Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PM.2/2009 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun anggaran. Standar Biaya Umum ini meliputi berbagai jenis biaya seperti honorarium, transportasi, makanan, dan sewa sarana.
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari satuan biaya masukan dan keluaran. Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun biaya kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2009 dan meliputi berbagai biaya seperti gaji penanggung jawab, sewa ruang rapat, perjalanan dinas, dan lainnya.
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari satuan biaya masukan dan keluaran. Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun biaya kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009 dan meliputi berbagai satuan biaya seperti penanggung jawab pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang/
Formulir ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak final dan harta serta kewajiban wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak tertentu. Terdiri dari 3 bagian utama yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final, daftar harta pada akhir tahun, dan daftar kewajiban/utang pada akhir tahun beserta rincian masing-masing.
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oihoyin rizmu
PP 12/2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah secara lebih rinci dan mendesentralisasikan kekuasaan pengelolaannya kepada pejabat perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah, Kepala SKPAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran."
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuang...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten Banyumas kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Banyumas berdasarkan hasil Pemilu tahun 2004. Bantuan keuangan ini bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat partai politik tersebut. Besarnya bantuan ditetapkan Rp20.800.000 per kursi dan diserahkan setiap tahun anggaran.
Pedoman ini mengatur pelaksanaan Program Begawi Jejama Helau (PBIH) Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus. Program ini bertujuan mengintegrasikan perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan reguler daerah dengan menjadikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah pekon sebagai acuan utama. Pedoman ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten
Keputusan Bupati Karawang mengangkat JAAH sebagai calon PNSD dan menetapkan statusnya menjadi PNS dengan rincian:
1. Nama: JAAH
2. Pendidikan: SPG Guru SD 1987
3. Golongan: II/a
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari satuan biaya masukan dan keluaran. Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun biaya kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2009 dan meliputi berbagai biaya seperti gaji penanggung jawab, sewa ruang rapat, perjalanan dinas, dan lainnya.
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari satuan biaya masukan dan keluaran. Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun biaya kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009 dan meliputi berbagai satuan biaya seperti penanggung jawab pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang/
Formulir ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak final dan harta serta kewajiban wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak tertentu. Terdiri dari 3 bagian utama yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final, daftar harta pada akhir tahun, dan daftar kewajiban/utang pada akhir tahun beserta rincian masing-masing.
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oihoyin rizmu
PP 12/2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah secara lebih rinci dan mendesentralisasikan kekuasaan pengelolaannya kepada pejabat perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah, Kepala SKPAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran."
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuang...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten Banyumas kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Banyumas berdasarkan hasil Pemilu tahun 2004. Bantuan keuangan ini bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat partai politik tersebut. Besarnya bantuan ditetapkan Rp20.800.000 per kursi dan diserahkan setiap tahun anggaran.
Pedoman ini mengatur pelaksanaan Program Begawi Jejama Helau (PBIH) Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus. Program ini bertujuan mengintegrasikan perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan reguler daerah dengan menjadikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah pekon sebagai acuan utama. Pedoman ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten
Keputusan Bupati Karawang mengangkat JAAH sebagai calon PNSD dan menetapkan statusnya menjadi PNS dengan rincian:
1. Nama: JAAH
2. Pendidikan: SPG Guru SD 1987
3. Golongan: II/a
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganNurman syah
Keputusan ini menetapkan penunjukan tim pengelola keuangan pada Pengadilan Agama Dompu tahun anggaran 2012, yang terdiri dari 7 orang dengan jabatan dan honorarium masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pejabat kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan proses penatausahaan pengeluaran anggaran di lingkungan pemerintah daerah mulai d
APBN dan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi anggaran pemerintah pusat sedangkan APBD meliputi anggaran pemerintah daerah. Keduanya bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi untuk 20 tahun kedepan. Dibahas mengenai karakteristik wilayah, potensi, isu dan limitasi, tujuan kebijakan, strategi, dan arah kebijakan RTRW. Juga diberikan saran untuk penyusunan RTRW yang melibatkan stakeholder, meminimalisir dampak, dan fokus pada pembangunan sektor pertanian.
Dokumen tersebut merupakan daftar barang sitaan yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Klas II Sumbawa Besar. Terdapat informasi tentang nomor register, nomor perkara, nama pemilik barang, jenis dan jumlah barang serta tanggal penempatan. Barang-barang tersebut terdiri dari sepeda motor berbagai merk yang disita karena kasus pidana.
Keputusan Menteri Keuangan menetapkan Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar prosedur tersebut digunakan sebagai acuan oleh tim seleksi dalam memilih 3 calon kantor akuntan publik yang akan memeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, lingkup pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pengelola keuangan daerah di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, serta dokumen pokok penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah.
Laporan ini berisi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, antara lain belanja yang belum diverifikasi, partai politik belum menyerahkan laporan penggunaan dana, dan ketidakwajaran penyajian aset. BPK RI menyarankan tind
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan Standar Biaya Keluaran untuk Tahun Anggaran 2019. Standar Biaya Keluaran tersebut berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga dan satu kementerian negara/lembaga tertentu. Standar Biaya Keluaran digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran, referensi penyusunan prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif tahun berikut
BPK RI telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset tetap yang belum tertib, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan perda, ketekoran kas di beberapa instansi, dan penyalahgunaan anggaran belanja sosial.
Peraturan ini menetapkan kode etik bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, menjamin tata tertib, kelancaran tugas, iklim kerja yang kondusif, serta citra dan kinerja pegawai. Kode etik ini mengatur kewajiban pegawai seperti bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang baik, serta larangan seperti diskriminasi, penyalahgunaan jabatan, dan penerima
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganNurman syah
Keputusan ini menetapkan penunjukan tim pengelola keuangan pada Pengadilan Agama Dompu tahun anggaran 2012, yang terdiri dari 7 orang dengan jabatan dan honorarium masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pejabat kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan proses penatausahaan pengeluaran anggaran di lingkungan pemerintah daerah mulai d
APBN dan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi anggaran pemerintah pusat sedangkan APBD meliputi anggaran pemerintah daerah. Keduanya bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi untuk 20 tahun kedepan. Dibahas mengenai karakteristik wilayah, potensi, isu dan limitasi, tujuan kebijakan, strategi, dan arah kebijakan RTRW. Juga diberikan saran untuk penyusunan RTRW yang melibatkan stakeholder, meminimalisir dampak, dan fokus pada pembangunan sektor pertanian.
Dokumen tersebut merupakan daftar barang sitaan yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Klas II Sumbawa Besar. Terdapat informasi tentang nomor register, nomor perkara, nama pemilik barang, jenis dan jumlah barang serta tanggal penempatan. Barang-barang tersebut terdiri dari sepeda motor berbagai merk yang disita karena kasus pidana.
Keputusan Menteri Keuangan menetapkan Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar prosedur tersebut digunakan sebagai acuan oleh tim seleksi dalam memilih 3 calon kantor akuntan publik yang akan memeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, lingkup pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pengelola keuangan daerah di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, serta dokumen pokok penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah.
Laporan ini berisi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, antara lain belanja yang belum diverifikasi, partai politik belum menyerahkan laporan penggunaan dana, dan ketidakwajaran penyajian aset. BPK RI menyarankan tind
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan Standar Biaya Keluaran untuk Tahun Anggaran 2019. Standar Biaya Keluaran tersebut berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga dan satu kementerian negara/lembaga tertentu. Standar Biaya Keluaran digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran, referensi penyusunan prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif tahun berikut
BPK RI telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset tetap yang belum tertib, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan perda, ketekoran kas di beberapa instansi, dan penyalahgunaan anggaran belanja sosial.
Peraturan ini menetapkan kode etik bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, menjamin tata tertib, kelancaran tugas, iklim kerja yang kondusif, serta citra dan kinerja pegawai. Kode etik ini mengatur kewajiban pegawai seperti bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang baik, serta larangan seperti diskriminasi, penyalahgunaan jabatan, dan penerima
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...ItjenKLHK
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Permen PAN&RB No 6 tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI L...Kacung Abdullah
Permen PAN&RB No 6 tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonrumputeki
Peraturan ini mengatur tentang pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sanksi diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Per 03 pb_2010_perkiraaan_anggaran(peran)rumputeki
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar mampu bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut menjelaskan berbagai persyaratan untuk pengajuan beberapa jenis SPM (Surat Permintaan Membayar) termasuk SPM Uang Persediaan, SPM Ganti Uang Persediaan, SPM Tambahan Uang Persediaan, SPM LS Non Belanja Pegawai, SPM LS Belanja Pegawai, dan SPM Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Mencakup ketentuan umum terkait definisi istilah, pejabat pengguna anggaran, dan mekanisme pembayaran meliputi penggunaan uang persediaan, surat perintah pembayaran, dan tanggung jawab belanja negara.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
1. h/i fj.I.i:: i h.il Ua i.j,GAi{
E i:j
ft E F:, ji i_:il: g :=!i]i1i IA
U f.i il*q
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 0l / PM.2/2009
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2O1O
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
Umum Tahun Anggaran 2010;
Mengingat L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a287);
2. Undang-Undang Nomor L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor M05);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M06);
5. Keputusan PresidenNomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/l<MK.01/2008 tentang
Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan
Departemen keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan atau Kepufusan Menteri Keuangan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR
BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal 1,
Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tingg yang
ditetapkan sebagai biaya masukan danf atau indeks satuan biaya
keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/Iembaga dar,-.t/
atau lintas wilayah.
Pasal2.....
2. f'JEf'i j-iiiii-i;..{i'i*AN
i'i:
RIFri.i#t..ii i i'*iiiii* [SlA
t
-2 -
Pasal 2
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai
pedoman bagi kementerian negxa/lembaga untuk menghitung
biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2010.
Pasal 3
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal4
Ketentuan penggunaan Standar Biaya Umum yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tersendiri.
Pasal5
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuhyu, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di |akarta
pada tanggal, oq fnaret 2009
KEUANGAN
JENDERALANGGARAN,
?^-A
RATNAWAAI
.131.669947
vl/
3. fuiE!t,i"l-i;:| ii f i ;A i,iGAN
${
t{ E F}i."jl-."i ij*iiij USlA
iJ la,
DAFTARISI
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2O1O
NO URAIAN HALAMAN
(1) (2) (3)
I TIONORARII.]M PENANGGUNG }AWAB PENGELOLA KEUANGAN t
2 TIONORARITJMPEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANGy'JASA 2
3 HONORARII,JMPANTTIA PEMERIKSA/ PENERIMABARANG / IASA 3
4 HONORARruM PENGELOLA PNBP 3
5 IIONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM AKT]NTANSI 4
PEMERINTAHPUSAT
6 HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN 4
7 HONORARII,JMKEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/DISEMINASI 4
8 HONORARITJM PEhTYTJLUH
NON PNS 4
I HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE 4
10 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 4
11 HONORARruM TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 5
x2 HONORARIUM TIM PET{YTJSUNAN
JURNAL 5
13 HONORARII.JMTIM PENYUSUNANBULETIN/ MAIALAH 5
t4 HONORARIUM TIM PENGELOLAANWEBSITE 5
15 lnONOnnnIUM rENANGGUNG KEUANGAN
JAwABPENGELOLA PADASATKER 5
lvlxc HANYAMENGELoLAGAJI
I
I -
INTERNASIoNAL IflM, SoM (BTLATERAI/ 6
t6 luoNonanluM sIDANG/ KoNFERENSI
MUL:NLATERAL)
IREGIONAU
t7 luoNonlnru*r woRKsHop/ sEMINATV sosIALISASV SARASEHAN BERSKALA 6
lrurunNmIoNAL
I
I 6
18 ]SETUEN BIAYA NARA SUMBERKEGIATAN DI LUAR NEGERI
I
I
PENYELENGGARAUJIAN 6
79
IVAKASI
I 7
20 INSTRUKTUR
luoxonanruM
I
7
tl IS TUaN BIAYA UANG LBMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
4. I t , l E l , i 'r,i i i i ; ' j . i i i G A f , J
FtEtlLrii:..!fi IF..j i,]{::i'.i S !A
f
NO URAIAN HALAMAN
(1) (2) (3)
a SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTKEGIATAN DALAM KOTA 7
23 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI.HARI PERKANTORAN 7
24 SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERISIPI (PNS) 7
E SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL 7
26 SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN 7
ZT SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 7
28 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT 7
29 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN 8
30 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI 8
31 PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 8
32 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR 8
33 SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERIA RESMI PEGAWAI 9
34 SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/ TARUNA 9
35 SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOICER/ PERAWAT 9
36 SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/PESURUH 9
37 SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM 9
38 SATUAN BIAYA TOGA HAKIM I
39 SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA I
L
I
40 ISATUAN BIAYA PENERJEMAHANDAN PENGETIKAN I
I
I 9
1 4 1 ISATUAN BIAYA PENCETAKAN
I I
I
10
1 4 2 ISATUAN BIAYA PENIJILIDAN
I
I ITWENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN 10
TUAN BIAYA PENGGANTIAN
ARIS UNTUK PEGAWAI BARU
l; TUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN
,TUAN BIAYA SEWA KENDARAAAN
OPERASIONAL
DAN MESIN FOTOKOPI
Ito
l,o
,/
5. fiHir I : il lqf; j.itGA..i
REFiLirt :i: il.i;):Jr.iEslA
NO URAIAN HALAMAN
(1) (2) (3)
45 SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN al
47 9ATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANANDINAS DALAM NEGERI 7:2
48 'ATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, UANG TRANSPORT LOKAL,UANG 13
VIAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
49 3ATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWAPROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM t6
NEGERT(D.r D.rrr DAN D.rV - 51)
50 sATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWAPROGRAM NON GELATVGETAR
DALAM 17
NEGERI(s{spl DAN sffip-2)
51 9ATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPATIPERTEMUAN DI LUAR KANTOR 18
52 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANANDINAS DALAM NEGERI TI
53 SATUAN BIAYATAXI PERJALANANDINAS DALAM NEGERI 22
54 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 23
55 PENJELASAN
LAMPIRAN SBUTAHUN ANGGARAN 2(nO 26
,I,/
6. LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR; O T /PM.2/2W
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHI,JN ANGGARAN 2O1O
N4Ef.J :ii ri:-;.;.ii;.;g.4iq
t:
F EPl"j*L"iK i i'"J
i]{-}fiEs IA
STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2O1O
(da lam
NO
BIAYATA KET
URAIAN SATUAN
2010
(1) (2) (3) (4) (5)
I IIONORARITJM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
a. Nilaipagudana sd. Rp.50 juta OB 230,0m
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 iuta sd. Rp. 100 juta OB 345,0m
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 1C0juta sd. Rp. 250 juta OB 4(n 000
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta OB 460,W
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 iuta sd. Rp. 1 miliar OB 515,000
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1. miliar sd. Rp. Z5 miliar OB 575,000
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 5 miliar OB 630,000
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar OB 745,0N
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar OB 920,000
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.t00 miliar OB 1,141000
k. Nitai pagu dina di atas Rp.lfi) miliar sd. Rp.500 miliar OB 7,375,M
l. Nilai pagudana di atas Rp.Sffi miliar sd. Rp. 1 kiliun OB L,7m,M
n Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB z060,M
1.2. PEJABATPEMBUATKOMITMEN
a. Nilaipagudana sd. Rp.50 juta OB 200,000
b. Nilaipagu dana diatas Rp. SOjutasd. Rp. 1@juta OB 290,000
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta OB 345,000
d. NiJai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta OB 400,000
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp, L miliar OB 460,m0
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. ?5 miliar OB s15,000
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 mitar sd. Rp. 5 miliar OB 575,000
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar OB 690,000
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp.50 miliar OB 800000
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100miliar OB 975,M
k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.Sfi) miliar OB 1,200,000
l. Nilai pagu.dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun OB 1,490,000
m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB 1,835,000
1.3. PEJABAT PENGTIJITAGTHAN &PENANDATANGAN SPM
a. Nilaipagudana s.d Rp.50 juta OB 775,0N
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta OB zffi,000
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta OB 320000
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta OB 345,000
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 jutasd. Rp. 1 miliar OB 400,000
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2"5 miliar OB 4,50,000
g. Nilai pagu dana di atas Rp. ?5 miliar sd. Rp. 5 miliar OB 490,00c
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar OB 575,00C
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar OB E00,00c
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.1ffi miliar OB 860,00[
k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar OB 1,030,0tr
l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun OB 1,320,w
m. Nilai pagu ddna di atas Rp. 1 triliun OB 1,545,00C
,//
7. L d F : l t ir : . : . - ; r i !' - , .j i tt i,i"t * :A " "
. . l
H HP, ;L::-iir +I ;rli'+
ii [$lA
-L- a
rupiah)
NO BIAYATA KE'T
URAIAN SATUAN
2010
(1) (2',) (3) (4) (s)
1..4. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG
MUKA (P[JM)
a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta OB 165,000
b. Nilaipagudana diatas Rp. SOjutasd.Rp. 100futa OB 240,000
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta OB 290,000
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta OB 325,000
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar OB 365,000
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sd. Rp. 2,5 milyar OB 400,000
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 5 miliar OB 460,000
h. Nilai pagu darn di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 mihar OB 550,000
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar OB 690,000
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100miliar OB 800,000
k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.50Omiliar OB 975,ffio
l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun OB 1,200,000
m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB 1,490,000
1.5. STAF PENGELOLA
a. Nilai pagu dana sd.. Rp. 50 juta OB 115,000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta OB 175,000
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta OB 205,000
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juA sd. Rp. 500 juta OB 230,000
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar OB %0,000
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 25 miliar OB 290000
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar OB 320000
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar OB 375,000
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar OB ,160,0m
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar OB 575,0@
k. Nilai pagu.dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar OB 690,000
l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun OB 860,000
m. Nilai pagu dana di atas Rp. L triliun OB 1,030000
2 HONORARIUM PEJABAT/ PANMA PENGADAAN BARANG/JASA
2.1. PE ABAT PIII{GADAAN BARANG/JASA OB 180,000
2.2 PAMTIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSD
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp, 50 juta sd. Rp.100juta OP 365,000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250juta OP 545,000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250juta sd. Rp.500juta OP 640,000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500juta sd. Rp.1 miliar OP 725,0N
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.?5 miliar OP 820,000
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.?S miliar sd. Rp.Smfiar OP 910,000
g. Nilai pagu pmgadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar OP 1,000,000
h. Nilai pagu pmgadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 mitiar OP 1,185,0m
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp100 miliar OP 1,450,000
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar sd Rp500 miliar OP 1,81500C
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar sd. Rp. 1 triliun OP 2"180o0c
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun OP z72s,w
,/
8. lJEii :: tJ! Kh-r ;AiiCAN
ft EPi I[,"-iK i lt i i'.ii.,jESiA.
- Ja
-
(dalamrupiah)
EIAYATA KET
NO URAIAN SATUAN
m70
(1) lat (3) (4) (s)
23. PANMA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.1ffi juta OP 275,W
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100juta sd. Rp.250juta OP 340,000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250juta sd. Rp.500juta OP 475,000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500jutasd. Rp.1 miliar OP 545,000
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.l milyar sd. Rp.?s miliar OP 605,000
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2B miliar sd. Rp.Smiliar OP 665,ooo
g. Nilai pagu pengadaari di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar OP 750,000
h. Nilai pagr pmgadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar OP 880,000
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp100 mitar OP 1,090,000
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar sd Rp500 miliar OP 136s,000
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar sd. Rp. 1 kiliun OP 1,635,000
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 trilir:n OP 2,040,000
2:"4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKST)
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100juta OP 240,000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100juta sd. Rp.200juta OP 3,tt),000
c. Nilai pagu pmgadaan di atas Rp.200juta sd. Rp.500juta OP 475,000
d. Nilai pagu pengadaandi atas Rp.500juta sd. Rp.1 miliar OP 545,000
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar OP 605,000
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.?S miliar sd. Rp.5 miliar OP 665,000
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar OP 750,000
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar OP 8SO000
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp100 miliar OP 970,N0
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar sd Rp500 miliar OP 1,()90,m0
k. Nifai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar sd. Rp. 1 triliun OP 1,,{50,000
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun OP 2,040,w0
3 HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/ PENERIMA BARANG/ JASA
3.1. Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp.500 juta atau Jasa konsultan Rp OP 230,000
50 juta sd. 2{lt' iuta
3.2. Pengadaan lrarang di atas Rp. 500 juta atau Jasa konsultan di atas Rp OP 350,000
200 juta
4 HONORARIUM PENGELOLA PN,BP
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
a. Nilai Penerlrnan per tahun $d. Rp. 200 juta OB 515,000
b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd' Rp. 500 juta OB 63O000
c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp.500iuta sd' Rp. 1 miliar OB 690,000
d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd' Rp.5 miliar OB 800000
e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar OB 920,0m
4.2. BENDAHARA
a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta OB 3415,00[
b, Nilai Penerimaan Per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp' 500 juta OB 460,00c
c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd- Rp. 1 miliar OB 575,00C
d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar OB 690,00c
e. Nilai Penerirrnan per tahrur di atas Rp. 5 nriliar OB 800,00t
4.3. SEKRETARIAT/ANGGOTA
Sekretariat/ I'nggota, maksimum 5 orang 23000(
9. i'lEf,i : i'lr iti:r":+l'iGAN
F { E PltL ; ; - ! i.l J i l , i r i F S i A
A
(ddam
NO BIAYATA KET
URAIAN SATUAN
2010
(1) (2) (3) (4) (5)
5 IIONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM
I,KI,JNTANSI PEMERINTAH PUSAT
5.1 PemimpinKegiatan OB 300,000
5.2 Staf Kegiatan OB 1som0
6 IIONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN
5.1 Peneliti Utarae (Maksimum 4 jam/hari) oJ 50,000
6.2 Peneliti Madya (Maksimum a jam/hari) ol 45,000
6.3 Peneliti Muda (Maksimum a jamlhari) ol 35,000
6.4 Peneliti Pertama (Maksimum a jam/hari) ot 30,000
6.5 Peneliti (NonFungsionalPeneliti) oJ u,5N
5.5 Pembantu Pmeliti ol 20,000
6.6 Pengolah Data Penelitian 1330,000
6.7 PetugasSurvey Orang/Responden 7,M
6.8 Pembantu Lapangan OH 67,M0
6.9 KoordinatorPeneliti OB 365,m0
6.10 Sekretariat Pmelitian OB 2@,000
T.IONORARIUM KEGIATAN SEMINAR RAKOR SOSIALISASI
DISEMINASI
7.7 Narasumber/PembahasUtama :
a. Mmteri / pejabat setingkat Menteri oI 1,400,000
b. PejabatEselonl ol L,150,000
c. PejabatEselonll ol 850,000
d. PejabatEselonIII kebawah ol 700,000
7.2 Moderator oJ 575,000
7.3 Pakat / Praktisi / Pembicara Khusus ol 1,150,000
8 HONORARIUM TENYTJLUH NON PNS
8.1 SLTA OB 1"300,000
8.2 Sarjana Muda OB 1,500,000
8.3 9arjana OB 1,650000
8.4 Master ( S.2) OB 1,800,000
9 HONORARIT'M PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING OB 1,300,0m
SERVTCE
10 HONORARITJM TIM PELAKSANA KEGIATAN
10.1. Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Ptesiden
a. Pengarah OB 2500,00(
b. PenanggungJawab OB z25O,W
c. Koordinator/Kehra OB 2,ooo,oo(
d. Wakil Ketua OB 1,750,00(
e. Sekretaris OB 1,500,00(
f. Anggota OB 1,500,00(
10,2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Menteri
a. Pengarah OB 1,500,0fi
b. PerranggungJawab OB 1,250,00(
c. Ketua OB 1,000,00(
d. Wakil Kehra OB 850,00(
e. Sekretaris OB 750,@(
f. Anggota OB 75O00(
(,l/
10. Ju
frfrEIi fll liii-r"ri;uAN
REFI; riK i i!ti.Jt.J
fi SstA
-5-
(dalam
BIAYATA KET
NO TJRAIAN SATUAN
xno
(1) (2) (3) (4) (s)
10.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Eselon I
a. Pengarah OB 750,000
b. PenanggungJawab OB 700,000
c. Ketua OB 650,000
d. Wakil Ketua OB 600,000]
e. Sekretaris OB 500,0001
f. Anggota OB 500,000
10.4. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Kepuhrsan KPA
a. Pengarah OB 500,000]
b. PenanggungJawab OB 450ooo]
c. Ketua OB 400,0001
d. WakilKetua OB 3so000i
e. Seketaris OB u*,*l
f. Anggota OB 300,0001
7l HONORARITJM TIM PELAK$ANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT I
11.1 Penanggung lawab / Pembina OK 400,000]
I
11.2 Ketua / Wakil ketua OK 350,000
11.3 Sekretaris OK 300,000
11.4 Anggota OK 300,000
72 HONORARTUM TIM PEi{YIJSUNAN JURNAL
12.1 PenanggungJawab Oter 400,000
L2.2 Redaktur Oter 300,000
12.3 Pmyunting/Editor Oter 250,000
12.4 Desain Grafis & Fotografer Oter 175,WO
12.5 Sekretariat Oter 150,000
12.6 Pembuat artikel Halaman 100,000
13 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BTJLETIN / MAJALAH
13.1 Penanggung Iawab Oter 400,000
13.2 Redaktur Oter 300,000
13.3 Penyunting/Editor Oter 250,000
13.4 Desain Grafis & Fotografer Oter 175,000
13.5 Sekretariat Oter 150,000
1.3.6 Pembuat artikel Halaman 75,OOO
14 HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSIIE
14.1 PenanggungJawab OB 500000
14.2 Redaktur OB r15O000
14.3 Editor OB 400,000
1.4.4 WebAdmin OB 350,000
14.5 WebDeoeloper OB 300,000
14.6 Pembuat Artikel Halaman 100,000
15O0karakter 85,000
1 14.7 Pmeriemah
I PENANGGUNGIAwAB PENGELoLA KEUANGAI
15 lsouonl,nruM
GAJI
lr.nnl s.rrxrR YANGHAr{YAMENGELoLA
I
I rs.r areseNLANGsuNG PEMEcANGKAS/KPA
pagu dana s.d Rp. 25 miliar OB 145,00c
I a. Nilai
pagu dana di atas Rp.25 miliar sd. Rp, 50 miliar OB 200,00c
I U. Nilai
I c. Nilai pagu dana di atas RP.5O rnlliar ed. Rp.1O0rdliar OB 2@,M
a. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd' Rp.200 miliar OB 31100(
I
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar OB 370,WC
I
,f/
11. l,ilil''i"i; i:ii i:i:-l"jj!"ii'riAid
EEPUi;ii li'ai.}iil'*iilSlA
"i{
-6-
rupiah)
NO
BIAYATA KET
URAIAN SATUAN
2010
(1) Q) (3) (4) (5)
15.2 PEMEGANG KAS/ BENDAHARA
a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar OB 115,000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar OB 175,000
c. Nilai pagp dana di atas Rp. 50 mitar sd. Rp.100miliar OB 230,000
d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar OB 290,000
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar OB 345,000
15.3 JURU BAYAR/STAF
a. Nilai pagu dana s.d Rp.25 miliar OB 9O000
b. Nilai pagu dana di aias Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar OB 140000
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100miliar OB 200,000
d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 mitar sd. Rp.2ffimiliar OB 260000
e. Nilai pagu dana di atas Rp.200 miliar OB 311000
16 HONORARruM SIDANG/ KONFERENST TNTERNASIONAL - KTM, SOM
(BILATERAV REGIONAV MULTILATERAL)
16.1 Pmgarah Orang/Hari 6,50,000
1.6.2 Pmanggunglawab Orang/Hari 600,000
16.3 Ketua/ Wakil Ketua Orang/Hari 550,000
16.4 Ketua Delegasi Orang/Hari 550,0m
16.5 Tim Asistensi Orang/Hari 550000
16.5 Anggota DelegasiRI Orang/Hari 500,000
16.7 Koordinator Orang/Hari 500,000
16.8 Ketua Bidang Orang/Hari ,!00,000
16.9 Sekretaris Orang/Hari 400,000
16.1 Anggota Pardtia Orang/Hari 350000
15.11 Liasion Officer (LO) Orang,/Hari 350000
15.12 StalPmdukung Orang/Hari 300000
77 HONORARruM WONKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASY SARASETIAN
BERSKALA INIERNASIONAL
17.1 Pengarah Orang/Hari 550,fiX1
17.2 Pmanggung ]awab Orang/Hari 500,000
77.3 Ketva/ Wakil Ketua Orang/llari 450,000
17.4 Ketua Delegasi Orang/Hari 450,00c
17.5 Tim Asistensi Orang/Hari 450,000
17.6 Anggota Delegasi RI Orang/Hari 400,0m
17.7 Koordinator Orang/Hari 400,000
17.8 Kehra Bidang Orang/Hari 300,000
17.9 Seketaris Orang/Hari 300,00c
17.1 Anggota Panitia Orang/Hari 250,00c
L7.11 Liasion Officer (LO) Orang/Hari 250,00c
17.12 StafPendukung Orang/Hari 200,00c
18 SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI
18.1 Nara Sumber Kelas A Orang/Hari $ 30(
18.2 Nara Sumber Kelas B Orang/F{ari $ 25(
18.3 Nara Sumber Kelas C Orang/Hari $ 20(
UIIAN
t9 lverest TciwELENGGARA
I
Pendidikan Dasar
| 19.1 Setingkat
i .. Penyueunan/pembuatanbahanUjian Naskah/Pelajaran 95,00(
b. Pemeriksm hasil Ujim Siswar/Mata Ujian 1,OO(
j c. Pengawas Ujian OH 200,00{
vl/
12. $vl i'i :"iJ i ii.r-i.i:ii'j,iAhi
I i1
F l t - = [ ] r , t - . . , l l . . d i r ! . i. :' - , h i L ^ , "
-,. .-..u*-.}iA
-7 -
(dalam
NO URAIAN BIAYATA KET
SATUAN
2010
(1) (2) (3) (4) (s)
19.2 Setingkat Pendidikan Mmengah
a. Penyusunan/pembuatan bahan Uiian Naskah/Pelajaran 110,00(
b. Pemeriksaan hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 1,00(
c. Pmgawas Ujian OH 250,00c
19.3 Setingkat Pendidikan Tinggi
a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian NaskahlPelajaran 150,00c
b. Pemeriksaan hasil Uiian Siswa/Mata Ujian 1,00c
c. Pmgawas Ujian OH 200,0m
m IIONORARruMINSTRUKTUR oI 60000
zl 'ATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANGMAKANLEMBUR
21.1 UANG LSMBUR
a. Golongan I ol 7,004
b. Golongan II oJ 9,000
c. Golongan III ol 11,000
d. Golongan IV oI 13,m0
21.2 UANG MAKAN LEMBUR Or*g 20,000
22 'ATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA OH u0,000
23 iATUAN BIAYA K PERLUAN SEHARI.HARI PERKANTORAN
23J a, Kementerian Negara/l,embaga Dalam Negeri yang Mempunyai Paket/Tahun 34800,000
Kurang dari 40 Pegawai Diberikan Maksimal
b, Kementerian Negara/I"embaga Dalam Negeri yang Mempunya OT 870,W
l,ebih dari 40 Pegawai
23.2 Perwakilan RI di Luar Negeri OT fi1.270
24 JATUANBIAYAUANG MAKAN PEGAWAINEGERISIPI (PNS) OH 20,000
25 'ATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL
25.1 Diklat PimpinanTk. II (l,ama Diklat 10 minggu) Peserta,/Angkatan 19,000,000
25.2 Diklat Pimpinan Tk. III (t ama Dklat T ninggu) Peserta,/Angkatan 13,240,000
25.3 Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 minggu) Peserta/Angkatan 11,600,000
26 JATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN
26.1 Golongan III (Lama Dklat 22 hari)
a. CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari) Peserta/Angkatan 2A7s,M
b. CPNSEks Honorer (Lama Diklat 24 hari) Peserta/Angkatan 3,@5,M
26.2 Golonganl&Il
a. CPNS Reguler (Larna Diklat 10 hari) Peserta/Angkatan 1,650,000
b. CPNS Ek$ Honorer (Lama Diklat 19 hari) Peserta,/Angkatan 2,670,ffio
27 iATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH OH 7,504
?a TATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
28.1 RAPAT KOORDINASI fiNGKAT MENTERI/XSELON YSETARA
a. Makan Orang/Kali 40,00c
b. Snack Orang/Kali 11000
13. M E f J! l i i l i ' . L , r r . i J G A N
R { : F U , 1 ; i r .i i l i ,i { i t l H $ l A
,
28.2 RAPATBIASA
a. Makan Orang/Kali
b. Snack Orang/Kati
,TUAN BIAYA P,ENGADAAN BAHAN MAKANAN
29.1 AnggotaTNI/POLRI NonOrganik
a. Ops, Pasukan termasuk crew kapal lautlterbang 30,000
b. Dikma TNI/Polri 24,0N
c. Operasi dan Iatihan/Drklat Lainnya/Pra Tugas Ops. 24,W
d. Tahanan Anggota TNI/Polri 19,000
e. Anggotayangsakit 21,000
29.2 Narapidana / Tahanan
a. Wilayah I 10"500
b. WilayahII 11"500
c. Wilayah III 12,s00
29.3 Tahanan Kejaksaan/Polri 15,000
29.4 Tahanan Imigrasi 15,m0
29.5 PasimRumahSakit 18,000
29.6 Anak asuhan (Panti) 18,000
29.7 Tuna Sosial 1&000
29.8 Mahasiswa/Siswa Sipil 1&000
29.9 Mahasiswa Semi Militer 27,000
29.10 ABK Aktif 21,000
29.11 ABK Cadangan 15,000
29.12 RescueTeam 21,W
29.13 Pengamat l-aut 18,000
,TUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN
30.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor M2lTahun
30.2 PemeliharaanHalaman Gedung/ BangunanKantor M2lTahun
TUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/SANGUNAN
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
31.1 Pemelihbraan Gedung/ Bangunan Kantor
31.2 Perneliharaan Wisma Duta,/Konsul
31.3 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Wisma Duta/ Konsul
SATUAN BIAYA PEMEI.JHARAAN DAN BIAYA OPERASION
AKANTOR
32.1 KendaraanBermotor
a. Kendaraan Pejabat Negara Unit/Tahun
b. Kendaraen Pejabat Eselon I Unit/Tahun
c. Kendara;r.Roda6 Unit/Tahun
d. KendaraanRoda4 Urdt/Tahun
e. KendaraanRoda2 Unit/Tahun
f. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan RI di LN buah/tahun
322 Speedboat Unit/Tahun
32.3 lnventaris Kantor Pegawai/Tahrm
32.4 Personal Komputer/l"aptop, dan Printer Unit/Tahun
325 AC Split Unit/Tahun
32.6 Geruet lebih kecil dari 50 Kva Unit/Tahun
32.8 l(endaraan PeroU Jalan Raya Roda ,4 Unit/Tahun
329 KendaraanPatroliJalanRaya Roda2 Unit/Tahtm
t, l/
14. l ' " l H l ' J :. i " i l F . i : i r , l r i . r G A N
fi Ef:Li *i_l t"i ! fr !_iilN f SiA
-9-
(dalam
NO URAIAN BIAYATA KET
SATUAN
2010
(1) (2) (3) (4) (5'
at SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJARESMIPEGAWAI Orang/Stel 340,00(
u SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWAY/
TARI.JNA Orang/Stel 280,00(
35 SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT Orang,/Stel 25000(
36 SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIB/PESURUH Orang/Stel 235,00(
37 SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM OranglStel 40000c
38 SATUAN BIAYA TOGA HAKIM
38.1 Toga Flakim Agung Orang/Stel 3,55O0m
38.2 Toga tlakim OranglStel 570,00c
39 SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA Orang/Stel 1. 0,000
9
40 SATUAN BIAYA PENER}EMAHAN DAN PENGETIKAN
40.1 Dari BahasaAsing ke Indonesia
a. BahasaInggris ke BahasaIndonesia Halamanladi 6&000
b. DariBaha"salepang HalarnnJadi 16&000
c, Dari BahasaMandarin, Belanda HalamanJadi 135,000
d. Dari BahasaPrarrcis,Jerman HalamanJadi 101,000
e. Dari BahasaAsingLainnya HalamanJadi 111000
40.2 Dari BahasaIndonesia ke Asing
a. BahasaIndonesia ke Bahasalnggris HalamanJadi 85,0m
b. KeBahasalepang Halaman fadi 168,000
c. Ke BahasaMandarig Belanda HalamanJadi 165,000
d. Ke BahasaPrancis, ]erman HalamanJadi 101,000
e. Ke BahasaAsing lainnya HalamanJadi LL5,000
4l SATUAN BIAYA PENCETAKAN
41.1 Buku/Formulir dan sebagainya
a. FolioIIVS, l muka/ 2muka60gram
- Oplah 200 - 1000halaman Halaman 225
- Oplah >1000 - 5000 halaman Hal,aman 210
- Oplah > 50@halaman Hala:nan 165
b. Folio HV9 1 muka / 2 muka 80 gram
- Oplah 200 - 1000 halaman Halaman 250
- Oplah >1000 - 5000 halaman Flalaman 235
- Oplah > 5000 halaman Halaman 185
c. Double Folio F{VS, 1 muka / 2muka 60 gram
- Oplah 200 - 1000 halaman Flalaman 545
- Oplah >1000 - 50@ halaman Flalaman 375
- Oplah > 5000 halaman F{alanran 315
d. Double Folio HV9 1 muka / 2 muka 80 gram
- Oplah 200 - 1000halaman Halaman 575
- Oplah >1fi)0 - 5000 halaman Halaman 400
- Oplah > 5000 halaman Halaman 345
e. Folio Edisi Lux (art paper) 1 wama
- Oplah 200 - 10O0halarnan Halaman 575
- Oplah >1000 - 5000 halaman Halaman l()O
-Oplah > 5000halaman Halaman 345
,/
15. tviHNlI rj trr'[-i7i1i.jGAl.j
I l E F l j ; i . 1 i r{ i i ;: , 1 , r - E S I A
r
_10_
(dalatrt
NO URAIAN BIAYATA KET
SATUAN
MO
(1) Q) (3) (4) (5)
412 kaflet / Brosur
- Folio Konsdruk Sparasi L00 gram , 4 wama, 1 muka 2 muka
/
- Oplah 200 - 1000 halaman Flalaman 4,885
- Oplah >1000 - 5000 halaman Halaman 2,7ffi
- Oplah > 5000 halaman Flalaman 1,380
41.3 Poster (min 75 x 50 cm2)
- Konsdruk Sparasi 1ffi gram, 4 wama, 1 muka
- Oplah 200 - 1000halaman rlalaman 4165
- Oplah > 10@ - 5000 halaman Flalaman sl00
- Oplah > 5000 halaman Flalaman 2,875
41.4 Buletin (min l2lembar)
- FohoHVS,60grum
- Oplah <= 300 eksemplar Halaman 345
-Oplah> 300eksemplar Halaman 245
41.5 CoverBuku(2wama)
- Oplah 100- 500 Halaman 5,520
-Oplah > 500 Halaman 5,2W
41.6 Cover Buku (4 wama)
- Oplal100 - 500 Halaman 8,970
-Oplah > 500 Halaman 7,185
42 TATUAN BrAYA PEIT'TUDAN Eksemplar 10,000
43 'ATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS DAN/ATAL Pegawai/Tahun 1,000,000
PEMBELIAN INVENTARIS I,'NTIJK PEGAWAI BARU
u iATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL
44.1 Pejabat Negara Unit 500,000,000
t14.2 PejabatEselon I Unit 350,000,000
,14,3 OperasionallGntor/Lapangan
a. Bus Roda 6 Unit 750,00o000
b. Roda6/Tigaperempat Unit 475,000,00(
c. Roda 4/ Minibus Unit 250,000,00(
d. Kendaraan Operasional lapangan (Double Gardan) Unit 300,000,00(
e. Pick up Unit 130,000,00(
f. Roda2 Unit 20,000,00(
g. Motor Trail Unit 25,000,0ff
rts iATUAN BIAYA SEWA KENDARAAAN DAN MESIN FOTOKOPI
45.1 Sewa Kendaraan Roda 4 Unit/Had 520,000
45.2 Sewa Kendaraan Roda 6 @us) Kapasitas 2G30 Orang Unit/Hari 1,700,000
45.3 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang Unit/lfari a55Oooc
45.4 Sewa Mesin Fotokopi Bulan/Unit 3,Z7E,M
,/
16. ii{El,l'i i':" i il.'"iiAi'i GAI'{
ri
ft EPLjfiili l-i If'.i fi'Ji* ESlA
- 11-
46 SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN
(dalam rupiahrlhari)
RUANG RUANG RUANG GEDUNG
NO. PROVINSI
BESAR SEDANG KECIL PERTEMUAN
(1) (2) (3) (4) (s) (5)
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3,000,00{ 2,000,ooo 1,500,00c 3,000,00(
2 JUMATERA IJTARA 4,000,00( 2,000,000 1,000,00c g,ooo,oot
3 R IA U 3,250,000 2,0oo,ooo L,000,ooc 5,ooo,oo[
4 KEPULAUAN RIAU 2,500,000 1,50o,ooo 1,000,00c 5,000,00c
5 rAMBI 3,000,000 2500,000 L,500,00[ 4,00000t
6 SUMATERABARAT 2,500,00c 2,000,00c 1,000,00[ 3,000,00[
SUMATERA SELATAN 2,000,00c 1,500,00c 1,000,00( 6,000,00(
8 LAMPUNG 3,000,00c 1.,500,00c L,000,00c 8,000,000
9 BENGKULU 2,000,00[ 1,500,00c L,000,00( 3,000000
10 BANGKA BELITUNG 2,000,00c L,500,00c L,000,00( 4,000,000
11 B A N T E N 5,500,00c 3,000,00[ 2,0oo,ooo 5,000,000
t2 IAWA BARAT 3,750,00( 2,ooo,oo( 1,250,000 10,000,00c
13 D.K.r.IAKARTA 3,500,00( 2,500,00( L,250,000 22,000,00c
74 IAWA TENGAH 6,000,000 3,500,00( 2,000,00c 2000,00[
15 D.I.YOGYAKARTA 3,000,000 2,00o,ooo 1,500,00c 5,00000(
t6 IAWA TIMUR 4,500,000 3,ooo,ooo 1,50000c 10,000,00c
17 B A L I 4,500,000 3,50o,ooc 2,000,00[ 2000,00t
18 NUSA TENGGARA BARAT 2500,00c 2,500,00c 1,s0o,ooc 6,ooo,oo(
19 IUSA TENGGARA TIMUR 2,ooo,ooc 1,500,00[ 1,000,00t 3,000,000
20 KALIMANTAN BARAT 2,700,00c 1.,500,00c 1,000,00( 3,ooo,ooo
21 KALIMANTAN TENGAH 2,000,00[ 1,500,000 1.,000,000 2500,00c
?2 KALIMANTAN SELATAN 4,5oo,oo( 2400,000 L,800,000 15,000,00c
23 KALIMANTAN TIMUR 5,250,000 2,800,000 1,750,00c 4 500,00c
24 SULAWESIUTARA 5,000,000 3,L00,00c 2,500,00c 5,ooo,ooI
?s GORONTALO 2,000,00c 1,500,00c 1,00000c 5,000,000
26 SULAWESI BARAT 2,000,00c 1,500,00[ 1,000,00[ 3,500,000
27 ;TILAWESI SELATAN 3,500,00t 1,800,00c 1,000,00( 2000,000
?a SULAWESI TENGAH 4,500,00c 2,100,00c 1,200,000 4,000,000
29 JTILAWESI TENGGARA 2,500,00( 1,750,00( 1,000,000 3,250,00c
30 MALUKU 4,500,000 3,500,000 1,500,00c 5,00000(
31 MALUKU UTARA 5,000,000 3,000,000 L,200,00c 5,000,00c
32 P A P U A 4,000,00c 2,500,00c 1,000,00c 8,000,00(
33 IRIAN JAYA BARAT 6,000,00c 3,500,00c 2000,00t 9,000,00(
,l/
17. MENTH{iI KH[-JAT,IGAN
R E P U B LI N D O N E S I A
K
4T 'ATUAN BIA'A 'ANG HARIANurolororlto* DINASDALAMNEGERI
NO PROPINSI UANG HARIAN
(1) (2) (3)
1. IANGGROE ACEH DARUSSALAM 300,000
2. ]I.IMATERA UTARA 300,000
3. RIAU 300,000
4. GPULAUAN RIAU 300,000
5. AMBI 300,000
6. ]UMATERA BARAT 300,000
v. JTIMATERA SELATAN 300,000
8. LAMPUNG 300,000
9. BENGKULU 300,000
10. BANGKA BELITUNG 300,000
11. B A N T E N 300,000
12. IAWA BARAT 350,000
13. D.K.I.IAKARTA 450,000
14. ]AWA TENGAH 300,000
15. ).I. YOGYAKARTA 350,000
16. IAWA TIMUR 350,000
17. BA L I 400,000
18. IUSA TENGGARA BARAT 350,000
19. NUSA TENGGARA TIMUR 350000
24. KALIMANTAN BARAT 300,000
27. KALMANTAN TENGAH 300,000
22. KAUMANTAN SELATAN 300,000
23. !(ALIMANTAN TIMUR 350,000
24. JULAWESI UTARA 300,000
25. GORONTALO 300,000
26. ]TILAWESI BARAT 300,000
27. JULAWESI SELATAN sso000
2f]. JI]LAWESI TENGAH 300,000
29. JULAWESI TENGGARA 300,000
30. MALUKU 300,000
31. MALUKU UTARA 300,000
32. P A P U A 450,000
33. R]AN IAYA BARAT 400,000
?1/
18. h4 i.l"l i::ii I :ri: ii* :'-.i
f GAl.l
FtE Fr iiL"!K Ii : i,i,:r"iHs iA
i."r
4I8 SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG-#KU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN
UANG PENGINAPAN) PERIATANAN DINAS LUAR NEGERI
dalam US$)
rBU KOTA/KOTA
NO NEGARA LAINNYA DI TEMPAT JIJMLAH KE-I
PERWAKILANRI GOL. A GOL. B GOL. C GOL. D
(1) (2 (3) (4) (s) (6) v) (8)
AMERIKA UTARA
1 A,merika Serikat NewYork 523 470 4!5 u2
, (anada Ottawa 443 401 366 306
AMERIKASELATAN
3 Argentina BuenosAfues 391 274 240 240
4 Mexico Mexico Citv 4'25 31.5 280 ?30
5 Kuba Havana 402 302 ?59 220
6 Venezuela Caracas 460 320 285 285
7 Waztl 3razillia 432 338 289 240
8 Srile lantiago 411 313 268 221.
9 lolumbia Sogota 382 278 238 220
10 Peru lrnma 379 274 235 220
11 )urtn€une Paramaribo 394 292 250 206
EROPABARAT
t2 KeraiaanInesris London 583 531 430 430
13 Norwegia )slo 513 462 286 285
14 Perancis Paris/Marseilles 508 461" 380 380
L5 Belgia Brussel 462 4't6 280 280
1,6 Belanda Den Haag 459 413 270 270
17 )wlss Bem/fenewa 505 453 320 320
18 Rep.Federasi lerman Berlin/Hamburg 439 408 280 280
19 Austria Wina 500 450 316 376
20 Denmark Kopenhagen 468 424 273 240
21 lpanyol Madrid 453 410 285 285
22 Yunani Athma 418 376 240 240
23 Portugal Lisabon 421 379 240 AO
EROPATIMURDAN
EROPAUTARA
24 iinlandia Helsinki 449 446 352 312
x Italia Roma/ Vatikan 516 469 370 370
26 lwedia Stockhol:n 462 433 340 u0
n Rusia Moscow 552 509 405 405
28 Bulgaria iofia 402 364 318 2f,3
29 Szech Praha 422 387 329 292
30 Hongaria Budapest 477 378 337 299
31 Polandia Warsawa 3W 358 311 276
32 Rumania Bukharest 412 378 311 276
33 Yugoslavia Beograd 397 358 311 276
34 Ukraina Kiev 421 379 326 289
35 Uzbeklstan Tashkent 388 349 285 ?53
36 5lovakia Bratislava 425 384 333 296
el
19. y E t ; " , ,: " 1 i ' r ' ; ; i j * A l i i
i
F E F I, [ . l i ' ] i ' i r rr i " j I S ! $
:
-14-
TBUKOTA/KOTA
NO NEGARA LAINT{YA DI TEMPAT JIJMLAH
KET
PERWAKILAN RI GOL. A GOL. B GOL. C G()L.IJ
(1) (2) (3) (4) (s) (6) a) (8)
A,FRIKA
37 {lgeria Aliazwr 338 305 285 285
38 Maroko Rabat 300 248 190 L90
39 tunisia Iunis 289 738 185 185
40 trigeria Abuja 357 31.0 290 290
41 ienegal Dakar 330 /73 204 200
42 Ethiopia Addis Ababe 308 2V 190 166
43 Kenya Nairobi 330 n3 204 195
M Madagaskar fananarivo 292 241 180 180
45 lanzania Dar Es Salaam 326 269 201 181
46 Zimbabwe Harare 281 241 21.4 2't4
47 Namibia Windhoek 296 244 L83 160
rt8 Afrika Selatan SapeTown/Pretoria 300 248 200 200
49 Sudan Khartoum 338 279 208 183
50 Libya tripoli 304 251 187 164
rIMUR TENGAH
51 Mesir -alro 364 270 210 189
52 hak Baghdad 393 280 218 200
53 ArabSuriah Damascus 354 254 198 195
il laudi Arabia Riyadh/Jeddah 387 273 213 200
55 Pst.Arab Emirat Abu Dhabi 455 320 300 300
56 Kuwait Kuwait 402 280 ?55 255
3/ Yordania Amman 361 ?5t 195 L95
58 Iurki Ankara 361, 267 208 187
59 Iran Ieheran 347 ?57 200 180
60 Yaman lana'a 349 238 195 195
61 Libanon Beirut JCJ 264 205 r"85
62 Qatar Doha 382 273 213 195
ASIA TENGAH DAN
ASIATIMUR
63 India lew Delhi/Mumbay 348 260 240 240
64 Bangladesh Dacca 335 193 1.65 165
65 Pakistan Karachi/Islamabad 339 200 180 180
66 irilanka Colombo 3M 198 165 165
67 Hongkong Hongkong 468 317 285 285
68 epalng fokyo/Osaka 515 300 260 260
69 Korea Selatan 3eoul 417 3?3 295 295
70 KoreaUtara PyongYang 397 ?35 205 205
71 Rep.Rakyat Cina Beiiine/GuangZhou 374 235 20s 205
72 Kamboia Phnom Penh 292 220 195 795
73 Afganistan Kaboul 381 223 171. 177
v7
20. 'l:
MEtrt fil Hh:ii.*itiGAf{
FiE P{-i :I i :'i.! i'j i ]r"jldFSiA
[
-15-
dalam US$)
TBUKOTA/KOTA
NO NEGARA LAINT{YA DITEMPAT JIJMLAH
KET
PERWAKILAN RI GOL. A GOL. B GOL. C GOL. D
(1) (2) (3) (4) (s) (5) a (8)
A,SIATENGGARA
74 Philipina Manila/Davao City 408 27s 220 220
/3 )rngaPura iingapore 420 287 222 220
76 Malaysia KualaLumpur/Kuching 3n 2j,0 210 210
n Ihailand Bangkok/Songkhla 388 272 209 200
78 Myanmar Yangoon 364 247 195 195
79 -ao$ Vientiane 376 259 200 195
80 Vietram Hanoi/Ho Chi Minh 379 262 202 195
81 Brunei Darussalam Bandar S Begawan 370 '253 195 195
A,SIA PASIFIK
82 {ustralia Sydney/Canberra 435 400 270 270
83 ielandia Baru Wellington 388 243 220 220
84 ftledonia Baru Nou:rrea 421 384 274 2?3
85 ?apua Nugini Port Moresby/Vanimo 381 3s0 235 191.
86 fimor Leste Dili 388 351 227 195
87 Fiii )uva 359 326 219 178
21. fu'l [{"i'f fi I fi L_
E ii.c:i'l
GAN
RrPiJ fti Ili i ilJ iiiit{ HstA
- ' t 6-
49 SATUAN BIAYATUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAn/GELAR DALAM NEGERT(D.I D.rU DAN D.rV- 51)
NO. KOMPONEN ANGPENDIDIKAN
KETERANGAN
D.I. D.III DJv - sl
o) (2) G) (4) (s)
BiayaForrrulir Pendaftarandan Seleksi iesuaipengeluaran Sesuai
pengeluaran Disertai
bukti pmgeluaran
II fransport
1. TransportAwal hogram iesuaipengeluaran Sesuai pengeluaran bukti pmgeluaran,1 x pergr
Disertai
2. TransportAkhir Program ldem Idem Disertai
bukti pengeluaran" x pergi
1
UI Iuniangan Awal Progrann/Akhir
Program Maksimal6 hari Mal<simal6hari tunjangan diberikan dalam
rcntuk tuniangan harian
TV UangKuIlah
1. Biaya AIih Tahun (bila ada) Sesuaipengeluaran iesuai pengeluaran - Disertaibukti pengeluaran
2. Uang Kuliah/semester (maftsimum) Sesuaipengeluaran iesuai pengeluaran -Sesuai ketentuan pada ma-
sing-masing PTN seternpatdan
disertaibukti pengeluaran.
v /{aktu Kuliah (Maksimum) DI =3Semester D IV = 10 Semester
Dtr =5Semester 5l =11 Semester
D m = Tsemester
VI Tuniangan Biaya Hidup:
Tuniangan Biaya Hidup : Rp.800.U10,-/bulan Rp.850.@O-lbulan
vn Biaya Operasional
1. Transport Lokal Rp.110.0.00,-/bulan Rp.110.000-/bulan
2. ATK Rp.45.000,-/bulan Rp.60.00Q-/bulan
3. Sewa Komputer Disediakan fuistansi )isediakan instanEi
Pengirim ?engirim
uu Iuniangan Buku dan Rderensi ( PerTahun)
1. Bukir Utama DI = 3Buku,l0Dktat !0 Buku + 50Dktat Vlakeimum Rp.60.000-,/bu
ku
Dtr = 6Buku20Diktat total tunj. maksimumRp. 1 iuta
D m = 10Buku,20Diktat
2.Manud
3. Diktat Rp.40.000,-/buku -/buku
rp.ss.0tn
4. Fotokopi artikel Rp.40.000,- Ip.55.000,-
5. Langganan e-nail virtual library + disket ratas maksimum
x Iuniangan Riset
1. ProposalATK Rp130,000
Z Pmelitian
a. Eksperfurental:
1) Iaboratorium Rp1,6fi),000
2) tapangan Rp1,2{D,000
b. Penelitian Non-Eksperimmtal :
1) Survey Rp8(X),ffX)
2) Studi Numerik/Simulasi Komputer Rp3,300,000
c, Penelitian Seri ;
1) Survey Rp800,000 Batas maksinal
2) Penciptaan Karya Seni Rp2,300,000 Batas naksimal
3. Penyusunan Karya llmiah Rp3{F,000 Batas maksimal
4. Seminar RpTQ{}00 Batasmaksimd
5. Utian bukti Pengeluaran
Sesuai
6. Penggandaan/Pmfilidan : Proposal, Rp40,000 Batas makaimal
Slcripsi/Tesis, Desertasi
x Biaya Matrikulasi
SiavaMatrikulasi - Sesuai dengan ketentuan Pergu-
ruan Tinggi berkenaan.
VY