknis Penyusunan Stadr
pelayanan
3. Percepatan Pengembangan best Practice Setiap K/L/Pemda mempunyai unit pelayanan yang
Peningkatan Kualitas Pelayanan pada menjadi Model Peningkatan Kualitas Pelayanan
K/L/Pemda Publik
4. Peningkatan kualitas Pelayanan yang Berbasis Peningkatan Jumlah Unit Pelayanan yang secara
Sistem Manajemen Mutu yang Diakui secara Sukarela Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Internasional yang Diakui secara Internasional