SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
2/4/2024 1
Pengantar Ilmu Politik
Kekuasaan Tingkat dan Fungsi
2/4/2024 2
Pengantar
 Kekuasaan dalam konteks negara terbagi
menjadi 2 macam yakni kekuasaan
tingkat/struktur dan kekuasaan fungsi
 Kekuasaan tingkat ialah pembagian antar
tingkat pemerintahan sedangkan
kekuasaan fungsi menunjukkan
perbedaan antarfungsi pemerintahan
2/4/2024 3
Kekuasaan Tingkat
 Konfederasi
 Federal
 Kesatuan
2/4/2024 4
Konfederasi
 Terdiri dari beberapa negara yang berdaulat
penuh
 Bersatu atas dasar perjanjian (internasional)
 Memiliki kekuasaan tertentu terhadap anggotanya
tetapi tidak terhadap warga negaranya
 Kelangsungan hidup tergantung kepada
kesukarelaan negara anggotanya
 Amerika 1781-1789
 Jerman 1815 - 1867
2/4/2024 5
Federasi
 Pertengahan kesatuan dan konfederasi
 Urusan nasional (perjanjian internasional,
cetak uang, hankam), di luar itu menjadi
kewenangan penuh negara bagian
(pendidikan, budaya, kesehatan)
 Kenyataannya ada 2 kekuasaan, pem
federal dan pem neg bagian (pem federal
masih ikut campur tangan dengan urusan
negara bagian)
 Amerika Serikat
2/4/2024 6
Kesatuan
 Kekuasaan dan kedaulatan di tangan
pemerintah pusat
 Pemerintah pusat menyerahkan sebagian
urusannya kepada pemerintah daerah
melalui otonomi/desentralisasi
 Bentuk negara dengan integrasi yang
paling kokoh
 Indonesia
2/4/2024 7
Kekuasaan Fungsi
 Awalnya dikenal dengan pemisahan
kekuasaan (separation of power) yang
dicetuskan John Locke dan Montesquieu
 Bertujuan untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak
yang berkuasa
 Berdasarkan pada fungsi (function)
 Dikenal dengan trias politika
2/4/2024 8
Trias Politika
 Rulemaking function
pembuatan undang-undang
 Rule application function
pelaksanaan undang-undang
 Rule adjudication function
pengadilan atas pelanggaran
undang-undang
2/4/2024 9
Perkembangan Trias Politika
 Sejalan dengan perkembangan jaman,
urusan pemerintahan makin bertambah
kompleks sehingga Trias Politika juga
berkembang, tidak lagi pemisahan tapi
pembagian karena urusan pemerintahan
harus terpadu untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat, masing-masing
lembaga tidak bisa bersikukuh hanya
melaksanakan 1 fungsi saja
2/4/2024 10
Trias politika sekarang (Gabriel Almond)
 Rule making
 Rule application
 Rule adjudication
2/4/2024 11
Trias Politika di Indonesia
 Indonesia secara eksplisit tidak
menganut Trias Politika, secara
implisit dapat dilihat dari struktur
tata pemerintahan yakni adanya
pembagian lembaga-lembaga
2/4/2024 12
Jabaran Trias Politika di Indonesia
Legislatif Eksekutif Yudikatif
DPR
MPR
DPD
PRESIDEN MA KY MK

More Related Content

Similar to kekuasaan_tingkat_dan_fungsi.ppt

Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraAbdul Fauzan
 
Bentuk kenegaraan
Bentuk kenegaraan  Bentuk kenegaraan
Bentuk kenegaraan VJ Asenk
 
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalismeProses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalismeghinahuwaidah
 
Indonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaIndonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaDio
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negaraliananofita15
 
Bentuk Negara
Bentuk NegaraBentuk Negara
Bentuk NegaraTata
 
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesiamenjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesiaaryoADS
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkrihadiarnowo
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah Dadang Solihin
 
Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx
Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptxBentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx
Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx034ElaDamayanti
 
Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7abd_
 

Similar to kekuasaan_tingkat_dan_fungsi.ppt (20)

Negara federasi
Negara federasiNegara federasi
Negara federasi
 
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
 
Tugas project pkn
Tugas project pknTugas project pkn
Tugas project pkn
 
Bentuk kenegaraan
Bentuk kenegaraan  Bentuk kenegaraan
Bentuk kenegaraan
 
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalismeProses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
 
Pkn bab 3
Pkn bab 3Pkn bab 3
Pkn bab 3
 
Indonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaIndonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranya
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
bentuk negara
bentuk negarabentuk negara
bentuk negara
 
SPD.ppt
SPD.pptSPD.ppt
SPD.ppt
 
Bentuk Negara
Bentuk NegaraBentuk Negara
Bentuk Negara
 
Pkwn
PkwnPkwn
Pkwn
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesiamenjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkri
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx
Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptxBentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx
Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx
 
PKN KD. 3.3
PKN KD. 3.3PKN KD. 3.3
PKN KD. 3.3
 
Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7
 
presentasi_pkn_.pptx
presentasi_pkn_.pptxpresentasi_pkn_.pptx
presentasi_pkn_.pptx
 

More from zulamirulhaq1

International Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptx
International Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptxInternational Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptx
International Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptxzulamirulhaq1
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptzulamirulhaq1
 
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptxzulamirulhaq1
 
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.pptBAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.pptzulamirulhaq1
 
3. lembaga penunjang.pptx
3. lembaga penunjang.pptx3. lembaga penunjang.pptx
3. lembaga penunjang.pptxzulamirulhaq1
 

More from zulamirulhaq1 (9)

International Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptx
International Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptxInternational Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptx
International Anti-Corruption Day XL by Slidesgo.pptx
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.ppt
 
PARPOL ..ppt
PARPOL ..pptPARPOL ..ppt
PARPOL ..ppt
 
SISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptxSISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptx
 
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
 
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.pptBAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
 
PKN X P9.ppt
PKN X P9.pptPKN X P9.ppt
PKN X P9.ppt
 
3. lembaga penunjang.pptx
3. lembaga penunjang.pptx3. lembaga penunjang.pptx
3. lembaga penunjang.pptx
 
PPT-HTN.ppt
PPT-HTN.pptPPT-HTN.ppt
PPT-HTN.ppt
 

kekuasaan_tingkat_dan_fungsi.ppt

  • 1. 2/4/2024 1 Pengantar Ilmu Politik Kekuasaan Tingkat dan Fungsi
  • 2. 2/4/2024 2 Pengantar  Kekuasaan dalam konteks negara terbagi menjadi 2 macam yakni kekuasaan tingkat/struktur dan kekuasaan fungsi  Kekuasaan tingkat ialah pembagian antar tingkat pemerintahan sedangkan kekuasaan fungsi menunjukkan perbedaan antarfungsi pemerintahan
  • 3. 2/4/2024 3 Kekuasaan Tingkat  Konfederasi  Federal  Kesatuan
  • 4. 2/4/2024 4 Konfederasi  Terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh  Bersatu atas dasar perjanjian (internasional)  Memiliki kekuasaan tertentu terhadap anggotanya tetapi tidak terhadap warga negaranya  Kelangsungan hidup tergantung kepada kesukarelaan negara anggotanya  Amerika 1781-1789  Jerman 1815 - 1867
  • 5. 2/4/2024 5 Federasi  Pertengahan kesatuan dan konfederasi  Urusan nasional (perjanjian internasional, cetak uang, hankam), di luar itu menjadi kewenangan penuh negara bagian (pendidikan, budaya, kesehatan)  Kenyataannya ada 2 kekuasaan, pem federal dan pem neg bagian (pem federal masih ikut campur tangan dengan urusan negara bagian)  Amerika Serikat
  • 6. 2/4/2024 6 Kesatuan  Kekuasaan dan kedaulatan di tangan pemerintah pusat  Pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah melalui otonomi/desentralisasi  Bentuk negara dengan integrasi yang paling kokoh  Indonesia
  • 7. 2/4/2024 7 Kekuasaan Fungsi  Awalnya dikenal dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang dicetuskan John Locke dan Montesquieu  Bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa  Berdasarkan pada fungsi (function)  Dikenal dengan trias politika
  • 8. 2/4/2024 8 Trias Politika  Rulemaking function pembuatan undang-undang  Rule application function pelaksanaan undang-undang  Rule adjudication function pengadilan atas pelanggaran undang-undang
  • 9. 2/4/2024 9 Perkembangan Trias Politika  Sejalan dengan perkembangan jaman, urusan pemerintahan makin bertambah kompleks sehingga Trias Politika juga berkembang, tidak lagi pemisahan tapi pembagian karena urusan pemerintahan harus terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, masing-masing lembaga tidak bisa bersikukuh hanya melaksanakan 1 fungsi saja
  • 10. 2/4/2024 10 Trias politika sekarang (Gabriel Almond)  Rule making  Rule application  Rule adjudication
  • 11. 2/4/2024 11 Trias Politika di Indonesia  Indonesia secara eksplisit tidak menganut Trias Politika, secara implisit dapat dilihat dari struktur tata pemerintahan yakni adanya pembagian lembaga-lembaga
  • 12. 2/4/2024 12 Jabaran Trias Politika di Indonesia Legislatif Eksekutif Yudikatif DPR MPR DPD PRESIDEN MA KY MK