Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
kode etik adalah aturan perilaku dan etika yang mendasari suatu profesi. salah satu memelihara kode etik adalah dengan menciptakan aplikasi yang handal dalam pengelolaan pengawasan, sehingga penugasan, temuan, ikhtisar laporan tercatat dan termonitor dengan baik dan aman.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
kode etik adalah aturan perilaku dan etika yang mendasari suatu profesi. salah satu memelihara kode etik adalah dengan menciptakan aplikasi yang handal dalam pengelolaan pengawasan, sehingga penugasan, temuan, ikhtisar laporan tercatat dan termonitor dengan baik dan aman.
Memahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apipDr. Zar Rdj
APA ITU KODE ETIK PROFESI
Panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat memenuhi tanggungjawabnya dengan standar profesionaisme tertinggi serta mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik
Etika professional melambangkan suatu bagian penting dari sistem disiplin yang komprehensif dalam masyarakat yang beradab. Sistem disiplin ini perlu sekali agar kesejahteraan kelompok dapat dilindungi dari tidakan-tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Tangung Jawab adalah keberlangsungan hidup suatu kelompok (Brown 1971)
WALAUPUN KODE ETIK DAN ETIKA SIFATNYA NORMATIF DAN TEORI, TETAPI BILA KARYAWAN SADAR UNTUK MENJADIKANNYA SEBAGAI PRILAKU, MAKA MEREKA AKAN TERUS MENERUS BERLATIH DAN MEMBIASAKAN SEMUA YANG NORMATIF TERSEBUT MENJADI PRILAKU NYATA DI TEMPAT KERJA” DJAJENDRA
BERPIKIR, BERKATA, BERPRILAKU & BERINDAK DENGAN BAIK & BENAR SERTA MEMEGANG TEGUH KODE ETIK
Melakukan hal yang benar pada saat tidak ada orang yang memperhatikan
Melakukan kebohongan berarti berbuat tidak jujur. Tidak jujur berarti tidak memiliki Integritas, karena integritas adalah kejujuran
KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH INDONESIA (KKPIP)
Kerangka Konseptual Pengawasan lntern Pemerintah atau KKPIP adalah kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAIPI
Sifat KKPIPI secara teoritis bermakna bahwa KKPIPI dibangun dan dikembangkan berdasarkan teori dan konsep pengawasan intern yang telah teruji
Dengan adanya kerangka yang bersifat teoritis dan konseptual, maka perbedaan pemahaman tersebut dapat diminimalisir, sehingga standar, kode etik dan telaahan sejawat serta penjabarannya dapat dilaksanakan secara lebih efektif
I. WAJIB MENJADI ACUAN
1. Prinsip–Prinsip Dasar Pengawasan Intern;
2. Definisi Pengawasan Intern;
3. Standar Pengawasan Intern meliputi:
• Standar Audit Kinerja,
• Standar Audit Investigatif,
• Standar Reviu,
• Standar Pemantauan,
• Standar Evaluasi,
• Standar Pengawalan/pendampingan,
• Standar Pengawasan Lainnya; dan
4. Kode Etik.
II. REKOMENDASI UNTUK MENJADI ACUAN
1. Panduan Implementasi
2. Panduan Tambahan.
Komite kode etik aaipi periode 2015 2018Dr. Zar Rdj
WALAUPUN KODE ETIK DAN ETIKA SIFATNYA NORMATIF DAN TEORI, TETAPI BILA KARYAWAN SADAR UNTUK MENJADIKANNYA SEBAGAI PRILAKU, MAKA MEREKA AKAN TERUS MENERUS BERLATIH DAN MEMBIASAKAN SEMUA YANG NORMATIF TERSEBUT MENJADI PRILAKU NYATA DI TEMPAT KERJA
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.[3] Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah
Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
Pengelolaan yang demokratis,
Partisipasi anggota dalam ekonomi,
Kebebasan dan otonomi,
Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.[4]
Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Kemandirian
Pendidikan perkoperasian
Kerjasama antar koperasi
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. KODE ETIKAUDITOR INTERN PEMERINTAN INDONESIA
website:http://aaipi.or.id
PROGRAM KERJA KOMITE
Created by: Maizar Radjin
2. Standar Audit, Kode Etik dan Telaahan Sejawat disusun oleh ORGANISASI PROFESI AUDITOR
dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
o MENPAN & RB : PER/05/M.PAN/03/2008
dicabut dengan PERMENPAN 10 Tahun 2016
o AAIPI : S-879/D2/JF/2013, 30 DES 2013
o MENPAN & RB : PER/04/M.PAN/03/2008
dicabut dengan PERMENPAN 9 Tahun 2016
o AAIPI : S-01/AAIPI/3/2014, 6 MARET 2014
o MENPAN & RB : PERMENPAN 28 TAHUN 2012
dicabut dengan PERMENPAN 11 Tahun 2016
o AAIPI : S-01/AAIPI/3/2014, 6 MARET 2014
3. • Dewan Pembina
1. Menpan RB
2. Mendagri
3. Menkeu
4. Kepala BPKP
5. Kepala BKN
• Anggota Eksekutif Tetap
1. Deputi PAN dan RB
2. Irjen Kemendagri
3. Irjen Kemenkeu
4. Deputi PMK BKN
5. Deputi Ekontim BPKP
• Anggota Eksekutif Tidak Tetap
1. Irjen Kemendikbud
2. Irjen Kemenkes
3. Irjen Kementan
4. Irjen Kemenhub
5. Irjen KLHK
6. Irjen PUPR
7. Irtama PPN
8. Irprov Jawa Barat
9. Irkab Jombang
10. Irkot Palembang
• Ketua Komite
1. Standar Audit : Irjen Kementan
2. Kode Etik : Irjen Kemenhub
3. Telahaan Sejawat: Irjen Kemendikbud
4. Pengembangan Profesi: Irtama PPN
• Bab 1 : Nama, Kedudukan, dan Waktu
• Bab 2 : Status dan Kedaulatan
• Bab 3 : Azas dan Sifat
• Bab 4 : Visi dan Misi
• Bab 5 : Maksud, Tujuan, dan Fungs
• Bab 6 : Kode Etik, Standar Audit, Telaahan
Sejawat, dan Pengembangan Profesi
• Bab 7 : Keanggotaan
• Bab 8 : Susunan Organisasi
• Bab 9 : Kepengurusan
• Bab 10 : Komite – Komite dan Alat
Kelengkapan Kepengurusan
• Bab 11 : Musyawarah dan Rapat-rapat
• Bab 12 : Keuangan
• Bab 13 : Pembubaran Organisasi
• Bab 14 : Aturan Peralihan
• Bab 15 : Ketentuan Penutup
• Bab 1 : Umum
• Bab 2 : Keanggotaan dan Persyaratan
• Bab 3 : Status, Wewenang, dan
Tanggung Jawab Pengurus
• Bab 4 : Permusyawaratan
• Bab 5 : Hak Suara dan Hak Bicara
• Bab 6 : Keuangan dan Kekayaan
Organisasi
• Bab 7 : Atribut dan Lambang
• Bab 8 : Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Serta
Pembubaran Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah
• Bab 9 : Penutup
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
Jakarta, 30 November 2012
4. PP16Th1994
PP42Tahun2004
Ttg. PembinaanJiwaKorpsdanKEPNS
PP60Tahun2008
Ttg. SPIP.Psl52
PASAL3JoPP40Th2010
Ttg.JFPNS
DASAR HUKUM
• Kriteria JF Keahlian/ JF Keterampilan
• Memiliki etika profesi yang ditetapkan
organisasi profesi
• Psl 13 ayat (1) huruf b
• Mewajibkan Organisasi Profesi di lingkungan PNS
menetapkan kode etiknya masing-masing
• Mewajibkan organisasi profesi auditor (AAIPI) menyusun KE APIP
• Untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan yg telah memenuhi syarat
kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintahn
• Komite Kode Etik (2015-2018)
dibentuk berdasarkan Keputusan
Ketua Umum AAIPI Nomor
KEP-008/AAIPI/DPN/01/2017
tanggal 22 Februari 2017
• Berdasarkan AD/ART AAPI BAB II
Pasal 3 (1) Huruf b. Seluruh unit
kerja APIP otomatis menjadi
anggota AAIPI.
4
5. POSISI DESEMBER 2015
1. Kode Etik Auditor Intern sudah ditetapkan
oleh AAIPI TA. 2014;
2. Belum dilakukan inventarisasi terhadap
pelaksanaan sosialisasi Kode Etik pada seluruh
APIP (Pusat & Daerah);
3. Belum dilakukan Inventarisasi terhadap
penerapan kepatuhan Kode Etik oleh AAIPI
pada seluruh APIP (Pusat & Daerah);
4. Belum dilakukan inventarisasi hasil
pemantauan Kode Etik yang menyatakan
tingkat pemenuhan kepatuhan
(tinggi/sedang/rendah;)
5. Belum terbentuk Mahkamah Kode Etik Auditor
Intern Pemerintah.
ACTION PLAN
1. Mengusulkan Kode Etik AAIPI sebagai acuan Kode
Etik APIP;
2. Inventarisasi terhadap pelaksanaan sosialisasi
kode etik pada seluruh APIP (Pusat & Daerah);
3. Inventarisasi terhadap penerapan kepatuhan
Kode Etik oleh AAIPI pada seluruh APIP (Pusat &
Daerah);
4. Inventarisasi hasil pemantauan Kode Etik yang
menyatakan tingkat pemenuhan kepatuhan
(tinggi/sedang/rendah);
5. Pembentukan Mahkamah Kode Etik Auditor Intern
Pemerintah.
5
9. ENAM PRINSIP
Menerapkan & Menegakan
Objektivitas
Integritas
Kerahasiaan
Kompetensi
Akuntabel
PerilakuProfesional
• Kesatuan yang utuh antara
mutu dan sikap
• Membangun kepeceryaan
• Jujur secara Intelektual
• Bebas dari konflik
kepentingan
• Menghormati kepemilikan informasi
• Mengugkapkan informasi tanpa
kewenangan yang tepat
Memiliki dan merapkan
kemampuan dan karakteristik thd
pengetahuan, keterampilan &
sikap perilaku
Menyampaikan pertangugjawaban atas
kinerja dan tindakannya kepada pihak
atau yang memili wewenang
Sikap konsinten dengan reputasi
profesi yang baik dan menahan diri dari
segala hal yang dapat mengurangi
kepercaaan profesi pengawasan
internal 9
10. hubungan
SESAMAAUDITOR
o Menggalang kerjasama yang sehat dan
sinergis;
o Menumbuhkan dan memelihara rasa
kebersamaan dan kekeluargaan;
o Saling mengingatkan, membimbing, dan
mengoreksi perilaku.
DENGANAUDITAN
o Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
o Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung
penyelesaian tugas;
o Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan
melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas
10
11. 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan
organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan
bersungguh-sungguh;
6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada
tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah
atau organisasi;
7. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang
diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-
prinsip perilaku pengawasan;
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam
penugasan;
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa,
dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang
berwenang;
12. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
13. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas
pengawasan.11
12. 1. Melakukan pengawasan di
luar ruang lingkup yang
ditetapkan dalam surat
tugas;
2. Menggunakan data/informasi
yang sifatnya rahasia untuk
kepentingan pribadi atau
golongan yang mungkin
akan merusak nama baik
organisasi;
3. Menerima suatu pemberian
dari auditan; dan
4. Berafiliasi dengan partai
politik/golongan tertentu.
1. 6 (enam) Prinsip
Etika;
2. Kewajiban Auditor
Internal;
3. PP 53 Tahun 2010;
12
13. Ringan
Sedang
Berat
o Auditor intern pemerintah yang terbukti
melanggar KE-AIPI akan dikenakan sanksi
oleh pimpinan APIP atas rekomendasi
dari Komite Kode Etik.
o Bentuk-bentuk sanksi yang
direkomendasikan oleh Komite Kode Etik
berupa: teguran tertulis, usulan
pemberhentian dari tim pengawasan,
dan tidak diberi penugasan pengawasan
selama jangka waktu tertentu.
o Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
14. Timsatu
o Membuat surat lanjutan kepada Menpan
RB terkait Penetapan Kode Etik AAIPI
sebagai Kode Etik APIP (Pusat & Daerah)
o Menyusun jadwal dan bahan sosialisasi
yang akan dilaksankan
o Menyusun pedoman prilaku
o Menyusun prosedur penanganan pelanggaran
o Menyusun mekanisme hubungan pemberian
sanksi antara AAIPI dengan Sanksi Internal.
o Penentuan Tingkat Pelanggaran disiplin (tabel
sanksi) “PP 53 2010”
o Menginventarisasi tingkat pemenuhan
kepatuhan (tinggi/sedang/rendah);
o Menyusun SOP pemantauan tingkat pemenuhan
kepatuhan;
o Monitoring tingkat pemenuhan kepatuhan
o Menyusun Prosedur penerapan kepatuhan
Kode Etik oleh AAIPI pada seluruh APIP
(Pusat & Daerah);
o Penyusunan SOP penerapan kepatuhan;
o Sosialisasi SOP;
o Monitoring penerapan kepatuhan.
o Prosedur Pembentukan Majelis Kode Etik
Auditor Intern Pemerintah;
o Menyusun SOP Pembentukan Majelis Kode
Etik, tugas, tanggungjawab dan wewenang;
o Sosialisasi SOP;
o Monitoring implementasi SOP.
Tim dua
Timtiga
Timempat
14
15. Wealth Tim Satu
I iI III IV
o Diketahui bahwa surat lanjutan
ke 2 (perangkat profesi AIP)
telah tanda tangani oleh
Menpan dan RB
o Menunggu diteruskan ke
Kemenkumham terkait proses
legalisasi;
o Komite KE telah berperan aktif
untuk AAIPI Daerah di
Kalimantan Barat, Sumatera
Utara, Aceh, Bengkulu, Jawa
Tengah, dan DIY;
o Draft penanganan
pelanggaran rencana
akan mengadop dari
Inspektorat Jenderal
Kemenkeu dan
disesuaikan dengan
kebutuhan.
o Target: Draft akan
selesai pada bulan
Semester II 2017
o Progress: 80% terhadap
penyusunan Pedoman
SOP pemantauan
penerapan kepatuhan,
target 100% diakhir tahun
2016, dengan rincian
sebagai berikut:
o Target: Tim akan
melakukan Uji coba
pelaksanaan pemantauan
dan sosialisasi Semester II
2017
telah disusun draft:
o BA sidang Majelis Kode
Etik;
o Pedoman Pembentukan
dan Pemeriksa an MKE;
o Konsep SK Tim
Pemeriksa;
o SOP pembentukan MKE
pusat dan perwakilan
o SOP pemeriksaan oleh
MKE Draft Surat
Panggilan.
15
16. NO KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN
WAKTU
PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
TW I TW II TW III TW IV
1 Rapat triwulanan Terselenggaranya Rapat Tim I - IV
2 Workshop Internalisasi Kode Etik Terselenggaranya Workshop Tim I 30 Nopember 2016
3 Penyusunan Draft Pedoman
Penerapan dan SOP Kepatuhan
Tersedianya Draft Pedoman dan
SOP Pelaksanaan
Tim II Draft belum dibahas
4 Penyusunan Prosedur
Penanganan Pelanggaran KE
Terwujudnya SOP Tim III Belum dilaksanakan
5 Sosialisasi Kode Etik AAIPI Terselenggaranya Sosialisasi Tim I - IV 2016 belum dilaksanakan
6 Sosialisasi Penanganan
Pelanggaran Kode Etik AAIPI
Terselenggaranya Sosialisasi
Penanganan Pelanggaran KE
Tim I - IV Belum dilaksanakan
7 Penyusunan Draft Pedoman
Perilaku
Tersedianya Pedoman Perilaku Tim I Draft belum dibahas
8 Pembentukan Majelis Kode Etik Terbentuknya Majelis Kode Etik Tim IV Belum dilaksanakan
9 Penerbitan SOP Mandiri
berkenaan dengan sanksi
Tersedianya SOP mandiri
berkenaan dengan sanksi
Tim III Hasil workshop 2016
10 Peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya level kapabilitas Tim II Hasil workshop 2016
11 Evaluasi Masing-masing Tim Laporan Tim ke KKE Tim I - IV
16
17. KKE / August 2017
For more info please contact us
Gedung BPKP Lantai 11
Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta 13120 Indonesia
Telp. 021-8591 0031 ext. 1134
Faks. 021-8591 0209
e-mail: www.aaipi@gmail.com
website:http://aaipi.or.id
