Dokumen tersebut menjelaskan tentang empat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu SOP tentang penyusunan tim pokja, penarikan anggaran, penyusunan anggaran pemilukada, dan penyusunan pagu ideal. SOP-SOP tersebut bertujuan untuk memastikan proses-proses terkait perencanaan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2017 membahas evaluasi pencapaian target, masukan untuk memperbaiki target yang belum tercapai, serta arahan untuk meningkatkan produktivitas kerja setiap bagian.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang empat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu SOP tentang penyusunan tim pokja, penarikan anggaran, penyusunan anggaran pemilukada, dan penyusunan pagu ideal. SOP-SOP tersebut bertujuan untuk memastikan proses-proses terkait perencanaan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2017 membahas evaluasi pencapaian target, masukan untuk memperbaiki target yang belum tercapai, serta arahan untuk meningkatkan produktivitas kerja setiap bagian.
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Imam Pirdaus
Laporan ini merangkum hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kepolisian Daerah Metro Jakarta pada triwulan pertama tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, direkomendasikan penunjukan operator program untuk melengkapi dokumen pendukung administrasi. Kapolres kemudian menunjuk operator di setiap Bagian, Satuan, dan Subdirektorat terkait melalui Surat Per
Dokumen tersebut membahas sistem informasi dan komunikasi Kwarcab Ciamis untuk mendata potensi Gugus Depan, mencakup tujuan pembentukan sistem informasi yang interaktif dan cepat, target pengumpulan data seluruh Gugus Depan di Ciamis tahun 2015, serta media yang digunakan seperti telepon, email, blog, dan jejaring sosial.
Laporan ini memberikan ringkasan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2017. Laporan ini meninjau capaian target pembangunan zona integritas, termasuk penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan mas
Keputusan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan menetapkan Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2018 sebagai pedoman kegiatan tahun ini berdasarkan peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini merupakan revisi dari rencana sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Strategi komunikasi dan faktor pendukung serta penghambat yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi perizinan online SIPANSE kepada pelaku usaha di Bengkulu.
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi nasional termasuk melalui peningkatan peran pendidikan tinggi sebagai think tank dan pusat keunggulan (centre of excellence) dalam menghasilkan SDM yang profesional dan berdaya saing tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi khususnya pascasarjana untuk mendukung reformasi birokrasi.
Keputusan Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi yang mencakup penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan polisi, penurunan gangguan ketertiban, dan penurunan pelanggaran disiplin personel.
Surat edaran Menteri PANRB mengenai penerapan sistem e-Formasi untuk perencanaan SDM aparatur negara yang lebih efisien dan akurat. Instansi pemerintah harus mengunggah profil kepegawaan mereka ke dalam sistem e-Formasi yang meliputi peta jabatan, kebutuhan pegawai, jumlah pegawai saat ini dan masa pensiun, serta kekurangan atau kelebihan pegawai. Selanjutnya pengangkatan CPNS harus sesu
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...Delia Nanda Octaviani
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta."
Kak fs jalan tol tanjung selor tanjung redebalamsyahnoor1
Studi kelayakan pembangunan jalan tol Tanjung Selor - Tanjung Redeb meliputi pengumpulan data, analisis kelayakan, dan rekomendasi alternatif terbaik untuk pembangunan jalan tol yang diharapkan dapat mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Studi ini akan menghasilkan laporan pendahuluan, antara, draft akhir, dan akhir.
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Imam Pirdaus
Laporan ini merangkum hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kepolisian Daerah Metro Jakarta pada triwulan pertama tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, direkomendasikan penunjukan operator program untuk melengkapi dokumen pendukung administrasi. Kapolres kemudian menunjuk operator di setiap Bagian, Satuan, dan Subdirektorat terkait melalui Surat Per
Dokumen tersebut membahas sistem informasi dan komunikasi Kwarcab Ciamis untuk mendata potensi Gugus Depan, mencakup tujuan pembentukan sistem informasi yang interaktif dan cepat, target pengumpulan data seluruh Gugus Depan di Ciamis tahun 2015, serta media yang digunakan seperti telepon, email, blog, dan jejaring sosial.
Laporan ini memberikan ringkasan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2017. Laporan ini meninjau capaian target pembangunan zona integritas, termasuk penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan mas
Keputusan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan menetapkan Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2018 sebagai pedoman kegiatan tahun ini berdasarkan peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini merupakan revisi dari rencana sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Strategi komunikasi dan faktor pendukung serta penghambat yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi perizinan online SIPANSE kepada pelaku usaha di Bengkulu.
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi nasional termasuk melalui peningkatan peran pendidikan tinggi sebagai think tank dan pusat keunggulan (centre of excellence) dalam menghasilkan SDM yang profesional dan berdaya saing tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi khususnya pascasarjana untuk mendukung reformasi birokrasi.
Keputusan Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi yang mencakup penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan polisi, penurunan gangguan ketertiban, dan penurunan pelanggaran disiplin personel.
Surat edaran Menteri PANRB mengenai penerapan sistem e-Formasi untuk perencanaan SDM aparatur negara yang lebih efisien dan akurat. Instansi pemerintah harus mengunggah profil kepegawaan mereka ke dalam sistem e-Formasi yang meliputi peta jabatan, kebutuhan pegawai, jumlah pegawai saat ini dan masa pensiun, serta kekurangan atau kelebihan pegawai. Selanjutnya pengangkatan CPNS harus sesu
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...Delia Nanda Octaviani
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta."
Kak fs jalan tol tanjung selor tanjung redebalamsyahnoor1
Studi kelayakan pembangunan jalan tol Tanjung Selor - Tanjung Redeb meliputi pengumpulan data, analisis kelayakan, dan rekomendasi alternatif terbaik untuk pembangunan jalan tol yang diharapkan dapat mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Studi ini akan menghasilkan laporan pendahuluan, antara, draft akhir, dan akhir.
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Dokumen ini membahas rencana masterplan infrastruktur Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini meninjau perencanaan infrastruktur yang ada, kebutuhan infrastruktur di Kota Banjarbaru berdasarkan proyeksi penduduk, serta tipe infrastruktur apa saja yang dibutuhkan seperti jalan, transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung peran Banjarbaru sebagai ibukota provinsi.
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Mgs Zulfikar Rasyidi
Paparan ini adalah paparan terkait pengelolaan infrastruktur SDA Tahun 2019 yang dikelola oleh BBWS Sumatera VIII sebagai perpanjangan tangan Direktoral Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Verifikasi data prasarana transportasi dilakukan di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan melakukan survey terhadap 126 titik prasarana transportasi darat, laut dan udara serta mengumpulkan data penunjang terkait. Tim survey dibagi menjadi 3 wilayah dan melakukan pengumpulan data secara berkelompok.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2011-2031, meliputi latar belakang, tujuan, kebijakan, strategi, sistem kota, dan rencana struktur ruang seperti transportasi, energi, dan penanganan sampah.
1. Sistem informasi prasarana jalan digunakan untuk mengelola data jalan nasional di Jawa Tengah meliputi perencanaan, pemetaan, dan klasifikasi jalan.
2. Sistem ini mengidentifikasi pengguna seperti pemerintah, bappeda, dinas perhubungan, dan masyarakat umum untuk mengakses data jalan.
3. Databasenya berisi atribut jalan seperti ID, nomor, nama, ruas, fungsi, kondisi, panjang, lebar, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan kerja penyusunan dan pemetaan jaringan irigasi di Kabupaten Muaro Jambi. Dokumen menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan, metodologi, organisasi tim kerja, dan kebutuhan tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
1.
2.
3. LATAR BELAKANG
- Saat ini terdapat 183 kabupaten yang dikatagorikan sebagai Daerah
tertinggal di Indonesia.
- Kegiatan identifikasi dalam rangka upaya peningkatan kualitas
pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
- Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan memelihara
sustainabilitas wilayah kawasan pesisir Kabupaten Ketapang, maka
perlu adanya konsep pengelolaan dan pembangunan sarana dan
prasarana infrastruktur dasar untuk lebih meningkatkan pelayanan
pemerintah terhadap masyarakatnya.
4. TUJUAN
- Pemetaan Existing Infrastruktur Dasar di Kecamatan Matan Hilir Utara
- Identifikasi dan Inventarisasi Infrastruktur Dasar di Kecamatan Matan
Hilir Utara
SASARAN
- Teridentifikasinya kondisi infrastruktur, persebaran Infrastruktur Dasar
di Lokasi Studi
- Tersusunnya konsep penataan infrastruktur dasar di Lokasi Studi
- Terumuskannya rekomendasi arah kebijakan dalam mengembangkan
Infrastruktur Dasar di Lokasi Studi
5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
- WILAYAH
Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang
- MATERI KEGIATAN
1. Langkah persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan dengan pihak proyek yang
berhubungan dengan kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama tentang pekerjaan
yang akan dilaksanakan.
2. Penyusunan Laporan Pendahuluan.
3. Survey dan pengumpulan data, baik primer maupun sekunder dan data-data pendukung
lainnya yang terkait.
4. Identifikasi dan verifikasi data.
5. Penyusunan Laporan Antara.
6. Kajian, analisis dan kompilasi data.
7. Penyusunan Draf Laporan Akhir.
8. Asistensi dan Pembahasan Laporan.
9. Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan
6.
7. TINJAUAN KEBIJAKAN
- Peraturan Pemerintan No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-2 Tahun 2010-2014
8. LANDASAN TEORITIS
1. Infrastruktur wilayah.
Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, maka infrastruktur dasar wilayah terkait dengan sistem jaringan antar wilayah, yang meliputi:
1. Air baku
2. Irigasi
3. Jaringan jalan
4. Air Minum
5. Drainase
6. Air limbah
7. Persampahan
Sedangkan untuk mendukung infrastruktur wilayah tersebut perlu didukung pula jaringan sebagai
berikut:
1. Telekomunikasi
2. Energi (kelistrikan dan bahan bakar)
3. Transportasi
9.
10.
11. Wilayah Administrasi Kecamatan Matan Hilir Utara
Luas wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara 720 Km², dengan batas adminstrasi sebagai
berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kab. Kayong Utara
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Muara Pawan
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kec. Nanga Tayap
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Karimata
Luas Wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara
No Desa Luas Wilayah (Km2) Prosentase (%)
1 Sungai Putri 115,20 15,99
2 Tanjung Baik Budi 122,88 17,06
3 Kuala Tolak 94,60 13,13
4 Kuala Satong 61,44 8,53
5 Laman Satong 326,28 45,29
Matan Hilir Utara 720,40 100,00