1. Pemerintah daerah dan desa di lima kabupaten yang diteliti (Kupang, Kebumen, Sambas, Buleleng, Aceh Besar) telah melakukan berbagai persiapan untuk implementasi UU Desa baru, meski masih terdapat beberapa hambatan seperti regulasi yang belum lengkap dan kapasitas aparatur desa yang perlu ditingkatkan.
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desaJoenas Sianturi
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang perlunya pemberdayaan masyarakat desa untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta bagaimana UU Desa diharapkan dapat mendukung upaya tersebut.
Pelatihan ini membahas tentang:
1. Pengenalan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman beserta target dan tahapannya
2. Pembentukan Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan sanitasi
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai acuan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desaJoenas Sianturi
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang perlunya pemberdayaan masyarakat desa untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta bagaimana UU Desa diharapkan dapat mendukung upaya tersebut.
Pelatihan ini membahas tentang:
1. Pengenalan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman beserta target dan tahapannya
2. Pembentukan Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan sanitasi
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai acuan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa, (2) tujuan dan program alokasi dana desa, serta (3) peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017ari saridjo
Laporan ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Kedungjaran tahun 2017 yang mencakup program kerja, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian serta permasalahan. Laporan ini disusun untuk melaporkan kinerja pemerintah desa dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2005 menetapkan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan seperti LPM, RT, RW, PKK, dan lainnya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa Jatilor tahun 2015. Dokumen ini disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait perencanaan pembangunan di tingkat desa serta merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Jatilor selama satu tahun. Dokumen ini juga menjelaskan visi dan misi pembangunan Desa Jatilor untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), merupakan Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Dokumen ini membahas tentang maksud, tujuan, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan."
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan Desa ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Panjalu seperti LPMD, Tim Penggerak PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, dan MUI Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing dalam membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum musyawarah tahunan yang dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan desa 5 tahunan dan 1 tahunan. Panduan ini memberikan panduan penyelenggaraan Musrenbang Desa yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan agar aspirasi dan kebutuhan mereka terak
Dokumen tersebut membahas perlunya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan memberikan kejelasan dan ketegasan hukum mengenai kedudukan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa. Dokumen tersebut juga menyarankan agar hak-hak desa dalam melestarikan nilai-nilai lokal dan identitas desa dihargai serta keotonomian desa dipulihkan.
1) UU Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. 2) Peraturan desa menjadi payung hukum bagi kegiatan pemerintahan desa dan warganya. 3) Pedoman penyusunan peraturan desa ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa, (2) tujuan dan program alokasi dana desa, serta (3) peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017ari saridjo
Laporan ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Kedungjaran tahun 2017 yang mencakup program kerja, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian serta permasalahan. Laporan ini disusun untuk melaporkan kinerja pemerintah desa dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2005 menetapkan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan seperti LPM, RT, RW, PKK, dan lainnya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa Jatilor tahun 2015. Dokumen ini disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait perencanaan pembangunan di tingkat desa serta merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Jatilor selama satu tahun. Dokumen ini juga menjelaskan visi dan misi pembangunan Desa Jatilor untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), merupakan Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Dokumen ini membahas tentang maksud, tujuan, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan."
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan Desa ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Panjalu seperti LPMD, Tim Penggerak PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, dan MUI Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing dalam membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum musyawarah tahunan yang dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan desa 5 tahunan dan 1 tahunan. Panduan ini memberikan panduan penyelenggaraan Musrenbang Desa yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan agar aspirasi dan kebutuhan mereka terak
Dokumen tersebut membahas perlunya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan memberikan kejelasan dan ketegasan hukum mengenai kedudukan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa. Dokumen tersebut juga menyarankan agar hak-hak desa dalam melestarikan nilai-nilai lokal dan identitas desa dihargai serta keotonomian desa dipulihkan.
1) UU Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. 2) Peraturan desa menjadi payung hukum bagi kegiatan pemerintahan desa dan warganya. 3) Pedoman penyusunan peraturan desa ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa.
KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAIrwantoro Toro
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa poin utama meliputi kendala BUMDes seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur serta pentingnya pelatihan dan pembinaan aparatur desa guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka dalam mengelola BUMDes dan keuangan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan fasilitasi musrenbang integrasi. Musrenbang merupakan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum dan regulasi terkait musrenbang serta pengalaman pelaksanaan program-program sebelumnya yang mendorong dilakukannya integrasi antar program pembangunan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Informasi Desa (SID) dan Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) di Kabupaten Kebumen untuk mendukung replikasi di kabupaten lain di Jawa Tengah melalui empat aktivitas utama yaitu (1) meningkatkan kualitas SID, (2) meningkatkan kapasitas SADAR, (3) mengintegrasikan SID ke sistem informasi Kabupaten, dan (4) mengimplementasikan program.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi alokasi dana desa (ADD) di Indonesia. ADD dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat terlibat dalam pembangunan desa. Dokumen juga membahas peranan pemerintah desa dalam menyalurkan ADD untuk pembangunan fisik dan nonfisik di desa.
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018Muh Saleh
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar Programkan desa mandiri cerdas dan sehat (Marasa).
Menurut Ali Baal Masdar, sasaran Desa Marasa ini bertujuan untuk mencerdasakan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
Diupayakan langkah awal tiap kecamatan terdapat satu desa yang menjadi percontohan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa, (2) tujuan dan program alokasi dana desa, serta (3) peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 8% dari APBD, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak, mencapai tujuan MDGs, serta meningkatkan program keluarga berencana. Dokumen ini juga menjelaskan capaian pembangunan kesehatan di Sulawes
Dokumen tersebut membahas latar belakang, dasar hukum, pengertian, maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung. Dokumen ini juga menjelaskan profil Desa Melung meliputi kondisi desa, sejarah pembangunan, demografi, sarana prasarana, dan potensi serta masalah yang ada. Dokumen ini bertujuan menyusun rencana pembangunan desa untuk periode 6
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa persoalan yang masih dihadapi desa dalam meningkatkan kapasitasnya sesuai UU No. 6 Tahun 2014, diantaranya kualitas pendampingan, penyediaan layanan dasar, dan posisi ketokohan lokal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas SDM aparat desa, penguatan perangkat desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
1. Diskusi mengenai percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Informasi Supra Desa di Kabupaten Kebumen. 2. Peserta sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi dan menetapkan rencana kerja masing-masing organisasi untuk memastikan penyelesaian SID di seluruh desa pada 2018. 3. Forum membahas pembagian peran, jadwal, dan dukungan yang diberikan setiap organisasi dalam mewujudkan komitmen bup
Similar to LAPORAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 - KKIPK (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
LAPORAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 - KKIPK
1. LAPORAN KAJIAN
RAPID ASSESSMENT
KESIAPAN DESA DI INDONESIA DALAM
IMPLEMENTASI
UU DESA NO 6 TAHUN 2014
KOMITE KEMITRAAN INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
KKI - PK
2. Rapid Assessment
Kesiapan Desa di Indonesia dalam Implementasi
UU Desa No 6 Tahun 2014
A. Latar Belakang
Diluncurkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan harapan
baru bagi pemerintah dan masyarakat desa di Indonesia untuk menikmati dan
merasakan pembangunan. Selama kurang lebih empat dasawarsa, desa hanya
menikmati remah-remah dari kemajuan pembangunan. Salah satu bukti dari
kondisi tersebut, adalah minimnya alokasi dan pembangunan yang disalurkan
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Walaupun pemerintah
secara khusus memiliki program pembangunan yang secara khusus ditujukan
untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan masyarakat di perdesaan
dalam sepuluh tahun terakhir, namun program tersebut lebih berorientasi dalam
menjawab agenda pembangunan nasional dan belum menyentuh pada
pemberdayaan masyarakat desa dalam mendapatkan akses dan kontrol dalam
pengelolaan sumberdaya diperdesaan.
UU No 6 Tahun 2014 memberikan peluang pada pemerintah dan
masyarakat desa dalam menentukan dan mengelola daerahnya secara otonom.
Misalnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan
dan pendampingan masyarakat di desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan
pemerintahan ditingkat desa berjalan secara efektif, meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas layanan pada masyarakat desa.
Jauh sebelum disahkannya UU No 6 Tahun 2014, beberapa pemerintah
daerah di Indonesia telah memulai upaya untuk melakukan pemerataan
pembangunan ditingkat perdesaan. Misalnya Pemerintah Aceh yang
meningkatkan alokasi dana pembangunan untuk desa / gampong sebesar 100
juta rupiah. Selain Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga
melakukan penataan dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan
menetapkan pagu indikatif kecamatan sebesar 30 % untuk menjamin usulan
pembangunan masyarakat desa dapat dipenuhi. Upaya ini kemudian diperkuat
oleh UU No 6 Tahun 2014 yang menjamin ketersediaan dana pembangunan bagi
desa sebesar 10 % dari dana transfer pembangunan pada pemerintah daerah.
Walaupun demikian, afirmasi terhadap pembangunan perdesaan
hendaknya tidak dilihat dari ketersediaan/ dukungan pendanaan dan regulasi
semata, akan tetapi juga keserasian pelaksanaan pembangunan, serta
karakteristik wilayah dan kapasitas pemerintahan desa yang berbeda-beda.
Terkait dengan hal tersebut, maka ada sejumlah pra syarat yang harus dipenuhi
agar UU 6 Tahun 2014 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Misalnya adanya ruang keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
perencanaan dan pembangunan di desa, adanya tata kelola pemerintahan yang
3. tercermin dari adanya kebijakan, regulasi, serta mekanisme yang transparan dan
akuntabel, serta dukungan dari supra desa.
Berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang
akan mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 pada tahun 2015, Komite
Kemitraan Indonesia untuk Pembangunan Kesejahteraan bekerjasama dengan
Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan
bermaksud untuk melakukan penilaian (rapid assessment) terhadap kesiapan
pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa dalam implementasi UU No 6
Tahun 2014.
B. Tujuan
1. Mengidentifikasi kesiapan kelembagaan, mekanisme, serta ketersediaan
perangkat kebijakan dan regulasi ditingkat pemerintah kabupaten dan desa.
2. Mengidentifikasi hambatan dan benturan kebijakan / regulasi yang
berpotensi menghambat implementasi UU No 6 Tahun 2014.
3. Mendokumentasikan upaya pemerintah kabupaten dan desa dalam
mendorong pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.
D. Lokasi & Waktu
Nama Kabupaten Waktu Pelaksanaan
Kupang 23-27 Februari 2015
Kebumen 23-27 Februari 2015
Sambas 1-5 Maret 2015
Buleleng 2-6 Maret 2015
Aceh Besar 2-6 Maret 2015
E. Metode
Metode yang digunakan dalam rapid assessment ini adalah diskusi
kelompok terfokus dan wawancara mendalam (indepth interview) pada tokoh
kunci yang terkait dengan implementasi UU No 6 Tahun 2014.
Responden yang akan dilibatkan dalam diskusi kelompok terfokus dan
wawancara mendalam memiliki hubungan dan keterkaitan dengan implementasi
UU No 6 tahun 2014. Responden yang akan dilibatkan adalah sebagai berikut :
Tingkatan
Pemerintahan
Instansi / Dinas Jumlah
Kabupaten 1. Bappeda
2. BPMD
Kecamatan 1. Camat
2. Seksi
Desa 1. Kepala Desa
2. Sekdes
4. 3. BPD
Masyarakat 1. Tokoh masyarakat
2.Organisasi
Masyarakat Sipil.
G. Hasil
No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
1. Regulasi
Pelaksana
Pemerintah
daerah secara
umum sudah
responsive
dengan
menerbitkan
berbagai regulasi
pendukung
meski bentuk
respond dan
progressnya
tidak seragam.
Namun memang
belum semua
daerah telah
mengakomodir
semua aspek
secara lengkap.
Seperti halnya
Perda yang
mengatur
tentang BUMDES
yang belum
terbit di berapa
daerah.
1. Regulasi
nasional
sebagai acuan
penyusunan
regulasi
daerah
dianggap
kurang sesuai
dengan kondisi
daerah seperti
ketepatan
formula
perhitungan
ADD.
2. Implementsi
regulasi
nasional tidak
memberikan
waktu yang
cukup untuk
persiapan di
tingkat daerah.
3. Regulasi
daerah meski
sudah terbit
namun belum
terlaksana
dengan baik
dari segi
substansial
maupun
procedural,
serta
enforcementny
a yang masih
lemah.
4. Regulasi pusat
tentang
BUMDES
1. Perlu mengevaluasi
regulasi/kebijakan
yang mengatur
perhitungan alokasi
ADD, mekanisme
pencairannya, dan
pertanggungjawaban
nya.
2. Pemerintah pusat
perlu mengevaluasi
dan menyelesaikan
permasalahan
regulasi yang
tumpeng tindih
khususnya yang
terkait dengan desa.
3. Pemerintah pusat
perlu secara khusus
mengakomodir
kebutuhan paying
regulasi untuk
daerah terdepan dan
terluar khususnya
yang menyangkut
perbatasan.
4. Perlu adanya
pendalaman dan
evaluasi UU 6/2014
khususnya pada
daerah otonomi
khusus (Aceh)
karena juga telah
memiliki UU 1/2006
yang juga telah
mengatur tentang
Gampong (Desa)
karena dapat
menyebabkan konflik
regulasi.
5. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
(Permen)
kurang jelas
dalam
mengatur
kewajiban
adanya
BUMDES.
5. Tumpang
tindihnya
kebijakan
pusat, seperti
perihal
kehutanan dan
lingkungan
hidup yang
berpengaruh
pada
perencanaan
pembangunan
di kabupaten
dan desa
khususnya
desa terluar
dan terdepan.
6. Pengetahuan
dan
pemahaman
regulasi
daerah oleh
aparatur desa
kurang baik.
2. Perencanaan
Desa
Proses
perencanaan
sudah
melibatkan
unsur
masyarakat dan
desa hampir
semua desa telah
memiliki
RPJMDes dan
APBDes. Bahkan
Kab Kebumen
telah
mengarahkan
untuk
mengupload
Meskipun proses
perencanaan
sudah partisipatif,
namun
representasi
masyarakat
tertentu, seperti
penyandang cacat,
dibeberapa desa
dirasa tidak perlu
secara
langsung/spesifik
terwakili/terlibat.
1. Meskipun secara
umum RPJMDes sudah
dimiliki mayoritas
desa, namun perihal
kualitasnya masih
diperlukan evaluasi
lebih lanjut.
2. Perlu pelatihan dan
pendampingan bagi
aparatur desa dalam
proses perencanaan
agar dokumen
RPJMDes dapat lebih
berkualitas dan tepat
sasaran. Contoh Best
Practice: Kab
6. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
dokumen
perencanaan
sebagai langkah
keterbukaan
informasi public.
Kebumen
melaksanakan
pendampingan
penyusunan RPJMDes
melalui kerjasama
dengan LSM.
3. Pendampingan
Desa
Belum ada
pendampingan
khusus untuk
Desa.
Pendampingan
yang ada selama
ini hanya dari
program
pemerintah
seperti PNPM
Mandiri dan
program
pemberdayaan
inisiatif
pemerintah
daerah.
Kebumen
memiliki inisiatif
kerjasama
dengan LSM
untuk
pendampingan.
1. Pemerintah
desa secara
umum belum
memiliki
kapasitas yang
memadai
untuk
melaksanakan
proses
perencanaan
hingga
administrasi.
2. Petunjuk
pelaksanaan
dan petunjuk
teknis
pendampingan
(dari pusat)
untuk menjadi
acuan
pemerintah
daerah hingga
saat ini belum
ada.
3. Penyediaan
pendampingan
yang baik
justru
menimbulkan
ketergantunga
n.
1. Perlu strategi
peningkatan kapasitas
aparatur Desa
sehingga dapat
bekerja sesuai tugas
dan
tanggungjawabnya
dengan kualitas yang
memadai.
2. Penerbitan
juklak/juknis agar
dapat menjadi acuan
bagi pemerintah
(sedang tahap
penyusunan di pusat).
3. Dalam pendampingan,
harus menetapkan
jangka waktu
sehingga ada
persiapan pengalihan.
Dengan demikian
akan meminimalisir
ketergantungan.
4. Penyaluran
dan
Pemanfaatan
Dana Desa
Pemerintah daerah
tengah menyusun
Perbup tentang
perhitungan dan
alokasi dana desa.
Perbup lainnya
sebagai kebijakan
turunan juga
sedang dalam
1. Kapasitas
perangkat
desa dalam
melakukan
perencanaan
dan
pengelolaan
anggaran
secara
administratif
1. Penyederhanaan
format
pertanggungjawaban
keuangan
2. Pelatihan peningkatan
kapasits administratif
bagi perangkat desa.
3. Perlu sosialisasi
kewenangan desa.
7. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
pembahasan dan
perancangan
seperti Perbup
tentang
kewenangan desa
dll.
masih kurang
baik.
2. Sinkronisasi
perencanaan
antar desa
hingga tinkat
desa belum
berjalan
dengan baik.
3. Sistem
pengendalian
desa yang
belum
memadai.
4. Kewenangan
desa dalam
perencanaan
pembangunan
masih kurang
jelas.
5. Penyediaan
ADD dari
Kabupaten
Pemerintah
kabupaten
menyediakan
ADD. Bahkan
sebelum UU
6/2014
beberapa
daerah sudah
mengalokasikan.
1. Adanya
ketimpangan
antar desa
karena
formula
perhitungan
ADD masih
belum
sempurna.
2. Bagi beberapa
desa, ADD
sangat kecil
sehingga
dinilai tidak
memberi
dampak dalam
pembangunan.
3. Desa yang
belum
memiliki
income sangat
tergantung
pada ADD.
1. Mendorong Perbup
tentang ADD yang
bersumberdana dari
Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah.
2. Mendorong kebijakan
daerah tentang
wewenang desa untuk
mengelola
sumberdaya
setempat.
3. Penambahan indicator
formula ADD untuk
mengurangi
ketimpangan.
6. Penghasilan &
Tunjangan
Pemda telah
mengalokasikan
gaji dan
1. Perangkat
desa di Jawa
mengeluhkan
1. Memberikan insentif
khusus untuk
pencapaian target
8. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
tunjangan
pemerintah desa.
penurunan
pendapatan
karena sudah
tidak
berwenang
mengelola
tanah Bengkok
setelah
penerbitan UU
6/2014
2. Gaji masih
kurang layak
dan belum
memenuhi
UMR
Kab/UMP.
3. Gaji Kades di
beberapa
daerah masih
lebih rendah
daripada gaji
Sekdes
sehingga
menimbulkan
kecemburuan.
4. Pendapatan
kecil akan
berdampak
pada kualitas
pelayanan dan
komitmen
terhadap
tugas.
strategis.
2. Formula perhitungan
penghasilan yang
ditetapkan PP perlu
memberikan
kelonggaran:
pencantuman plafon
tertinggi dan batas
terendah sesuai
kondisi wilayah).
7. Sosialisasi
Pelaksanaan
UU Desa
Pemerintah
daerah secara
umum sudah
melaksanakan
beberapa
sosialisasi
pelaksanaan UU
Desa namun
masih kurang
efektif.
Namun adapun
pemerintah
daerah (seperti
1. Pemahaman
atas UU Desa
masih kurang
baik karena
metode
sosialisasi
cenderung
dilakukan
secara massal
dalam system
ruang kelas.
2. Regulasi
turunan belum
lengkap
1. Sosialisasi perlu
disempurnakan dan
disusun secara
metodologis dengan
sebuah panduan
sebagai acuan
pemerintah daerah.
Misalnya melalui
pedoman umum dari
pusat.
2. Lingkup sosialisasi
perlu diperkecil
untuk meningkatkan
keterlibatan peserta.
9. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
Kab.Kupang)
yang belum
melaksanakan
sosialisasi
karena regulasi
turunannya
belum lengkap
sehingga tidak
ingin
memberikan
informasi yang
parsial.
sehingga
masih banyak
ruang kosong
yang
menimbulkan
pertanyaan
dan cenderung
memicu
konflik.
3. Pemahaman
UU Desa
didalam
masyarakat
hanya sebatas
informasi dari
media massa
yaitu “aka
nada uang
sebesar Rp.1,2
Milyar untuk
desa.” Hal
tersebut
memicu
konflik
kepentingan.
Misalnya sosialisasi
dalam skala
kecamatan.
8 Aset desa Secara umum
ada 2 tipe aset
desa, yaitu
bangunan dan
tanah. Mayoritas
telah terekam
dengan baik
meski masih ada
potensi konflik
perihal batas
wilayah dan tata
ruang.
1. Di pulau Jawa,
perangkat
desa sudah
tidak dapat
mengdapatkan
penghasilan
dari tanah
Bengkok
karena sudah
menjadi aset
desa. Hal ini
berdampak
pada
penurunan
penghasilan
aparatur desa
sehingga
berpotensi
menimbulkan
konflik. Bupati
Kebumen
mengajukan
1. Perlu penyelesaian
tata ruang dan batas
wilayah oleh
pemerintah pusat
dan daerah.
2. Perlu strategi
optimalisasi
pengelolaan tanah
desa sebagai aset
produktif untuk
kepentingan
masyarakat.
3. Perlu pengakuan atas
tanah adat dan
perlindungan atas
statusnya sehingga
tidak terjadi
“pelecehan” terhadap
budaya, agama, dan
kearifan lokal.
10. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
diskresi ke
tingkat
provinsi agar
tanah Bengkok
dapat tetap
berstatus
pendapatan
kabupaten
namun ditolak
Gubernur.
2. Di Bali terjadi
kekhawatiran
bahwa aset
desa adat akan
dialihkan
menjadi aset
desa dinas
(khususnya
tanah/wilayah
), karena
wilayah desa
dinas dan desa
adat saling
tumpang
tindih. Sesuai
adat setempat,
tanah adat
tidak dapat
overlap,
mekar, atau
merger karena
sakral dan
absolut.
9 Luas dan batas
desa
Luas dan batas
desa secara
umum sudah
teridentifikasi
dan terekam
dengan baik.
Namun desa-
desa yang
bersinggungan
dengan wilayah
hutan
lindung/hutan
produksi/batas
Aspek legal luas
dan batas desa
masih banyak
yang hanya pada
tingkat Peraturan
Desa. Dengan
demikian masih
riskan memicu
konflik
kewilayahan
karena secara
legal masih
lemah padahal
Mendorong penetapan
luas dan batas secara
legal pada tingkat
Kabupaten.
11. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi
negara belum
teridentifikasi
dan terrekam
dengan baik.
menyangkut
pemanfaatan/hak
atas aset desa.