2. PENDIDIKAN
1. UMUM : S.2 (MAGISTER HUKUM)
2. POLRI : - SEBA POLSUK TAHUN
1987/1988
- SETUKPA POLRI TAHUN
2002
3. KEJURUAN : - DAS BA SERSE THN 1995
- LAN BA SERSE UMUM THN
2008
- DIKBANGSPES INSPEKTUR
IDIK TP MONEY
LAUNDERING THN 2011
PENGALAMAN
1. KANIT SAT RESKRIM POLSEK UJUNG BATU POLRES ROHUL
THN 2004
2. KAUR BIN OPS (KBO) SAT RESKRIM POLRES ROHUL THN 2006
3. KAPOLSEK TAMBUSAI UTARA POLRES ROHUL THN 2009
4. KASAT RESKRIM POLRES ROHUL THN 2010
5. KASAT RESKRIM POLRES KAMPAR THN 2012
6. PANIT II SUBDIT I DIT RESKRIMSUS POLDA RIAU THN 2012
7. KASAT RESKRIM POLRES KEP. MERANTI THN 2013
8. KABAG OPS POLRES KEP. MERANTI THN 2016
9. GADIK MUDA SPN PEKANBARU THN 2016
10. KABAG OPS POLRES ROKAN HILIR THN 2017
11. WAKA POLRES KUANSING THN 2021
12. WAKA POLRES PELALAWAN THN 2022
NAMA : ANTONI L. GAOL, SH, MH
TEMPAT/TGL. LAHIR : SITAPONGAN / 03 MARET 1967
JABATAN TERAKHIR : GADIK MUDA SPN PEKANBARU
PANGKAT/NRP : KOMPOL / 67030067
STATUS : K 3
ALAMAT : JL. FAJAR Gg. ARWANA NO. 6 KEL. LABUH
BARU BARAT KEC. PAYUNG SEKAKI
KOTA PEKANBARU
NO HP : 082172961967
3. MANAJEMEN
TEKNIS
POLRI
MENGELOLA
FUNGSI-FUNGSI
TEKNIS FUNGSI
TEKNIS POLRI
KESERAGAMAN DAN
KESAMAAN TINDAK
SERTA
KETERPADUAN
MERENCANAKAN,
MENGORGANISASIKAN, MELAKS
DAN MENGENDALIKAN SERTA
PENGAWASAN FUNGSI TEKNIS
POLRI
RESERSE
SUB SITEM
DALAM SISTIM
OPERSIONAL
POLRI
FUNGSI TEKNIS RESERSE
DAPAT DILAKSANAKAN
SECARA BERHASIL DAN
BERDAYA GUNA
URUT-URUTAN
GIATAN/ TINDAKAN
YG HARUS DILAKS
OLEH PIMPINAN
RESERSE
DLM RANGKA PELAKS
FUNGSI TEKNIS
PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA YG TERJADI, BAIK
BERSIFAT GIAT RUTIN
MAUPUN DLM PELAKS OPS
DILAKSANAKAN
MELALUI
KOMPONEN-
KOMPONEN
KEGIATAN
PENYIDIKAN
KEGIATAN LIDIK RESERSE,
PENINDAKAN/ UPAYA
PAKSA, RIKSA,
PENYELESAIAN DAN
PENYERAHAN BERKAS
PERKARA
OPERASI RESERSE
GIAT KHUSUS DIBIDANG
SIDIK TINDAK PIDANA/ GK
TERMASUK KEDALAM
SASARAN SELEKTIF
PRIORITAS DAN SASARAN
YANG DITENTUKAN SECARA
TELITI
4. TUGAS
POKOK
RESERSE
TANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG TERJADI DENGAN
UPAYA PENYIDIKAN GUNA KEPENTINGAN PENGADILAN
KOORDINASI DAN PENGAWASAN TERHADAP PPNS DI
BIDANG FUNGSI TEKNIS MAUPUN BIDANG PEMBINAAN
MELAKSANAKAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
KRIMINALITAS YAN BERSIFAT NASIONAL
MELAKSANAKAN PEMBINAAN FUNGSI-FUNGSI RESERSE
GUNA KEPENTINGAN PENINGKATAN DAN PELAKSANAAN
TUGAS RESERSE PADA SEMUA TINGKAT SATUAN TUGAS
SELENGGARAKAN UPAYA PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN
ILMU PENGETAHUAN UNTUK PEMBUKTIAN ILMIAH DALAM
IDENTIFIKASI CRIMINAL
KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN INTANSI LAIN BAIK
DI DALAM MAUPUN DI LUAR POLRI DALAM RANGKA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
5. FUNGSI RESERSE
KOORDINASI DAN
PENGAWASAN
TERHADAP PPNS DI
BIDANG FUNGSI
TEKNIS MAUPUN DI
BIDANG PEMBINAAN
TERIMA LAPORAN
DIMULAI
PENYIDIKAN PPNS
MONITORING TIAP
KEGIATAN
PENYIDIKAN
TERIMA LAPORAN
KEMAJUAN DARI
PROSES
PENYIDIKAN PPNS
MEMBERIKAN
PETUNJUK FUNGSI
TEKNIS BAIK
TEKHNIS/TAKTIS
BERIKAN BANTUAN
PENYIDIKAN BAIK
TEKHNIS, TAKTIS
MAUPUN UPAYA
PAKSA
MELAKSANAKAN
PENELITIAN
BERKAS PERKARA
HASIL PENYIDIKAN
PPNS
TERIMA
PEMBERITAHUAN
PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DARI
PPNS
BERTANGGUNG
JAWAB SECARA
BERIMBANG BILA
TERJADI TUNTUTAN
PRA PERADILAN
DALAM KESALAHAN
PENINDAKAN
MELAKSANAKAN
OPERASI BERSAMA
DENNGAN PPNS /
BERIKAN BACK-UP
OPERATION
6. PERANAN
RESERSE
DALAM SISTEM
FUNGSI
TEKNIS POLRI
DALAM SISTEM
PERADILAN
PIDANA
RESERSE
MERUPAKAN SUB
SISTEM FUNGSI
TEKNIS POLRI
DALAM
PELAKSANAAN
OPERASI POLRI,
RESERSE SEBAGAI
PAMUNGKAS
DALAM STRUKTUR
FUNGSI TEKNIS
POLRI, RESERSE
SEBAGAI UJUNG
TOMBAK FUNGSI
TEKNIS
SEBAGAI PENYIDIK
UTAMA
SEBAGAI
KOORDINATOR DAN
PENGAWASAN PPNS
SEBAGAI
PENGHIMPUN DATA
KRIMINALITAS
NASIONAL
7. ESENSI
MANAJEMEN
TEKNIS
RESERSE
POKOK
KEGIATAN
ESENSI DARI TUGAS-TUGAS OPERSIONAL RESERSE
ADALAH PENYELENGGARAAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA YANG TERJADI YAITU MELAKS KEGIATAN
PENYIDIKAN YANG DIMULAI DARI GIAT LIDIK, TINDAK,
RIKSA DAN PENYELESAIAN SERTA PENYERAHAN BERKAS
PERKARA
ESENSI DARI URUTAN TINDAKAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN FUNGSI TEKNIS RESERSE ADALAH
KEGIATAN-KEGIATAN YANG MELIPUTI PERENCANAAN,
PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN/
PENGENDALIAN
ESENSI DARI BENTUK FUNGSI TEKNIS RESERSE
ADALAH METODE PELAKSANAAN OPERSIONAL YANG
MELIPUTI KEGIATAN RUTIN DAN OPERASI RESERSE
ESENSI DARI POLA KEGIATAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN MANAJEMEN TEKNIS RESERSE ADALAH
PENENTUAN TARGET OPERASI, PENENTUAN CARA
BERTINDAK, PENYUSUNAN KEKUATAN DAN
PENGENDALIAN
”MENYELENGGARAKAN GIAT
RENCANA, ORGANISASI, PELAKS
& WASDAL DLM RANGKA
PENANGANAN TINDAK PIDANA
BAIK MELALUI GIAT RUTIN
RESERSE MAUPUN OPS
RESERSE DGN MEMPERHATIKAN
TARGET OPERASI, CARA
BERTINDAK YANG TEPAT,
PENYUSUNAN KEKUATAN YANG
DILIBATKAN DALAM OPERASI
SERTA CARA
PENGENDALIANNYA”
8. PRINSIP-PRINSIP MENAJEMEN RESERSE
UPAYA
PENANGANAN
TINDAK PIDANA
SECARA TUNTAS
KETERPADUAN
ANTAR FUNGSI DAN
KETERPADUAN
DENGAN INSTANSI
YANG TERKAIT
EFEKTIF , EFISIEN
DAN KECEPATAN
SERTA KETEPATAN
OFENSIF/ CRIME
HUNTER
DAPAT
MENIMBULKAN EFEK
JERA
MELAKS SIDIK
TERHADAP SEMUA
JENIS TINDAK PIDANA
YG DIMULAI DARI
PENERIMAAN
LAPORAN,
MENDATANGI TKP,
MELAKUKAN LIDIK ,
UPAYA PAKSA, RIKSA
BAIK SAKSI MAUPUN
TERSANGKA,
PEMBERKASAN DAN
MELENGKAPI
ADMINISTRSI
PENYIDIKAN SERTA
MENYERAHKAN
BERKAS KEPADA
PENUNTUT UMUM
DIDASARKAN KEPADA
PERTIMBANGAN
BAHWA PENANGANAN
TINDAK PIDANA
MEMERLUKAN
DUKUNGAN DARI
FUNGSI-FUNGSI
LAINNYA SEPERTI
FUNGI INTEL ATAU
FUNGSI SAMAPTA DAN
INSTANSI TERKAIT
DALAM PELAKSANAAN
OPERASIONAL
RESERSE HARUS
MENCAPAI HASIL YANG
MAKSIMAL WALUPUN
DENGAN SARANA YANG
TERBATAS.
PEMBENTUKAN TIM
RESERSE MULAI DARI
3 (TIGA) ORANG
SAMPAI 6 (ENAM)
ORANG TERGANTUNG
DARI ANCAMAN YANG
DIHADAPI DAN
PENGGUNAAN
KEKUATAN RESERSE
HARUS MAMPU SECARA
DINI/ CEPAT
DALAM
MELAKSANAKAN
TUGAS-TUGAS
RESERSE TIDAK
MENUNGGU
MUNCULNYA SASARAN,
TETAPI SECARA AKTIF
BERUSAHA
MENEMUKAN
TERJADINYA TINDAK
PIDANA. RESERSE
AKAN SENANTIASA
BERSIFAT TANGGAP,
PEKA DAN SIAP
MENGANTISIPASI
SEGALA BENTUK
TINDAK PIDANA YANG
TERJADI
DENGAN PENDEKATAN
KERAS KHUSUSNYA
TERHADAP JENIS
TINDAK PIDANA
TERTENTU YANG
MERUPAKAN SASARAN
SELEKTIF PRIORITAS.
PENDEKATAN KERAS
TERSEBUT ADALAH
PELAKSANAAN
OPERASI SESERSE
YANG BERSIFAT
DADAKAN DENGAN
MELIBATKAN FUNGSI-
FUNGSI KEPOLISIAN
LAINNYA SERTA
PENYIDIK-PENYIDIK
DARI INSTANSI
TERKAIT
9. PENGHENTIAN
PENYIDIKAN
WUJUD DARI
PENANGANAN TINDAK
PIDANA SECARA
TUNTAS
APABILA
1. PERKARA TERSEBUT TIDAK CUKUP BUKTI.
2. PERKARA TERSEBUT BUKAN PERKARA PIDANA.
3. DIHENTIKAN DEMI HUKUM YAITU :
a. TERSANGKA MENINGGAL DUNIA.
b. KADALUWARSA.
c. PERKARA TERSEBUT DICABUT OLEH SIPENGADU
(DELIK ADUAN).
d. PERKARA TERSEBUT DICABUT MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM YANG TETAP (NEBIS IN IDEM).
10. POLA KEGIATAN MANAJEMEN FUNGSI TEKN
PENETAP
AN
TARGET
OPERASI
(TO)
CARA
BERTINDA
K (CB)
PENYUSU
NAN
KEKUATA
N
PENGAWA
SAN
PENGENDA
LIAN
1. WUJUD TO
2. PROSES
PENENTUAN TO
3. PENENTUAN TO
4. KRITERIA TO
BERPEDOMAN PADA
JUKLAK DAN JUKNIS
DIBIDANG RESERSE
DAN DPT BERSIFAT
TAKTIS
1. UNIT-UNIT KECIL (TIM)
2. UNIT KECIL LENGKAP (UKL)
YANG JMLHNYA BERVARIASI
SESUAI DENGAN SASARAN
1. DLM WUJUD PERENCANAAN DAN
PENGORGANISASIAN
2. DILAKUKAN LANGSUNG OLEH
UNSUR PIMPINAN RESERSE
3. ANALISA DAN EVALUASI ATAS
PELAKSANAAN KEGIATAN RUTIN
1. GELAR FUNGSI TEKNIS.
2. GELAR PERKARA.
3. MELAKS ANEV LAPHAR.
4. MELAKS CEK DAN PENGENDALIAN
SERTA BERIKAN PETUNJUK/
KOREKSI THDP KESALAHAN YANG
TERJADI DILAPANGAN .
5. LAPORAN-LAPORAN.
11. APLIKASI POLA
KEGIATAN
MANAJEMEN
FUNGSI
TEKNIS SERSE
DI TINGKAT
POLSEK/TA
KEGIATAN
RUTIN
OPERASI
KEPOLISIAN
POLA
KEGIATAN
MANAJEMEN
FUNGSI
TEKNIS
PENETAPAN TARGET
OPERASI
PENENTUAN CARA
BERTINDAK
PELIBATAN KEKUATAN
PENGENDALIAN
PERENCANAAN
PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN
PENGENDALIAN
TIDAK DIJURNALKAN
KETERLIBATAN
POLSEK/ TA DALAM
OPERASI KEPOLISIAN
BERSIFAT
MEMBANTU POLRES/
TA/ TABES
12. SUSUNAN ORGANISASI DAN HTCK BARESKRIM POLRI
KABARESKRIM POLRI
WAKABARESKRIM
KARO ANALIS KARO RENMIN
KABAG
PRODIK
KABAG
DOKLIT
ANALIS
UTAMA
KABID
PKAN/TNCC
KABAG
REN
KABAG
OPS LAT
KABAG
BINFUNG
KABAG UM
KAPUSLABFOR KAPUSIDENT KABID PPNS
SES SES
KABAG
INSTAL
FOR
KA DEP
DOKU
PALFOR
KA DEP
BALMET
FOR
KA DEP
FISFOR
KA DEP
KIM BIA
FOR
KABID
DAK
TIKRIM
KABID
DAK
TIUM
KABID
TOPOL
KSB BID
WAS
OPS
KSB BID
BAN
OPS
KABAG
AFIS
DIR. I DIR. II DIR. III DIR. IV DIR. V KADENSUS 88 AT
13. HTCK
BARESKRIM
POLRI
TUJUAN
MENGATUR
HUBUNGAN
KERJA
SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS DI BIDANGPENEGAKAN HUKUM
MEMAHAMI DALAM MELAKSANAKAN
KOORDINASI KERJA, BAIK
ANTARBAGIAN/FUNGSI MAUPUN DENGAN
SATUAN KERJA
MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN
BIDANGNYA MASING-MASING SEHINGGA
MENCAPAI HASIL YANG OPTIMAL
PEJABAT DI LINGKUNGAN BARESKRIM POLRI
PEJABAT DI LINGKUNGAN BARESKRIM POLRI
DENGAN PEJABAT PADA SATKER DI
LINGKUNGAN MABES POLRI DAN POLDA
PEJABAT DI LINGKUNGAN BARESKRIM POLRI
DENGAN INSTANSI DI LUAR POLRI YANG
TERKAIT DENGAN TUGAS BARESKRIM POLRI
16. HTCK RESERSE TINGKAT POLDA
HTCK KABARESKRIM POLRI DENGAN PARA KAPOLDA BERSIFAT
DIAGONAL DAN BERBENTUK GARIS KOORDINASI SELAKU PEMBINA
TEKNIS FUNGSI RESKRIM.
1. KABARESKRIM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KAPOLDA DALAM
RANGKA MEMBERIKAN DUKUNGAN BANTUAN TAKTIS (BACK UP)
KEPADA POLDA SESUAI DENGAN PERMINTAAN DAN KEBUTUHAN
DALAM UPAYA MENANGANI DAN MENGATASI PERKARA YANG
TERMASUK DALAM KATOGORI SULIT SERTA SANGAT SULIT YANG
MENJADI PERHATIAN KEPALA NEGARA, PIMPINAN POLRI ATAU
PERHATIAN PUBLIK NASIONAL/INTERNASIONAL.
2. KABARESKRIM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KAPOLDA
DALAM RANGKA MELAKUKAN PEMBINAAN PERSONEL, ALUT/ALSUS
SERTA SISMET FUNGSI RESKRIM.
17. HTCK KABARESKRIM POLRI DENGAN PARA KOMPONEN RESKRIM
KEWILAYAHAN BERSIFAT DIAGONAL DAN VERTIKAL DALAM BENTUK
KOORDINASI DAN KERJA SAMA, DILAKSANAKAN SEBAGAI BERIKUT:
1. BARESKRIM MENYELENGGARAKAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS
(BACK UP ) KEPADA JAJARAN FUNGSI RESKRIM DI KEWILAYAHAN SESUAI
PROSEDUR LAPIS KEMAMPUAN YANG BERLAKU ATAU ATAS PERINTAH
KAPOLRI.
2. KEWILAYAHAN DAPAT MEMINTA BANTUAN KEPADA KAPOLRI C.Q.
BARESKRIM DENGAN MENYERTAKAN RENCANA ATAU RINCIAN PERMINTAAN,
KEKUATAN/KEMAMPUAN, PERALATAN/ALAT/ALSUS DAN DUKUNGAN
SARPRAS YANG DIPERLUKAN WAKTU DAN TEMPAT.
3. DALAM HAL OPERASI PENEGAKAN HUKUM RESKRIM KEWILAYAHAN
MELAPORKAN PELAKSANAAN DAN HASILNYA KEPADA KABARESKRIM
SESUAI ADMINISTRASI OPERASI.
4. DALAM HAL BACK-UP KEKUATAN YANG DIPERLUKAN MENDESAK ATAU
MENDADAK PERMINTAAN DAPAT DISAMPAIKAN OLEH KAPOLDA C.Q.
DIREKTUR RESKRIM KEPADA KABARESKRIM.
5. KABARESKRIM MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN FUNGSI TEKNIS RESERSE
KRIRNINAL BAIK YANG MENYANGKUT SISTEM METODA MAUPUN SUMBER
DAYA DEN PERALATAN PADA JAJARAN RESKRIM KEWILAYAHAN, DALAM
HAT INI DIRRESKRIM KEWILAYAHAN WAJIB MEMBUAT LAPORAN SECARA
BERKALA DAN INSIDENTIL.
6. DIREKTUR RESKRIM KEWILAYAHAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
18. 7. DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN FUNGSI TEKNIS RESKRIM
MENYANGKUT HAL-HAL KHUSUS BAIK PERALATAN/ALSUS MAUPUN
KEMAMPUAN KHUSUS UNSUR-UNSUR RESKRIM PENGADAANNYA DAPAT
DILAKSANAKAN DIREKTORAT/PUSAT/BIROPADA BARESKRIM SELANJUTNYA
DILAPORKAN KEPADA KABARESKRIM.
8. SECARA BERLANJUT BARESKRIM MEMBERIKAN BIMBINGAN, PENGARAHAN
DAN REKOMENDASI TENTANG PEMBINAAN PERSONEL, KHUSUSNYA
MENYANGKUT PEMBINAAN KEMAMPUAN, PEMBINAAN KARIER BAGI PERSONEL
RESKRIM KEWILAYAHAN. SEBALIKNYA DIREKTORAT RESKRIM POLDA
MELAPORKAN PEMUTAKHIRAN DATA TENTANG DISPOSISI, DISLOKASI, KONDISI
PERSONEL, ALUT DAN ALSUSNYA.
9. BARESKRIM MENGADAKAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DALAM RANGKA
BINSIS, SANTIS DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
DAN KEKUATAN BARESKRIM.
10.PRODUK-PRODUK BARESKRIM SEBAGAI BAHAN ACUAN DALAM PEMBINAAN
TERHADAP FUNGSI RESKRIM DI KEWILAYAHAN :
a. LAPORAN DATA KEKUATAN DAN KEMAMPUAN SERTA KEGIATAN RESKRIRN
KEWILAYAHAN SEBAGAI BAHAN KAJIAN DAN MASUKAN DALAM
MERUMUSKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESKRIM, GUNA
MENINGKATKAN KEKUATAN, KEMAMPUAN DAN OPTIMALISASI HASIL
KEGIATAN.
b. PIRANTI LUNAK DAN HASIL PENELAAHAN TERHADAP SISMET, MASALAH
ORGANISASI DAN PROSEDUR, SERTA PETUNJUK-PETUNJUK LAIN SESUAI
PERKEMBANGAN KEBUTUHAN TUGAS, HARUS DIPEDOMANI OLEH SATUAN
