Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...infosanitasi
Peraturan ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL, format peny
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Mar'an Hoven
[Ringkasan]
Keputusan Bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ketentuan umum, usul dan penetapan angka kredit, tim penilai, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian.
Pmk no _7_th_2019_ttg_kesehatan_lingkungan_rumah_sakit (1)Anjas Asmara, S.Si
Peraturan ini mengatur tentang kesehatan lingkungan rumah sakit di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat di rumah sakit dan melindungi sumber daya manusia dari faktor risiko lingkungan. Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui penyehatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan.
Pengumuman ini memberitahukan tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) dari pelamar umum oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2013. Seleksi ini akan dilaksanakan melalui ujian tertulis pada 3 November 2013 untuk mengisi 78 formasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis. Calon pegawai harus memenuhi persyaratan umum seperti kewarganegaraan, usia, pendidikan, ke
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur gaji, tunjangan, potongan, dan honor/vakasi bagi pegawai negeri sipil di Indonesia. Beberapa poin utama yang diatur antara lain gaji pokok, tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan struktural dan fungsional, serta potongan-potongan seperti IWP dan Taperum.
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...infosanitasi
Peraturan ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL, format peny
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Mar'an Hoven
[Ringkasan]
Keputusan Bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ketentuan umum, usul dan penetapan angka kredit, tim penilai, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian.
Pmk no _7_th_2019_ttg_kesehatan_lingkungan_rumah_sakit (1)Anjas Asmara, S.Si
Peraturan ini mengatur tentang kesehatan lingkungan rumah sakit di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat di rumah sakit dan melindungi sumber daya manusia dari faktor risiko lingkungan. Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui penyehatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan.
Pengumuman ini memberitahukan tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) dari pelamar umum oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2013. Seleksi ini akan dilaksanakan melalui ujian tertulis pada 3 November 2013 untuk mengisi 78 formasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis. Calon pegawai harus memenuhi persyaratan umum seperti kewarganegaraan, usia, pendidikan, ke
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur gaji, tunjangan, potongan, dan honor/vakasi bagi pegawai negeri sipil di Indonesia. Beberapa poin utama yang diatur antara lain gaji pokok, tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan struktural dan fungsional, serta potongan-potongan seperti IWP dan Taperum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraZulfikri Armada
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikulturaWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian fasilitas dan insentif untuk usaha hortikultura di Indonesia. Fasilitas yang diberikan antara lain kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, akses permodalan, dan pemasaran, sedangkan insentif berupa stimulan untuk meningkatkan kinerja usaha hortikultura. Usaha-usaha hortikultura yang mendapat prioritas fasilitas dan insentif adalah usaha mikro dan kecil, ramah lingkun
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
[Ringkasan]
Pedoman ini mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan, mencakup kurikulum pelatihan, kepesertaan, tenaga pelatihan, fasilitas, penyelenggaraan, perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi pelatihan. Tujuannya adalah mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
1. Keputusan mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil bernama Wariah dengan kenaikan pangkat dari Guru Madya menjadi Penata Muda golongan III/a berdasarkan prestasinya.
Undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara independen, termasuk lingkup, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut pemeriksaan.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, terkait persyaratan dan prosedur perizinan Pedagang Besar Farmasi.
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...Lies Dina Liastuti
proses proses dan kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional RS yang berkelanjutan, bermutu dan terjangkau serta demi keamanan pasien melalui Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit . suatu telaah di Jantung & Pembuluh darah Harapan Kita.
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaIrman Gapur
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem swakelola, meliputi ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi swakelola. Juga dibahas para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan swakelola seperti penanggung jawab anggaran, pelaksana swakelola, dan tim swakelola."
Perka lkpp no 14 2012 tentang petunjuk tenis perpres 70Agam Patra
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraZulfikri Armada
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikulturaWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian fasilitas dan insentif untuk usaha hortikultura di Indonesia. Fasilitas yang diberikan antara lain kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, akses permodalan, dan pemasaran, sedangkan insentif berupa stimulan untuk meningkatkan kinerja usaha hortikultura. Usaha-usaha hortikultura yang mendapat prioritas fasilitas dan insentif adalah usaha mikro dan kecil, ramah lingkun
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
[Ringkasan]
Pedoman ini mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan, mencakup kurikulum pelatihan, kepesertaan, tenaga pelatihan, fasilitas, penyelenggaraan, perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi pelatihan. Tujuannya adalah mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
1. Keputusan mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil bernama Wariah dengan kenaikan pangkat dari Guru Madya menjadi Penata Muda golongan III/a berdasarkan prestasinya.
Undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara independen, termasuk lingkup, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut pemeriksaan.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, terkait persyaratan dan prosedur perizinan Pedagang Besar Farmasi.
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...Lies Dina Liastuti
proses proses dan kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional RS yang berkelanjutan, bermutu dan terjangkau serta demi keamanan pasien melalui Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit . suatu telaah di Jantung & Pembuluh darah Harapan Kita.
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaIrman Gapur
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem swakelola, meliputi ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi swakelola. Juga dibahas para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan swakelola seperti penanggung jawab anggaran, pelaksana swakelola, dan tim swakelola."
Perka lkpp no 14 2012 tentang petunjuk tenis perpres 70Agam Patra
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang melalui berbagai metode pengadaan seperti lelang umum, terbatas
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, mencakup tujuan pelatihan untuk memahami prinsip, peraturan, para pihak terkait, proses, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
Inilah gambaran mengenai pengadaan barang di institusi pendidikan khususnya sekolah dan bagaimana aturan yang sebenarnya menurut perpres no 54 tahun 2010
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan pengaturan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Unit ini bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan KPU dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas, kewenangan, perangkat organisasi, dan tata
Similar to Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ppbj (20)
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ppbj
1. PERBEDAAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
SWAKELOLA DAN MELALUI PENYEDIA BARANG JASA SERTA
PEMANTAAUN DAN EVALUASI DIDALAMNYA
Oleh
Muhammad Imaduddin Putranda
NIM.4201114020
KEBIJAKAN UMUM TENTANG CARA PENGADAAN BARANG/JASA
Sebagaimana tersebut dalam Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
pada Bab I, pasal 3, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara
swakelola, dan /atau melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa. PA menetapkan cara
pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok danfungsi K/L/D/I serta sifat kegiatan yang
akan dilaksanakan.
1. Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola
Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.
Dalam menetapkan kebijakan umum tentang cara pengadaan barang/jasa yang dilakukan
dengan swakelola, PA wajib memperhatikan ketentuan tentang pengadaan swakelola
sebagai berikut:
a. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan
kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung
masyarakat setempat;
3) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak
diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentuka terlebih dahulu,
sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan
ketidakpastian dan risiko yang besar;
5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
6) Pekerjaan untuk proyek percontohan pilot project) dan survei yang bersifat khusus
untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh
Penyedia Barang/Jasa;
7) Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di
laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
9) Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
10) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
1
2. 11) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan,industri alat utama sistem senjata
(alutsista) dan industri alat material khusus (almatsus) dalam negeri.
b. Pekerjaan swakelola dapat dilaksanakan oleh:
1) K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran Pengadaan swakelola yang dilakukan oleh
K/L/D/I penanggung jawab anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
a) Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran;
b) Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat
menggunakan tenaga ahli;
c) Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah
keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang
bersangkutan.
2) Instansi Pemerintah Lain sebagai Pelaksana Swakelola Pengadaan swakelola yang
dilakukan oleh instansi pemerintah lain sebagai pelaksana swakelola, dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;dan
b) Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan
Penanggung Jawab Anggaran.
3) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Pengadaan Swakelola, yang dilakukan
oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dilaksanakan dengan mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
a) Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola;
b) Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;dan
c) Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
c. PA menetapkan jenis pekerjaan sertapihak yang akan melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa secara Swakelola.
2. Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Penetapan kebijakan umum
tentang cara pengadaan yang menggunakan Penyedia Barang/Jasa, dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan berikut:
a. Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan, ditetapkan
melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. Sistem pemilihan Penyedia Barang/Jasa, meliputi Metode Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran dan Metode Evaluasi
Penawaran serta Jenis Kontrak, ditetapkan oleh ULP/PP;
c. ULP/PP, dalam menetapkan sistem pemilihan penyedia barang/jasa, wajib
memperhatikan jenis/sifat pekerjaan, besaran/nilai pekerjaan, kondisi lokasi serta
manfaatnya terhadap masyarakat;
d. Penetapan sistem pemilihan dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres No.54/2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No.70/2012 tentang Perubahan
Kedua atas No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2
3. Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
pemilihan sistem pengadaan;
penetapan metode penilaian kualifikasi;
penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
penetapan HPS.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
Maksud dan tujuan dilakukannya Pemantauan dan Evaluasi terhadap penyusunan rencana
Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I adalah untuk mendapatkan umpan balik dalam penyusunan
rencana Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I dilakukan sesuai dengan prosedurdan mencapai
sasarannya, baik dilakukan oleh PA/KPA masing-masing K/L/D/I maupun LKPP.
Pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan rencana umum pengadaan,
yang meliputi: identifikasi kebutuhan barang/jasa, pemaketan pekerjaan dan cara pengadaan
serta
rencana
penganggaran
pengadaan.
Pemantauan
dan
evaluasi
terhadappersiapanpelaksanaan pengadaan, yang meliputi:
a. Pengadaan secara swakelola:
1. Penetapan sasaran, penyusunan rincian biaya yang diperlukan, penyusunan jadwal
pelaksanaan swakelola.
2. Penyusunan dan penetapan organisasi pelaksana swakelola.
b. Pengadaan melalui pemilihan penyedia Barang/Jasa:
1. Pengkajian dan penetapan paket pekerjaan, penetapan rancangan Kontrak, Penetapan
Sistem Pemilihan dan penetapan HPS,
2. Penyusunan dokumen penilaian kualifikasi dan dokumen pemilihan serta penetapan
jadwal rencana pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
PENUTUP
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dipersiapkan secara lebih baik, akan memberikan
dampak terhadap efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan keuangan negara yang
dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa, serta pengelolaan barang/jasa di masingmasing K/L/D/I akan menjadi lebih optimal. Sehingga penyusunan rencana Pengadaan
Barang/Jasa K/L/D/I akan menjadi lebih baik dan tepat sasaran sesuai dengan rencana kerja
Pemerintah.
3