Pendidikan politik dan pembumian nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan mulai dari tingkat sekolah hingga universitas dan masyarakat secara informal. Tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran politik dan nasionalisme serta melestarikan ideologi Pancasila di tengah pengaruh ideologi lain. Hal ini perlu dilakukan dengan berbagai upaya pendidikan melalui berbagai sarana.

1. PENDIDIKAN POLITIK DAN
PEMBUMIAN NILAI-NILAI PANCASILA

2. Pengantar
Pendidikan merupakan proses, cara atau perbuatan
mendidik. Secara bahasa, pendidikan adalah sebagai proses
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok
orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan.
Menurut seorang filsuf berkebangsaan Amerika Serikat John
Dewey (1859-1952) bahwa pendidikan adalah suatu proses
pembentukan kecakapan yang mendasar secara intelektual
dan emosional sesama manusia.
Sedang menurut filsuf besar berkebangsaan Perancis J.J
Rosseau (1712-1778) bahwa pendidikan adalah pemberian
bekal pada kita. Maksudnya, apa yang tidak dibutuhkan pada
masa anak-anak, dibutuhkan pada masa dewasa.

3. Sementara filsuf lainnya berkebangsaan Amerika Serikat
Edgar Dale (1900-1985) mengatakan bahwa pendidikan
merupakan suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh
keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang berlangsung di
sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk
mempersiapkan peserta didik agar bisa memainkan peranan
dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa
yang akan datang.
Pelopor pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara (1889-1959)
menjelaskan bahwa pendidikan umumnya berarti daya
upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan
batin), pikiran (intelect) dan jasmani anak-anak selaras
dengan alam dan masyarakatnya.
Dengan demikian, pendidikan sangat penting dan diperlukan
manusia untuk memajukan budi pekerti, dan intelektual (ilmu
pengetahuan).

4. Apa itu Politik?
Menurut Wikipedia Bebas bahwa politik adalah seni
dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun nonkonstitusional.
Politik dapat juga ditilik dari sudut pandang berbeda
seperti:
* politik adalah usaha yang ditempuh warga negara
untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles).
* politik adalah hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan negara
* politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di
masyarakat.
* politik adalah segala sesuatu tentang proses
perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

5. Pendidikan Politik
Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disinonimkan
(dipersamakan) dengan istilah political socialization), yang
jika diartikan secara harfiah bermakna "sosialisasi politik".
Dengan pengertian semacam itu, maka dapat dijelaskan
bahwa sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti
sempit.
Ramlan Surbakti (1999:117) menjelaskan bahwa sosialisasi
politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi
politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis
diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini
para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-
nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari
berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah,
pemerintah, dan partai politik.

6. Adapun pengertian indoktrinasi politik ialah proses
menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir,
perilaku dan kepercayaan tertentu.
Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa pendidikan politik ialah suatu usaha yang
terprogram, terarah dan terencana untuk
menyampaikan pendidikan terhadap masalah-
masalah politik, seperti seni dan ilmu meraih
kekuasaan dan mempertahankannya, partisipasi
politik, kelembagaan politik, penyelenggaraan
pemerintahan dan negara serta segala sesuatu yang
berkaitan dengan proses perumusan dan
pelaksanaan kebijakan.

7. Pendidikan politik mempunyai paling tidak tiga tujuan:
1. Membentuk kepribadian politik: pembentukan
kepribadian politik dilakukan metode tak langsung
yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung
berupa pengajaran politik dan sejenisnya.
2. Membentuk kesadaran politik untuk menumbuhkan
kesadaran politik ditempuh dua metode yaitu dialog
dan pengakaran instruktif.
3. Membentuk partisipasi politik. Adapun partisipasi
politik, ia terwujud dengan keikutsertaan individu-
individu secara sukarela dalam kehidupan politik
bermasyarakat. (Amien Rais, Makna dari Pendidikan
Politik, pan.net46.net/index.php?option-com, 8 Sept.
2012)

8. Pembumian Nilai-nilai Pancasila
Dalam pendidikan politik kerakyatan, masalah yang amat
penting dan mendesak untuk diajarkan ialah pembumian
serta penanaman nilai-nilai Pancasila.
Penanaman nilai-nilai Pancasila harus diawali dengan
menanamkan, pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila
pertama dari Pancasila merupakan nilai dasar dan fundamen
dasar bangsa Indonesia, yang berisi pengakuan bahwa
Indonesia adalah negara yang beragama bukan negara ateis.
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah inti dan dasar utama dari
suatu agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia
mendasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana
tercantum dalam surat Al Ikhlas ayat 1 "Qul huwallahu ahad"
(Katakanlah, Allah itu Esa (satu)".

9. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Sila kedua ini mengajarkan tentang kemanusiaan,
dengan mengutamakan keadilan dan keadaban dalam
segala aspek kehidupan termasuk dalam pergaulan
antar sesama warga, antar umat beragama, antar suku
dan etnis, serta antar bangsa dan negara.
3. Persatuan Indonesia
Sila ketiga dari Pancasila merupakan sikap bulat
bangsa Indonesia untuk mempertahakan Indonesia.
Bangsa Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika", hanya
dapat kukuh sepanjang masa, jika persatuan dan
kesatuan Indonesia dapat dipelihara, dijaga, dirawat
dan dipertahankan.

10. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan.
Sila ini mengajarkan bahwa dalam menjalankan
demokrasi harus selalu bertumpu pada tuntunan
yang mengandung hikmat kebijaksanaan atas dasar
musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya
berdasarkan perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila ini mengajarkan pentingnya keadilan sosial.
Masalah keadilan merupakan tema sentral dalam
hidup berbangsa dan bernegara.

11. Kesimpulan
Pendidikan politik sangat penting dilaksanakan.
Pelaksanaannya bisa melalui pendidikan formal seperti di
sekolah, dan bisa pula melalui pendidikan informal seperti
diskusi, pelatihan dan lain sebagainya.
Pendidikan politik sebaiknya secara dini diajarkan kepada
setiap warga negara Indonesia mulai dari rumah tangga, TK
sampai universitas. Tujuan utama pendidikan politik ialah
untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme.
Pembumian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima
sila, merupakan conditio sine quanon. Pertama,
perkembangan sosial politik dan ekonomi, menyebabkan
masyarakat terutama generasi muda menjadi sangat
pragmatis dan kurang menyukai hal-hal yang bersifat
ideologis.

12. Kedua, merasuknya ideologi kapitalisme dan liberalisme ke dalam
bangsa Indonesia, menyebabkan Pancasila kehilangan pamor dan
daya tarik terutama bagi generasi muda.
Ketiga, pengaruh social media seperti twitter, facebook, internet,
google, dan lain sebagainya, menyebabkan pelajar, siswa,
mahasiswa dan generasi muda menjadikan dunia maya sebagai
sumber rujukan dan sumber informasi. Akibatnya nilai-nilai
ideologi Pancasila kehilangan daya tarik.
Oleh karena itu segala sarana dan prasarana pemerintah, media
massa dan elektronik, media online serta modal sosial di dalam
masyarakat harus didayagunakan untuk memberi pendidikan
politilk kepada seluruh bangsa Indonesia, sehingga memiliki
ketahanan mental dan ideologi dalam hidup berbangsa dan
bernegara.
* Tulisan ini dipresentasikan dalam program Pendidikan Hak,
Kewajiban dan Etika Politik bagi Ormas dan LSM Kesbangpol
Jakarta Utara, 13 September 2012, bertempat di Hotel Prioritas,
Cisarua, Bogor.