tugas 5 TIK (Ade fauzi)

1. i
MAKALAH
“ SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ”
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari Teknologi
Komunikasi dan Informasi
Dosen : Muhamad Ginanjar Ganeswara,S.Kom, M.Pd
Disusun oleh :
Ade fauzi (037118111)
KELAS : 2-E PGSD
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAKUAN
2018

2. ii
DAFTAR ISI
COVER....................................................................................................................i
KATA
PENGANTAR……………………………………………………………..…ii
DAFTAR ISI….........…………………………………………………...…iii
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang......................................……………..…………………...…………..1
1.2 Rumusan
Masalah....................................……………………..………..…………...……..2
1.3 Tujuan
Penulisan.............................................................................................………….......2
1.4 Manfaat
Penulisan.....................................................................…………..…………..................2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia…..................………………....3
2.2 Sistem Pemerintahan Yang Digunakan Oleh Indonesia Menurut UUD
1945…………………………………............................................................................5
A. Pokok-Pokok Sistem Pemerintah RepublikIndonesia…………..………………......5
B. Beberapa Variasi Dari Sistem Pemerintah Predensial RI…………………....…....6
2.3 Sistem Pemerintah Indonesia UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Mengalami
Perubahan......................................................................................................7
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN.................................................................................................11
3.2 SARAN...........................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................12

3. iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “ Sistem Pemerintahan di Indonesia’’
dengan baik dan tepat waktu. Yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang
besar bagi kita untuk mempelajari tentang tata kenegaraan yaitu sistem
pemerintahan di Indonesia.
Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi nilai pada
Mata Kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi di Universitas Pakuan Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Melalui kata
pengantar ini lebih dahulu meminta maaf dan memohon pemakluman bila mana isi
makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat atau
menyinggung perasaan pembaca. Dan penulis menyadari bahwa makalah ini masih
jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis butuhkan
demi kesempurnaan makalah yang akan datang.
Bogor, 28 Maret 2018
Penulis

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan
permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada
beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan
parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan
kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945
Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah
menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga
perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen
UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah
negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam
perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan
parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut
adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945 hingga sekarang.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD
1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang
tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara. Berdasarkan tujuh kunci
pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD
1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini
dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan
Presiden Suharto. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut
UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau
persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan
dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan
cenderung dapat disalahgunakan.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk
menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu
disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang
berdasarkan pada konstitusi. Dalam menjalankan sistem pemerintahan perlu
memperhatikan asas pemerintahan. Asas adalah dasar, pedoman atau

5. 5
sesuatu yang dianggap kebenaraannya, yang menjadi tujuan berpikir dan
prinsip yang menjadi pegangan. Jadi dengan demikian yang menjadi asas
ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti
ideologi suatu bangsa, filsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem
pemerintahannya. Ilmu pemerintahan itu sama sebagaimana ilmu- ilmu
kenegaraan lainnya yang banyak berkonotasi pada masalah kekuasaan,
maka di khawatirkan timbul
kecenderungan pada kesewenang-wenangan, oleh karena itu diperlukan
etika yang berakhir dari moral dan norma agama.
1.2 Rumusan masalah
1) Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia?
2) Bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD
1945?
3) Bagaimana Sistem pemerintahan Indonesia UUD 1945 Sebelum dan
sesudah mengalami perubahan
1.3 Tujuan Penulisan
Untuk mengkaji makalah ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu:
 Memahami sistem pemerintahan di Indonesia.
 Memahami pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.
 Memahami sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD
1945.
 Dapat membandingkan Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945
sebelum dan sesudah mengalami perubahan
1.4 Manfaat penulisan
1) Untuk memberi pemahaman Pelaksanaan Sistem pemerintahan di
Indonesia
2) Untuk memberikan Penjelasan Tentang Sistem Pemerintahan yang
digunakan oleh di Indonesia Menurut UUD 1945
3) Menambah wawasan dan ilmu Pengatahuan Mengenai Sistem
pemerintahan Indonesia Sebelum dan sesudah mengalami Perubahan

6. 6
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian
dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa
sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan
yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan
presidensil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut
dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem
pemerintahan.
i) Tahun 1945 – 1949 Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah
sistem parlementer.
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara lain:
a) Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu
presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut
menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
b) Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet
parlemente
berdasarkan usul BP – KNIP.
ii) Tahun 1949 – 1950 Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan
yang diterapkan
saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary).
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan
kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni,
parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap
kekuasaan pemerintah.
iii) Tahun 1950 – 1959 Landasannya adalah UUD 1950 pengganti
konstitusi RIS 1949. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah

7. 7
parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat
semu. Adapun ciri-cirinya ialah sebagai berikut:
a) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
c) Presiden berhak membubarkan DPR.
d) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
iv) Tahun 1959 – 1966 Pada masa ini Indonesia menganut sistem
pemerintahan demokrasi terpimpin. Era “Demokrasi Terpimpin”, yaitu
kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam
menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani,
gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang
mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun,
inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk
melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga
nasib parpol (10 parpol yang diakui) ditentukan oleh presiden. Tidak
ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
v) Tahun 1966 – 1998 Pada 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik
Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia
kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978,
1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde Baru”
dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan
luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada
akhir masa jabatannya. Orde Baru berlangsung selama 30 tahun. Dalam
jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal
ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Lama
kelamaan banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan. Kesenjangan
antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai
tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur
administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli
ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.

8. 8
Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya
mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi
rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang
adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor
kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat
dan daerah. Dikarenakan sistem pemerintahan yang sangat terpusat dan
krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah,
maka terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ
aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto
semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang
kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan
mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan
yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih
untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.
vi) Tahun 1998 – Sekarang Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era
reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik
maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan
dibenarkan untuk unjuk rasa.
2.2 Sistem Pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia menurut
UUD 1945
Masalah demokrasi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan Trias
Politica sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, melainkan menganut
sistem pembagian kekuasaan.
Hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut.
a. Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh
suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.

9. 9
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membatasi kekuasaan dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak
membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 bagian saja.
c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, Pasal 1 Ayat
(2), kepada lembaga-lembaga negara lainnya.
A. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah
negara terbagi dalam beberapa provinsi. Provinsi tersebut adalah
Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Banten, Bengkulu, Bangka
Belitung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo,
Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra
Selatan.
2) Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah presidensial.
3) Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan
wakilnya dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun.
Namun pada pemilu tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih
secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan
2004 – 2009.
4) Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta
bertanggung jawab kepada presiden.
5) Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota
DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil
rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional

10. 10
terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing
provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi. Anggota DPD
dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan
banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melaui pemilu.
DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi
jalannya pemerintahan.
6) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan
negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
7) Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD
1945, masih tetap menganut Sistem Pemerintahan Presidensial,
karena Presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung
DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun sistem
pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.
B. Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial RI
1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul
DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden
meskipun secara tidak langsung.
2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan
dan/atau persetujuan DPR. Contohnya dalam pengangkatan Duta
untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan
kepala kepolisian.
3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya pembuatan
perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda
kehormatan,pemberian amnesti dan abolisi.
4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal
membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

11. 11
2.3 Sistem pemerintahan Indonesia UUD 1945 sebelum dan sesudah
mengalami perubahan.
1. Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945)
Di dalam Penjelasan UUD 1945, dicantumkan pokok-pokok Sistem
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :
a. Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)
Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan
atas kekua-saan belaka (machtsaat). Ini mengandung arti bahwa negara,
termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain,
dalam melaksanakan tugasnya/ tindakan apapun harus dilandasi oleh
hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
b. Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Sistem ini
memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang
dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan
dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti
Ketetapan-Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
dan sebagainya.
c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama
MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia Tugas Majelis
adalah:
1) Menetapkan Undang-Undang Dasar,
2) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara,
3)Mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara
(wakil presiden).
Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang
Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar
yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh
Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Presiden
adalah “manda-taris” dari Majelis yang berkewajiban menjalankan
ketetapan-ketetapan Majelis.

12. 12
d. Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi
menurut UUD.
Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab
penuh ada di tangan Presiden. Hal itu karena Presiden bukan saja
dilantik oleh Majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk
melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar
Haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainnya.
e. Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kedudukan Presiden dengan DPR adalah neben atau sejajar. Dalam
hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden
harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus
bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggungjawab kepada
Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan.
Presiden tidak dapat membu-barkan DPR seperti dalam kabinet
parlementer, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden.
f. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-
tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri
negara. Menteri-mentri itu tidak bertanggungjawab kapada DPR dan
kedudukannya tidak tergantung dari Dewan., tetapi tergantung pada
Presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.
g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi
bukan berarti ia “diktator” atau tidak terbatas. Presiden, selain harus
bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan sungguh-
sungguh suara-suara dari DPR karena DPR berhak mengadakan
pengawasan terhadap Presiden (DPR adalah anggota MPR). DPR juga
mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk
mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban
Presiden, apabila dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum

13. 13
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya atau perbuatan tarcela.
2. Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945)
Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan
terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat di
dalam pasal-pasal sebagai berikut :
a. Negara Indonesia adalah negara Hukum.
Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3), tanpa ada penjelasan.
b. Sistem Konstitusional
Secara eksplisit tidak tertulis, namun secara substantif dapat dilihat
pada pasal-pasal sebagai berikut :
 Pasal 2 ayat (1)
 Pasal 3 ayat (3)
 Pasal 4 ayat (1)
 Pasal 5 ayat (1) dan (2)
 Dan lain-lain
c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota
DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR
berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai
berikut :
 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
 Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD.
d. Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi
menurut UUD.Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2).

14. 14
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan
pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 s.d. 16, dan Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d. 22B), maka ketentuan bahwa
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan.
Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap
menerapkan sistem presidensial.
f. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-
tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Presiden
dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan
dan pembubarannya diatur dalam undang-undang Pasal 17).
g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Presiden sebagai kepala egara, kekua-saannya dibatasi oleh
undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam
masa jabatanya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat,
juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).

15. 15
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dari seluruh pembahasan makalah ini, kami dapat simpulkan bahwa
sistem pemerintahan negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-
lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain
menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Dalam sistem
pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga negara berjalan sesuai dengan
mekanisme demokratis. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan
bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan
Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk
negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya
adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan
republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala
negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan negara
Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara
lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan
negara.
3.2 SARAN
Sudah saatnya, kita bersama-sama bergerak untuk mencapai angan
demokrasi yang telah dicita-citakan oleh para pemimpin-pemimpin dan
tokoh-tokoh Indonesia. Unsur-unsur demokrasi yang kadang menjadi akar
permasalahan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena konsep
demokrasi bukan hak paten yang tidak bisa diubah. Ia harus bersifat dinamis
dan bisa mengikuti kultur sosial- politik-budaya Negara yang

16. 16
menggunakannya sebagai asas negara. Usaha perubahan tersebutsebenarnya
telah sering dilakukan dan sayangnya malah menjadi ancaman bukan
kenyamanan. Rakyat perlu diperkuat kembali bahwa mereka bukan alat
kekuasaan yang dengan mudah diatur kesana ke mari. Elit penguasa dan
rakyat harus bisa bekerja sama selama tujuan demokrasi menjadi patokan
utama bernegara yang baik.

17. 17
Perbedaan sistem parlementer dan sistem predensial
No. Keterangan Sistem Parlementer Sistem Predensial
1. Kepala negara dan kepala pemerintah Presiden/sultan/ raja presiden
2. Pemilihan kepala negara Perdana menteri ditunjuk
langsung.
Anggota parlemen melalui
pemilu
Dipilih langsung oleh ra
pemilu )
3. Lembaga supremasi tinggi Parlemen rakyat
4. Masa jabatan Tidak menentu Lima tahun
5. Pembentukan kabinet Parlemen Dipilih dan dilantik
presiden

18. 18
Sistem pemerintahan Indonesia UUD 1945 sebelum dan sesudah mengalami perubahan
No. Keterangan Sebelum (Masa Orde Baru ) Sesudah (Masa Reformasi )
1. konstitusional Negara Hukum Negara Hukum
2. Sistem Konstitusional sistem konstitusi (hukum dasar). Secara eksplisit tidak tertulis, secara
substantif dapat dilihat pada pasal-
pasal.
3. Kekuasaan tertinggi MPR MPR
4. Kedudukan Presiden Presiden ialah penyelenggara
pemerintah Negara yang tertinggi
menurut UUD.
Kekuasaannya tidak terbatas.
Presiden ialah penyelenggara
pemerintah Negara yang tertinggi
menurut UUD. Kekuasaannya tidak
terbatas.

19. 19
5. Tugas Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Tugas Menteri pembantu Presiden pembantu Presiden

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
http://rinerlis.blogspot.co.id/2012/12/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia_17.html
http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/11/sistem-pemerintahan-republik-indonesia.html
http://ikhsan-mukhlis.blogspot.co.id/2011/01/sistem-pemerintahan-indonesia-menurut.html
http://mexprex7.blogspot.co.id/2011/12/sistem-pemerintahan-negara-indonesia.html