Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, landasan hukum, dan sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018. Dokumen ini merupakan pedoman untuk penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang provinsi Jambi dalam 3 kalimat, yakni mengenai pertumbuhan penduduk Jambi yang meningkat hampir 3 kali lipat antara tahun 1971-2013, pertumbuhan ekonomi Jambi yang melambat akibat kemarau panjang pada tahun 2015, serta angka kemiskinan dan pengangguran Jambi yang masih di atas rata-rata nasional pada tahun 2009-2015.
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)ergi bari
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai kondisi eksisting program-program infrastruktur utama yang menjadi prioritas Kota Administrasi Khusus Batam pada tahun 2013. Infrastruktur-infrastruktur tersebut meliputi sistem transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan. Secara umum kondisi kebanyakan infrastruktur sudah baik meski beberapa masih membutuhkan peningkatan dan pembangunan.
Bab ini membahas teori dan metodologi yang mendukung studi zonasi, meliputi pengertian zonasi, jenis zonasi, dan standar kebijakan zonasi kawasan pemukiman dan perdagangan jasa. Bab ini juga membahas metodologi penelitian dan tahapannya.
Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka ...TPRP Strategic Partner
Buku ini berisi rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah untuk kawasan strategis nasional Batam, Bintan, dan Karimun. Buku ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan terkait mengenai pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut untuk periode menengah. Buku ini membahas latar belakang, tujuan, cakupan wilayah, kebijakan umum dan rencana program investasi infrastru
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, landasan hukum, dan sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018. Dokumen ini merupakan pedoman untuk penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang provinsi Jambi dalam 3 kalimat, yakni mengenai pertumbuhan penduduk Jambi yang meningkat hampir 3 kali lipat antara tahun 1971-2013, pertumbuhan ekonomi Jambi yang melambat akibat kemarau panjang pada tahun 2015, serta angka kemiskinan dan pengangguran Jambi yang masih di atas rata-rata nasional pada tahun 2009-2015.
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)ergi bari
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai kondisi eksisting program-program infrastruktur utama yang menjadi prioritas Kota Administrasi Khusus Batam pada tahun 2013. Infrastruktur-infrastruktur tersebut meliputi sistem transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan. Secara umum kondisi kebanyakan infrastruktur sudah baik meski beberapa masih membutuhkan peningkatan dan pembangunan.
Bab ini membahas teori dan metodologi yang mendukung studi zonasi, meliputi pengertian zonasi, jenis zonasi, dan standar kebijakan zonasi kawasan pemukiman dan perdagangan jasa. Bab ini juga membahas metodologi penelitian dan tahapannya.
Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka ...TPRP Strategic Partner
Buku ini berisi rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah untuk kawasan strategis nasional Batam, Bintan, dan Karimun. Buku ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan terkait mengenai pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut untuk periode menengah. Buku ini membahas latar belakang, tujuan, cakupan wilayah, kebijakan umum dan rencana program investasi infrastru
Setelah melakukan proses FGD II, di Martapura dan melakukan koordinasi di Direktorat Jenderal Keciptakaryaan pada tanggal 6 Oktober 2013. Disimpulkan agar dilakukan perluasan wilayah kajian KPP agar volume pekerjaan bidang keciptakaryaan dapat memenuhi syarat dan kriteria dalam pelaksanaan pembangunannya. Dan berdasarkan arahan dari SPPIP Banjar pada tahun 2012 KPP yang dapat dikaji (perluasan) adalah KPP Murung Kenanga.
Berdasarkan proses penyusunan pekerjaan ini, tim penyusun mendapati isu utama didalam penanganan permasalahan keciptakaryaan di KPP 1 yakni Kelurahan Murung Keraton – Jawa adalah permasalahan jalan dan drainase, persampahan, sanitasi serta air minum. Selain itu didapati juga isu strategis adalah penanganan wilayah sempadan sungai dan pengembangan hunian vertical yakni rumah susun dalam rangka upaya untuk mengantisipasi kebutuhan rumah layak serta tekanan terhadap kebutuhan ruang di darat yang semakin sempit.
Sesuai dengan arahan pedoman penyusunan dokumen utama RPKPP, maka laporan ini terdiri atas Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 profil kota dan kawasan permukiman prioritas, kajian mikro kawasan permukiman prioritas, Bab 3 terdiri Penetapan Sub Kawasan Prioritas dan Penanganan, Bab 4 terdiri atas Kajian Mikro Kawasan, dan Bab 5 terdiri atas Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap Pertama Tahun Pertama, Bab6 Penutup.
Semoga laporan ini bermanfaat dan atas masukan serta sarannya tim penyusun mengucapkan terima kasih.
Kata kunci dalam laporan akhir ini adalah infrastruktur, keciptakaryaan, dan detail desain.
Dokumen ini membahas kebijakan investasi infrastruktur di bidang pengelolaan persampahan dan penyediaan air minum di Indonesia. Dokumen tersebut menganalisis peraturan yang mengatur kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan investasi pemerintah, serta mengevaluasi apakah peraturan-peraturan tersebut telah mengatur dokumen standar investasi pengusahaan infrastruktur secara terstandarisasi. Kebanyakan peraturan telah mengatur dokumen investasi pen
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Ringkasan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oki adalah sebagai berikut: evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan k
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja penggunaan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengidentifikasi kawasan dan kemajuan capaian kegiatan pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Gorontalo."
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
Dokumen ini membahas hasil review dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yaitu SIAP, NUAP, dan RKM di 20 kota/kabupaten wilayah NUSP-2. Secara umum hasil review menunjukkan bahwa kebanyakan dokumen masih perlu penajaman substansi dan penyempurnaan format sesuai pedoman. Beberapa kota dinilai sangat tidak layak dan perlu revisi mendalam.
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Bagus ardian
Pemutahiran data baseline permukiman kumuh meliputi validasi dan pemutahiran data lingkungan dan individu berdasarkan survei lapangan dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi faktor penyebab kumuh secara akurat.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Dokumen ini menjelaskan tentang core business, fungsi, struktur organisasi, tujuan strategis, indikator kinerja, perjanjian kinerja, dan capaian kinerja Dinas PUPRKIM Provinsi Bali."
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Peraturan ini mengatur tentang jenis pelayanan dasar, indikator, dan target pencapaian SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM di wilayah mereka masing
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Sula untuk tahun anggaran 2018. Dokumen ini membahas latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tinjauan kebijakan, kondisi permukiman saat ini, dan rencana pengembangan untuk masa datang.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docxAnggoroRespati2
Laporan ini membahas capaian kinerja penjabat kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah. Terdapat enam sub aspek pemerintahan yang dijelaskan secara rinci meliputi program dan anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pembinaan perangkat daerah, serta pelaksanaan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pacitan.
2. Terdapat delapan kawasan kumuh prioritas yang akan diidentifikasi kebutuhannya untuk penanganan hingga tahun 2019.
3. Identifikasi kebutuhan infrastruktur di delapan kawasan kumuh tersebut bertujuan untuk merumuskan konsep dan program penanganannya.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan petunjuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk membahas prioritas pembangunan desa/kelurahan dan menyusun rencana kerja kecamatan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda.
Workshop ini membahas tiga hal utama: (1) peningkatan kapasitas lembaga daerah dalam penyusunan dan pengendalian program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJM), (2) isu-isu utama seperti urbanisasi yang meningkatkan kemiskinan dan degradasi lingkungan, serta (3) prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RPIJM di beberapa wilayah Indonesia.
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya sinergitas antara penelitian dan pembangunan daerah.
2) Litbang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan.
3) Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mencapai target pembangunan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Similar to Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Penanganan Kumuh di Pulau Sumatera (20)
Training of Trainers (TOT) PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM I...TPRP Strategic Partner
Membantu pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi mulai dari perencanaan hingga pengendalian pasca pelaksanaan serta melakukan kalkulasi penurunan persentase kumuh.
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...TPRP Strategic Partner
Dokumen ini membahas rekomendasi lokasi yang layak untuk pembangunan laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berdasarkan aspek administrasi, lingkungan, dan teknis. Tiga lokasi yang dinilai layak meliputi Tapos 1 dan 2 serta Cilodong, dengan Tapos 1 memiliki luas lahan 22.723 m2 yang dibuktikan dengan 9 sertifikat hak milik.
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi lokasi retail menggunakan sistem informasi geografis. Dokumen menjelaskan persaingan usaha retail yang semakin ketat di Indonesia, pertumbuhan industri retail yang cepat, serta pentingnya menganalisis lokasi berdasarkan faktor ekonomi spasial untuk memaksimalkan strategi dan nilai bisnis. Dokumen juga menjelaskan pengetahuan dan pelatihan yang dapat diberikan kepada industri retail tentang pemanfaatan
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...TPRP Strategic Partner
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut memaparkan progres monitoring dan evaluasi substansi peraturan daerah bangunan gedung di 160 kabupaten/kota.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa 73% peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan amanat undang-undang, sedangkan 27% belum lengkap.
3. Dokumen tersebut juga me
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...TPRP Strategic Partner
1. Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. 2. Dokumen tersebut meninjau progres monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap 162 peraturan daerah, dengan 40% sudah dievaluasi. 3. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah bangunan gedung dan merencanakan roadmap untuk menangani permasalahan ter
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
This document provides contact information for AOGA EXPERT, an Indonesian training company that offers urban planning, industrial, and information technology courses in several Indonesian cities. It lists the company's website, email, phone numbers, and supported by text.
Bahan Presentasi Pelabuhan Multifungsi Tanjung Geliga Free Trade Zone IndonesiaTPRP Strategic Partner
Studi ini merangkum rencana pembangunan pelabuhan multifungsi di Tanjung Geliga, Kota Tanjungpinang. Dokumen ini meninjau kelayakan teknis, ekonomi, dan administrasi proyek serta merancang tata letak terminal barang dan penumpang. Tujuannya adalah menarik investasi dan meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tanjung Pinang sesuai peraturan pemerintah.
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Penanganan Kumuh di Pulau Sumatera
1. KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPINGAN
PENANGANAN KUMUH WILAYAH SUMATERA
Disampaikan oleh : Tiar Pandapotan Purba, ST, IAP (PT. VIRAMA KARYA)
dalam rangka Rapat Koordinasi Pekerjaan KMW, KMP dan KPD-SI
di Direktorat Pengembangan Permukiman – Ditjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24 Juli 2015
2. LATAR BELAKANG
1. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
terutama pada bab VII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Arahan RPJP dan RPJM Nasional 2015-2019 bidang permukiman diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukung;
3. Sasaran sektor infrastruktur terkait bidang Cipta Karya hingga 2019 yakni:
(i) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol)
persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha
dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Untuk P
Sumatera terdapat 1040 Kawasan Kumuh dengan total luas mencapai
16.857,174 ha atau 43,81% berada di Pulau Sumatera. (ii) Tercapainya 100
persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai
prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen
sesuai kebutuhan dasar (basic needs); (iii) Tercapainya 100 persen pelayanan
sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen
penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah
sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan
sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15
persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
2
3. LATAR BELAKANG
4. Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan
bahwa peran pemerintah (pusat) meliputi penetapan sistem kawasan
permukiman, penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman;
5. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang menyebutkan bahwa Pemerintah (pusat) dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan
dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Amanat Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat Pengembangan
Permukiman melaksanakan tugas antara lain perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman di daerah
untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada akhir tahun 2019.
7. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah (Kab/Kota) adalah
menetapkan lokasi permukiman kumuh di wilayah masing-masing;
3
4. LATAR BELAKANG
8. Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun
anggaran 2014 telah melakukan pemutakhiran
data permukiman kumuh pada 400 kab/kota dari
505 kab/kota yang ada di Indonesia;
9. Sebagai upaya untuk me-mutakhir-kan database dan
profil tersebut, dan menyelesaikan target 0% kumuh
pada tahun 2019 dilakukanlah kegiatan “Konsultan
Manajemen Wilayah Pendampingan Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Wilayah
Sumatera” pada tahun anggaran 2015.
4
5. MAKSUD
Memberikan advice (saran) teknis,
pemantauan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas
permukiman kumuh di 10 Provinsi Pulau
Sumatera
5
6. TUJUAN
Memberikan bantuan teknis, manajemen dan
pendampingan kepada Direktorat Pengembangan
Permukiman dalam melaksanakan pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pengembangan kawasan
permukiman yang menitik beratkan pada
pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman
kumuh, mulai dari perencanaan tingkat kab/kota,
pelaksanaan fisik dan tindak lanjutnya berupa
pengendalian pasca pelaksanaan termasuk
melakukan kalkulasi penurunan persentase
kumuh di wilayah
6
7. SASARAN 1: PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
1. Tersusunnya format terkait pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan
kualitas permukiman kumuh.
2. Teridentifikasinya kebutuhan prasarana dan sarana pada lokasi-lokasi terpilih; menurut
KMW ini juga dilakukan oleh RKP-KP, sehingga perlu dukungan dari RKP-KP yang
menangani kawasan kumuh KMW
3. Terlaksananya kunjungan lapangan, konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progres
lapangan;
4. Tersedianya laporan, inventaris permasalahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil
monitoring dan kunjungan lapangan;
5. Tersedianya Strategi Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019;
6. Tersedianya rekomendasi advise teknis dan non teknis terkait pengawasan dan
pengendalian kegiatan yang akan datang.
7. Terintegrasinya peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui RKP (Rencana Kawasan
Permukiman) Kabupaten/Kota pada TA. 2015. KMW menginginkan adanya kesamaan
indikator dan parameter dalam perencanaan RKP-KP seperti yang telah dirumuskan dalam
Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat tentang Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
7
8. SASARAN 2: PENDAMPINGAN DAN
LAYANAN INFORMASI
1. Tersusunnya format terkait pendampingan
pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman
kumuh.
2. Tersusun dan tersebarnya informasi kegiatan di
tiap level pemerintahan dan masyarakat.
3. Tersedianya laporan serta inventarisasi penilaian
terhadap proses pendampingan dan pelayanan
informasi di tiap level pemerintahan dan
masyarakat.
4. Tersedianya rekomendasi advise teknis dan non
teknis terkait pendampingan dan pelayanan
informasi kegiatan.
8
9. SASARAN 3: KONSOLIDASI
DATABASE
1. Tersedianya format terkait pendampingan, konsolidasi, konsinyasi dan pelaporan
konsolidasi data. KMW telah membuat format database dan perlu kesepahaman soal isi
database. Sesuai dengan tugas KMW, 19 Indikator beserta parameter telah masuk ke dalam
format, namun perlu kesepahaman juga dengan KMP RKP-KP terkait perolehan data
indikator tersebut.
2. Tersedianya analisis dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh.
3. Tersedianya hasil-hasil pembangunan fisik yang direkomendasikan sebagai best practice
untuk dapat diresmikan.
4. Tersusunnya kesimpulan dan rekomendasi terkait konsolidasi data kegiatan yang akan
datang
5. Terintegrasinya data lokasi pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) termasuk perhitungan berkurangnya baseline
luasan kawasan kumuh pada periode 2015; asumsi dan hipotesa awal KMW luasan
kawasan kumuh periode 2015 berkurang menurut indikator penanganan yang dilakukan
oleh Dit Bangkim PUPR melalui Satker SNVT Provinsi dan jika memungkinkan termasuk
penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Semisal Luasan Kawasan Kumuh pada
Aspek 2 Jalan Lingkungan tertangani 100% sehingga luasan kawasan kumuh 0 Ha. Namun
luasan kawasan kumuh untuk aspek lainnya masih sama alias kumuh.
6. Tersedianya database Pemutahiran data SK Penetapan lokasi kumuh oleh Pemerintah
Daerah. Perlu kesepahaman dengan KMI dan KMP RKP-KP terkait teknik perolehan
parameter tiap indikator. 9
10. SASARAN 4: MONITORING DAN
EVALUASI
1. Tersusunnya format terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas
permukiman kumuh.
2. Tersedianya evaluasi, inventarisasi permasalahan disertai rekomendasi tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan termasuk rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya;
3. Tersedianya evaluasi terhadap implementasi Pedoman Peningkatan Kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.
4. Tersedianya evaluasi terhadap kemajuan progres per minggu terutama terhadap baseline
luasan kawasan kumuh yang harus dikurangi.
5. Tersedianya rekapitulasi validasi data dan penetapan lokasi permukiman kumuh yang wajib
dilakukan sebelum kegiatan peningkatan permukiman kumuh.
6. Tersedianya pelaporan dan dokumentasi berkala, termasuk foto pelaksanaan kegiatan 0%-
50%-100% dan best practices TA 2015.
7. Tersedianya indikator-indikator keberhasilan sesuai pedoman kegiatan menjadi variabel-
variabel yang dapat diukur untuk penilaian evaluasi kegiatan
8. Tersedianya profil visualisasi tiga dimensi kondisi eksisting dan rencana penanganan
permukiman kumuh TA 2015.
9. Rekomendasi advise teknis dan non teknis terkait Monitoring dan Evaluasi.
10
11. KRITERIA, INDIKATOR DAN
PARAMETER
No Kriteria/Aspek Indikator Parameter
1
Kondisi Bangunan Gedung
Ketidakteraturan Bangunan Unit
2 Tingkat Kepadatan Bangunan Unit/Ha
3 Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Unit/Ha
4
Kondisi Jalan Lingkungan
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Ha
5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Ha
6
Kondisi Penyediaan Air Minum
Ketersediaan Akses Aman Air Minum Jiwa
7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Jiwa
8
Kondisi Drainase Lingkungan
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Ha
9 KetidaktersediaanDrainase Ha
10 Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan M (Panjang)
11 Tidak terpeliharanya Drainase Ha
12 Kualitas Konstruksi Drainase Ha
13
Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Ha
14 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan TeknisHa
15
Kondisi Pengelolaan
Persampahan
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Ha
16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Ha
17 Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Ha
18
Kondisi Proteksi Kebakaran
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ha
19 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Ha
Sumber: RAPERMEN PUPR tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
11
12. 109 LOKASI PRIORITAS KUMUH P SUMATERA
SESUAI PROGRAM/KEGIATAN PENINGKATAN
KUALITAS KAWASAN TA 2015
No Provinsi Kota Jumlah Kawasan Ket
1 Aceh
Banda Aceh 20
Langsa 5
Lhokseumawe 8
2 Sumatera Utara Medan 5
3 Sumatera Barat
Padang 4
Payakumbuh 9
Solok 5
4 Riau Pekanbaru 11
5 Kepulauan Riau Batam 3
6 Jambi Sungai Penuh 5
7 Bengkulu Bengkulu 3
8 Sumatera Selatan Lubuk Linggau 11
9 Bangka Belitung Pangkal Pinang 8
10 Lampung Bandar Lampung 14
Total 109
12
Sumber: RKA-KL Direktorat Bangkim, Tahun Anggaran 2015
22. KESEPAHAMAN, PENYEPAKATAN
DAN KOORDINASI
1. Kriteria, Indikator dan Parameter yang
digunakan oleh KMW, RKP-KP dan KPD-SI;
2. Isi konten database KMW dan KPD-SI;
3. Koordinasi data terkait pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan oleh KMW yang
mana juga dilakukan oleh RKP-KP pada lokasi
KMW;
4. Perlu group diskusi berupa whatsup aplikasi
dan atau email untuk keterpaduan kinerja
antar konsultan manajemen yakni KMW-KMP
RKP KP – KPD SI.
22