Dokumen tersebut membahas tentang analisis model tenurial dalam unit manajemen KPH PUSPIJAK. Secara ringkas dibahas tentang sejarah penunjukan kawasan hutan, perkembangan penggunaan kawasan oleh masyarakat dan perusahaan, serta dampak yang ditimbulkan berupa konflik sumber daya alam dan sosial. Beberapa alternatif solusi juga diusulkan untuk mengurangi konflik, seperti konsep Desa Hutan dan penyelesaian se

1. Analisa Model Tenurial Dalam
Unit Manajemen KPH
PUSPIJAK
MODEL TENURIAL
DALAM UNIT
MANAJEMEN KPH

2. I. Pendahuluan
II. Sejarah Kawasan
III. Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan
IV. Dampak Penggunaan Kawasan
V. Alternatif Solusi Penggunaan Kawasan
VI. Analisis Model Tenurial
VII. Penutup

3. Institusi pengelolaInstitusi pengelola
kawasan (KPH)kawasan (KPH)
i. PENDAHULUAN

4. A. Penunjukkan kawasan
Sdh dilakukan 3 kali ,pd saat dilak tata batas luasan
berkurang
◦ SK No. 67/Kpts-II/91 dengan luas 1.237.268 ha
◦ SK No. 416/Kpts-II/99 dgn luas 1.144.512 ha
◦ SK No.256/Kpts-II/2000 dgn luas 1.004.735 ha
B. Status kawasan KPH
 Besluit Residen Lampung Districk No. 99 /1933 ditetapkan sebagai
KPH Way Ketibung II Reg,35
 Besluit Residen Lampung Districk No. 372/1937 ditetapkan sebagai
KPH Gedong Wani Reg,40
 Besluit Residen Lampung Districk No. 308/1941 ditetapkan sebagai
KPH Way Ketibung I Reg,5
 Besluit Residen Lampung Districk No. 311/1941 ditetapkan sebagai
KPH Way Kibang Reg,37

5. Lanjutan Sejarah Kawasan
KPH Gedong Wani Besluit Residen Lampung Districk No. 372 tanggal 12 Juni
 Kepmenhut No. 67 thn1991 Tentang TGHK Provinsi Dati I Lampung
 Kepmenhutbun No. 416/ Kpts-II/1999 dan No. 256 / Kpts-II/2000 Kepmenhut
No388/Kpts-II/1996 jo No. SK.240/Menhut-II/2007 tentang Pemberian HPHTI
seluas ± 41.210 Ha kepada PT. Dharma Hutan Lestari d/h PT. LPFFactory.
 Kepmenhut No. SK. 248/Menhut-II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
No. 388Kpts-II/1996
 KHP Gedong Wani Reg. 40 telah ditetapkan dengan SK Menhut No. 68/Menhut-
II/2010 dengan luas 30.243 Ha
 KPHP model Unit XVI yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan
dan Kabupaten Lampung Timur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK
427/Menhut-II/ 2011 tanggal 27 Juli 2011.

6. EKONOMIEKONOMI
SOSIALSOSIAL EKOLOGIEKOLOGI
LAHAN
KAW.HUT
AN
POLITIK
HUKUM
POLITIK
HUKUM

7. 1.Adanya peternakan ayam dan kambing yang diusahakan
secara mandiri & bermitra dengan pengusaha.
2. Adanya kebun-kebun yang dikelola secara
perorangan (sawit 30 %, karet 10 %, cokelat 15 %),
3. Adanya bangunan milik pemerintah seperti
Balai Desa, Kecamatan, SD Negeri, SMP Negeri dan swasta,
Koramil, dan Kapolsek.
4. Ada desa-desa definitif (35 desa) dalam kawasan
hutan baik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan
Bupati maupun Keputusan Gubernur Lampung
5. Adanya Sertifikat tanah dalam kawasan
hutan, Sejak 1960 masy sudah membayar
PBB

8. Pemukiman dan kebun masyarakat di KPH

9. Pasar trasional dan Alfamart di Desa Sripendowo, Kec Ketapang

10. Konflik Sumberdaya
hutan
Konflik sumberdaya hutan/alam
atl penjarahan, pencurian kayu
dan hasil hutan lainnya
Konflik sosial/etnis, antara
pendatang dan penduduk asli.
Konflik lahan karena tumpang tindih
penggunaan lahan, penyerobotan
Sengketa dan perladangan liar.

12. •Sejarah kawasan menguraikan penunjukan kawasan
Hutan (TGHK), awal pemukiman masyarakat , penerbitan
hak garap.
•Perkembangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan
oleh masyarakat untuk lahan pertanian, permukiman,
peternakan dan fasilitas umum.
•Dampak penggunaan dan pemanfaatan kawasan,
menguraikan tentang konflik yang terjadi antara
masyarakat dengan pemerintah daerah, antara pengusaha
dan pemerintah pusat.
•Beberapa anternatif solusi yang dapat direkomendasikan
dalam rangka mengurangi konflik yang terjadi.

13. Metode Tahapan Kegiatan Data dan informasi Luaran/sasaran
Penelitian
Desk study
Deskripsi
Pemilihan areal study
(lokasi)
SK Menhut, SK
Gubernur, SK Bupati
Wilayah konflik
tenurial
Konsultasi
wawancara
Sejarah penggunaan dan
pemanfaatan kawasan oleh :
pemegang ijin, masyarakat
Laporan :
Ditplan, BUK, PHKA
Risalah penggunaan
kawasan
Dokumentasi
Pengumpulan
data dan
informasi
Analisis perkembangan
penggunaan dan
pemanfataan kawasan
Dokumen Perusahaan,
Dinas Kehutanan, Dinas
Perindag, BPN, Agraria
Produksi Kelembagaan
Tenaga kerja, embiayaan
1
2
3
4
5
6
Survey pangan
wawancara Analisis sebab akibat
land tenure
Statistik Kehut,
Perusahaan, Dishut, Desa/
Tokoh masyarakat
LSM,
Kondisi kawasan,
pemanfaatan lahan oleh
masyarakat/ perusahaan,
Perda
Survey lap.
Diskusi (FGD)
Wawancara
Studi perkembangan
kondisi lahan di
lapangan (desa/dukuh)
Monografi desa, dokumentasi
lapangan, dokumen BPN,
Peraturan terkait, tingkat
konflik tenurial (strata 1,
2,3,4)
Okupasi (pertambangan,
perkebunan, pemukiman),
Desa definitive, kebun, usaha
lain dalam kawasan
FGD Rumusan
Kebijakan
Pilihan alternative
pemanfaatan dan
penggunanaan kawasan
kedepan
Sasaran pilihan
Kebijakan
Konsep Desa Hutan
Penyelesaian/saran konflik
lahan HTR, HKM, Hutan
Desa