Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat.
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN PRINGSEWU
atas
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011
Assalamu’alaikum wr. wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Prakata
Yang kami hormati Saudara Bupati Pringsewu;
Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif, rekan-
rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.
Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah
SWT yang tiada henti melimpahkan Rachmad dan Ni’matnya kepada kita
semuanya, terutama nikmat kesehatan, sehingga saat ini kita dapat hadir
mengikuti Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu.
Kerangka Pandang
Mekanisme pengelolaan keuangan melalui APBD telah diatur secara rinci,
dimana setiap langkah pengelolaan keuangan sejak dari penyusunan
dokumen perencanaan, penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban
anggaran telah diatur dengan detail. Konsekuensinya, untuk memenuhi
legalitas formal daerah harus mengikuti mekanisme tersebut, dengan
mengikuti legalitas formal maka pelaksanaan pemerintahan akan taat pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pandangan Umum
1. Mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011
a. Fraksi PAN mengharapkan nantinya capaian program, indikator, dan
target kinerja kegiatan APBD 2011 kaitannya dengan pembangunan
FPAN’s file & Document @ Pebruari 2007
1
Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Pringsewu
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Desember 2010
Juru Bicara : Siswati,S.Sos
2. dapat tercapai dengan baik sehingga eksekutif dapat dinilai kinerjanya
secara positif di 2011.
b. Diharapakan pos anggaran kegiatan sosial perlu antisipasi karena
kebutuhan pendanaan/mata anggaran tersebut sangat dibutuhkan dalam
menghadapi kondisi fenomena perubahan iklim/alam yang akhir-akhir ini
sering menimbulkan musibah.
c. Perlu adanya target kinerja kegiatan? Dan bagaimana sistimatika
perencanaan yang dilaksananakan Eksekutif dalam penjabaran berbagai
program ke dalam berbagai kegiatan dan bagaimana cara mengukur
keberhasilan capaian program?
2. Beberapa Hal Menurut FPAN Perlu Adanya Peningkatan :
a. Peyerahan RAPBD tahun yang akan datang diharapkan tidak terlalu mendekati batas
akhir agar dalam pembahasan di DPRD lebih maksimal
b. Dalam anggaran di masing-masing instansi yang akan melaksanakan
kegiatan Untuk menjaga transparansi anggaran.
.
c. Diharapkan ada upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) namun tidak membebani masyarakat dengan menarik
investor dari luar.
d. Mengaktifkan kembali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai
kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
e. FPAN mendukung upaya Pemerintah Kabupaten untuk membenahi
perparkiran di Lokasi Pasar Pringsewu. Namun perlu dikaji Persoalan
area perparkiran yang ideal perlu disiapkan dan tidak mengganggu
pemilik usaha/toko.
f. Untuk melestarikan dan menata Lingkungan Hidup di Kabupaten
Pringsewu FPAN mendukung langkah positif pemerintah dengan
program menanam bunga di sepanjang jalan utama kabupaten.
g. Dalam konteks ini pula FPAN mempertanyakan tidak adanya alokasi
insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT) yang semua kita tahu bahwa
mereka memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan
pendidikan. Tentang kendala kaitannya dengan pos bantuan mestinya
tidak mengabaikan substansi perlunya penghargaan mereka. Untuk itu
FPAN meminta kepada bapak Bupati dapat mencari jalan keluar atas
masalah tersebut. Termasuk sejauhmana rencana penyiapan perda
FPAN’s file & Document @ Pebruari 2007
2
3. tentang penyelenggaraan pendidikan yang dapat menjadi pondasi
konsolidasi pembiayaan pendidikan.
h. Selain itu terkait dengan masih terus munculnya kasus demam
berdarah dimana setiap tahun selalu membawa korban jiwa, maka kami
mempertanyakan tentang upaya-upaya apa yang dilakukan pemda
untuk menanggulangi wabah tersebut.
i. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan kesehatan bagi warga
miskin FPAN menanyakan tentang data jumlah Jamkesda antara BPS
dengan pemda yang kami dengar masih terdapat perbedaan.
j. Dalam bidang Dinas Tenaga Kerja diharapkan membantu memfasilitasi
dalam pegelolaan Balai Latihan Kerja ( BLK ) agar tidak terjadi Tindak
Perdagangan Manusia atau Dimanfaatkan Agen-Agen Pencari kerja
yang liar dan tidak terdata sebagai agen resmi penyalur Tenaga kerja
keluar negeri (PJTKI).
k. Disamping itu sehari - hari kita masih menjumpai banyaknya anak
jalanan, pengemis serta gelandangan yang tentunya akan menjadi
tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menangani masalah sosial
tersebut. Sukses tidaknya pemda menangani masalah tersebut akan
berdampak pada citra pemda dihadapan masyarakat.
l. Dan masalah kronis yang belum tertangani secara tuntas adalah
masalah penanganan NAPZA. Sejauh mana pemda telah melakukan
langkah-langkah antisipasi tidak hanya bagi korban tetapi yang lebih
penting bagaimana mencegah agar tidak ada lagi korban baru.
m. Saat ini sedang disosialisasikan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah
Pringsewu (RSUD) FPAN mempertanyakan bagaimana konsep /master
plan agar dapat menampung Pasien dari berbagai kabupaten di sekitar
Pringsewu.
Penutup
Demikianlah, Pandangan Umum Fraksi PAN terhadap RAPBD Tahun 2011
yang diajukan oleh eksekutif semoga dapat lebih menyempurnakan
pembahasan APBD tahun ini.
Sekian. Wassalamu ‘alaikum wr. Wb.
Pringsewu,8 Desember 2010
FPAN’s file & Document @ Pebruari 2007
3
4. DPRD KABUPATEN PRINGSEWU
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
Juru Bicara Pimpinan Fraksi
Siswati,S.Sos Mailan Bastari,S.Pd
FPAN’s file & Document @ Pebruari 2007
4