Pilkada serentak tahun 2015 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 dengan beberapa perubahan ketentuan seperti tanggung jawab penyelenggaraan menjadi bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, persyaratan calon dan dukungan calon menjadi lebih ketat, serta pengawasan terhadap kampanye yang lebih ketat pula untuk mencegah potensi kerawanan seperti kampanye di luar waktu yang dit
Ketentuan tentang kampanye pemilu 2019 dari aspek regulasi dan teknis serta tahapan kampanye apa saja yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 maupun PKPU yang mengatur tentang kampanye bisa disimak disini.
Ketentuan tentang kampanye pemilu 2019 dari aspek regulasi dan teknis serta tahapan kampanye apa saja yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 maupun PKPU yang mengatur tentang kampanye bisa disimak disini.
Dokumen tersebut menjelaskan berbagai produk hukum yang dihasilkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, seperti peraturan Bawaslu, keputusan pengawas pemilu, putusan pengawas pemilu, serta dokumen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai peraturan Bawaslu tahun 2018-
Pilkada serentak tahun 2015 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 dengan beberapa perubahan ketentuan seperti tanggung jawab penyelenggaraan menjadi bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, persyaratan calon dan dukungan calon menjadi lebih ketat, serta pengawasan terhadap kampanye yang lebih ketat pula untuk mencegah potensi kerawanan seperti kampanye di luar waktu yang dit
Ketentuan tentang kampanye pemilu 2019 dari aspek regulasi dan teknis serta tahapan kampanye apa saja yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 maupun PKPU yang mengatur tentang kampanye bisa disimak disini.
Ketentuan tentang kampanye pemilu 2019 dari aspek regulasi dan teknis serta tahapan kampanye apa saja yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 maupun PKPU yang mengatur tentang kampanye bisa disimak disini.
Dokumen tersebut menjelaskan berbagai produk hukum yang dihasilkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, seperti peraturan Bawaslu, keputusan pengawas pemilu, putusan pengawas pemilu, serta dokumen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai peraturan Bawaslu tahun 2018-
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
Laporan meninjau upaya KPU Kota Jakarta Selatan dalam mencapai target nol pemungutan suara ulang pada Pemilu 2019. Program yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindakan mitigasi seperti penyamaan pemahaman penyelenggara, bimbingan teknis, serta monitoring risiko di lapangan. Hasilnya, capaian nol kasus pemungutan suara ulang dan penghitungan hasil ulang dicapai untuk pertama kalinya. Evalu
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015 sedang berlangsung dari 24 Juni hingga 14 Juli. KPU menganalisis data penduduk potensial pemilih yang diberikan pemerintah, lalu menyusun daftar pemilih per TPS berdasarkan data tersebut dan hasil pemilihan sebelumnya dengan membatasi jumlah pemilih maksimal 800 orang per TPS. Hasil penyusunan daftar pemilih akan disampaikan KPU ke PPS.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
UUD 1945
Undang – Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
Dokumen ini membahas tentang pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Secara garis besar dijelaskan bahwa PPDP direkrut dari warga setempat untuk membantu pemutakhiran data pemilih dengan persyaratan tertentu seperti independen dan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Proses pembentukan PPDP meliputi pengusulan oleh PPS, penetapan oleh KPU Kab
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, termasuk jenis formulir yang digunakan, kategori pemilih hasil pemutakhiran data, penyelesaian data ganda, alur rapat pleno terbuka DPSHP, dan program serta jadwal penyusunannya.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
Laporan meninjau upaya KPU Kota Jakarta Selatan dalam mencapai target nol pemungutan suara ulang pada Pemilu 2019. Program yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindakan mitigasi seperti penyamaan pemahaman penyelenggara, bimbingan teknis, serta monitoring risiko di lapangan. Hasilnya, capaian nol kasus pemungutan suara ulang dan penghitungan hasil ulang dicapai untuk pertama kalinya. Evalu
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015 sedang berlangsung dari 24 Juni hingga 14 Juli. KPU menganalisis data penduduk potensial pemilih yang diberikan pemerintah, lalu menyusun daftar pemilih per TPS berdasarkan data tersebut dan hasil pemilihan sebelumnya dengan membatasi jumlah pemilih maksimal 800 orang per TPS. Hasil penyusunan daftar pemilih akan disampaikan KPU ke PPS.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
UUD 1945
Undang – Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
Dokumen ini membahas tentang pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Secara garis besar dijelaskan bahwa PPDP direkrut dari warga setempat untuk membantu pemutakhiran data pemilih dengan persyaratan tertentu seperti independen dan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Proses pembentukan PPDP meliputi pengusulan oleh PPS, penetapan oleh KPU Kab
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, termasuk jenis formulir yang digunakan, kategori pemilih hasil pemutakhiran data, penyelesaian data ganda, alur rapat pleno terbuka DPSHP, dan program serta jadwal penyusunannya.
Similar to materi_34_TAHAPAN Pilkada 2018 - Panitera - 25 April (PERADI).ppt (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
materi_34_TAHAPAN Pilkada 2018 - Panitera - 25 April (PERADI).ppt
1. DISAMPAIKAN DALAM
“BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2018
BAGI ADVOKAT ANGKATAN 5”
Cisarua, Bogor - 25 April 2018
Oleh:
KASIANUR SIDAURUK
PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI
6. PHP
1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota.
PIHAK TERKAIT
Berkepentingan langsung terhadap permohonan
Pemohon
Peserta Pemilihan:
1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota
yang memperoleh suara terbanyak
TERMOHON
KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA
7. PHP
1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota,
3. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang
terdaftar dan memperoleh akreditasi
dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
4. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang
terdaftar dan memperoleh akreditasi
dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota.
PIHAK TERKAIT
Berkepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon
Peserta Pemilihan:
1.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
yang memperoleh suara terbanyak “setuju”,
2.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
yang memperoleh suara terbanyak “setuju”.
dalam hal diajukan oleh Pemantau.
TERMOHON
KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA