Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja penggunaan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengidentifikasi kawasan dan kemajuan capaian kegiatan pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Gorontalo."
00. kisi kisi materi wajib pelaksanaan sosialisasi provinsi 06-04-2016lihin01
Program PISEW Provinsi tahun 2016 mencakup struktur acara sosialisasi, materi utama tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, serta jadwal dan targetnya di tingkat provinsi.
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11lihin01
Melaksanakan Program PISEW 2016 dengan mengidentifikasi kawasan prioritas, membentuk tim pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten, menyusun rencana program dan anggaran, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai rencana.
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
00. kisi kisi materi wajib pelaksanaan sosialisasi provinsi 06-04-2016lihin01
Program PISEW Provinsi tahun 2016 mencakup struktur acara sosialisasi, materi utama tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, serta jadwal dan targetnya di tingkat provinsi.
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11lihin01
Melaksanakan Program PISEW 2016 dengan mengidentifikasi kawasan prioritas, membentuk tim pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten, menyusun rencana program dan anggaran, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai rencana.
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Rencana Strategis Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 2015-2019 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan strategi BB Pengkajian untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan acuan bagi BPTP dalam merencanakan program pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi secara terintegrasi dan sinergis.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai provinsi di Jawa dan Bali. Secara umum, sebagian besar RTRW dan RDTR masih dalam proses penyusunan, rekomendasi gubernur, pembahasan DPRD, atau evaluasi gubernur sebelum ditetapkan dengan Perda. Beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tetapi mengalami permasalahan se
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
Rencana Strategis (Renstra) Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 2017-2022 memuat rencana peningkatan kualitas penataan ruang melalui penataan ruang kawasan dan wilayah serta pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat tiga indikasi kegiatan utama yaitu penataan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengaturan serta pembinaan pemanfaatan ruang.
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja untuk peninjauan kembali rencana tata ruang kota Pasangkayu tahun 2007. Peninjauan kembali diperlukan untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan kondisi dan peraturan. Lingkup pekerjaan meliputi evaluasi data, peninjauan rencana, identifikasi data baru, dan penyempurnaan rencana. Metode peninjauan kembali mencakup survey, kompilasi data, dan penyempurnaan
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasiinfosanitasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk pembangunan permukiman kumuh skala lingkungan, mencakup pengertian RKM, ruang lingkup, manfaat, dan ketentuan-ketentuan penyusunan RKM."
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
Ringkasan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oki adalah sebagai berikut: evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan k
Rencana Strategis Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 2015-2019 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan strategi BB Pengkajian untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan acuan bagi BPTP dalam merencanakan program pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi secara terintegrasi dan sinergis.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai provinsi di Jawa dan Bali. Secara umum, sebagian besar RTRW dan RDTR masih dalam proses penyusunan, rekomendasi gubernur, pembahasan DPRD, atau evaluasi gubernur sebelum ditetapkan dengan Perda. Beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tetapi mengalami permasalahan se
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
Rencana Strategis (Renstra) Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 2017-2022 memuat rencana peningkatan kualitas penataan ruang melalui penataan ruang kawasan dan wilayah serta pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat tiga indikasi kegiatan utama yaitu penataan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengaturan serta pembinaan pemanfaatan ruang.
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja untuk peninjauan kembali rencana tata ruang kota Pasangkayu tahun 2007. Peninjauan kembali diperlukan untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan kondisi dan peraturan. Lingkup pekerjaan meliputi evaluasi data, peninjauan rencana, identifikasi data baru, dan penyempurnaan rencana. Metode peninjauan kembali mencakup survey, kompilasi data, dan penyempurnaan
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasiinfosanitasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk pembangunan permukiman kumuh skala lingkungan, mencakup pengertian RKM, ruang lingkup, manfaat, dan ketentuan-ketentuan penyusunan RKM."
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
Ringkasan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oki adalah sebagai berikut: evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan k
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam menangani program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional.
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya sinergitas antara penelitian dan pembangunan daerah.
2) Litbang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan.
3) Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mencapai target pembangunan nasional.
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proses penilaian tahap II untuk penghargaan Pangripta Nusantara 2015 meliputi verifikasi proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bangka Belitung untuk menilai kriteria seperti proses bottom-up, top-down, teknokratik, dan politik serta inovasi. Tim penilai independen hadir untuk melakukan penilaian terhadap proses tersebut.
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Bagus ardian
Pemutahiran data baseline permukiman kumuh meliputi validasi dan pemutahiran data lingkungan dan individu berdasarkan survei lapangan dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi faktor penyebab kumuh secara akurat.
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusant...Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan Pangripta Nusantara 2015 untuk dokumen rencana pembangunan daerah. Terdapat empat tahapan penilaian yang meliputi penilaian dokumen, verifikasi proses, presentasi, dan wawancara. Kriteria penilaian mencakup aspek bottom-up, top-down, teknokratik, politik, dan inovasi. Tim penilai terdiri
1. Dokumen ini berisi rencana kerja tim manajemen penyusunan program dan rencana kerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2018.
2. Tujuannya adalah mengkoordinasi penyusunan program, proposal, dan anggaran kerja tahun 2018 serta mengkompilasi hasil pengkajian.
3. Output yang diharapkan berupa dokumen program, proposal, dan laporan kegiatan tahun 2018.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
1. KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGGUNAAN DATA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
UNIT : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Permukiman Provinsi Gorontalo
PROGRAM : Identifikasi kawasan serta kemajuan
capaian kegiatan melalui koordinasi dan
pemutakhiran data pemetaan/Sistem
Informasi Geografis pada kegiatan
pengembangan kawasan permukiman
HASIL :
a. Pemantauan dan analisis capaian kegiatan Pengembangan Infastruktur Permukiman
TA. 2018 di kawasan permukiman Perkotaan, Perdesaan berdasarkan dokumen
perencanaan, detail desain dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
b. Perencanaan Kawasan pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman TA.
2019 berdasarkan Konsep dan Perencanaan Kawasan yang telah ditentukan.
c. Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan
Pemantauan Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman termasuk indikator,
target dan capaian sebagai rencana kerja Satker PKP Provinsi dalam rentang waktu
sampai dengan 2019.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Terlaksananya kegiatan penanganan
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Perdesaan
2. A. Latar Belakang
Infrastruktur bidang kecipta karyaan mendukung pemenuhan standard pelayanan
infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan melalui penyediaaan (a) SPAM; (b) Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman; (c) Penataan Bangunan dan Lingkungan; (d)
Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan khusus.
Pengembangan kawasan permukiman baik permukiman perdesaan maupun
permukiman perkotaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan pembangunan
kota-desa dengan memperkuat pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dalam rangka pencapaian tujuan maka perlu
dilakukan perencanaan terkait kegiatan pengembangan dan peningkatan kawasan
permukiman yang tepat. Ketersediaan data menjadi salah satu factor penting sehingga data
yang digunakan haruslah valid. Penyediaan infrastruktur permukiman secara terpadu,
terintegrasi antar sektor; berbasis tata ruang; dan berprinsip pada pembangunan
berkelanjutan dan mendukung kebijakan One Map One Policy. Sehingga apa yang menjadi
kebijakan dan capaian dari kegiatan di Satker Pengembangan Kawasan Permukiman
Provinsi Gorontalo.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan
perencanaan kawasan permukiman serta masyarakat atas pelaksanaan kegiatan
pengembangankawasan permukiman yang tepat sasaranberdasarkandatayang valid dan
akurat.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Dalam rangka pembinaan teknis yang meliputi perencanaan, pemantauan dan
evaluasi pengembangan kawasan permukiman pada Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi, kegiatan ini bermaksud untuk menyusun dan
3. memberikan bantuan teknis konsep pengembangan wilayah dalam rangka
perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pada kegiatan pengembangan
permukiman.
Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan fungsi perencanaan dan pemantauan Kegiatan Pengembangan
Kawasan Permukiman.
b. Mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis konsep dan kebutuhan
perencanaan pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman.
c. Menyusuntarget dancapaianKegiatan PengembanganKawasan Permukiman.
d. Menyusun strategi pengawasan dan pengendalian Kegiatan Pengembangan
Kawasan Permukiman pada lingkup Provinsi sebagai rencana kerja dalam
rentang waktu sampai dengan 2019.
e. Evaluasi berkala sebagai bentuk perkuatan kinerja perangkat pelaksana
satuan kerja di Provinsi.
f. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait Kegiatan Pengembangan Kawasan
Permukiman.
Melakukan identifikasi kawasan serta kemajuan capaian kegiatan melalui
koordinasi dan pemutakhiran data pemetaan/Sistem Informasi Geografis serta data
dokumentasi foto, video dan/atau video drone pada Kegiatan Pengembangan
Kawasan Permukiman.
2. Uraian Pelaksanaan
Uraian pelaksanaan dalam mencapai output kegiatan peningkatan dan
pengembangan kawasan permukiman adalah dengan melakukan kegiatan
perencanaan untuk TA. 2019 dan evaluasi capaian kegiatan yang dilaksanakan pada
TA. 2018.
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran pada kegiatan di Satker Pengembangan Kawasan
Permukiman adalah 20 Agustus 2018 sampai 21 September 2018 .
4. E. AOI dan Lokasi Kegiatan
Dalam permintaan data spasial berupa Citra Satelit dan peta Rupa Bumi Indonesia
yang menjadi Area Of Interest atau lokasi kegiatan kami yang membutuhkan data tersebut
dapat dilihat pada table 1. Sebagai berikut.
Tabel 1. Lokasi Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman
No Kegiatan Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan
1 Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh
Gorontalo Kota Gorontalo Kec. Dumbo Raya
2 Gorontalo Kota Gorontalo Kec. Hulothalangi
3 Gorontalo Kab. Boalemo Kec. Tilamuta
4 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kec. Anggrek
5 Peningkatan Kualitas
Permukiman Perdesaan
Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kec. Ponelo Kepulauan dan
Pulau-Pulau Kecil
6 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kec. Kwandang
7 Gorontalo Kab. Boalemo Kec. Wonosari
8 Gorontalo Kab. Gorontalo Kec. Boliyohuto
9 Program Infrastruktur
Sosial Ekonomi
Wilayah
Gorontalo Kab. Pohuwato Kec. Taluditi
10 Gorontalo Kab. Pohuwato Kec. Buntulia
11 Gorontalo Kab. Pohuwato Kec. Dengilo
12 Gorontalo Kab. Boalemo Kec. Mananggu
13 Gorontalo Kab. Boalemo Kec. Paguyaman Pantai
14 Gorontalo Kab. Gorontalo Kec. Limboto Barat
15 Gorontalo Kab. Gorontalo Kec. Dungaliyo
16 Gorontalo Kab. Gorontalo Kec. Tibawa
17 Gorontalo Kab. Bonebolango Kec. Bone
18 Gorontalo Kab. Bonebolango Kec. Tilongkabila
19 Gorontalo Kab. Bonebolango Kec. Suwawa Tengah