Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
21 sept, sambutan bupati wonosobo rapat pobl september
1. 1 | B a g i a n P r o k o m p i m
POINTER SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN
OPERASIONAL BELANJA LANGSUNG KABUPATEN
WONOSOBO
1. Saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang menempati
jabatan baru, baik promosi maupun mutasi.
Saya minta Bapak-Ibu segera beradaptasi, serta mempercepat
langkah kinerja di tempat tugas yang baru.
Bagi Bapak-Ibu yang masih menduduki jabatan lama, saya
minta untuk terus berkarya, tingkatkan kinerja, dan tuntaskan
program kegiatan yang telah direncanakan.
2. Permasalahan yang harus kita hadapi dan segera kita
selesaikan :
a. Saya minta pelaksanaan kegiatan APBD dan kegiatan
perubahan anggaran untuk dapat dilaksanakan mengingat
saat ini sudah masuk dalam triwulan ketiga.
b. Segera selesaikan kegiatan fisik dalam rangka pelaksanaan
Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sesuai
dengan petunjuk RKO, beserta tahapan-tahapan
selanjutnya.
c. Hingga saat ini kegiatan fisik dalam rangka DAK Fisik
masih belum terlaksana. Saya minta Perangkat Daerah
untuk segera menyelesaikan proses sesuai petunjuk dan
peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan terlaksana
sesuai spesifikasi yang direncanakan dengan lancar dan
tanpa masalah.
d. Saya minta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk
melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
2. 2 | B a g i a n P r o k o m p i m
bulanan, maksimal ditanggal 10 setiap bulannya melalui
Bagian Administrasi Pembangunan Setda, secara disiplin
dan tertib.
3. Saya berharap, melalui rapat ini kegiatan pembangunan dapat
terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat
manfaat, sesuai rencana yang telah disusun oleh masing-
masing Perangkat Daerah.
4. Penyerapan anggaran kegiatan fisik maupun non fisik
merupakan salah satu indikator penilaian kinerja Perangkat
Daerah, yang akan bermuara pada penilaian kinerja
Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
Saya minta Bappeda, BPPKAD, Bagian Administrasi
Pembangunan Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Setda, serta Perangkat Daerah
terkait, untuk dapat menyiapkan perangkat kebijakan agar
pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat tepat waktu, tepat
sasaran, dan tepat peruntukannya.
5. Saya tekankan kepada Bapak-Ibu Perangkat Daerah untuk
segera memproses pengadaan barang dan jasa, dan intens
berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo telah
mengumumkan RUP, hanya saja belum semua paket
pengadaan baik melalui penyedia maupun swakelola
diumumkan.
Total belanja dalam APBD setelah refocusing atau perubahan
penjabaran, yang seharusnya ditayangkan dalam RUP adalah
sebesar 775 Milyar 175 Juta 789 Ribu 408 Rupiah,
sedangkan total pagu yang sudah diumumkan dalam RUP
3. 3 | B a g i a n P r o k o m p i m
baru sebesar 438 Milyar 975 Juta Rupiah atau sebesar
55,44%.
6. Penayangan RUP menjadi salah satu tolak ukur keterbukaan
informasi, serta menjadi salah satu perhatian utama dari KPK.
Jangan sampai kita dicurigai menyembunyikan paket
pengadaan dengan tujuan tertentu, disebabkan oleh adanya
paket pekerjaan yang belum diumumkan dalam sistem
informasi rencana umum pengadaan.
7. Kepala Perangkat Daerah saya minta untuk segera melakukan
koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda,
untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi penayangan
RUP.
Saya minta kepada Bagian Administrasi Pembangunan, untuk
segera melengkapi isian data Sistem Monev TEPRA.
8. Saya mengucapkan terima kasih, bahwa kegiatan DAK tahun
2021, semua sudah selesai proses tender. Namun demikian,
masih terjadi penumpukan paket dalam satu waktu yang
bersamaan.
saya minta lakukan evaluasi pada internal masing-masing
Perangkat Daerah untuk penjadwalan pelaksanaan tender
secara cermat, dan dikoordinasikan dengan Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setda.
4. 4 | B a g i a n P r o k o m p i m
BUPATI WONOSOBO
SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN
OPERASIONAL BELANJA LANGSUNG
KABUPATEN WONOSOBO
SELASA, 21 SEPTEMBER 2021
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati:
• Wakil Bupati Wonosobo;
• Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, dan
Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
dan
• Undangan, Serta Hadirin Yang Berbahagia.
Puji syukur marilah kita panjatkan ke-Hadirat Allah
SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, atas Rahmat, Hidayah
dan Karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan
dan bersilaturahmi, dalam acara Rapat Koordinasi
Pengendalian Operasional Belanja Langsung Kabupaten
Wonosobo, dalam kondisi sehat wal‘afiat.
5. 5 | B a g i a n P r o k o m p i m
Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima
kasih atas kehadiran Bapak-Ibu pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan setelah terlaksana rapat koordinasi ini,
pelaksanaan berbagai kegiatan dapat segera dimulai sehingga
selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain itu, saya mengucapkan selamat kepada pejabat
yang menempati jabatan baru, baik promosi maupun mutasi.
Saya minta Bapak-Ibu dapat segera beradaptasi, serta
mempercepat langkah kinerja di tempat tugas yang baru.
Bagi Bapak-Ibu yang masih menduduki jabatan lama, saya
minta untuk terus berkarya, tingkatkan kinerja, dan tuntaskan
program kegiatan yang telah direncanakan. Mari bekerja
keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas,
untuk mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju,
dan sejahtera.
Hadirin Yang Saya Hormati,
Harus saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa
masih terdapat berbagai permasalahan yang harus kita
hadapi dan segera kita selesaikan, dalam pelaksanaan
kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Pertama, saya minta pelaksanaan kegiatan APBD dan
kegiatan perubahan anggaran untuk dapat dilaksanakan
mengingat saat ini sudah masuk dalam triwulan ketiga.
Tidak banyak waktu tersisa untuk menyelesaikan target
tahun ini, sehingga harus segera terlaksana secara tepat
sasaran.
6. 6 | B a g i a n P r o k o m p i m
Kedua, segera selesaikan kegiatan fisik dalam rangka
pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
Tengah sesuai dengan petunjuk RKO, beserta tahapan-
tahapan selanjutnya. Pedomani RKO untuk mengendalikan
pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan
tepat sasaran.
Ketiga, hingga saat ini kegiatan fisik dalam rangka
DAK Fisik masih belum terlaksana. Saya minta Perangkat
Daerah untuk segera menyelesaikan proses sesuai petunjuk
dan peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan terlaksana
sesuai spesifikasi yang direncanakan dengan lancar dan
tanpa masalah. Saya menghimbau kepada Perangkat Daerah
pengampu kegiatan, untuk mencermati regulasi yang
berlaku, untuk menghindari kesalahan dan memperlancar
jalannya pelaksanaan kegiatan.
Keempat, saya minta kepada seluruh Perangkat Daerah
untuk melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan bulanan, maksimal ditanggal 10 setiap bulannya
melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda, secara
disiplin dan tertib. Laporan ini akan digunakan sebagai
bahan evaluasi dan pemacu kinerja, jadi saya minta untuk
menyerahkannya tepat waktu.
Saya berharap, melalui rapat ini kegiatan
pembangunan dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat
sasaran, dan tepat manfaat, sesuai rencana yang telah disusun
oleh masing-masing Perangkat Daerah.
7. 7 | B a g i a n P r o k o m p i m
Himpun dan laporkan permasalahan-permasalahan
yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat
segera dicarikan alternatif solusi dan kegiatan dapat segera
terlaksana.
Penyerapan anggaran kegiatan fisik maupun non fisik
merupakan salah satu indikator penilaian kinerja Perangkat
Daerah, yang akan bermuara pada penilaian kinerja
Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Anggaran kegiatan
yang telah termaktub dalam APBD, APBD Provinsi, maupun
DAK/APBN, merupakan alokasi yang bersumber dari Renja
dan usulan-usulan yang diberikan sebelumnya. Oleh karena
itu, sudah seharusnya kegiatan dengan anggaran tersebut
dapat terlaksana secara optimal dan tuntas, sebagai bentuk
akuntabilitas kita terhadap keuangan daerah dan negara.
Tidak kalah penting, saya minta Bappeda, BPPKAD, Bagian
Administrasi Pembangunan Setda, Bagian Organisasi Setda,
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, serta Perangkat
Daerah terkait, untuk dapat menyiapkan perangkat kebijakan
agar pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat tepat waktu,
tepat sasaran, dan tepat peruntukannya.
Hadirin Yang Saya Hormati,
Pada kesempatan ini, saya tekankan kepada Bapak-Ibu
Perangkat Daerah untuk segera memproses pengadaan
barang dan jasa, dan intens berkoordinasi dengan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Setda dan Bagian Administrasi
Pembangunan Setda.
8. 8 | B a g i a n P r o k o m p i m
Perlu saya sampaikan di sini pula, bahwa seluruh
Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo telah
mengumumkan RUP, hanya saja belum semua paket
pengadaan baik melalui penyedia maupun swakelola
diumumkan. Total belanja dalam APBD setelah refocusing
atau perubahan penjabaran, selain belanja gaji, tunjangan,
dan transfer, yang seharusnya ditayangkan dalam RUP
adalah sebesar 775 Milyar 175 Juta 789 Ribu 408 Rupiah,
sedangkan total pagu yang sudah diumumkan dalam RUP
baru sebesar 438 Milyar 975 Juta Rupiah atau sebesar
55,44%. Dari total pagu tersebut, terdapat beberapa
Perangkat Daerah yang mengumumkan RUP melebihi 100%
bahkan 200%.
Penayangan RUP menjadi salah satu tolak ukur
keterbukaan informasi, serta menjadi salah satu perhatian
utama dari KPK, dalam upaya pencegahan tindak pidana
korupsi. Jangan sampai kita dicurigai menyembunyikan
paket pengadaan dengan tujuan tertentu, disebabkan oleh
adanya paket pekerjaan yang belum diumumkan dalam
sistem informasi rencana umum pengadaan. Disamping itu,
penayangan RUP merupakan salah satu indikator MCP
Korsupgah KPK yang akan menentukan besaran alokasi
dana insentif daerah.
Oleh karena itu, Kepala Perangkat Daerah saya minta
untuk segera melakukan koordinasi dengan Bagian
Pengadaan Barang Dan Jasa Setda, untuk melakukan
perbaikan dan optimalisasi penayangan RUP,
9. 9 | B a g i a n P r o k o m p i m
dimana berdasarkan peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021
Pasal 8 Ayat (2), batas waktu pengumuman RUP untuk
pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SiRUP
dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun
anggaran tersebut. Selain itu, saya minta kepada Bagian
Administrasi Pembangunan, untuk segera melengkapi isian
data Sistem Monev TEPRA. Perhatikan tenggat waktu yang
ditentukan, jangan sampai melebihi batas waktu yang
ditentukan.
Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih, bahwa
kegiatan DAK tahun 2021, semua sudah selesai proses
tender. Namun demikian, masih terjadi penumpukan paket
dalam satu waktu yang bersamaan. Inilah yang akan
memperbesar potensi terjadinya human error dan rawan
terjadi kesalahan administrasi. Oleh karena itu, saya minta
lakukan evaluasi pada internal masing-masing Perangkat
Daerah untuk penjadwalan pelaksanaan tender secara
cermat, dan dikoordinasikan dengan Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setda, guna menghindari dan
meminimalkan potensi terjadinya kekeliruan administratif
maupun gagal tender. Realisasi belanja pemerintah sangat
ditunggu oleh masyarakat, sebagai wujud penyediaan
layanan publik maupun sebagai salah satu instrumen untuk
perputaran perekonomian, sehingga saya minta untuk
ditangani dengan lebih serius dan teliti.
10. 10 | B a g i a n P r o k o m p i m
Hadirin Yang Saya Hormati,
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
mohon maaf. Mari upayakan pelaksanaan kegiatan dapat
selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Tidak lupa saya berpesan, untuk tetap senantiasa
mematuhi dan menerapkan Protokol Kesehatan, dimanapun
dan kapanpun. Karena kita semua, adalah garda terdepan
dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19. Terapkan
5M, Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga
Jarak, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.
Semoga kesehatan serta keselamatan selalu melingkupi kita
semua. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.
Sekian dan terima kasih,
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
BUPATI WONOSOBO
H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag