Modul 3 etikolegal

Kebidanan/001/2/2013
MODUL 3a
ASPEK LEGAL DAN ISSUE ETIK DALAM
PRAKTEK KEBIDANAN
PENULIS:
Hj.Atit Tajmiati,S.Kep,Ns,MPd
PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
PUSDIKLATNAKES BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2013

Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
1
Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar isi
Pendahuluan 4
Kegiatan Belajar 1
:
Aspek Legal dan Legislasi Pelayanan Kebidanan
Tujuan pembelajaran umum 5
Tujuan Pembelajaran khusus 5
Pokok – pokok materi 5
Latar belakang 5
Otonomi bidan 8
Legislasi.registrasi, dan lisensi 9
Rangkuman 14
Tes formatif 15
Tugas 17
Kegiatan Belajar 2 : Issue etik dan moral dalam pelayanan ke-
bidanan
Pokok – Pokok Materi 18
Istilah issue 19
Issue Etik dan Dilemma 24
Issu moral dan Dilemma moral 26
Rangkuman 28
Tes formatif 30

2
Kegiatan Belajar 3 : Pengambilan keputusan dalam pelayanan ke-
bidanan
Pokok – pokok materi 33
Pengambilan keputusan 34
Pengambilan keputusan yang etis 34
Teori – Teori pengambilan keputusan 35
Dimensi Etik dan Peran Bidan 37
Rangkuman 39
Tes formatif 40
Tugas 42
Kegiatan Belajar 4 : Informed Choise dan Informed Consent
Masalah Etik Moral dan Dilemma 44
Informed Choise 45
Informed Consent 47
Rangkuman 54
Tes Formatif 55
DaftarPustaka 59
Tugas 60

3
Pendahuluan
Selamat berjumpa lagi para ma-
hasiswaPendidikan Jarak Jauh Pendi-
dikan D3 Kebidananpada Mata Kuliah
Etikolegal dalam Praktik Kebidanan.
Tahukah Anda bahwa setiap pelayanan
yang diberikan pada klien harus memi-
liki keamanan, sehingga kita dalam
memberikan pelayanan kebidanan bet-
ul betul aman dan mendapat perlind-
ungan hukum. Di era kemajuan zaman
ini, klien biasanya telah memahami se-
buah pelayanan kesehatan yang baik,
sehingga mereka cenderung menuntut
para tenaga medis untuk memberikan
pelayanan yang terbaik.
Namun pelayanan yang diberi-
kan terkadang menimbulkan dilema
dan konflik di masyarakat yang pada
akhirnya menimbulkan isu-isu baru
yang berkaitan dengan pelayanan kes-
ehatan khususnya kebidanan. Untuk
itu, bidan harus mengenali beberapa
konflik dan isu yang berkembang di
masyarakat serta mulai memberday-
akan klien dalam pengambilan kepu-
tusan terkait pelayanan yang akan
mereka terima. Selain itu, bidan harus
dapat menerapkan aspek legal dalam
pelayanan kebidanan melalui persetu-
juan klien atau keluarga atas tindakan
yang akan mereka terima.
Modul 3a ini memuat pokok ba-
hasan penting yang berkaitan dengan
aspek legal dan issue Etik dalam prak-
tek kebidanan merupakan modul ke 5
dari 8 modul untuk mata kuliah Etiko-
legal dalam Praktek Kebidanan yang
terbagi menjadi 4 kegiatan belajar, yai-
tu :
1. Kegiatan belajar 1 : Aspek Legal Pe-
layanan Kebidanan
2. Kegiatan Belajar 2 : Issue Etik Dalam
Pelayanan Kebidanan
3. Kegiatan Belajar 3 : Pengambilan
Keputusan Dalam Pelayanan Ke-
bidanan
4. Kegiatan Belajar 4 : Informed Choice
dan Informed Consent
Setelah mempelajari materi

4
tersebut Anda diharapkan dapat: 1)
Memahami dan menjelaskan aspek le-
gal pelayanan kebidanan, 2) Memaha-
mi dan menjelaskan issue etik dalam
pelayanan kebidanan, 3) Memahami
dan menjelaskan pengambilan kepu-
tusan dalam pelayanan kebidanan, 4)
informed choise dan informed con-
sent.
Proses pembelajaran untuk ma-
teri aspek legal dan etikolegal issue
dalam praktek kebidanan yang akan
Anda ikuti dapat berjalan dengan leb-
ih lancar bila Anda mengikuti langkah
langkah belajar sebagai berikut :
1) Pahami dulu mengenai kegiatan
pembelajaran dari mulai tahap awal
sampai akhir
2) Lakukan observasi layanan ke-
bidanan yang dilakukan oleh bidan
di sarana pelayanan ditinjau dari
sudut etikolegal dalam praktek ke-
bidanan
3) Pelajari terlebih dahulu kajian bela-
jar 1 dan lakukan tugas yang diber-
ikan
4) Keberhasilan proses pembelajaran
anda dalam mata kuliah ini sangat
tergantung kepada kesungguhan
anda dalam mengerjakan tugas.
5) Bila anda menemui kesulitan, si-
lahkan hubungi dosen pengajar/
pembimbing yang mengampu mata
kuliah ini.
Selamat belajar, semoga anda
sukses memahami materi yang di-
uraikan dalam modul 3 ini. Selamat
belajar, semoga sukses

5
Aspek Legal dan Legislasi Pelayanan Kebidanan
Kegiatan Belajar I
Mahasiswa mampu memahami dan men-
jelaskan tentang :
1. Latar belakang sistem legislasi tenaga
bidan
2. Otonomi bidan dalam pelayanan ke-
bidanan
3. Legislasi, Registrasi dan Lisensi
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Latar Belakang
2. Otonomi Bidan
3. Legislasi, Registrasi dan Lisensi
POKOK
Materi
Setelah mempelajari kegiatan
belajar 1 ini Anda diharapkan mampu
memahami, menjelaskan aspek legal dan
legislasi dalam pelayanan kebidanan.
TUJUAN
Pembelajaran Umum

6
Uraian Materi
Kasus : seorang Bidan baru menyele-
saikan pendidikan dan baru selesai
di wisuda dengan memiliki nilai ter-
baikbelum memiliki STR,dirumahnya
dilakukan syukuran atas kelulusannya,
banyak keluarga dan handai tolan yang
datang untuk memberikan selamat.
Pada saat selesai acara ada seorang
ibu hamil yang mengeluh mulas mulas
mau melahirkan, bidan tersebut me-
meriksa ternyata ibu hamil tersebut su-
dah masuk masa persalinan kala I fase
aktif,pembukaan 6cm, Bidan menahan
ibu tersebut di rumahnya membimb-
ing/menolongibu untuk bersalin.dan
tidak lama kemudian bayi lahir,ibu dan
bayi selamat. Akhirnya bidan tersebut
dikenal masyarakat dan banyak yang
datang untuk periksa,bidan melak-
sanakan pelayanan tanpa dia memiliki
STR.
Pertanyaan:
Apa persepsi anda tentang kasus
diatas? _______________________________
_______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Silakan pendapat anda cocokan den-
gan uraian di bawah ini.
A. Latar Belakang Sistem Legislasi
Tenaga Bidan
Sebelum membahas tentang latar
belakang sistem legislasi ada baikn-
ya kita membahas dahulu siapakah
Bidan ?
1. Menurut IBI
Bidan adalah Seorang wani-
ta yang telah mengikuti dan
menyelesaikan pendidikan
bidan yang telah diakui pemer-
intah dan lulus ujian sesuai per-
syaratan yang berlaku, dicatat,
diberi ijin secara sah untuk men-
jalankan praktik.
2. Permenkes No. 1464/MENK-
ES/X/2010
Bidan adalah Seorang wanita
yang telah mengikuti program
pendidikan bidan dan lulus ujian
sesuai persyaratan yang berlaku
3. Menurut WHO
Bidan adalah Wanita yang telah
diakui secara regular dala pro-

7
gram pendidikan kebidanan se-
bagai mana yang telah diakui ska-
la yuridis, dimana ia ditempatkan
dan telah menyelesaikan pendi-
dikan kebiadanan dan memper-
oleh izin melaksanakan praktik
kebidanan.
4. International confederation of
midwife
Bidan adalah Seorang yang telah
menyelesaikan pendidikan bidan
yang diakui oleh Negara serta
memperoleh kualifiksi dan diberi
izin untuk melaksanakan praktik
kebidanan dinegara itu.
Adapun yang menjadi latar belakang
sistem legislasi tenaga bidan adalah
sebagai berikut :
a. UUD 1945
Amanat dan pesan mendasar dan
UUD 1945 adalah UUD 1945 upaya
pembangunan nasional yaitu pem-
bangunan disegadan bidang guna
kepentingan keselamatan, keba-
hagiaan dan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia secara terarah, ter-
padu dan berkesinambungan.
b. UU No.23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan.
c. Undang-Undang No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
Tujuan dan Pembangunan
Kesehatan adalah meningkatkan ke-
sadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap warga Nega-
ra Indonesia melalui upaya promo-
tif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
sebagai upaya peningkatan sumber
daya manusia yang berkualitas.
Dengan adanya arus globa-
lisasi salah satu focus utama agar
mampu mempunyai daya saing ada-
lah bagaimana peningkatan kuali-
tas sumber daya manusia. Kualitas
sumber daya manusia dibentuk se-
jak janin di dalam kandungan, masa
kelahiran dan masa bayi serta masa
tumbuh kembang balita. Hanya
sumber daya manusia yang berkual-
itas, yang memiliki pengetahuan
dan kemampuan sehingga mampu
survive dan mampu mengantisipasi
perubahan serta mampu bersaing.
d. Bidan erat hubungannya dengan
penyiapan sumber daya manusia.
Karena pertayanan bidan melipu-
ti kesehatan wanita selama kurun
kesehatan reproduksi wanita, sejak
remaja, masa calon pengantin, masa
hamil, masa persalinan, masa nifas,
periode interval, masa klimakterium
dan menopause serta memantau
tumbuh kembang balita serta anak
pra sekolah.
e. Visi Pembangunan kesehatan In-

8
donesia Sehat 2010 adalah derajat
kesehatan yang optimal dengan
strategi: Paradigma sehat, Profe-
sionalisme, JPKM, dan Desentralisasi
B. Otonomi Bidan
Menurut persepsi anda, aktivitas
apakah yang dilakukan oleh bidan ?
Bidan merupaakan profesi
yang berhubungan dengan kese-
lamatan jiwa manusia, adalah per-
tanggungjawaban dan tanggung
gugat (accountability) atas semua
tindakan yang dilakukannya. Seh-
ingga semua tindakan yang dilaku-
kan oleh bidan harus berbasis kom-
petensi dan didasari suatu evidence
based. Accountability diperkuat
dengan satu landasan hukum yang
mengatur batas-batas wewenang
profesi yang bersangkutan.
Dengan adanya legitimasi ke-
wenangan bidan yang lebih luas,
bidan memiliki hak otonomi dan
mandiri untuk bertindak secara pro-
fesional yang dilandasi kemampuan
berfikir logis dan sistematis serta
bertindak sesuai standar profesi dan
etika profesi.
Praktik kebidanan merupakan
inti dan berbagai kegiatan bidan
dalam penyelenggaraan upaya kes-
ehatan yang harus terus menerus
ditingkatkan mutunya melalui:
1.   Pendidikan dan pelatihan berke-
lanjutan.
2.   Penelitian dalam bidang ke-
bidanan.
3.   Pengembangan ilmu dan tekh-
nologi dalam kebidanan.
4.   Akreditasi.
5.   Sertifikasi.
6.   Registrasi.
7.   Uji Kompetensi.
8.   Lisensi.
Beberapa dasar dalam otonomi
dan aspek legal yang mendasari dan
terkait dengan pelayanan kebidana
antara lain sebagai berikut:
1. Permenkes No. 1464/MENK-
ES/X/2010 Tentang registrasi
dan praktik bidan.

9
2. Standar Pelayanan Kebidanan,
2001.
3. Kepmenkes Republik Indone-
sia Nomor 369/Menkes/SK/III/
2007 Tentang Standar Profesi
Bidan.
4. UU Kesehatan No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
5. PP No 32/Tahun 1996 Tentang
tenaga kesehatan.
6. Kepmenkes Republik Indonesia
1277/Menkes/SK/XI/2001 Ten-
tang organisasi dan tata kerja
Depkes.
7. UU No 22/ 1999 Tentang Oto-
nomi daerah.
8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi
tabung, dan transplantasi.
10. KUHAP, dan KUHP, 1981.
11. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor: 585/
Menkes/ Per/ IX/ 1989 Tentang
Persetujuan Tindakan Medik.
12. UU yang terkait dengan Hak re-
produksi dan Keluarga Beren-
cana;
a) UU No. 10/1992 Tentang
pengembangan Kependudu-
kan dan Pembangunan Kelu-
arga Sejahtera.
b) UU No. 23/2003 Tentang
Penghapusan Kekerasan Ter-
hadap Perempuan di Dalam
Rumah Tangga.
C. Legislasi, Registrasi, Lisensi
Apa yang Anda ketahui tentang
legislasi?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
.........................................................................
Sekarang cocokan pendapat anda
dengan uraian berikut ini
Legislasi
1. Pengertian
Legislasi adalah proses
pembuatan undang-undang
atau penyempurnaan perangkat
hukum yang sudah ada melalui
serangkaian kegiatan sertifikasi
(pengaturan kompetensi), regis-
trasi (pengaturan kewenangan),
dan lisensi (pengaturan penye-
lenggaraan kewenangan).

10
Ketetapan hukum yang
mengantur hak dan kewajiban
seseorang yang berhubungan
erat dengan tindakan dan peng-
abdiannya. Rencana yang sedang
dijalankan oleh Ikatan Bidan In-
donesia (IBI) sekarang adalah
dengan mengadakan uji kompe-
tensi terhadap para bidan, min-
imal sekarang para bidan yang
membuka praktek atau member-
ikan pelayanan kebidanan harus
memiliki ijasah setara D3.
Uji kompetensi yang dilaku-
kan merupakan syarat wajib se-
belum terjun ke dunia kerja. Uji
kompetensi itu sekaligus mer-
upakan alat ukur apakah tenaga
kesehatan tersebut layak beker-
ja sesuai dengan keahliannya.
Mengingat maraknya sekolah-se-
kolah ilmu kesehatan yang terus
tumbuh setiap tahunnya. Jika ti-
dak lulus dalam uji kompetensi,
jelas bidan tersebut tidak bisa
menjalankan profesinya. Karena
syarat untuk berprofesi adalah
memiliki surat izin yang dikeluar-
kan setelah lulus uji kompetensi.
2. Tujuan Legislasi
Tujuan legislasi adalah
memberikan perlindungan ke-
pada masyarakat terhadap pe-
layanan yang telah diberikan.
Bentuk perlindungan tersebut
adalah meliputi :
a. Mempertahankan kualitas
pelayanan
b. Memberi kewenangan
c. Menjamin perlindungan hu-
kum
d. Meningkatkan profisionalisme
STR adalah bukti Legislasi yang
dikeluarkan oleh DEPKES yang
menyatakan bahwa bidan ber-
hak menjalankan pekerjaan ke-
bidanan.
Registrasi
1. Pengertian
Registrasi adalah sebuah pros-
es dimana seorang tenaga profesi
harus mendaftarkan dirinya pada
suatu badan tertentu secara period-
ic guna mendapatkan kewenangan
dan hak untuk melakukan tindakan
profesionalnya setelah memenuhi
syarat-syarat tertentu yang ditetap-
kan oleh badan tesebut.
Menurut Permenkes No 1464/
Menkes/X/2010,. egistrasi ada-
lah proses pendaftaran, pendoku-
mentasian dan pengakuan terhaap
bidan, setelah dinyatakan me-
menuhi minimal kopetensi inti atau
standar penampilan minimal yang

11
ditetapkan, sehingga secara fisik
dan mental mampu melaksanakan
praktik profesinya.
Dengan teregistrasinya seo-
rang tenaga profesi, maka akan
mendapatkan haknya untuk ijin
praktik ( lisensi ) setelah memenuhi
beberapa persyaratan administrasi
untuk lisensi.
2. Tujuan Registrasi
a) Meningkatkan keemampuan
tenaga profesi dalam mengadop-
si kemajuan ilmu pengetahuan
dan tehnologi yang berkembang
pesat.
b) Meningkatkan mekanisme yang
obyektif dan komprehensif dalam
penyelesaian kasus mal praktik.
c) Mendata jumlah dan kategori
melakukan praktik
Aplikasi proses regisrtasi dalam
praktek kebidanan adalah sebagai
berikut, bidan yang baru lulus men-
gajukan permohonan dan mengi-
rimkan kelengkapan registrasi kepa-
da kepala Dinas Kesehatan Propinsi
dimana institusi pendidikan berada
guna memperoleh SIB ( surat ijin
bidan ) selambat-lambatnya satu bu-
lan setelah menerima Ijasah bidan.
Kelengkapan registrasi menurut Per-
menkes No. 1464/MENKES/X/2010
adalah meliputi: fotokopi ijasah
bidan, fotokopi transkrip nilai aka-
demik, surat keterangan sehat dari
dokter, pas foto sebanyak 2 lembar.
STR berlaku selama 5 tahun dan
dapat diperbaharui, serta merupa-
kan dasar untuk penerbitan lisensi
praktik kebidanan atau SIPB (surat
ijin praktik bidan). STR tidak ber-
laku lagi karena: dicabut atas dasas
ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, habis masa berlakun-
ya dan tidak mendaftar ulang, dan
atas permintaan sendiri.
3. Syarat Registrasi
Pada saat akan mengajukan reg-
istrasi, maka akan diminta untuk
melengkapi dan membawa bebera-
pa syarat, antara lain :
1) Fotokopi ijasah bidan
2) Fotokopi Transkrip nilai akade-
mik
3) Surat keterangan sehat dari
dokter
4) Pas foto ukuran 4 x 6 cm seban-
yak 2 (dua) lembar.

12
Lisensi
Lisensi adalah proses adminis-
trasi yang dilakukan oleh pemerintah
atau yang berwenang berupa surat ijin
praktik yang diberikan kepada tenaga
profesi yang telah teregistrasi untuk
pelayanan mandiri.
1. Tujuan umum dari lisensi adalah un-
tuk melindungi masyarakat dari pe-
layanan profesi
2. Tujuan khusus dari lisensi adalah
memberikan kejelasan batas we-
wenang dan menetapkan sarana
prasarana.
Pengertian lisensi adalah proses
ministrasi yang dilakukan oleh pemer-
intah atau yang berwenang berupa su-
rat ijin praktik yang diberikan kepada
tenaga profesi yang telah teregistrasi
untuk pelayanan mandiri.
Tujuan umum lisensi adalah: Melindun-
gi masyarakat dan pelayanan profesi.
Tujuan khusus lisensi adalah:
a. Memberikan kejelasan batas wewe-
nang.
b. Menetapkan sarana dan prasarana.
Aplikasi Lisensi dalam praktik
kebidanan adalah dalam bentuk SlPB
(Surat Ijin Praktik Bidan). SIPB ada-
lah bukti tertulis yang diberikan oleh
Depkes RI kepada tenaga bidan yang
menjalankan praktik setelah me-
menuhi persyaratan yang ditetapkan.
Bidan yang menjalankan praktik harus
memiliki SIPB, yang diperoleh dengan
cara mengajukan permohonan kepa-
da Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
atau Kota setempat dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut: fotokopi
STR yang masih berlaku, fotokopi ija-
sah bidan, surat persetujuan atasan,
surat keterangan sehat dari dokter,
rekomendasi dari organisasi profesi,
pas foto. Rekomendasi yang diberikan
organisasi profesi setelah terlebih da-
hulu dilakukan penilaian kemampuan
keilmuan dan keterampilan, kepatuhan
terhadap kode etik serta kesanggupan
melakukan praktik bidan.
Bentuk penilaian kemampuan
keilmuan dan keterampilan inilah
yang diaplikasikan dengan rencana
diselenggarakannya Uji Kompetensi
bagi bidan yang mengurus SIPB atau
lisensi. Meskipun Uji Kompetensi se-
karang ini baru pada tahap uji coba di
beberapa wilayah, namun terdapat be-
berapa propinsi yang menerapkan ke-
bijaksanaan daerah untuk penyeleng-
garaan uji kompetensi dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan
bidan, misalnya Propinsi Jawa Tengah,
Yogyakarta dan beberapa propinsi lain-
nya, dengan menempatkan uji kom-
petensi pada tahap pengajuan STR.
Dengan diselenggarakannya uji kom-
petensi diharapkan bahwa bidan yang
menyelenggarakan praktik kebidanan
adalah bidan yang benar-benar kom-

13
peten. Upaya ini dilakukan dalam rang-
ka meningkatkan kualitas pelayanan
kebidanan, mengurangi medical error
atau malpraktik dalam tujuan utama
untuk menurunkan angka kematian ibu
dan anak. Dalam rancangan uji kompe-
tensi apabila bidan tidak lulus uji kom-
petensi, maka bidan tersebut menjadi
binaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) se-
tempat. Materi uji kompetensi sesuai 9
area kompetensi dalam standar profesi
bidan Indonesia. Namun demikian uji
kompetensi belum di bakukan den-
gan suatu dasar hukum, sehingga baru
pada tahap draft atau rancangan.
Menurut Permenkes No. 1464/
MENKES/X/2010 SIPB berlaku sepan-
jang STR belum habis masa berlakunya
dan dan dapat diperbaharui kembali.
Bentuk permohonan SIPB dapat dilihat
pada lampiran.

14
Dalam menjalankan praktek pelayanan
kebidanan, seorang bidan diharuskan
menempuh proses yang telah ditetap-
kan oleh pemerintah diantaranya pros-
es registrasi, lisensi dan sebelumnya
bidan diharapkan mengikuti uji kompe-
tensi untuk mendapatkan Surat Tanda
Registrasi sebagai syarat dalam pem-
berian pelayanan kebidanan. Praktek
pelayanan kebidanan diatur dalam UU
No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
dan diperkuat dengan diterbitkannya
Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010
yang mengatur tentang registrasi dan
praktek bidan.
Rangkuman

15
1. Bukti legislasi praktek bidan yaitu
a. STB
b. STR
c. Ijazah
d. Sertifikat
e. Uji Kompetensi
2. Setelah menyelesaikan pendidikan D III Kebidanan, untuk memperoleh izin da-
lam pelayanan kebidanan maka Saudari wajib melakukan proses
a. Lisensi
b. Legislasi
c. Sertifikasi
d. Registrasi
e. Akreditasi
3. Tujuan lisensi
a. Melindungi masyarakat dalam pelayanan kesehatan
b. Menentukan tarif pelayanan
c. Memperoleh izin kerja
d. Memperoleh sertifikat profesi
e. Memperoleh penghargaan
Test Formatif

16
4. Untuk mendapatkan STR bidan diwajibkan mengikuti
a. Sertifikasi
b. Uji kompetensi
c. Akreditasi
d. Lisensi
e. Registrasi
5. Acuan dalam izin penyelenggaraan praktek kebidanan yaitu
a. Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010
b. Kepmenkes No. 23/MENKES/2006
c. Kepmenkes No. 900/MENKES/2002
d. Permenkes No. 32/MENKES/2000
e. Permenkes No. 585/MENKES/1989
Cocokkanlah jawaban Saudari dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat
di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Saudari yang benar, kemudian gu-
nakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi kegiatan belajar.

Rumus:
Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat Penguasaan =  ----------------------------------------------- X 100
5

17
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 – 100 % = Baik sekali
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang
Jika tingkat penguasaan Saudari kurang dari 70% silahkan pelajari kembali ke-
giatan belajar 4 ini sampai Anda betul-betul menguasai isi dari materi kegiatan
belajar 4. Jika tingkat penguasaan Saudari telah 70% atau lebih, selamat berarti
Saudari telah menguasai seluruh kegiatan belajar ini. Silahkan Saudari lanjutkan
ke modul selanjutnya.
Tuliskan apa keuntungan dan kerugian bidan yang belum teristrasi dan memiliki lisensi
dalam memberikan pelayanan kebidanan !
Buat dalam bentuk makalah sesuai panduan penyusunan di modul 3b
Tugas

18
Issue Etik dalam Pelayanan Kebidanan
Kegiatan Belajar II
jelaskan tentang :
a. Pengertian Issue dan Dilema
b. Issue Etik Bidan
c. Issue Etik dan Dilema
d. Issue Moral dan Dilema Moral
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Pengertian Issue dan Dilema
2. Issue Etik Bidan
3. Issue Etik dan Dilema
4. Issue Moral dan Dilema Moral
POKOK
Materi
memahami dan menjelaskan issue etik
dalam pelayanan kebidanan
TUJUAN
Pembelajaran Umum

19
Dalam praktik kebidanan ser-
ingkali bidan dihadapi pada beberapa
permasalahan yang dilematis, artin-
ya pengambilan keputusan yang sulit
berkaitan dengan etik. Dilema muncul
karena terbentur pada konflik moral,
pertentangan batin atau pertentangan
antara nilai-nilai yang diyakinai bidan
dengan kenyataan yang ada.
A. PENGERTIAN ISSUE DAN DILE-
MA
1. Isu adalah topik yang menarik
untuk didiskusikan dan suatu
yang memungkinkan setiap
orang mempunyai pendapat.
Pendapat yang timbul akan ber-
variasi, isu muncul dikarenakan
adanya perbedaan nilai-nilai
dan kepercayaan.
2. Isu adalah masalah pokok yang
berkembang di masyarakat atau
suatu lingkungan yang belum
tentu benar, serta membutuh-
kan pembuktian.
3. Isu adalah topic yang menar-
ik untuk didiskusikan dan
sesuatu yang memungk-
inkan orang untuk mengemu-
kakan pendapat yang bervariasi.
Isu muncul dikarenakan adanya
perbedaan nilai.
4. Issue etik dalam pelayanan ke-
bidanan merupakan topik yang
penting yang berkembang di
masyarakat tentang nilai ma-
nusia dalam menghargai suatu
tindakan yang berhubungan
dengan segala aspek kebidanan
yang menyangkut baik dan bu-
ruknya.
5. Issue moral adalah topik yang
penting berhubungan den-
gan benar dan salah dalam ke-
hidupan sehari – hari.
6. Dilema yaitu suatu keadaan di-
mana dihadapkan pada dua
alternative pilihan, yang keliha-
tannya sama atau hampir sama
dan membutuhkan pemecahan
masalah.Dilema muncul karena
terbentur pada konflik moral,
pertentangan batin, atau per-
tentangan antara nilai-nilai yang
diyakini bidan dengan kenyata-
an yang ada
Uraian Materi

20
B. ISSUE ETIK BIDAN
Seorang bidan praktek mandiri,
memberikan susu formula untuk bayi
baru lahir hari pertama karena in-
gin mencapai bonus yang dijanjikan
oleh perusahaan susu. Dalam kasusu
ini bidan telah memnfaatkan pasien-
nya sebagai objek untuk memberi-
kan keuntungan bagi dirinya sendiri.
Bagaimana pendapat Anda terkait ka-
sus di atas ? berikan komentar pada tit-
ik-titik dibawah ini !
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Selanjutnya, untuk lebih memaha-
mi mengenai issue etik bidan, silakan
Saudari pelajari materi berikut ini!
Etik berhubungan erat dengan profesi,
yaitu :
1. Pengambilan keputusan dan
penggunaan etik.
2. Otonomi bidan dan kode etik
profesional.
3. Etik dalam penelitian kebidanan.
4. Penelitian tentang masalah ke-
bidanan yang sensitif.
Contoh bentuk issue etik yang ber-
hubungan dengan kebidanan
1) Issue etik yang terjadi antara
bidan dengan klien,keluar-
ga,masyarakat
a) Pengertian
Issue etik yang terjadi antara
bidan dengan klien, keluarga
dan masyarakat mempunyai
hubungan erat dengan nilai ma-
nusia dalam menghargai suatu
tindakan. Seorang bidan dika-
takan profesional bila ia mem-
punyai kekhususan sesuai den-
gan peran dan fungsinya yang
bertanggung jawab menolong
persalinan. Dengan demikian
penyimpangan etik mungkin
saja akan terjadi dalam praktek
kebidanan misalnya dalam prak-
tek mandiri, bidan yang bekerja
di RS, RB atau institusi keseha-
tan lainnya. Dalam hal ini bidan
yang praktek mandiri menjadi
pekerja yang bebas mengontrol
dirinya sendiri. Situasi ini akan

21
besar sekali pengaruhnya ter-
hadap kemungkinan terjadinya
penyimpangan etik.
b) Kasus
Di sebuah desa, ada seorang
bidan yang sudah membuka
praktek kurang lebih selama satu
tahun. Pada suatu hari datang
seorang klien bernama Ny ‘A’ usia
kehamilan 38 minggu dengan
keluhan perutnya terasa kenceng
kenceng dan terasa sakit sejak
5 jam yang lalu. Setelah dilaku-
kan VT, didapatkan hasil pembu-
kaan 3 dan ternyata janin dalam
keadaan letak sungsang. Oleh
karena itu bidan menyarankan
agar di Rujuk ke Rumah Sakit un-
tuk melahirkan secara operasi SC.
Namun keluarga klien terutama
suami menolak untuk di Rujuk
dengan alasan tidak punya biaya
untuk membayar operasi. Tapi
bidan tersebut berusaha untuk
memberi penjelasan bahwa tu-
juan di Rujuk demi keselamatan
janin dan juga ibunya namun jika
tetap tidak mau dirujuk akan san-
gat membahayakan janin mau-
pun ibunya. Tapi keluarga bersi-
keras agar bidan mau menolong
persalinan tersebut. Sebenarnya,
dalam hal ini bidan tidak yakin
bisa berhasil menolong persali-
nan dengan keadaan letak sung-
sang seperti ini karena pengala-
man bidan dalam hal ini masih
belum begitu mendalam. Selain
itu juga dengan di Rujuk agar
persalinan berjalan dengan lan-
car dan bukan kewenangan bidan
untuk menolong persalinan da-
lam keadaan letak sungsang sep-
erti ini. Karena keluarga tetap
memaksa, akhirnya bidan pun
menuruti kemauan klien serta
keluarga untuk menolong persa-
linan tersebut. Persalinan berjalan
sangat lama karena kepala janin
tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir
ternyata bayi sudah meninggal.
Dalam hal ini keluarga menyalah-
kan bidan bahwa bidan tidak bisa
bekerja secara profesional dan
dalam masyarakatpun juga terse-
bar bahwa bidan tersebut dalam
melakukan tindakan sangat lam-
bat dan tidak sesuai prosedur.
c) KONFLIK : keluarga terutama
suami menolak untuk di rujuk
ke Rumah sakit danmelahirkan
secara operasi SC dengan ala-
san tidak punya biaya untuk
membayar operasi.
d) ISSU : Di mata masyarakat,
bidan tersebut dalam pe-
layanan atau melakukan
tindakantidaksesuaiprosedurdan
tidak profesioanl. Selain itu juga
masyarakat menilai bahwa bidan

22
tersebut dalam menangani pasien
dengan kelas ekonomi rendah
sangat lambat atau membe-
da-bedakan antara pasien yang
ekonomi atas dengan ekonomi
rendah.
e) DILEMA : Bidan merasa kesuli-
tan untuk memutuskan tindakan
yang tepat untuk menolong per-
salinan Resiko Tinggi. Dalam hal
ini letak sungsang seharusnya ti-
dak boleh dilakukan oleh bidan
sendiri dengan keterbatasan alat
dan kemampuan medis.Seharus-
nya ditolong oleh Dokter Obgyn,
tetapi dalam hal ini diputuskan
untuk menolong persalianan itu
sendiri dengan alasan desakan
dari kelurga klien sehingga da-
lam hatinya merasa kesulitan un-
tuk memutuskan sesuai prosedur
ataukah kenyataan di lapangan.
2) Issue Etik yang terjadi an-
tara Bidan dengan Teman Se-
jawat
a) Pengertian
ETIK adalah kumpulan asas atau
nilai yang berkenaan dengan
akhlak, nilai benar dan salah yang
dianut suatu organisasi atau mas-
yarakat
b) Contoh Issue Etik yang terjadi an-
tara Bidan dengan Teman Sejawat
Di suatu desa yang tidak jauh dari
kota dimana di desa tersebut ada
dua orang bidan yaitu bidan “A”
dan bidan “B” yang sama – sama
memiliki BPS dan ada persain-
gan di antara dua bidan tersebut.
Pada suatu hari datang seorang
pasien yang akan melahirkan
di BPS bidan “B” yang lokasin-
ya tidak jauh dengan BPS bidan
“A”. Setelah dilakukan pemerik-
saan ternyata pembukaan ma-
sih belum lengkap dan bidan
“B” menemukan letak sungsang
dan bidan tersebut tetap akan
menolong persalinan tersebut
meskipun mengetahui bahwa hal
tersebut melanggar wewenang
sebagai seorang bidan demi
mendapatkan banyak pasien un-
tuk bersaing dengan bidan “A”.
Sedangkan bidan “A” mengeta-
hui hal tersebut. Jika bidan “B”
tetap akan menolong persalinan
tersebut,bidan “A” akan melapor-
kan bidan “B” untuk menjatuhkan
bidan “B” karena di anggap me-
langgar wewenang profesi bidan.
c) ISSU MORAL: seorang bidan
melakukan pertolongan persali-
nan normal.
d) KONFLIK MORAL: menolong
persalinan sungsang untuk
nendapatkan pasien demi per-
saingan atau dilaporkan oleh
bidan “A”.
e) DILEMA MORAL:
1. Bidan “B” tidak melakukan

23
pertolongan persalinan sung-
sang tersebut namun bidan
kehilangan satu pasien.
2. Bidan “B” menolong persali-
nan tersebut tapi akan dijatuh-
kan oleh bidan “A” dengan di
laporkan ke lembaga yang ber-
wewenang
3)    Issu Etik Bidan dengan Team
Kesehatan Lainnya
a) Pengertian
Yaitu perbedaan sikap etika
yang terjadi pada bidan dengan
tenaga medis lainnya.Sehingga
menimbulkanketidak sepahaman
atau kerenggangan social.
b) Kasus
seorang wanita berusia 35 ta-
hun sedang hamil mengalami
jatuh dan perdarahan hebat. Sua-
mi memanggil bidan dan bidan
memberikan pertolongan per-
tama. Bidan menjelaskan pada
keluarga, agar istrinya di bawa
ke rumah sakit untuk dilakukan
curretase. Keluarga menolak dan
menginginkan agar bidan saja
yang melakukan curretase. Bidan
kemudian melakukan kuretase
dan selang 2 hari kemudian, pa-
sien mengalami perdarahan dan
dibawa ke rumah sakit. Dokter
menanyakan riwayat kejadian
pada suami pasien dan suami
pasien. Suami pasien kemudian
mengatakan bahwa 2 hari lalu
isterinya mengalami perdarah-
an dan dilakukan kuretase oleh
bidan. Dokter kemudian me-
manggil bidan tersebut dan ter-
jadilah konflik antara bidan den-
gan dokter tersebut.
c) ISSUE ETIK : Malpraktek Bidan
melakukan tindakan diluar wewenan-
gnya.
d) KONFLIK :bidan melakukan cur-
rentase diluar wewenangnya se-
hingga terjadilah konflik antara
bidan & dokter.
e) DILEMA : jika tidak segera
dilakukan tindakan takutn-
ya  merenggut nyawa pasien
karena BPS jauh dari RS. Dan jika
dilakukan tindakan bidan merasa
melanggar kode etik kebidanan
& merasa melakukan  tindakan
diluar wewenangnya.
4)   Issue Etik Yang Terjadi  An-
tara  Bidan Dan Organisasi  Pro-
fesi
a) PENGERTIAN
bidan dan organisasi profesi
adalah suatu topic masalahyang
menjadi bahan pembicaraan an-

24
tara bidan dengan organisasi
profesi karena terjadinyasuatu
hal-hal yangmenyimpang dari
aturan-aturan yang telah ditetap-
kan.
b) Kasus
Seorang ibu yang ingin bersalin
di BPM Bidan A.Sejak awal ke-
hamilan ibutersebut sudah ser-
ing memeriksakan kehamilannya.
Menurut hasil pemeriksaanbidan
Ibu tersebut mempunyai riwayat
hipertensi.Maka kemungkinan la-
hir pervaginanyasangat beresiko
Saat persalinan tiba.Tekanan da-
rah ibu menjadi tinggi.Jikatidak
dirujuk maka beresiko terhadap
janin dan kondisi si Ibu itu sendi-
ri.Resiko pada janin bisa terj-
adigawat janin dan perdarahan
pada ibu. Bidan A sudah men-
gerti resiko yang akan terjadi.
Tapiialebih memntingkan egon-
ya sendiri karena takut kehilan-
gan komisinya dari pada dirujuk
kerumah sakit. Setelah janin la-
hir Ibu mengalami perdarahan
hebat, sehingga kejang-kejang
danmeninggal. Saaat berita itu
terdengar organisasi profesi (IBI),
maka IBI memberikan sanksiyang
setimpal bahwa dari kecerobo-
hannya sudah merugikan orang
lain. Sebagai gantinya,ijin praktek
(BPS) bidan A dicabut dan dike-
nakan denda sesuai dengan pe-
langgarantersebut.
c) Issue etik
1) Terjadi malpraktek
2) Pelangaran wewenang Bidan
d) Dilema etik
Warga yang mengetahui hal
tersebut segera melaporkan ke-
pada organisasi profesi dan
diberikan penangan.Perlu juga
disadari bahwa dalam pelayanan
kebidanan seringkali muncul ma-
salah atau isu dimasyarakat yang
berkaitan dengan etik dan moral,
dilema serta konflik yang dihadapi
bidan sebagai praktisi kebidanan.
Isu adalah masalah pokok yang
berkembang dimasyarakatatau
suatu lingkungan yang belum
tentu benar, serta membutuh-
kan pembuktian. Bidan dituntut
berperilaku hati-hati dalam seti-
ap tindakannya dalam member-
ikan asuhan kebidanan dengan
menampilkan perilaku yang etis
profesional.
C. ISSUE ETIK DAN DILEMA
ISSUE ETIK adalah topik yang cukup
penting untuk dibicarakan sehingga
mayoritas individu akan mengeluar-
kan opini terhadap masalah terse-
but sesuai dengan asas ataupun
nilai yang berkenaan dengan akh-

25
lak, nilai benar salah yang dianut
suatu golongan atau masyarakat.
DILEMA MORAL adalah situasi yang
menghadapkan individu pada dua
pilihan, dan tidak satupun dari pili-
han itu dianggap sebagai jalan kelu-
ar yang tepat.
Contoh Issue Etik Dalam Ke-
hidupan Sehari - Hari
a. Persetujuan dalam proses mela-
hirkan.
1) Memilih atau mengambil
keputusan dalam persalinan
2) Kegagalan dalam proses per-
salinan
3) Pelaksanan USG dalam ke-
hamilan
4) Konsep normal pelayanan ke-
bidanan
5) Bidan dan pendidikan seks
b. Contoh masalah etik yang ber-
hubungan dengan teknologi
1) Perawatan intensif pada bayi
2) Skreening bayi
3) Transplantasi organ
4) Teknik reproduksi dan ke-
bidanan.
c. Contoh masalah etik yang ber-
hubungan dengan profesi
1) Pengambilan keputusan dan
penggunaan etik
2) Otonomi bidan dan kode etik
professional
3) Etik dalam penelitian ke-
bidanan
4) Penelitian tentang masalah ke-
bidanan yang sensitif
d. Biasanya beberapa contoh men-
genai isu etik dalam pelayananan
kebidanan adalah berhubungan
dengan masalah-masalah se-
bagai berikut:
1) Agama / kepercayaan
2) Hubungan dengan pasien
3) Hubungan dokter dengan
bidan
4) Kebenaran
5) Pengambilan keputusan
6) Pengambilan data
7) Kematian Kerahasiaan
8) Aborsi
9) AIDS
10) In_Vitro fertilization

26
D. ISSUE MORAL DAN DILEMA
MORAL
Isu Moral adalah merupakan
topik yang penting berhubungan
dengan benar dan salah dalam
kehidupan sehari-hari, sebagai
contoh nilai-nilai yang berhubun-
gan dengan kehidupan orang se-
hari-hari menyangkut kasus abor-
tus euthansia, keputusan untuk
terminasi kehamilan. Isu Moral
juga berhubungan dengan kejad-
ian yang luar biasa dalam kehidu-
apan sehari-hari seperti menyang-
kut konflik malpraktik perang dsb.
Dilema moral menuruta Campbell
adalah suatu keadaan dimana di-
hadapkan pada dua alternatif pi-
lihan, yang kelihatanya sama atau
hampir sama dan membutuhkan
pemecahan masalah. Ketika men-
cari solusi atau pemecahan mas-
alah harus mengigat akan tanggu-
ng jawab profesional yaitu :
1. Tindakan selalu ditunjukan un-
tuk peningkatan kenyamanan,
kesejahteraan pasien atau klien.
2. Menjamin bahwa tindakan yang
menghilangkan sesuatu ba-
gian(omission), disertai rasa
tanggung jawab, memperhati-
kan kondisi dan keaamanan pa-
sien atau klien.
Tuntutan bahwa etik adalah
hal penting dalam kebidanan salah
satunya adalah karena bidan mer-
upakan profesi yang bertanggung
jawab terhadap keputusan yang
dibuat berhubungan dengan klien
serta harus mempunyai tanggung
jawab moral terhadap keputusan
yang diambil. Untuk dapat men-
jalankan praktik kebidanan den-
gan baik tidak hanya dibutuhkan
pengetahuan klinik yang baik, ser-
ta pengetahuan yang up to date,
tetapi bidan juga harus mempu-
nyai pemahaman isu etik dalam
pelayanan kebidanan.
Menurut Dary Koehn dalam
The Ground of Professional Eth-
ics (1994), Bahwa bidan dikatakan
profesional bila menerapkan eti-
ka dalam menjalankan praktik
kebidanan. Dengan memahami
peran sebagai bidan akan mening-
katkan tanggung jawab profe-
sionlnya kepada pasien atau klien.
Bidan berada pada posisi yang
baik, yaitu mempasilitasi pilihan
klien dan membutuhkan pening-
katan pengetahuan tentang etika
untuk menerapakan dalam strategi
praktik kebidanan.
Dari bagan aliran diatas
menunjukan alur yang senantiasa
berurutan, pada tahap pertama
bidan dengan pasien dihubung-
kan dengan suatu dialog, forum
informasi, kemudian terjadi pilihan
(choice) dan pengambilan keputu-

27
san
1. Menyetujui, sehingga menan-
datagani from persetujuan,
2. Menolak, dengan menan-
datagani form penolakan,
sehingga baik persetujuan mau-
pun penolakan sebaiknya ditu-
angkan secara tertulis, jika terjadi
permasalahan, maka secara hukum
bidan mempunyai kekutan hukum
karena mempunyai bukti tertulis,
jika terjadi permasalahan, maka
secara hukum bidan mempunyai
kekuatan, karena mempunyai buk-
ti tertulis yang menunjukan bah-
wa prosedur pemberian informasi
telah dilalui dan keputusan ada
ditangan klien untuk menyetujui
atau menolak. Hal ini sesuai hak
pasien untuk menentukan diri
sendiri, yaitu pasien berhak me-
nerima atau menolak tindakan atas
dirinya setelah diberi penjelasan
secara jelasnya. Akhirnya bahwa
manfaat informed consent adalah
untuk mengurangi kejadian mal-
praktek dan agar bidan lebih ber-
hati-hati dan alur pemberian infor-
masi benar-benar dilakukan dalam
memberikan pelayanan kesehatan
dan untuk megatasi masalah etik
moral yang mungkin terjadi dalam
pelayanan kebidanan.
Moral merupakan pengeta-
huan atau keyakian tentang adan-
ya hal yang baik dan buruk yang
mempengaruhi siakap seseorang.
Kesadaran tentang adanya baik
buruk berkembang pada diri ses-
eorang seiring dengan pengaruh
lingkungan, pendidikan, sosial bu-
daya, agama, dll. Hal ini yang dise-
but kesadaran moral. Isu moral
dalam pelayanan kebidanan mer-
upakan topik yang penting yang
berhubungan dengan benar dan
salah dalam kehidupan sehari-hari
yang ada kaitannya dengan pe-
layanan kebidanan.
Beberapa contoh isu moral da-
lam kehidupan sehari-hari:
a. Kasus abortus
b. Euthanansia
c. Keputusan untuk terminasi
kehamilan
d. Isu moral juga berhubun-
gan dengan kejadian luar
biasa dalam kehidupan
sehari-hari, seperti yang
menyangkut konflik dan
perang

28
bidan dengan klien, keluarga dan mas-
yarakat mempunyai hubungan erat
dengan nilai manusia dalam menghar-
gai suatu tindakan. Seorang bidan dika-
takan profesional bila ia mempunyai
kekhususan sesuai dengan peran dan
fungsinya yang bertanggung jawab
menolong persalinan. Dengan demiki-
an penyimpangan etik mungkin saja
akan terjadi dalam praktek kebidanan
misalnya dalam praktek mandiri, bidan
yang bekerja di RS, RB atau institusi
kesehatan lainnya. Dalam hal ini bidan
yang praktek mandiri menjadi pekerja
yang bebas mengontrol dirinya sendiri.
Situasi ini akan besar sekali pengaruhn-
ya terhadap kemungkinan terjadinya
penyimpangan etik.
Isu Moral juga berhubungan
dengan kejadian yang luar biasa dalam
kehiduapan sehari-hari seperti men-
yangkut konflik malpraktik perang dsb.
Dilema moral menuruta Campbell ada-
lah suatu keadaan dimana dihadapkan
pada dua alternatif pilihan, yang keli-
hatanya sama atau hampir sama dan
membutuhkan pemecahan masalah.
Rangkuman

29
Black, Tria Murphy, 1995. Issues in Midwifery ; churchill Livingstooe; ediburg
Hongkong London Madrid Melbouurne New York and Tokyo
Kansil, CST, 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia; Rineka Cipta; Jakarta
Puji Heni ,Wahyuni, 2009. Etika profesi Kebidanan; Fitramaya; Yogyakarta
Marimbi, Hanum. 2008. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan, Mitra Cendekia
Press. Jogjakarta
Daftar Pustaka

30
1. Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan adalah salah satu con-
toh dari
a. Persetujuan dalam tindakan
b. Masalah etik yang berhubungan dengan profesi
c. Masalah etik yang berhubungan dengan teknologi
d. Isu etik
e. Dilema moral
1. Transplantasi organ merupakan salah satu contoh dari
d. Isu etik
e. Dilema moral
2. Otonomi bidan dan kode etik profesional adalah salah satu contoh dari
d. Isu etik
e. Dilema moral
Test Formatif

31
3. Aborsi merupakan contoh dari
d. Isu etik
e. Dilema moral
4. Kematian bayi karena imunisasi merupakan contoh dari
d. Isu etik
e. Dilema moral
Rumus:
5

32
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang

33
Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan
Kegiatan Belajar III
jelaskan :
1. Pengambilan keputusan etis
2. Teori pengambilan keputusan
3. Dimensi etik dan peran bidan
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Pengambilan Keputusan Etis
2. Teori-teori Pengambilan Keputusan
3. Dimensi Etik dan Peran Bidan
POKOK
Materi
memahami dan mejelaskan pengambilan
keputusan dalam pelayanan kebidanan
TUJUAN
Pembelajaran Umum

34
Uraian Materi
A. PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS
Apa yang Anda ketahui tentang pen-
gambilan keputusan?
Cocokanlah pemikiran anda dengan
uraian berikut ini.
1. Pengertian
Pengambilan keputusan adalah
pemilihan alternatif perilaku ter-
tentu dari dua atau lebih alternatif
yang ada (George R. Terry)
2. Faktor Dalam Pengambilan Kepu-
tusan
Apa Faktor-faktor yang mempen-
garuhi pengambilan keputusan :
a. Fisik à rasa yang dirasakan
oleh tubuh
b. Emosionalà perasaan/sikap
c. Rasionalà pengetahuan
d. Praktikà keterampilan dan ke-
mampuan individu
e. Interpersonalà jaringan sosial
dan hubungan antar individu
f. Struktural à lingkup sosial,
ekonomi dan politik
g. Posisi atau kedudukan
h. Masalah yang dihadapi
i. Situasi dan kondisi
j. Tujuan
3. Hal Pokok Dalam Pengambilan
Keputusan
5 hal pokok dalam pengambilan
keputusanIntuisi à berdasarkan
perasaan, lebih subjektif dan mu-
dah terpengaruh
a. Pengalamanà pengetahuan
praktis, seringnya terpapar
suatu kasus meningkatkan
kemampuan dalam mengambil
keputusan
b. Fakta à keputusan lebih riil,
valid dan baik
c. Wewenang à lebih bersifat
rutinitas

35
d. Rasional à keputusan bersifa
objektif, transparan dan kon-
sisten
4. Ciri keputusan yang etis
Ciri keputusan yang etis yaitu :
a. Mempunyai pertimbangan
tentang apa yang benar dan
apa yang salah
b. Sering menyangkut pilihan
yang sukar
c. Tidak mungkin dielakkan
d. Dipengaruhi oleh norma,
situasi, iman dan tabiat serta
lingkungan sosial
5. Bentuk Keputusan Etis
Bentuk keputusan etik menurut
Thompson dan Thompson (1998)
a. Tentukan situasi/masalah
b. Kumpulkan informasi menge-
nai masalah yang dihadapi
c. Identifikasi isu etik/perhatian
pada situasi
d. Tegaskan pada individu atau
profesi bagaimana posisi mor-
al terhadap isu tersebut
e. Identifikasi posisi moral sesuai
dengan tingkat perkembangan
moral
f. Identifikasi nilai konflik
g. Tentukan pembuat keputusan
h. Identifikasi batas-batas dalam
mengambil keputusan/bertin-
dak
i. Memutuskan pilihan
j. Evaluasi keputusan yang diam-
bil
B. TEORI-TEORI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
Teori-teori pengambilan keputusan
:
1. Utilitarisme
a) Mengutamakan adanya kon-
sekuensi kepercayaan adann-
ya kegunaan à semua manu-
sia memiliki perasaan senang
dan sakit.
b) 2 bentuk utilitarisme :
a. Berdasarkan tindakan : se-
tiap tindakan ditujukan un-
tuk keuntungan
b. Berdasarkan aturan : se-
tiap tindakan didasarkan
pada prinsip kegunaan dan
aturan moral
2. Deontologi
a) Menurut Immanuel Kant à
sesuatu dikatakan baik apa-

36
bila semua potensi digu-
nakan dijalan yang baik oleh
kehendak manusia
b) Menurut W.D. Ross à setiap
manusia punya intuisi akan
kewajiban dan semua kewa-
jiban berlaku langsung pada
diri kita
3. Hedonisme
a) Menurut Aristippos à sesuai
kodratnya, manusia mencari
kesenangan dan mengh-
indari ketidaksenangan. Hal
terbaik adalah menggunakan
kesenangan dengan baik dan
tidak terbawa oleh kesenan-
gan.
b) Menurut Epikuros à menilai
bukan hanya kesenangan
(hedone) inderawi tetapi juga
kebebasan rasa sakit dan ke-
resahan jiwa
4. Eudemonisme
a) Menurut Aristoteles à da-
lam setiap kegiatan manusia
mengejar suatu tujuan ingin
mencapai sesuatu yang baik
b) Semua orang akan setuju
bahwa tujuan hidup akhir
manusia adalah kebahagiaan
(eudemonia)
c) Keutamaan dalam menca-
pai kebahagiaan melalui
keutamaan intelektual dan
moral
Bentuk pengambilan kebijakan da-
lam kebidanan
1. Strategi pengambilan keputusan
yang dipengaruhi oleh kebijakan
organisasi/pimpinan, fungsi pe-
layanan, dll.
2. Cara kerja pengambilan keputusan
dengan proses pengambilan kepu-
tusan yang dipengaruhi pelayanan
kebidanan klinik dan komunitas,
strategi pengambilan keputusan
dan alternatif yang tersedia
3. Pengambilan keputusan indivi-
du dan profesi yang dipengaruhi
standar praktek kebidanan, pen-
ingkatan kualitas kebidanan.
Kerangka pengambilan keputusan
dalam asuhan kebidanan
1. Bidan harus mepunyai responsibil-
ity dan accountability
2. Bidan harus menghargai wani-
ta sebagai individu dan melayani
dengan rasa hormat
3. Pusat perhatian pelayanan bidan
adalah safety and wellbeing moth-
er
4. Bidan berusaha menyokong pema-

37
haman ibu tentang kesejahteraan
dan menyatakan pilihannya pada
pengalaman situasi yang aman
5. Sumber proses pengambilan
keputusan dalam kebidanan ada-
lah knowledge, ajaran intrinsik,
kemampuan berfikir kritis, kemam-
puan membuat keputusan klinis
yang logis
C. DIMENSI ETIK DAN PERAN
BIDAN
Dilihat dari sejarah kebidanan, dulu
bidan tidak memiliki peran dalam
mengambil keputusan karena :
1. Sistem pelayanan kesehatan yang
bersifat paternalistik à dokter
yang paling ahli
2. Keengganan bidan à pengam-
bilan keputusan mengandung
resiko dan tanggung jawab
Keterlibatan bidan dalam pengam-
bilan keputusan sangat penting
karena :
1. Menunjang pelayanan antara
bidan dan klien
2. Meningkatkan sensitivitas pada
klien
3. Women centered care (berfokus
pada ibu) dan total care (asuhan
secara total)
Mengapa perlu mengerti situasi?
1. Untuk menerapkan norma-nor-
ma terhadap situasi
2. Untuk melakukan tindakan yang
tepat dan berguna
3. Untuk mengetahui masalah yang
perlu diperhatikan
Apa yang menjadi Kesulitan dalam
menghadapi situasi :
1. Kerumitan masalah yang diha-
dapi
2. Keterbatasn pengetahuan
3. Adanya faktor lain misalnya
kepentingan, prasangka dan fak-
tor subjektif lain
Peran bidan secara menyeluruh
meliputi beberapa aspek : praktis,
penasehat, konselor, teman, pendi-
dik dan peneliti atau garis besarnya
adalah plaksana, pengelola, pendi-
dik dan peneliti dalam pelayanan
kebidanan.
Menurut United Kingdom Central
Council (UKCC) 1999, tanggung
jawab bidan meliputi :
1. Mempertahankan dan mening-
katkan keamanan ibu dan bayi.
2. Menyediakan pelayanan yang
berkualitas dan informasi dan
nasehat yang tidak biasa yang di-

38
dasrkan pada evidence based.
3. Mendidk dan melatih calon bidan
untuk dapat berkerjasama da-
lam profesi dan memberikan pe-
layanan dengan memiliki tang-
gung jawab yang sama,termasuk
dengan teman sejawatnya atau
kolega, sehingga bagaimana agar
fit for practice and fit for purpose
(menguntungkan untuk praktik
dan menguntungkan untuk tu-
juan)
Dimensi kode etik meliputi :
1. Antara anggota profesi dan klien
2. Antara anggota profesi dan
sistem kesehatan.
3. Antara profesi dan profesi kese-
hatan.
4. Sesama anggota profesi.
Prinsif kode etik, terdiri dari :
1. Menghargai otonomi.
2. Melakukan tindakan yang benar.
3. Mencegah tindakan yang dapat
merugikan.
4. Memperlakukan manusia dengan
adil.
5. Menjelaskan dengan benar.
6. Menepati jani yang telah disepa-
kati.
7. Menjaga kerahasiaan.

39
Rangkuman
Pengambilan keputusan adalah
pemilihan alternatif perilaku tertentu
dari dua atau lebih alternatif yang ada.
Strategi pengambilan keputusan yang
dipengaruhi oleh kebijakan organisa-
si/pimpinan, fungsi pelayanan. Sum-
ber proses pengambilan keputusan
dalam kebidanan adalah knowledge,
ajaran intrinsik, kemampuan berfikir
kritis, kemampuan membuat keputu-
san klinis yang logis. Peran bidan se-
cara menyeluruh meliputi beberapa
aspek : praktis, penasehat, konselor,
teman, pendidik dan peneliti atau garis
besarnya adalah plaksana, pengelola,
pendidik dan peneliti dalam pelayanan
kebidanan.

40
Test Formatif
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara melingkari salah satu alternatif
jawaban yang anda anggap paling benar
1. Tidak termasuk 5 hal pokok dalam pengambilan keputusan
a. Pengalaman
b. Fakta
c. Wewenang
d. Rasional
e. Reward
2. Ciri keputusan yang etis yaitu
a. Mempunyai pertimbangan
b. Sering menyangkut pilihan yang sukar
c. Tidak mungkin diterima masyarakat
d. Mudah dipelajari
e. Tidak Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman dan tabiat serta lingkungan
sosial
3. Bentuk pengambilan kebijakan dalam kebidanan
a. Dipengaruhi kebijakan organisasi/pimpinan
b. Dipengaruhi oleh reward
c. Pengambilan keputusan oleh individu
d. Tidak melihat standar pelayanan kebidanan

41
e. Meliputi semua aspek pelayanan kebidanan
4. Tidak termasuk dimensi kode etik kebidanan
a. Antara anggota profesi dan klien
b. Antara anggota profesi dan sistem kesehatan.
c. Antara profesi dan profesi kesehatan.
d. Sesama klien
e. Sesama anggota profesi.
5. Pentingnya keterlibatan bidan dalam pengambilan keputusan yaitu
a. Menunjang profesi bidan
b. Meningkatkan kunjungan klien
a. Pelayanan pada wanita saja
b. Women centered dan total care
c. Meningkatkan penerimaan klien
Rumus:
5

42
Tugas
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang
Ungkapkan pengalaman pengambilan keputusan yang anda lakukan dalam
pemberian pelayanan kebidanan.
Buat dalam bentuk makalaah sesuai modul 3b.
Selamat bekerja!

43
PENDAHULUAN
Coba perhatikan gambar tersebut! Apa
yang terlintas di benak Anda terkait hal
itu?

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Informed Choice dan Informed Consent
Kegiatan Belajar IV

44
A. MASALAH ETIK MORAL DAN
DILEMA DALAM PRAKTEK KE-
BIDANAN
Dalam praktik kebidanan ser-
ingkali bidan dihadapkan pada be-
berapa permasalahan yang dilema-
tis, artinya pengambilan keputusan
yang sulit berkaitan dengan etik.
Dilema muncul karena terbentur
pada konflik moral, pertentangan
batin atau pertentangan antara
nilai-nilai yang diyakini bidan den-
gan kenyataan yang ada.
Dilema yaitu situasi yang
mengharuskan seseorang melaku-
kan pilihan antara 2 kemungkinan,
sukar dan membingungkan, se-
dangkan moral adalah ajaran ten-
tang baik buruk perbuatan dan ke-
lakuan.
Dilema dan konflik yang berkaitan
dengan moral :
1. Agama/kepercayaan
2. Hubungan dengan pasien
3. Hubungan dokter dengan
bidan
4. Kebenaran
5. Pengambilan keputusan
6. Pengambilan data
7. Kematian yang tenang/eutana-
sia
8. Kerahasiaan
9. Aborsi
10. AIDS
11. Fertilisasi in-vitro
12. Tranplantasi organ
Dalam praktik kesehatan, ada
sedikitnya 5 masalah yang ber-
hubungan dengan dilema dan konf-
lik
1. Kuantitas vs Kualitas hidup
Contoh : Seorang ibu meminta
tenaga medis untuk melepas
selang oksigen pada anaknya
yang berusia 10 tahun yang telah
mengalami koma selama 7 hari
2. Kebebasan vs Penanganan dan
pencegahan bahaya
Contoh : Ibu hamil tua dengan
plasenta previa totalis ingin ber-
jalan-jalan dan tidak mau bed rest
3. Berkata jujur vs Berkata bohong
Uraian Materi

45
Contoh : Ibu post partum
menanyakan kondisi anak yang
baru saja dilahirkannya padahal
anaknya tersebut meninggal dan
keluarga meminta untuk meraha-
siakan dahulu kematian anaknya
sampai kondisi Ibu stabil
4. Keinginan terhadap pengetahuan
yang bertentangan dengan falsa-
fah, agama, politik, ekonomi dan
ideologi
Contoh : Pasien hamil tetapi ti-
dak menginginkan kehamilannya
karena alasan ekonomi, ketidak-
siapan dan lain-lain menanyakan
bagaimana cara mengakhiri ke-
hamilannyatersebut
5. Terapi ilmiah konvensional vs
terapi yang tidak ilmiah dan
coba-coba
Contoh : pasien yang mendatan-
gi klinik pengobatan tradisional/
dukun masih banyak dibanding-
kan dengan datang berobat ke
tenaga kesehatan
Masalah etik moral yang mungkin
terjadi dalam praktek kebidanan :
1. Persetujuan dalam proses mela-
hirkan
2. Memilih atau mengambil keputu-
san dalam persalinan
3. Pelaksanaan USG dalam kehami-
lan
4. Kegagalan dalam proses persali-
nan
5. Konsep normal pelayanan ke-
bidanan
6. Bidan dan pendidikan sex
B. INFORMED CHOICE
1. Pengertian
Informed choice yaitu mem-
buat pilihan setelah mendapat
penjelasan dalam pelayanan ke-
bidanan tentang alternatif asu-
han yang akan dialaminya.
2. Peran Bidan Dalam Informed
Choice
Peran bidan tidak hanya
membuat asuhan dalam mana-
jemen asuhan kebidanan tetapi
juga menjamin bahwa hak wan-
ita untuk memilih asuhan dan

46
keinginannya terpenuhi. Hal ini
sejalan dengan kode etik inter-
nasional bidan yang dinyatakan
oleh ICM 1993, bahwa bidan
harus menghormati hak wanita
setelah mendapatkan penjelas-
an dan mendorong wanita untuk
menerima tanggung jawab untuk
hasil dari pilihannya.
Sebagai seorang bidan da-
lam memberikan informed choise
kepada klien harus:
a. Memperlakukan klien dengan
baik.
b. Berinteraksi dengan nyaman
c. Memberikan informasi obyek-
tif, mudah dimengerti dan di-
ingat serta tidak berlebihan.
d. Membantu klien mengenali
kebutuhannya dan membuat
pilihan yang sesuai dengan
kondisinya.
e. Mendorong wanita memilih
asuhannya.
Selain itu, beberapa hal
yang harus diperhatikan dalam
proses informed choice :
a. Bidan harus terus meningkat-
kan pengetahuan dan keter-
ampilan
b. Bidan wajib memberikan infor-
masi secara rinci dan jujur dan
dimengerti klien
c. Bidan harus belajar untuk
membantu klien melatih diri
dalam menggunakan hakn-
ya dan menerima tanggung
jawab untuk keputusan yang
mereka ambil
d. Asuhan berpusat pada klien
e. Tidak perlu takut pada konf-
lik tetapi menganggapnya se-
bagai suatu kesempatan untuk
saling memberi dan mungkin
sustu penilaian ulang yang ob-
jektif, bermitra dengan klien
dan suatu tekanan positif ter-
hadap perubahan
3. Prinsip Informed Choice
Hal yang harus diingat dalam
informed choice :
• Informed choice bukan sekedar
mengetahui berbagai pilihan
namun mengerti manfaat dan
resiko dari pilihan yang ditawar-
kan
• Informed choice tidak sama
dengan membujuk/memak-
sa klien mengambil keputu-
san yang menurut orang lain
baik (“....biasanya saya/rumah
sakit.....”
4. Contoh Informed Choice Dalam
Pelayanan Kebidanan

47
Beberapa jenis pelayanan ke-
bidanan yang dapat dipilih oleh
klien :
a. Pemeriksaan laboratorium dan
screening antenatal
b. Tempat melahirkan dan kelas
perawatan
c. Masuk kamar bersalin pada
tahap awal persalinan
d. Pendamping waktu melahirkan
e. Metoda monitor denyut jan-
tung janin
f. Percepatan persalinan/aug-
mentasi
g. Diet selama proses persalinan
h. Mobilisasi selama proses per-
salinan
i. Pemakaian obat penghilang
sakit
j. Pemecahan ketuban secara ru-
tin
k. Posisi ketika melahirkan
l. Episiotomi
m. Keterlibatan suami waktu ber-
salin
n. Cara memberikan minum bayi
C. INFORMED CONSENT
1. Pengertian
Persetujuan penting dilihat dari
sudut pandang bidan, karena
berkaitan dengan aspek hukum
yang memberikan otoritas un-
tuk semua prosedur yang akan
dilakukan oleh bidan. Ada beber-
apa pengertian informed consent
yaitu :
a. Secara etimologis : informed
(sudah diberikan informasi)
dan consent (persetujuan atau
izin)
b. Persetujuan dari pasien atau
keluarganya terhadap tinda-
kan medik yang akan dilaku-
kan terhadap dirinya atau kel-
uarganya setelah mendapat
penjelasan yang adekuat dari
doker/tenaga medis
c. Menurut D. Veronika Komala-
wati, SH , “informed consent”
dirumuskan sebagai “suatu
kesepakatan/ persetujuan pa-
sien atas upaya medis yang
akan dilakukan dokter terh-
adap dirinya setelah mem-
peroleh informasi dari dokter
mengenai upaya medis yang
dapat dilakukan untuk meno-
long dirinya disertai informasi
mengenai segala resiko yang
mungkin terjadi.

48
2. Dasar Hukum
Informed consent untuk
tindakan medik telah diatur da-
lam Permenkes 583/1989 sebagai
langkah yang paling penting un-
tuk mencegah terjadinya konflik
dalam masalah etik. Dasar hukum
proses informed consent :
a. PP No. 32/1998 tentang Nakes
b. Permenkes Ri No. 159b/Men-
kes/SK/Per/II/1998 tentang RS
c. Permenkes RI No. 749A/Menk-
es/Per/IX/1989 tentang Rekam
Medis/Medical Report
d. Permenkes RI No. 585/Men-
kes/Per/IX/1989 tentang Per-
setujuan Tindakan Medis
e. Kepmenkes I No. 466/Menkes/
SK dan Standar Pelayanan Me-
dis di RS
f. Fatwa Pengurus IDI No. 319/
PB/A.4/88 tanggal 22 Februari
1988 tentang Informed Con-
sent
Sedangkan aspek hukum
persetujuan tindakan medis :
a. Pasal 1320 KUH Perdata syarat
sahnya persetujuan
b. KUH Pidana pasal 351
c. UU No. 23/1992 tentang Kes-
ehatan pasal 53
d. UU No. 29/2004 tentang Prak-
tik Kedokteran pasal 45 ayat
1-6
Di Indonesia terdapat keten-
tuan informed consent yang dia-
tur antara lain pada peraturan pe-
merintah no 18 tahun 1981 yaitu:
a. Manusia dewasa sehat jasmani
dan rohani berhak sepenuhnya
menentukan apa yang hendak
dilakukan terhadap tubuhnya.
b. Semua tindakan medis me-
merlukan informed consent
secara lisan maupun tertulis.
c. Setiap tindakan medis yang
mempunyai resiko cukup
besar, mengharuskan adan-
ya persetujuan tertulis yang
ditandatangani pasien, setelah
sebelumnya pasien memper-
oleh informasi yang adekuat
tentang perlunya tindakan
medis yang bersangkutan ser-
ta resikonya.
d. Untuk tindakan yang tidak ter-
masuk dalam butir 3, hanya
dibutuhkan persetujuan lisan
atau sikap diam.
e. Informasi tentang tindakan
medis harus diberikan kepa-
da pasien, baik diminta mau-
pun tidak diminta oleh pa-

49
sien. Menahan informasi tidak
boleh, kecuali bila dokter/
bidan menilai bahwa informa-
si tersebut dapat merugikan
kepentingan kesehatan pasien.
Dalam hal ini dokter dapat
memberikan informasi kepa-
da keluarga terdekat pasien.
Dalam memberikan informasi
kepada keluarga terdekat den-
gan pasien, kehadiran seorang
perawat/paramedic lain se-
bagai saksi adalah penting.
f. Isi informasi mencakup keun-
tungan dan kerugian tindakan
medis yang direncanakan.
3. Bentuk Informed consent
Informed consent terdiri dari 2
bentuk yaitu :
a. Implied consent
Yaitu persetujuan yang diang-
gap telah diberikan walaupun
tanpa pernyataan resmi yai-
tu pada keadaan emergency
yang mengancam jiwa pasien,
tindakan penyelamatan ke-
hidupan tidak memerlukan
persetujuan tindakan medik
b. Expressed consent
Yaitu persetujuan tindakan
medik yang diberikan secara
explisit baik secara lisan mau-
pun tertulis
4. Fungsi informed consent
Fungsi Informed Cnsent yaitu :
a. Penghormatan terhadap har-
kat dan martabat pasien se-
laku manusia
b. Promosi terhadap hak untuk
menentukan nasibnya sendiri
c. Membantu kelancaran tinda-
kan medis sehingga diharap-
kan dapat mempercepat pros-
es pemulihan
d. Untuk mendorong dokter
melakukan kehati-hatian da-
lam mengobati pasien (rang-
sangan pada profesi medis un-
tuk instrospeksi/evaluasi diri)
sehingga dapat mengurangi
efek samping pelayanan yang
diberikan
e. Menghindari penipuan oleh
dokter
f. Mendorong diambil keputu-
san yang lebih rasional
g. Mendorong keterlibatan pub-
lik dalam masalah kedokteran
dan kesehatan
h. Sebagai suatu proses edukasi
masyarakat dalam bidang ke-
dokteran dan kesehatan (ket-
erlibatan masyarakat)
i. Meningkatkan mutu pelayanan

50
5. Tujuan informed consent
Tujuan Informed Consent
yaitu untuk melindungi pasien
dan tenaga kesehatan dalam
memberikan tindakan medik baik
itu tindakan pembedahan, invasif,
tindakan lain yang mengandung
resiko tinggi maupun tindakan
medik/pemeriksaan yang bukan
pembedahan, tidak invasif, tidak
mengandung resiko tinggi, pa-
sien tidak sadar, dalam keadaan
darurat untuk menyelamatkan
jiwa pasien
6. Unsur Informed Consent
Suatu informed consent
baru sah diberikan oleh pasien
jika memenuhi minimal 3 (tiga)
unsur sebagai berikut :
a. Keterbukaan informasi yang
cukup diberikan oleh dokter
b. Kompetensi pasien dalam
memberikan persetujuan
c. Kesukarelaan (tanpa paksaan
atau tekanan) dalam member-
ikan persetujuan.
7. Dimensi Informed Consent
Dimensi dalam informed consent
yaitu :
a. Dimensi hukum, merupakan
perlindungan baik untuk pa-
sien maupun bidan yang ber-
perilaku memaksakan kehen-
dak, memuat :
1) Keterbukaan informasi an-
tara bidan dengan pasien
2) Informasi yang diberikan
harus dimengerti pasien
3) Memberi kesempatan
pasien untuk memperoleh
yang terbaik
b. Dimensi Etik, mengandung
nilai – nilai :
1) Menghargai kemandirian/
otonomi pasien
2) Tidak melakukan intervensi
melainkan membantu pa-
sien bila diminta atau dib-
utuhkan sesuai dengan in-
formasi yang diberikan
3) Bidan menggali keinginan
pasien baik secara subyektif
atau hasil pemikiran rasion-
al
8. Penerapan informed consent di
Rumah Sakit
Penerapan persetujuan
tindakan medik berdasarkan
SK Dirjen Pelayanan Medik No.
HR.00.06.3.5.1866 tanggal 21
April 1999 diantaranya :
a. Persetujuan atau penolakan
tindakan medik harus kebi-
jakan dan prosedur (SOP)

51
dan ditetapkan tertulis oleh
pimpinan RS
b. Memperoleh informasi dan
pengelolaan, kewajiban dokter
9. Pembuatan dan Penggunaan
Informed Consent
Hal yang harus diperhati-
kan dalam pembuatan informed
consent :
a. Tidak harus selalu tertulis
b. Tindakan bedah (invatif) sebai-
knya dibuat tertulis
c. Fungsi informed consent ter-
tulis untuk lebih memudahkan
pembuktian bila kelak ada tun-
tutan
d. Informed consent tidak berarti
sama sekali bebas dari tuntut-
an bila dokter melakukan ke-
lalaian
Menurut Culver and Gert
ada 4 komponen yang harus
dipahami pada suatu consent
atau persetujuan :
a. Sukarela (Voluntariness) : Tan-
pa ada unsur paksaan didasari
informasi dan kompetensi
b. Informasi (Information) : Dalam
berbagai kode etik pelayanan
kesehatan bahwa informasi
yang lengkap dibutuhkan agar
mampu keputusan yang tepat.
c. Kompetensi (Competence) :
Seseorang membutuhkan ses-
uatu hal untuk mampu mem-
buat keputusan yang tepat
d. Keputusan (decision) : Pen-
gambilan keputusan mer-
upakan suatu proses, dimana
merupakan persetujuan tanpa
refleksi. Pembuatan keputu-
san merupakan tahap terakhir
proses pemberian persetujuan.
Keputusan penolakan pasien
terhadap suatu tindakan harus
di validasi lagi apakah karena
pasien kurang kompetensi.
Formulir informed con-
sent merupakan suatu perjanji-
an pelaksanaan tindakan medik
antara tenaga kesehatan dengan
pasien atau keluarganya yang
dapat dijadikan alat bukti yang
sah apabila terjadi perselisihan
antara pihak rumah sakit dengan
pasien atau keluarganya. For-
mulir harus sudah sesuai dengan
syarat-syarat sahnya perjanjian
karena dalam informed consent
sudah tercantum pihak-pihak
yang melakukan perjanjian, ten-
tang kecakapan pihak pasien dan
pelayanan tindakan medik. Isi in-
formed consent meliputi :

52
a. Alasan perlunya tindakan
medik
b. Sifat tindakan : eksperimen
atau non-eksperiment
c. Tujuan tindakan medik
d. Resiko
e. Persetujuan atau penolakan
medis diberikan untuk tinda-
kan medis yang dinyatakan
secara spesifik
f. Persetujuan atau penolakan
medis diberikan tanpa pak-
saan
g. Persetujuan atau penolakan
medis diberikan oleh seseo-
rang yang sehat mental dan
memang berhak memberikan
dari segi hukum
h. Setelah cukup diberikan in-
formasi dan penjelasan yang
diperlukan
i. Informasi dan penjelasan yang
diberikan terkait dengan pen-
erapan persetujuan tindakan
medik yaitu :
1) Tujuan dan prospek keber-
hasilan
2) Tata cara tindakan medis
3) Resiko tindakan medis
4) Komplikasi yang mungkin
terjasi
5) Alternatif tindakan medis
yang lain
6) Prognosis penyakit bila
tindakan dilakukan
7) Diagnosis
Proses penggunaan informed consent
:
a. Pasien mendapat informasi yang
cukup mengenai rencana tindakan
medis yang akan dialaminya dan
resiko dan keuntungan-keuntungan
suatu perawatan dan alternatifnya
b. Pasien mempunyai kesempatan
bertanya tentang hal-hal seputar
medis yang akan diterimanya terse-
but apabila informasi yang diber-
ikan dirasakan masih belum jelas
dan mendapatkan jawaban yang
memuaskan
c. Pasien harus mempunyai wak-
tu yang diperlukan untuk mendi-
skusikan rencana dengan keluarga
d. Pasien bisa menggunakan infor-
masi untuk membantu membuat
keputusan yang terbaik
e. Pasien mengkomunikasikan kepu-
tusan ke tim perawatan dokter
f. Pasien berhak menolak rencana tin-
dakan medis tersebut
g. Format yang telah diisi dan ditan-

53
datangani adalah suatu dokumen
sah yang mengizinkan dokter untuk
melanjutkan perawatan yang telah
direncanakan
h. Proses atau tindakan yang akan
dilakukan dan pasien diminta un-
tuk mempertimbangkan suatu per-
awatan sebelum pasien setuju akan
tindakan tersebut
D. PERBEDAAN INFORMED CHIOCE
DAN INFORMED CONSENT
Perbedaan informed consent den-
gan informed choice :
1. Persetujuan atau consent penting
dari sudut pandang bidan karena
berkaitan dengan aspek hukum
yang memberikan otoritas un-
tuk semua prosedur yang akan
dilakukan bidan
2. Pilihan atau choice penting dari
sudut pandang klien sebagai
penerima jasa asuhan kebidanan,
yang memberikan gambaran pe-
mahaman masalah yang sesung-
guhnya dan menerapkan aspek
otonomi pribadi menentukan “
pilihannya” sendiri.

54
Dalam praktik kebidanan ada
beberapa hal yang dapat menim-
bulkan masalah etikdan dilema pada
bidan dalam memberikan pelayanan
kebidanan. Dilema dan masalah ini
muncul karena adanya konflik yang
terjadi antara nilai-nilai yang diyakini
oleh bidan sebagai pemberi pelayanan
dengan nilai-nilai atau kebiasaan yang
dianut masyarakat maupun dengan
kenyataan yang ada di lapangan.Da-
lam proses pemberian pelayanan ke-
bidanan, bidan harus menjunjung ting-
gi hak-hak klien, diantaranya dengan
menggunakan informed consent dan
informed chioce sebelum memberikan
pelayanan pada klien. Hal ini salah sa-
tunya untuk menjaga agar pelayanan
yang diberikan bidan sesuai dengan
keinginan klien dan tidak menimbul-
kan perselisihan di kemudian hari. Se-
lain itu,hal ini adalah sebagai payung
hukum bagi bidan dalam memberikan
pelayanan.
Dalam pembuatan dan penggu-
naan informed consent maupun in-
formed choice, bidan harus memper-
hatikan dasar hukum yang mengatur
hak dan kewajiban serta kewenangan
bidan dalam memberikan pelayanan
kesehatan. Selain itu, bidan harus pula
memperhatikan situasi dan kondisi
klien yang akan diberikan pelayanan
untuk meminimalisir efek samping
yang mungkin akan ditimbulkan dari
pelayanan yang diberikan.
Rangkuman

55
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan melingkari salah satu dari alternatif
jawaban di bawah ini.
1. Masalah yang berhubungan dengan dilema dan konflik :
a. Aborsi
b. Eutanasia
c. Bayi tabung
d. Tranplantasi organ
e. Pemeriksaan kehamilan
2. Tidak termasuk masalah etik moral dalam pelayanan kebidanan :
a. Pelaksanaan USG dalam kehamilan
b. Konsep normal pelayanan kebidanan
c. Persetujuan dalam proses melahirkan
d. Kegagalan dalam proses tranplantasi organ
e. Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan
3. Bukan prinsip informed choice :
a. Informed choice untuk mengetahui berbagai pilihan pelayanan
b. Informed choice untuk mengetahui manfaat dan resiko dari pelayanan yang
diberikan
c. Informed choice memberikan kesempatan pada klien untuk menentukan
Test Formatif

56
pilihannya
d. Informed choice memberikan kesempatan pada klien untuk mengambil
keputusan
e. Informed choice memberikan kesempatan pada bidan atau tenaga keseha-
tan untuk mengarahkan pilihan klien sesuai dengan kehendaknya
4. Hal yang harus diperhatikan bidan dalam informed choice :
a. Asuhan berpusat pada klien
b. Konflik sebagai ancaman profesi bidan
c. Bidan memberikan informasi seperlunya
d. Bidan tidak perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
e. Bidan harus bisa membujuk klien untuk menerima pelayanan sesuai kehen-
daknya
5. Bukan aspek hukum persetujuan tindakan medis
a. KUH Pidana pasal 351
b. KUH Perdata pasal 351
c. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan pasal 53
d. Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya persetujuan
e. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat 1-6
6. Fungsi informed consent :
a. Membantu kelancaran tindakan medis sehingga diharapkan dapat mem-
percepat kerja tenaga medis
b. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran kese-
hatan

57
c. Penghormatan terhadap harkat dan martabat bidan
d. Promosi pelayanan kebidanan
e. Mendorong diambil keputusan yang lebih cepat
7. Bukan termasuk unsur informed consent :
a. Kompetensi tenaga medis
b. Kesukarelaan dalam memberikan persetujuan.
c. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan
d. Pasien tidak dalam tekanan saat memberikan keputusan
e. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh tenaga medis
8. Nilai dimensi etik informed consent :
a. Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien
b. Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien
c. Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik
d. Menghargai kemandirian/otonomi tenaga kesehatan
e. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau
dibutuhkan sesuai dengan informasi yang diberikaN
9. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan informed consent :
a. Tidak harus selalu tertulis
b. Harus dibuat tertulis pada semua pasien
c. Tindakan bedah (invatif) sebaiknya dibuat tertulis
d. Fungsi informed consent tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian bila
kelak ada tuntutan

58
e. Informed consent tidak berarti sama sekali bebas dari tuntutan bila tenaga
kesehatan melakukan kelalaian
10. Bukan termasuk komponen informed consent menurut Culver and Gert :
a. Voluntariness
b. Competence
c. Information
d. Validation
e. Decision
Rumus:
10
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang

59
Etic in Midwifery, Shirley R. Jones, 1994
Etika dan Kode Etik Bidan di Indonesia. IBI. 2005
Undang-undang Kesehatan No. 23/1992 tentang Wewenang Bidan
Peraturan Hukum kesehatan di Indonesia
Etika dan hukum kedokteran
Frith, L. 1996. Ethhics and Midwifery. Butterworth Heinemann
Jenkins R. 1995. The Law and Midwife. Blackwell Science Ethics and Midwifery
Daftar Pustaka

60
Ke BPM anda datang seorang ibu mengeluh mau melahirkan anak pertama,ha-
sil pemeriksaan tekanan darahnya 190/100 mmHg, gemelli pembukaan lengkap.
anda memutuskan untu dirujuk ke RS,pasien menolak. Bagaimana langkah in-
formed consent yang anda buat agar pasien mau di rujuk
Laporan dibuat berdasarkan modul 3b.
Selamat bekerja!
Tugas

Modul 3 etikolegal

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Modul 3 etikolegal

Similar to Modul 3 etikolegal (20)

More from pjj_kemenkes

More from pjj_kemenkes (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Modul 3 etikolegal