SlideShare a Scribd company logo
Disusun Oleh:
   Abdul Yusuf
 Anisa Nuraida
  Ike Hanisyah
Rini Fujiyanthi .B
Dasar Hukum
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 tahun 2010

 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang
 Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomer 2 tahun
 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Visi Dan Misi DPKPA Kabupaten
Pandeglang
 Visi

  “DPKPA Kabupaten Pandeglang sebagai pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah

  yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable”.
 Misi

    1)    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Pengelola keuangan,

          pendapatan dan aset daerah:

    2)    Menyusun,     mengembangkan        sistem   dan   mekanisme   pengelolaan   keuangan,

          pendapatan dan aset daerah sesuai dengan peraturan prundang-perundangan yang

          berlaku

    3)    Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi keuangan, pendapatan

          dan aset daerah secara cepat dan tepat

    4)    Meningkatkan pendapatan daerah.
Profil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Pandeglang
 Kedudukan

  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah

  kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung

  jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 Tugas

  Dinas   Kebudayaan    dan   Pariwisata   mempunyai      tugas   membantu   Bupati

  melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan

  tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 Visi

  Terwujudnya tujuan pariwisata dan kebudayaan yang berkebang dan lestari di

  provinsi Banten.
 Fungsi

    1)     Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana
           dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:
    2)     penyelenggaraan urusan wajib di bidang kebudayaan dan urusan pilihan di
           bidang pariwisata;
    3)     penyusunan kebijakan teknis di bidangkebudayaan dan pariwisata;
    4)     penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya;
    5)     pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
    6)     pembinaan UPT lingkup dinas kebudayaan dan pariwisata;
    7)     penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan,
           evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
           tugas dan fungsinya.
Objek Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kabupaten Pandeglang
1.   Pantai carita
     Pantai carita merupakan aset daerah yang memiliki kontribusi yang besar

     dalam menambah kas daerah, menurut wawancara yang telah kami

     lakukan dengan salah satu pegawai di dinas kebudayaan dan pariwisata

     kabupaten Pandeglang bahwa, pantai carita dalam satu tahunnya

     menambahkan kas daerah sekitar Rp.825.000.000 ini merupakan

     kontribusi yang masuk ke kas daerah paling besar diantara tempat

     pariwisata yang lain di Pandeglang.
2.   Pemandian Cikoromoy

     Pemandian umum Cikoromoy yang berasal dari sumber mata air yang
     berada di Kp. Cikoromoy, dahulu sumber mata air ini berada ditengah
     hutan yang dikelilingi oleh hutan belantara dan pepohonan yang tinggi dan
     besar-besar. Makin lama penduduk setempat memakai sumber air ini untuk
     kehidupan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci pakaian bahkan
     untuk memberi minum dan memandikan ternak penduduk setempat di
     sumber air tersebut.
     Selain itu sumber mata air Cikoromoy tidak pernah mengalami kekeringan
     pada saat musim kemarau. Selain mengairi pesawahan, sumber air ini pula
     yang digunakan oleh Pemkab Pandeglang untuk PDAM yang mengairi
     perumahan yang ada di wilayah pandeglang.
3.    Cisolong
      Tempat pemandian air panas atau Cisolong berdiri pada tahun 2011, yang di
      lakukan oleh pemerintag daerah setempat. Karena cisolong baru berdiri seatu
      tahun, maka bisa dikatakan pengunjung yang datang masih terbilang sepi atau
      sekatar 10% dan karena proses pembangunannnya masih terus berlangsung
      saat ini. Pembangunan cisolong masih sekitar antara 60% masih banyak yang
      perlu pemda lakukan untuk membuat pemandian air panas ini di kenal oleh
      masyrakat Pandeglang maupun masyarakat Banten. Ada beberapa fasilitas
      yang ada di cisolong yaitu:
      kamar rendam (privasi) 6 buah

      kolam renang air panas (umum)

      toilet

      kantin (Masyarakat yang menjual makanannya)

      parkir
Rencana Kabutuhan Barang Unit
     (RKBU) Tahun Anggaran 2012
No    Nama/ jenis barang                                                Merk/type   Jumlah    Harga         Jumlah
                                                                        /ukuran     barang    satuan (Rp)   Biaya (Rp)


Belanja modal



1.     Tanah

      Belaja modal tanah kawasan pariwisata                                        1 keg     60.000.000    60.000.000




2.     Belanja modal pengadaan peralatan kantor                                               300.000       600.000
       Belanja modal pengadaan kipas angin

      Kipas angin gantung                                                          2 buah


3.     Belanja modal pengadaan perlengakpan kantor
       Belanja modal pengadaan Almari
       Lemari arsip

      Belnja modal pengadaan Filling kabinet                                        1 buah   3.000.000     3.000.000
       Filling kabinet (3 laci)

                                                                                    1 buah   1.930.000     1.930.000




4     Belanja modal pengadaan komputer
-     Belanja modal pengadaan komputer Note book                                    1 unit    8.000.000     8.000.000
-     Komputer note book                                                            1 buah    6.000.000     6.000.000
-     Belanja modal pengadaan printer                                               1 unit    5.000.000     5.000.000
      Printer epsong
      Belanja modal pengadaan sofwer/ aplikasi/ program SIPKD softwer
Tabel diatas adalah perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pandeglang dan menunjukkan aset yang berada di
kabupaten Pandeglang.
       Sesuai dengan penjelasan mengenai data tempat pariwisata yang ada di
pandeglang bahwa, tempat pariwisata adalah aset publik yang seringkali dimanfaatkan
oleh masyarakat pandeglang sebagai tempat hiburan dan tempat belajar. Aset tanah yang
menjadi kawasan pariwisata mempunyai pengaruh atau kontribusi keuangan daerah yang
bisa meningkatkan kas daerah. Di tempat pariwisata pantai carita sudah di sebutkan
bahwa kontribusi pajak yang dihasilkan tiap tahunnya sebesar Rp.825.000.000, hal ini
menjadi andalan utama bagi pemerintah daerah Pandeglang untuk melestarikan pantai
carita. Dalam pemanfaatan aset, kabupaten Pandeglang masih belum maksimal dalam hal
mempromosikan tempat pariwisatanya, hal ini dapat dilihat dari tempat pemandian air
panas cisolong yang potensinya cukup diminati masyarakat pandeglang untuk berwisata
masih dalam proses pembangunan. Ini artinya selama satu tahun berdiri ada beberapa
kendala kendati masih ada pembangunan di sekitar tempat wisata.
Parameter Aset Kabupaten
Pandeglang
Parameter Aset Kabupaten
Pandeglang
 Menurut Parameter Aset Kabupaten Pandeglang, kabupaten Pandeglang berada di
 wilayah II yaitu potensi yang ada di daerah tinggi akan tetapi kemampuan mengelolanya
 masih rendah. Seperti kita ketahuia pandeglang marupakan daerah pegunungan yang
 sangat berpotensi jika dijadikan wilayah perkebunan serta persawahan. Daerah yang
 agraris tentu saja sesuai jika dijadikan lahan berkebun yang baik, tanahnya yang yang
 gembur tepat untuk menanam pohon dan ilkim yang yang dingin atau tidak terlalu
 panas tepat untuk persawahan. Airnya yang mengalir dari mata air pegunungan tepat
 untuk pemandian seperti di cikoromoy dan cisolong.
 Akan tetapi sumber daya yang mengelolanya rendah artinya sumber daya manusia atau
 masyrakat pandeglamg masih kurang responsif atau peduli akan ligkungan yang
 potensial ini, walaupun pemerintahan daerah sudah mendukung jika, masyarakatnya
 belum bisa ikut berpartisipasi dan mempunyai peran yang berpengaruh untuk
 memajukan lingkungannya maka, potensi yang ada di kabupaten Pandeglang belum
 bisa di manfaatkan dengan baik.
Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Unit (RKPBU) Tahun Anggaran 2012
No    Nama / Jenis       Uraian Pemeliharaan                                Lokasi    Kode     Jumlah   Harga satuan (Rp)   Jumlah biaya      Ket
      Pemeliharaan                                                                    barang   barang

I                        Belanja penggantian suku cadang
1     Mobil              Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4                            2               2.500.000          5.000.000
2     Motor              Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 2                            5                 500.000          2.500.000
                         Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumnas

II                       Belanja bahan bakar minyak/ gas dn perlumas        DISBUDP            12                650.000          7.800.000
1.    Mobil              BBM kendaraan dinas                                AR

III                      Belanja surat tanda nomor kendaraan
1.    Motor              Biaya PKB (Pajak kendaraan bermotor roda 2)                           5                 150.000           750.000
2.    Mobil              Biaya PKB (Pajak kendaraan bermotor) roda 4                           2               1.800.000          3.600.000

IV                       Belanja pemeliharaan peralatan kantor


      Komputer/ Laptop   Pemeliharaan alat kantor                           DISBUDP            2                 500.000          1.000.000
1     Komputer PC        Pemeliharaan alat kantor                           AR                 4               1.000.000          4.000.000
2     Mesin Tik          Pemeliharaan alat kantor                                              3                 150.000           450.000
3     Printer            Pemeliharaan alat kantor                                              3                 450.000          2.700.000
4     AC                 Pemeliharaan alat kantor                                              1                 500.000           500.000
5                                                                                              1               9.150.000          9.150.000
V     Gedung kantor      Belanja pemeliharaan gedung kantor
1                        Belanja pemeliharaan gedung kantor
                         Pemeliharaan gedung kantor



                                                                        Jumlah                                                   29.650.000
 Pemeliharaan bukannya hanya pada barang atau pralatan dinas tetapi pemeliharaan pada

  objek wisata yakni, pemantauan Pemda kabupaten Pandeglang yang akan dijadikan bahan

  pokok evaluasi pada aset yang ada di daerah pariwisata.

 Seperti yang dilakukan pada tempat pariwisata pemandian air panas yang baru saja di

  didirikan satu tahun yang lalu, pemantauan dilakukan tiga kali setiap minggunya. Dengan

  pemantauan yang hanya tiga kali setiap minggunya, maka kemungkinan adanya

  keterlambatan kinjerja pada pembangunan cisolong ini. Jika pembangunan pemandian air

  panas ini masih di tahap 60% maka seharusnya pemerintah daerah setempat lebih intensif

  dalam hal pemantauan yaitu setiap hari pada waktu jam kerja.

 Maka pembangunan pemandian air panas ini akan dimanfaatkan secara maksimal jika

  pembangunannya sudah 100%. Keterlambatan pembangunan akan membuat pengeluaran

  biaya yang besar karena memakan banyak waktu yang akan di ikuti oleh pembiayaan yang

  besar. Hal ini yang akan ketidakmaksimalan pemerintah daerah setempat, dalam membangun

  tempat pariwisata sesuai dengan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

  Pandegkang yaitu Terwujudnya tujuan pariwisata dan kebudayaan yang berkebang dan lestari

  di provinsi Banten.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, suatu strategi
  pemeliharaan atas aset organisasi sektor publik diperlukan
  untuk meningkatkan dan mendorong efektifitas
  penggunaan aset fisik organisasi sektor publik, pada waktu
  yang sama akan mengurangi resiko turunnya kualitas
  pelayanan dan beban finansial di masa mendatang yang
  diakibatkan oleh kurang terpeliharanya aset organisasi
  sektor publik. Strategi pemeliharaan aset bertujuan agar
  aset organisasi sektor publik terpelihara untuk dapat
  dimanfaatkan secara optimal selama siklus masa manfaat
  aset, menjaga kinerja aset supaya dapat memenuhi
  pelayanan yang diharapkan, beban biaya untuk melakukan
  pemeliharaan aset selama masa manfaatnya dapat
  dikuantifikasi, serta diperolehnya informasi yang
  diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
  penganggaran organisasi sektor publik.
Kesimpulan
Dari permasalahan yang ada di dalam analisis data maka,
   dapat disusun permasalahnya disini yaitu:
Potensi yang ada di Kabupaten Pandeglang sangat besar
   tetapi sumber daya manusia yang masih rendah di dalam
   pengelolaannya.
Belum maksimalnya Dinas Kabudayaan dan Pariwisata
   dalm pembangunan objek wisata yaitu cisolong, di
   karenkan beberapa kendala yaitu:
1)      Tempatnya yang jauh dari perkotaan
2) Fasilitas jalanan yang tidak mendukung
3) Kurangnya partsipasi masyarakat untuk mendukung
   promosi cisolong ini.
4) Jaringan dan komunikasi antara masayarakat dan
   pemerintah daerah yang kurang artinya sosialisasi dan
   keingin tahuan masyarakat yang rendah tentang potensi
   wisata yang ada di kabupaten Pandeglang.
5) Teknologi internet yang masih kurang memadai atau
   belum sampai ke daerah pelosok.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aset yang ada
 di kabupaten pandeglang khususnya di objek wisata
 memiliki kontribusi yang besar dalam pendapatan
 daerah jika objek pariwisata tersebut di manfaatkan
 dengan maksimal, jika tata kelola aset belum
 dilaksanakan dengan baik dan maksimal maka aset
 atau potensi yang adapun belum dapat memberi
 kontribusi yang besar untuk kehidupan masyarakat di
 kabupaten Pandeglang.
Sekian…..
  Terimakasih 

More Related Content

What's hot

Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Jhon Blora
 
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa final
Arun677146
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Jhon Blora
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
Jhon Blora
 
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Zainur ArsZen Zen
 
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
 
info bimtek diklat keuangan daerah
info bimtek diklat keuangan daerahinfo bimtek diklat keuangan daerah
info bimtek diklat keuangan daerah
PUSDIKLAT PEMENDAGRI
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...
Oswar Mungkasa
 
Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_
desa karangkemiri
 
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
TPRP Strategic Partner
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Penataan Ruang
 
3. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 2020
3. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 20203. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 2020
3. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 2020
temanna #LABEDDU
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Jhon Blora
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
TPRP Strategic Partner
 
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Muki Trenggono Wicaksono
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Jhon Blora
 

What's hot (18)

Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
 
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa final
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
 
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
 
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
 
info bimtek diklat keuangan daerah
info bimtek diklat keuangan daerahinfo bimtek diklat keuangan daerah
info bimtek diklat keuangan daerah
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan...
 
Permen no.04 2007 (kekayaan desa)
Permen no.04 2007 (kekayaan desa)Permen no.04 2007 (kekayaan desa)
Permen no.04 2007 (kekayaan desa)
 
Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_
 
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
3. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 2020
3. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 20203. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 2020
3. lampiran ii perpres nomor 33 tahun 2020
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
 
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
 

Viewers also liked

Ice breaking reflektif_keba
Ice breaking reflektif_kebaIce breaking reflektif_keba
Ice breaking reflektif_kebaanita sriwaty
 
Buku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaBuku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaKang Ohim Mlhyu
 
Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013
Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013
Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013Abdul Hadi Ilman
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Oswar Mungkasa
 
Penyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan BarangPenyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan BarangPramadhya Bachtiar
 
Paparan bidang aset 2013 slide share
Paparan bidang aset 2013 slide sharePaparan bidang aset 2013 slide share
Paparan bidang aset 2013 slide share
Harry Hamdie
 

Viewers also liked (7)

Ice breaking reflektif_keba
Ice breaking reflektif_kebaIce breaking reflektif_keba
Ice breaking reflektif_keba
 
Buku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaBuku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbada
 
Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013
Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013
Rencana Anggaran Kementerian Keuangan 2013
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalog
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Penyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan BarangPenyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan Barang
 
Paparan bidang aset 2013 slide share
Paparan bidang aset 2013 slide sharePaparan bidang aset 2013 slide share
Paparan bidang aset 2013 slide share
 

Similar to Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new

Pedoman penyusunan-proposal-usaha
Pedoman penyusunan-proposal-usahaPedoman penyusunan-proposal-usaha
Pedoman penyusunan-proposal-usaha
Вибово Лаксоно
 
Pedoman teknis tpid
Pedoman teknis tpidPedoman teknis tpid
Pedoman teknis tpid
Iwan Tamieang
 
Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...
Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...
Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...Ayok Putra
 
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013Endang Nurjaman
 
Lampiran renja 2019
Lampiran renja 2019Lampiran renja 2019
Lampiran renja 2019
Deyankanggrek Lufhimsomuch
 
Pto pid 2019
Pto pid 2019Pto pid 2019
Pto pid 2019
Dede Heryadi
 
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 20191c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
LeonardusPaulus
 
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_ipltminatinjunju
 
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op ipltProsedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
infosanitasi
 
ikp 1.pdf
ikp 1.pdfikp 1.pdf
ikp 1.pdf
ssuserc93869
 
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
111903102021
 
Prakarya dan kewirausahaan batok kelapa
Prakarya dan kewirausahaan batok kelapaPrakarya dan kewirausahaan batok kelapa
Prakarya dan kewirausahaan batok kelapa
pahlevirizky
 
PP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
PP nomor 47 tahun 2015 PenjelasanPP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
PP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
Pajeg Lempung
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
Pajeg Lempung
 
Proposal edupark asparagus
Proposal edupark asparagusProposal edupark asparagus
Proposal edupark asparagus
Anton55661
 
3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx
3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx
3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx
FauzyAushaf
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
Desa Tawangsari
 
Calk aset
Calk asetCalk aset
Calk aset
DPMDBulukumba
 
Report(1)
Report(1)Report(1)
Report(1)
NaningEka
 
Belut Kewirausahaan Dokumen Proposal
Belut Kewirausahaan Dokumen ProposalBelut Kewirausahaan Dokumen Proposal
Belut Kewirausahaan Dokumen Proposal
Serenity 101
 

Similar to Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new (20)

Pedoman penyusunan-proposal-usaha
Pedoman penyusunan-proposal-usahaPedoman penyusunan-proposal-usaha
Pedoman penyusunan-proposal-usaha
 
Pedoman teknis tpid
Pedoman teknis tpidPedoman teknis tpid
Pedoman teknis tpid
 
Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...
Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...
Materi o&m badan pengelola sarana air bersih master meter & sanitasi program ...
 
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
 
Lampiran renja 2019
Lampiran renja 2019Lampiran renja 2019
Lampiran renja 2019
 
Pto pid 2019
Pto pid 2019Pto pid 2019
Pto pid 2019
 
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 20191c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
 
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
 
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op ipltProsedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
 
ikp 1.pdf
ikp 1.pdfikp 1.pdf
ikp 1.pdf
 
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
 
Prakarya dan kewirausahaan batok kelapa
Prakarya dan kewirausahaan batok kelapaPrakarya dan kewirausahaan batok kelapa
Prakarya dan kewirausahaan batok kelapa
 
PP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
PP nomor 47 tahun 2015 PenjelasanPP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
PP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Proposal edupark asparagus
Proposal edupark asparagusProposal edupark asparagus
Proposal edupark asparagus
 
3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx
3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx
3. Perencanaan Kebutuhan _ Penganggaran (1).pptx
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
 
Calk aset
Calk asetCalk aset
Calk aset
 
Report(1)
Report(1)Report(1)
Report(1)
 
Belut Kewirausahaan Dokumen Proposal
Belut Kewirausahaan Dokumen ProposalBelut Kewirausahaan Dokumen Proposal
Belut Kewirausahaan Dokumen Proposal
 

More from Ike Hanisyah

Struktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiStruktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiIke Hanisyah
 
Manajemen karyawan di hotel ledian
Manajemen karyawan di hotel ledianManajemen karyawan di hotel ledian
Manajemen karyawan di hotel ledianIke Hanisyah
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Ike Hanisyah
 
Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004
Ike Hanisyah
 
Transparan pengantar pajak
Transparan pengantar pajakTransparan pengantar pajak
Transparan pengantar pajak
Ike Hanisyah
 
Pp i
Pp iPp i
Pp 3
Pp 3Pp 3
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
Ike Hanisyah
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
Ike Hanisyah
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
Ike Hanisyah
 

More from Ike Hanisyah (10)

Struktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiStruktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasi
 
Manajemen karyawan di hotel ledian
Manajemen karyawan di hotel ledianManajemen karyawan di hotel ledian
Manajemen karyawan di hotel ledian
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
 
Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004
 
Transparan pengantar pajak
Transparan pengantar pajakTransparan pengantar pajak
Transparan pengantar pajak
 
Pp i
Pp iPp i
Pp i
 
Pp 3
Pp 3Pp 3
Pp 3
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 

Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new

  • 1. Disusun Oleh: Abdul Yusuf Anisa Nuraida Ike Hanisyah Rini Fujiyanthi .B
  • 2. Dasar Hukum Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomer 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  • 3. Visi Dan Misi DPKPA Kabupaten Pandeglang  Visi “DPKPA Kabupaten Pandeglang sebagai pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable”.  Misi 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah: 2) Menyusun, mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan peraturan prundang-perundangan yang berlaku 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi keuangan, pendapatan dan aset daerah secara cepat dan tepat 4) Meningkatkan pendapatan daerah.
  • 4. Profil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang  Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.  Visi Terwujudnya tujuan pariwisata dan kebudayaan yang berkebang dan lestari di provinsi Banten.
  • 5.  Fungsi 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi: 2) penyelenggaraan urusan wajib di bidang kebudayaan dan urusan pilihan di bidang pariwisata; 3) penyusunan kebijakan teknis di bidangkebudayaan dan pariwisata; 4) penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya; 5) pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; 6) pembinaan UPT lingkup dinas kebudayaan dan pariwisata; 7) penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
  • 6. Objek Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang 1. Pantai carita Pantai carita merupakan aset daerah yang memiliki kontribusi yang besar dalam menambah kas daerah, menurut wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu pegawai di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Pandeglang bahwa, pantai carita dalam satu tahunnya menambahkan kas daerah sekitar Rp.825.000.000 ini merupakan kontribusi yang masuk ke kas daerah paling besar diantara tempat pariwisata yang lain di Pandeglang.
  • 7. 2. Pemandian Cikoromoy Pemandian umum Cikoromoy yang berasal dari sumber mata air yang berada di Kp. Cikoromoy, dahulu sumber mata air ini berada ditengah hutan yang dikelilingi oleh hutan belantara dan pepohonan yang tinggi dan besar-besar. Makin lama penduduk setempat memakai sumber air ini untuk kehidupan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci pakaian bahkan untuk memberi minum dan memandikan ternak penduduk setempat di sumber air tersebut. Selain itu sumber mata air Cikoromoy tidak pernah mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Selain mengairi pesawahan, sumber air ini pula yang digunakan oleh Pemkab Pandeglang untuk PDAM yang mengairi perumahan yang ada di wilayah pandeglang.
  • 8. 3. Cisolong Tempat pemandian air panas atau Cisolong berdiri pada tahun 2011, yang di lakukan oleh pemerintag daerah setempat. Karena cisolong baru berdiri seatu tahun, maka bisa dikatakan pengunjung yang datang masih terbilang sepi atau sekatar 10% dan karena proses pembangunannnya masih terus berlangsung saat ini. Pembangunan cisolong masih sekitar antara 60% masih banyak yang perlu pemda lakukan untuk membuat pemandian air panas ini di kenal oleh masyrakat Pandeglang maupun masyarakat Banten. Ada beberapa fasilitas yang ada di cisolong yaitu:  kamar rendam (privasi) 6 buah  kolam renang air panas (umum)  toilet  kantin (Masyarakat yang menjual makanannya)  parkir
  • 9. Rencana Kabutuhan Barang Unit (RKBU) Tahun Anggaran 2012 No Nama/ jenis barang Merk/type Jumlah Harga Jumlah /ukuran barang satuan (Rp) Biaya (Rp) Belanja modal 1. Tanah  Belaja modal tanah kawasan pariwisata 1 keg 60.000.000 60.000.000 2. Belanja modal pengadaan peralatan kantor 300.000 600.000 Belanja modal pengadaan kipas angin  Kipas angin gantung 2 buah 3. Belanja modal pengadaan perlengakpan kantor Belanja modal pengadaan Almari Lemari arsip  Belnja modal pengadaan Filling kabinet 1 buah 3.000.000 3.000.000 Filling kabinet (3 laci)  1 buah 1.930.000 1.930.000 4 Belanja modal pengadaan komputer - Belanja modal pengadaan komputer Note book 1 unit 8.000.000 8.000.000 - Komputer note book 1 buah 6.000.000 6.000.000 - Belanja modal pengadaan printer 1 unit 5.000.000 5.000.000 Printer epsong Belanja modal pengadaan sofwer/ aplikasi/ program SIPKD softwer
  • 10. Tabel diatas adalah perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pandeglang dan menunjukkan aset yang berada di kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan penjelasan mengenai data tempat pariwisata yang ada di pandeglang bahwa, tempat pariwisata adalah aset publik yang seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat pandeglang sebagai tempat hiburan dan tempat belajar. Aset tanah yang menjadi kawasan pariwisata mempunyai pengaruh atau kontribusi keuangan daerah yang bisa meningkatkan kas daerah. Di tempat pariwisata pantai carita sudah di sebutkan bahwa kontribusi pajak yang dihasilkan tiap tahunnya sebesar Rp.825.000.000, hal ini menjadi andalan utama bagi pemerintah daerah Pandeglang untuk melestarikan pantai carita. Dalam pemanfaatan aset, kabupaten Pandeglang masih belum maksimal dalam hal mempromosikan tempat pariwisatanya, hal ini dapat dilihat dari tempat pemandian air panas cisolong yang potensinya cukup diminati masyarakat pandeglang untuk berwisata masih dalam proses pembangunan. Ini artinya selama satu tahun berdiri ada beberapa kendala kendati masih ada pembangunan di sekitar tempat wisata.
  • 12. Parameter Aset Kabupaten Pandeglang Menurut Parameter Aset Kabupaten Pandeglang, kabupaten Pandeglang berada di wilayah II yaitu potensi yang ada di daerah tinggi akan tetapi kemampuan mengelolanya masih rendah. Seperti kita ketahuia pandeglang marupakan daerah pegunungan yang sangat berpotensi jika dijadikan wilayah perkebunan serta persawahan. Daerah yang agraris tentu saja sesuai jika dijadikan lahan berkebun yang baik, tanahnya yang yang gembur tepat untuk menanam pohon dan ilkim yang yang dingin atau tidak terlalu panas tepat untuk persawahan. Airnya yang mengalir dari mata air pegunungan tepat untuk pemandian seperti di cikoromoy dan cisolong. Akan tetapi sumber daya yang mengelolanya rendah artinya sumber daya manusia atau masyrakat pandeglamg masih kurang responsif atau peduli akan ligkungan yang potensial ini, walaupun pemerintahan daerah sudah mendukung jika, masyarakatnya belum bisa ikut berpartisipasi dan mempunyai peran yang berpengaruh untuk memajukan lingkungannya maka, potensi yang ada di kabupaten Pandeglang belum bisa di manfaatkan dengan baik.
  • 13. Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun Anggaran 2012 No Nama / Jenis Uraian Pemeliharaan Lokasi Kode Jumlah Harga satuan (Rp) Jumlah biaya Ket Pemeliharaan barang barang I Belanja penggantian suku cadang 1 Mobil Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4 2 2.500.000 5.000.000 2 Motor Belanja suku cadang kendaraan dinas roda 2 5 500.000 2.500.000 Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumnas II Belanja bahan bakar minyak/ gas dn perlumas DISBUDP 12 650.000 7.800.000 1. Mobil BBM kendaraan dinas AR III Belanja surat tanda nomor kendaraan 1. Motor Biaya PKB (Pajak kendaraan bermotor roda 2) 5 150.000 750.000 2. Mobil Biaya PKB (Pajak kendaraan bermotor) roda 4 2 1.800.000 3.600.000 IV Belanja pemeliharaan peralatan kantor Komputer/ Laptop Pemeliharaan alat kantor DISBUDP 2 500.000 1.000.000 1 Komputer PC Pemeliharaan alat kantor AR 4 1.000.000 4.000.000 2 Mesin Tik Pemeliharaan alat kantor 3 150.000 450.000 3 Printer Pemeliharaan alat kantor 3 450.000 2.700.000 4 AC Pemeliharaan alat kantor 1 500.000 500.000 5 1 9.150.000 9.150.000 V Gedung kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 Belanja pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Jumlah 29.650.000
  • 14.  Pemeliharaan bukannya hanya pada barang atau pralatan dinas tetapi pemeliharaan pada objek wisata yakni, pemantauan Pemda kabupaten Pandeglang yang akan dijadikan bahan pokok evaluasi pada aset yang ada di daerah pariwisata.  Seperti yang dilakukan pada tempat pariwisata pemandian air panas yang baru saja di didirikan satu tahun yang lalu, pemantauan dilakukan tiga kali setiap minggunya. Dengan pemantauan yang hanya tiga kali setiap minggunya, maka kemungkinan adanya keterlambatan kinjerja pada pembangunan cisolong ini. Jika pembangunan pemandian air panas ini masih di tahap 60% maka seharusnya pemerintah daerah setempat lebih intensif dalam hal pemantauan yaitu setiap hari pada waktu jam kerja.  Maka pembangunan pemandian air panas ini akan dimanfaatkan secara maksimal jika pembangunannya sudah 100%. Keterlambatan pembangunan akan membuat pengeluaran biaya yang besar karena memakan banyak waktu yang akan di ikuti oleh pembiayaan yang besar. Hal ini yang akan ketidakmaksimalan pemerintah daerah setempat, dalam membangun tempat pariwisata sesuai dengan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandegkang yaitu Terwujudnya tujuan pariwisata dan kebudayaan yang berkebang dan lestari di provinsi Banten.
  • 15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, suatu strategi pemeliharaan atas aset organisasi sektor publik diperlukan untuk meningkatkan dan mendorong efektifitas penggunaan aset fisik organisasi sektor publik, pada waktu yang sama akan mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan beban finansial di masa mendatang yang diakibatkan oleh kurang terpeliharanya aset organisasi sektor publik. Strategi pemeliharaan aset bertujuan agar aset organisasi sektor publik terpelihara untuk dapat dimanfaatkan secara optimal selama siklus masa manfaat aset, menjaga kinerja aset supaya dapat memenuhi pelayanan yang diharapkan, beban biaya untuk melakukan pemeliharaan aset selama masa manfaatnya dapat dikuantifikasi, serta diperolehnya informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penganggaran organisasi sektor publik.
  • 16. Kesimpulan Dari permasalahan yang ada di dalam analisis data maka, dapat disusun permasalahnya disini yaitu: Potensi yang ada di Kabupaten Pandeglang sangat besar tetapi sumber daya manusia yang masih rendah di dalam pengelolaannya. Belum maksimalnya Dinas Kabudayaan dan Pariwisata dalm pembangunan objek wisata yaitu cisolong, di karenkan beberapa kendala yaitu: 1) Tempatnya yang jauh dari perkotaan 2) Fasilitas jalanan yang tidak mendukung 3) Kurangnya partsipasi masyarakat untuk mendukung promosi cisolong ini. 4) Jaringan dan komunikasi antara masayarakat dan pemerintah daerah yang kurang artinya sosialisasi dan keingin tahuan masyarakat yang rendah tentang potensi wisata yang ada di kabupaten Pandeglang. 5) Teknologi internet yang masih kurang memadai atau belum sampai ke daerah pelosok.
  • 17. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aset yang ada di kabupaten pandeglang khususnya di objek wisata memiliki kontribusi yang besar dalam pendapatan daerah jika objek pariwisata tersebut di manfaatkan dengan maksimal, jika tata kelola aset belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal maka aset atau potensi yang adapun belum dapat memberi kontribusi yang besar untuk kehidupan masyarakat di kabupaten Pandeglang.