Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
Makalah Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas tentang Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang menjadi acuan bagi Gerakan Desa Membangun (GDM)
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
Makalah Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas tentang Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang menjadi acuan bagi Gerakan Desa Membangun (GDM)
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020SekretariatDPRDPesse
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD pada (20/4/2021). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen dan dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah, FORKOPIMDA, Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Eselon III Lingkup Sekretariat Daerah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada tanggal 6 April 2021 lalu. Sebagai mitra dan partner eksekutif dalam merumuskan kebijakan, DPRD bertanggung jawab dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, checks and balances antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
LAPORAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 ...Eko Putranto
Jauh sebelum disahkannya UU No 6 Tahun 2014, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah memulai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan ditingkat perdesaan. Misalnya Pemerintah Aceh yang meningkatkan alokasi dana pembangunan untuk desa / gampong sebesar 100 juta rupiah. Selain Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan penataan dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan menetapkan pagu indikatif kecamatan sebesar 30 % untuk menjamin usulan pembangunan masyarakat desa dapat dipenuhi. Upaya ini kemudian diperkuat oleh UU No 6 Tahun 2014 yang menjamin ketersediaan dana pembangunan bagi desa sebesar 10 % dari dana transfer pembangunan pada pemerintah daerah.
Walaupun demikian, afirmasi terhadap pembangunan perdesaan hendaknya tidak dilihat dari ketersediaan/ dukungan pendanaan dan regulasi semata, akan tetapi juga keserasian pelaksanaan pembangunan, serta karakteristik wilayah dan kapasitas pemerintahan desa yang berbeda-beda. Terkait dengan hal tersebut, maka ada sejumlah pra syarat yang harus dipenuhi agar UU 6 Tahun 2014 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya adanya ruang keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan di desa, adanya tata kelola pemerintahan yang tercermin dari adanya kebijakan, regulasi, serta mekanisme yang transparan dan akuntabel, serta dukungan dari supra desa.
Berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang akan mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 pada tahun 2015, Komite Kemitraan Indonesia untuk Pembangunan Kesejahteraan bekerjasama dengan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan bermaksud untuk melakukan penilaian (rapid assessment) terhadap kesiapan pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014.
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan terhadap draft RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) isu utama yaitu : (1) Isu Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan Daerah; (2) Isu Tata Kelola Pelayanan Publik; (3) Isu Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas.
1. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
Bismilahirohmanirohim
PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN DPRD KAB.PRINGSEWU
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 2011-2031
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005
-2025
3. Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung
4. Bangunan Gedung
Kepada YTH:
1. Bupati Pringsewu
2. Wakil Bupati Pringsewu
3. Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus dan Kab.Pringsewu
5. Kepala Dinas,Kepala Badan,kepala Bagian,Kepala Kantor, Satuan Kerja se-Kabupaten
Pringsewu
6. Ketua Darma Wanita /PKK Kabupaten Pringsewu
7. Camat se-Kabupaten Pringsewu
8. Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, Pers, LSM se- Kabupaten Pringsewu
9. Seluruh hadirin yang terhormat.
Asalamualaikum Wr Wb.
Dan salam sejahtera untuk saudara-saudara yang beragama lain.
Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
karena atas kuasanya kita diberikan waktu dan kesempatan sehingga dapat menghadiri
rapat paripurna pada hari ini,serta Shalawat serta salam kepada Rasullulah SAW beserta
keluarga,sahabat dan umatnya semoga syafaat diberikan kepada kita di akhirat
nanti.Amin.
I. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan Rancangan
Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung:
a. Dalam Perda hendaknya menekankan fungsi manfaat dan memperhatikan antisipasi
dampak lingkungan yang merugikan masyarakat tidak hanya untuk kepentingan
perorangan sehingga tidak menimbulkan polemik yang dapat mengurangi kondusifitas
masyarakat.
b. Dalam pelaksanan pemeriksaan persyaratan administrasi hendaknya mengutamakan
kehati-hatian sehingga tidak terjadi perbedaan antara data yang diperoleh dengan
kenyataan yang ada.
2. c. Dengan makin pesatnya pembangunan di Kabupaten Pringsewu memungkinkan
terjadinya pembongkaran beberapa gedung baik untuk kepentingan umum demi
peningkatan sarana infrastruktur seperti pelebaran jalan Provinsi , jika hal tersebut
terealisasi hendaknya diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang
berada di daerah yang akan terkena pembongkaran sehingga diharapkan mendapat
dukungan yang positif dari masyarakat.
d. Dalam perizinan mendirikan bangunan diharapkan tidak memakan waktu yang terlalu
lama dan dengan kehati-hatian dan hendaknya sesuai dengan apa yang diajukan oleh
pemohon ijin bangunan dengan harapan tidak terjadi alih fungsi bangunan,contonya
kalau gedung tempat tinggal tidak berubah fungsi menjadi rumah ibadah,karena hal ini
dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat.
II.Beberapa hal mengenai Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan
Daerah Air Minum Way Sekampung :
a. Hendaknya dievaluasi kembali kaitannya dengan peralihan dari PDAM yang dikelola
sebelum pemekaran Pringsewu yaitu mengenai Manajemen dan Karyawannya apakah
telah diselesaikan dengan baik dan diharapkan tidak ada permasalahan baik mengenai
aset maupun hutang piutang perusahaan sehingga tidak dibebankan kepada anggaran
daerah yang menimbulkan pengeluaran tidak semestinya.
b. Hendaknya dilakukan kajian yang cermat dalam mempersiapkan tempat dan pemakain
peralatan kaitannya dengan kebersihan dan kesehatan pelanggan yang akan
mengkonsumsi air dari PDAM (sesuai standar dinas kesehatan).
c. Melakukan pendataan ulang pelanngan oleh perusahaan karena PDAM sudah lama
tidak melayani, sehingga masyarakat/Konsumen sudah sebagian besar beralih ke sumur
bor.Kaitannya dengan pencapaian target PAD dari PDAM sehingga tidak terulang seperti
waktu yang lampau yaitu tidak mampu melunasi piutangnya untuk membayar listrik PLN
yang telah digunakan untuk oprasional pada saat itu.
d. Dalam penempatan orang-orang mulai dari Badan Pengawas,Direktur,Cabang,Unit
Pelayanan, dan staf hendaknya diamanahkan kepada yang berkompeten dan memahami
pekerjaannya.
e. Dalam administrasi di bidang keuangan hendaknya transparan dan merupakan data
yang valid sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengauditnya.
III. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2005-2025:
a. Sangat mendukung sekali karena sesuai amanah UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,ini menjadikan spirit baik
eksekutif,legislatif,yudikatif bahkan masyarakat tentunya merupakan master plan jangka
panjang yang menjadi harapan kita agar Pringsewu menjadi kabupaten yang maju baik
fisik maupun mental.
b. Dalam program pembangunan yang diharapkan diutamakan adalah sarana infrastruktur
seperti: Akses Jalan baik kabupaten maupun yang menghubungkan antar desa yang akan
mendongkrak roda ekonomi terutama petani.Kemudian Sarana Pendidikaan yakni
perbaikan gedung sekolah yang sudah mengalami kerusakan,dan relokasi RSUD
3. Pringsewu juga diharapkan dapat segera terealisasi karena kebutuhannya sudah sangat
mendesak.
c. Dalam mengantisipasi dampak positif dan negatif adanya pembanguna kita berharap
ketimpangan antara masyarakat yang berpengasilan tinggi dan masyarakat yang
berpengasilan kecil tidak terlalu jauh sehingga menimbulkan ketimpangan yang
dikhawatirkan adanya kerawanan sosial,yaitu makin makin banyaknya anak
jalanan,pengemis,PSK dan pelaku kejahatan. Yang tidak kita harapkan satu sisi
kemapanan justru menimbulkan konflik sosial seperti di kabupaten/kota yang sudah maju
di tempat lain.
d. menjadikan kabupaten Pringsewu Maju, Aman, dan Agamis merupakan cita-cita yang
ingin diwujudkan apalagi setelah Pringsewu telah berdiri sendiri dan melakukan
pemilihan kepala daerah yang pertama dengan aman,Insya Allah akan tercipta
masyarakat yang Baldatun Toyibatun Warobungofur.Amin.
IV. Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031:
a. Saat ini kebutuhan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pringsewu sudah sangat mendesak,idealnya sejak awal pemekaran Kabupaten sudah ada
peraturan yang mengikat mengenai RTRW ini untuk membendung laju pembangunan
yang tidak terarah dengan baik.
b. Agar dapat menaungi Pelaku-pelaku ekonomi dan jasa tetapi tidak menimbulkan
dampak lingkungan, maka Peraturan Daerah ini diharapkan juga perlu kebijakan dan
strategi yang matang.
c. Mengenai Struktur Wilayah,yaitu: Sistem pusat kegiatan,Jaringan Prasarana
utama,Transportasi Darat, Perkeretaapian,dan Jaringan lainnya secara optimal tentu
membutuhkan Dana dan sumber daya manusia yang handal ,kita berharap ada
keseimbangan antara biaya yang dibutuhkan dengan kemampuan yang ada sehingga tidak
dibebankan kepada masyarakat saja,kami berharap pemerintah dapat bekerjasama dengan
beberapa investor yang telah berpengalaman.
d. Pola Ruang yang diharapkan adalah melalui kajian dari tim-tim ahli pembangunan baik
memperhitungkan dari sudut manfaat maupun nilai tambah yang akan menjadi income
pemerintah daerah dan menggairahkan ekonomi masyarakat pada umumnya.
e. Untuk kawasan strategis diutamakan adalah pemerataan pembangunan dengan
semangat kemajuan bersama sehingga tidak terkonsentrasi di satu kecamatan/daerah
saja,karena ini akan memperngaruhi perkembangan di satu daerah (desa/kecamatan).
f. Pemanfatan ruang hendaknya tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang semakin
komplek dan membutuhkan sarana bermain dan udara yang segar,oleh karena mohon
direncanakan adanya Ruang Terbuka Hijau.
g. Dalam memberikan sangsi kepada para pelanggar Perda ini agar tidak terjadi
kesalahpahaman,sebelum ditetapkan Perda RTRW ini hendaknya dilakukan sosialisasi
terlebih dahulu agar dapat berjalan dengan baik.
h. Masyarakat berharap dengan adanya Perda RTRW ini dapat terlibat langsung untuk
menata kembali pembangunan di Kabupaten Pringsewu sehingga berkesan bahwa
pembangunan di kabupaten Pringsewu direncanakan dengan baik dan tidak asal-asalan.
4. Demikian pandangan umum ini semoga dapat dijadikan masukan baik kepada eksekutif
dan pihak terkait, semoga dalam pembahasannya dapat berjalan lancar dan dapat segera
direalisasikan.
Atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu dan Hadirin diucapkan terimakasih.
Bilahi Taufik Walhidayah.
Wasalamualaikum Wr Wb.
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN PRINGSEWU
Pringsewu 1 Desember 2011
Tertanda
1. Stiyono,SH.....................................................................................(..............................)
2. Irwan Chaniago...............................................................................(.............................)
3. Siswati,S.Sos. .................................................................................(............................)
4. Mailan Bastari ..................................................................................(............................)