Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN UMUM
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN UMUM
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014. Dokumen ini berisikan kondisi dan tantangan; visi, misi dan tujuan; arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014. Dokumen ini berisikan kondisi dan tantangan; visi, misi dan tujuan; arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
2011 Jeep Grand Cherokee Cole Jeep Kalamazoo MICole Jeep
2011 Jeep Grand Cherokee brochure provided by Cole Jeep located near Kalamazoo, MI. Find the 2011 Jeep Grand Cherokee for sale in Michigan; call about our current sales and incentives at (888) 408-4581. http://www.colechrysler.com/
2010 Jeep Patriot brochure provided by Cole Jeep located near Kalamazoo, MI. Find the 2010 Jeep Patriot for sale in Michigan; call about our current sales and incentives at (888) 408-4581. http://www.colechrysler.com/
2010 Jeep Liberty brochure provided by Cole Jeep located near Kalamazoo, MI. Find the 2010 Jeep Liberty for sale in Michigan; call about our current sales and incentives at (888) 408-4581. http://www.colechrysler.com/
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama pada bab VII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Arahan RPJP dan RPJM Nasional 2015-2019 bidang permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung;
Sasaran sektor infrastruktur terkait bidang Cipta Karya hingga 2019 yakni: (i) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Untuk P Sumatera terdapat 1040 Kawasan Kumuh dengan total luas mencapai 16.857,174 ha atau 43,81% berada di Pulau Sumatera. (ii) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs); (iii) Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa peran pemerintah (pusat) meliputi penetapan sistem kawasan permukiman, penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman;
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa Pemerintah (pusat) dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Amanat Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat Pengembangan Permukiman melaksanakan tugas antara lain perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman di daerah untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada akhir tahun 2019.
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah (Kab/Kota) adalah menetapkan lokasi permukiman kumuh di wilayah masing-masing;
Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun anggaran 2014 telah melakukan pemutakhiran data permukiman kumuh pada 400 kab/kota dari 505 kab/kota yang ada di Indonesia;
Sebagai upaya untuk me-mutakhir-kan database dan profil tersebut, dan menyelesaikan target 0% kumuh pada tahun 2019 dilakukanlah kegiatan “Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Wilayah Sumatera” pada tahun anggaran 2015.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Permenpu012014
1. MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 01/PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
2. MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal telah ditetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang mencakup daerah Kabupaten/Kota;
b. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
huruf a belum mencakup Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pelaksanaannya
menjadi tanggung jawab daerah Provinsi dan perlu
penambahan pedoman perhitungan pembiayaan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
c. bahwa beberapa indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang daerah Kabupaten/Kota berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
14/PRT/M/2010 sulit diimplementasikan dan diukur
sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal
1 Oktober 2013 telah menyetujui penyesuaian terhadap
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah
jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi
dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau
manfaat pelayanan dasar.
4. Batas Waktu Pencapaian adalah jangka waktu untuk pencapaian target
jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara
bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendukung Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Penetapan dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
c. Penyelenggara SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Pembinaan dan Pengawasan;
e. Pelaporan;
f. Monitoring dan Evaluasi;dan
g. Pembiayaan.
BAB II
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi
Pasal 4
(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.
(2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan
batas waktu pencapaian.
Pasal 5
(1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 meliputi jenis pelayanan dasar:
a. Sumber Daya Air
Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator
persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
b. Jalan
Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan
indikator :
1. Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi
(konektivitas) di wilayah provinsi.
c. Jasa Konstruksi
Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator
persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat
Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
d. Penataan Ruang
Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya
informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta
rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
(2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian
sampai dengan tahun 2019.
5. Bagian Kedua
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 6
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.
(2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan
batas waktu pencapaian.
Pasal 7
(1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 meliputi jenis pelayanan dasar :
a. Sumber Daya Air
Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :
1. Persentase tersedinya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari;dan
2. Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
b. Jalan
Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan
indikator:
1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan
sedang;dan
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi
(konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.
c. Cipta Karya
1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang
mendapatkan akses air minum yang aman.
2. Penyediaan sanitasi dengan indikator :
a) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang
memadai;
b) persentase pengurangan sampah di perkotaan;
c) persentase pengangkutan sampah;
d) persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan
e) persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase
skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,
selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase
jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator
persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan.
d. Jasa Konstruksi
1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator
persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat
Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
(SIPJAKI);dan
2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya
layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu
penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan
Lengkap.
e. Penataan Ruang
1. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya
informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan
6. peta digital;dan
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator
persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan.
(2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu
pencapaian sampai dengan tahun 2019.
Pasal 8
(1) Jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator kinerja, batas waktu pencapaian
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(2) Petunjuk teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
PENETAPAN DAN TARGET PENCAPAIAN
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pasal 9
(1) Penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat
disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan
perkembangan kemampuan dan kebutuhan daerah.
(2) Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dapat disesuaikan
berdasarkan evaluasi pencapaian SPM pada akhir batas waktu pencapaian.
BAB IV
PENYELENGGARA SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pasal 10
(1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit
kerja yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki unit kerja yang
menangani tugas dan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat menunjuk
atau menugaskan unit kerja yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pasal 12
(1) Menteri melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi.
7. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melakukan pembinaan teknis
penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas berupa orientasi umum,
bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil,
dan keuangan negara serta keuangan daerah.
Pasal 13
(1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melakukan pengawasan
teknis penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14
(1) Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan
pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. Menteri untuk Pemerintah Provinsi;dan
b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PELAPORAN
Pasal 15
(1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang Daerah Provinsi menyampaikan laporan teknis tahunan
hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang kepada Gubernur.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur
menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian
kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi
kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 16
(1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang Kabupaten/Kota menyampaikan laporan teknis tahunan
hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang kepada Bupati/Walikota.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota
menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian
kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada
Gubernur.
(3) Gubernur menyampaikan ringkasan laporan teknis tahunan hasil
penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri
dan Menteri Dalam Negeri.
8. Pasal 17
Format laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dan Pasal 16 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 18
Laporan teknis dan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian
kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dipergunakan sebagai :
a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang; dan
b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk pemberian
penghargaan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
berprestasi sangat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19
(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
(2) Perhitungan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memprogramkan SPM Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dalam dokumen perencanaan berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap dapat
menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sampai dengan
tahun 2014.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Ketentuan mengenai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8
berlaku mutatis mutandis bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 267
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum,
ttd.
Siti Martini, SH. M.Si
NIP. 195803311984122001
10. LAMPIRAN
1.JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR
KINERJA, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
3.PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG