SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM
NO. 19/PRT/M/2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN RUANG
KAWASAN SEKITARTEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Jakarta, 21 April 2022
Oleh:
CPNS FormasiTahun 2021
Sub Direktorat Wilayah II, Direktorat Sanitasi, DJCK
Kementerian PUPR
OUTLINE 2
2
3
BAB I: PENDAHULUAN
1
BAB II: KETENTUAN UMUM
BAB III: KETENTUAN TEKNIS
BAB I:
PENDAHULUAN
3
BAB I: PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP
1
4
Latar Belakang Maksud
• Sebagai acuan bagi pemerintah daerah kab/kota,
pengelola persampahan, dan masyarakat dalam
penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah
Tujuan
• Mewujudkan penataan ruang kawasan sekitar TPA
Sampah yang lebih tertib dan terkendali
Ruang Lingkup
• Penetapan pola ruang dalam perencanaan tata ruang
• Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
• Ketentuan prasarana dan sarana minimal
• Ketentuan tambahan dalam pengendalian pemanfaatan
ruang
BAB I: PENDAHULUAN
ISTILAH DAN DEFINISI
1
5
•Wadah meliputi ruang darat, laut, udara,
dan ruang di dalam bumi sebagai kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup
lain berkegiatan dan memelihara
kelangsungan hidup
Ruang
•Sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Penataan
Ruang
•Tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan
Tempat
Pemrosesan
Akhir Sampah
(TPA Sampah)
•Kawasan yang berbatasan langsung dengan
TPA Sampah dalam jarak tertentu yang
terkena dampak dan berpotensi terkena
dampak dari kegiatan TPA Sampah
Kawasan
Sekitar TPA
Sampah
•Persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang
Peraturan
Zonasi
•pembagian kawasan ke dalam beberapa zona
sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula
atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-
fungsi lain
Zonasi
•kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik
Zona
•Dan lain-lain (selengkapnya dapat dilihat
pada pedoman)
Dll
BAB I: PENDAHULUAN
KEDUDUKAN
1
6
• Pedoman ini disusun dalam
rangka operasionalisasi UU
Penataan Ruang dengan
memperhatikan peraturan
perundangan, SNI, dan
literatur terkait
• Secara khusus, pedoman ini
menjadi masukan dalam
penyusunan rencana rinci
tata ruang di tingkat
kabupaten/kota
BAB II:
KETENTUAN
UMUM
7
BAB II: KETENTUAN UMUM
JENIS ,TIPOLOGI, DAN KAWASAN SEKITARTPA SAMPAH
2
8
• Sistem Lahan Urug Terkendali (LUT)
• Sistem Lahan Urug Saniter (LUS)
• Zona TPA sampah
• Subzona inti  lahan urug dan penyangga
• Subzona penyangga
• Subzona budi daya terbatas
• Kawasan sekitar TPA sampah yang diatur
dalam Pedoman ini terdiri atas subzona
penyangga dan/atau subzona budi daya
terbatas
• TPA Sampah Baru
• TPA sampah yang sedang direncanakan
• TPA sampah yang belum beroperasi
• TPA Sampah Lama
• TPA sampah lama yang belum memiliki
penyangga
• TPA sampah lama yang sudah memiliki
penyangga
• TPA Sampah Pasca Layan
• Penambangan sampah untuk diolah
menjadi kompos
• Pengolahan sampah menjadi energi
• Rekreasi, olahraga, dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tipologi TPA Sampah Jenis Sistem Pengelolaan Sampah
Kawasan Sekitar TPA Sampah
BAB II: KETENTUAN UMUM
PENETAPAN KAWASAN SEKITARTPA SAMPAH
9
Subzona penyangga berfungsi untuk:
• Mencegah dampak lindi terhadap
kesehatan masyarakat
• Mencegah binatang vector yang
merambah kawasan permukiman
• Menyaring debu yang beterbangan karena
tiupan angin
• Mencegah dampak kebisingan dan
pencemaran udara oleh pembakaran hasil
pengolahan sampah
Subzona budi daya terbatas berfungsi untuk:
• Memberikan ruang untuk kegiatan
budidaya terbatas, terutama kegiatan
yang berkaitan dengan TPA Sampah
2
Kawasan sekitar TPA Sampah ditetapkan
berdasarkan tipologi TPA Sampah dan
sistem pengelolaan sampah yang
digunakan
BAB II: KETENTUAN UMUM
PENETAPAN KAWASAN SEKITARTPA SAMPAH
10
• Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan
Sistem Pengelolaan LUT
• Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan
Sistem Pengelolaan LUS
2
BAB III:
KETENTUAN
TEKNIS
11
12
FAKTOR PENENTUAN JARAK SUBZONA PENYANGGA
a. bahaya meresapnya lindi ke dalam mata air dan badan air lainnya yang dipakai penduduk
untuk kehidupan sehari-hari;
b. bahaya ledakan gas metan;
c. bahaya penyebaran penyakit melalui binatang vektor, misalnya lalat.
FAKTOR PENENTUAN JARAK SUBZONA BUDI DAYA TERBATAS
a. sistem pengelolaan sampah, yaitu LUT atau LUS;
b. mekanisme penimbunan sampah eksisting, yaitu melalui pemilahan atau tanpa pemilahan;
c. karakteristik sampah yang masuk ke TPA sampah, yaitu organik, non organik, atau B3 (bahan
berbahaya dan beracun);
d. jarak rembesan lindi;
e. kondisi gas dalam sampah, antara lain metana, dan amonia;
f. jarak jangkauan binatang vektor;
g. kondisi geologi, geohidrologi, dan jenis tanah;
h. iklim mikro;
i. pemanfaatan ruang yang telah ada di sekitar zona TPA sampah sesuai dengan peraturan zonasi.
Pertimbangan Penentuan Jarak Subzona
di Kawasan Sekitar TPA Sampah
Jarak Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah
dengan Sistem LUT
Jarak Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah
dengan Sistem LUS
BAB III: KETENTUANTEKNIS
TIPOLOGITPA SAMPAH & CAKUPAN
KETENTUANTEKNIS KAWASAN SEKITARTPA
13
3
Tipologi TPA Sampah
Sistem
Pengelolaan
TPA
Sampah
Baru
TPA Sampah yang sedang
Direncanakan
LUT
LUS
TPA Sampah yang Belum
Beroperasi
LUT
LUS
TPA
Sampah
Lama
TPA Sampah yang Belum
Memiliki Penyangga
LUT
LUS
TPA Sampah yang Sudah
Memiliki Penyangga
LUT
LUS
TPA
Sampah
Pascalayan
LUT
LUS
Tipologi TPA Sampah dan Penentuan Jarak Subzona
pada Kawasan Sekitar TPA Sampah
Cakupan Ketentuan Teknis Penataan Ruang Kawasan
Sekitar TPA Sampah
A. KEGIATAN &
PENGGUNAAN
LAHAN
B. PRASARANA &
SARANA MINIMAL
C. TAMBAHAN
BAB III: KETENTUANTEKNIS
KETENTUAN
PENGGUNAAN LAHAN
14
3
Klasifikasi I
Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
Kriteria Subzona Penyangga
•tidak mengganggu kegiatan penanganan sampah;
•Aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai untuk
dialokasikan;
•sesuai dengan fungsi zona;
•terkait langsung dengan kegiatan penanganan sampah, yaitu:
• kegiatan pemilahan sampah;
•kegiatan pengolahan sampah.
•Contoh: industri daur ulang sampah, RTH.
Kriteria Subzona Budi Daya Terbatas
•seperti kriteria di subzona penyangga
•Mendukung pengurangan dampak negatif keberadaan TPA
sampah
•dengan pertimbangan bahwa masih terdapat potensi bahaya di
luar zona penyangga akibat praktik pengelolaan sampah yang
tidak berkelanjutan.
•Contoh: industri daur ulang sampah, RTH.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan:
Ketentuan/standar terkait pemanfaatan ruang
Ketentuan dalam peraturan bangunan setempat
Ketentuan khusus bagi unsur bangunan/komponen yang
dikembangkan
Klasifikasi I
Pemanfaatan
diperbolehkan
/ diizinkan
Klasifikasi T
Pemanfaatan
bersyarat
secara
terbatas
Klasifikasi B
Pemanfaatan
bersyarat
tertentu
Klasifikasi X
Pemanfaatan
yang tidak
diperbolehkan
Ketentuan teknis zonasi: I-T-B-X
BAB III: KETENTUANTEKNIS
KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN
15
3
Klasifikasi B
Pemanfaatan bersyarat tertentu
Klasifikasi X
Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan
Kriteria Subzona Penyangga & Subzona Budi Daya
Terbatas
• kegiatan yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat
sesuai dengan perencanaan dan perijinan dari dinas atau
instansi terkait.
• Contoh: jaringan listrik, telekomunikasi, dan penerangan.
Kriteria Subzona Penyangga & Subzona Budi Daya
Terbatas
• Contoh kegiatan & penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan di zona penyangga: perumahan, kantor
pemerintahan
• kegiatan dan penggunaan lahan selain yang telah
disebutkan sebagai pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan,
pemanfaatan bersyarat secara terbatas, dan pemanfaatan
bersyarat tertentu.
Kriteria Subzona Penyangga
•berbagai jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dalam
hal jenis kegiatan yang mendukung operasionalisasi TPA sampah,
termasuk prasarana dan utilitas.
•Contoh: lapangan parkir, jasa riset & pengembangan IPTEK.
Kriteria Subzona Budi Daya Terbatas
•Jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang hanya diperbolehkan
terletak di hulu TPA sampah, misalnya hunian tempat tinggal dan
prasarana umum.
•Jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dimungkinkan untuk
berlokasi baik di hulu maupun di hilir TPA sampah adalah kegiatan
dan penggunaan lahan yang tidak terpengaruh oleh adanya dampak
negatif TPA sampah secara langsung, di mana tidak ada aktivitas
manusia selama sehari penuh pada kegiatan tersebut, misalnya
kegiatan peternakan (lapangan pengembalaan, pemerahan susu, dan
kandang ternak), kegiatan transportasi (terminal dan lapangan
parkir).
Klasifikasi T
Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
16
Jenis TPA
Sampah
Subzona Penyangga
Subzona Budi Daya
Terbatas
LUT Berlaku Ketentuan ITBX Berlaku Ketentuan ITBX
LUS Berlaku Ketentuan ITBX Tidak Diatur
Tipologi Pengaturan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan
Lahan Berdasarkan Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah
Matriks I,T,B dan X Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan
Lahan pada Kawasan Sekitar TPA Sampah
Keterangan: Kegiatan dan penggunaan lahan selain yang
telah disebutkan dalam tabel di atas termasuk ke dalam
kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan
BAB III: KETENTUANTEKNIS
KETENTUAN PRASARANA MINIMAL
17
3
• Fungsi  kelengkapan dasar fisik lingkungan  menciptakan lingkungan yang nyaman  subzona berfungsi optimal
Ketentuan Subzona Penyangga Ketentuan Subzona Budi Daya Terbatas
Jalan Akses
• lebar +7 m -> truk sampah dua arah
• jalan kelas I -> kemampuan memikul beban +10 ton
dan kecepatan +30 km/jam
Jaringan Drainase
• Jaringan drainase permanen terpadu dengan jalan
• didukung oleh drainase lokal tak permanen bila
diperlukan
Parkir dan Bongkar Muat
• Ketersediaan fasilitas parkir dan bongkar muat
sampah terpilah
Jaringan Air Bersih
•pasokan air memadai dan tidak menggunakan air tanah setempat
Jaringan Air Limbah
•sistem pembuangan limbah cair yang baik
Jaringan Jalan Akses
•Lebar jalan dan ruang terbuka memungkinkan manuver kendaraan
pengangkut sampah dua arah (sedang bergerak maupun sedang
bongkar muat)
Jaringan Drainase
•memadai untuk penyaluran air hujan
Parkir dan Bongkar Muat
•Tersedia fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah
Air bersih Jaringan jalan Jaringan drainase Jaringan air limbah Parkir & bongkar muat
BAB III: KETENTUANTEKNIS
KETENTUANTAMBAHAN
18
3
• mengatur pada kondisi yang spesifik pada zona TPA sampah dan belum diatur pada ketentuan dasar
• hanya berlaku bagi subzona penyangga
• mendukung fungsi subzona penyangga sebagai penahan dampak negatif keberadaan TPA sampah
Ketentuan bila TPA tidak berada pada hilir
angin lokal dan/atau angin musim yang
berpengaruh
Kriteria Green Belt lainnya:
1. Kerapatan pohon lebih tinggi
pada arah angin. Kerapatan
pohon sangat ditentukan oleh
garis tengah mahkota dan akar
2. Jenis pohon berumur panjang
jarak minimal kerapatan
pohon ditetapkan sejauh 5
(lima) meter
Subzona Penyangga
0-500 m
Green Belt minimal 100 m
Penyangga
Lahan Urug
Subzona Inti
Tanaman
Pangan
Sesuai
kondisi
alam
Kombinasi
perdu dan
pohon
Luas
mahkota
besar
Letak
mahkota
rendah
Rekomendasi Tanaman
BAB III: KETENTUANTEKNIS
KETENTUANTAMBAHAN
19
3
No Spesies Nama Lokal Famili
1 Callophyllum Inophyllum L.
Nyamplung,
Bintangur laut
Guttiferae
2 Dalbergia Latifotia Roxb. Sonokeling Leguminosae
3 Michelia Champaca L. Cempaka kuning Magnoliaceae
4 Mimusop Elengi L. Tanjung Sapotaceae
5 Schleichera Trijuga Willd. Kesambi Sapindaceae
6 Swietenia Mahagoni Jacq. Mahoni Meliaceae
Sonokeling Nyamplung
Tanjung Kesambi
TERIMA KASIH
20

More Related Content

Similar to PEDOMAN PENATAAN

Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Oswar Mungkasa
 
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptxherusujatmiko2
 
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...Joy Irman
 
4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rthtrio Saputra
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan PersampahanOpsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahaninfosanitasi
 
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPATeknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPAOswar Mungkasa
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahanKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahanJoy Irman
 
UTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptx
UTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptxUTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptx
UTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptxNizamAlyn
 
Ekspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptx
Ekspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptxEkspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptx
Ekspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptxanggiemagie14
 
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanTeknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
 
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Ardi Yanson
 
Detail engineering tempat_pembuangan_akh
Detail engineering tempat_pembuangan_akhDetail engineering tempat_pembuangan_akh
Detail engineering tempat_pembuangan_akhSetiyo Pambudi
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Penataan Ruang
 
Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampahPengelolaan sampah
Pengelolaan sampahSiti Aisyah
 
PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt
PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.pptPPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt
PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.pptARIFSETIAWAN992451
 

Similar to PEDOMAN PENATAAN (20)

Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
 
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptx
 
11937724.ppt
11937724.ppt11937724.ppt
11937724.ppt
 
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (...
 
4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan PersampahanOpsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
 
Bab 7 rev 02
Bab 7 rev 02Bab 7 rev 02
Bab 7 rev 02
 
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPATeknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahanKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
 
UTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptx
UTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptxUTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptx
UTS - CONTOH RENCANA PROPOSAL - ALY NIZAMUDDIN.pptx
 
Ekspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptx
Ekspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptxEkspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptx
Ekspose LapAntara Sampah Banggai Laut.pptx
 
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanTeknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
 
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
 
Detail engineering tempat_pembuangan_akh
Detail engineering tempat_pembuangan_akhDetail engineering tempat_pembuangan_akh
Detail engineering tempat_pembuangan_akh
 
Semarang 30% rth final
Semarang 30% rth finalSemarang 30% rth final
Semarang 30% rth final
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
 
Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampahPengelolaan sampah
Pengelolaan sampah
 
PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt
PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.pptPPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt
PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt
 

Recently uploaded

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

PEDOMAN PENATAAN

  • 1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 19/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEKITARTEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH Jakarta, 21 April 2022 Oleh: CPNS FormasiTahun 2021 Sub Direktorat Wilayah II, Direktorat Sanitasi, DJCK Kementerian PUPR
  • 2. OUTLINE 2 2 3 BAB I: PENDAHULUAN 1 BAB II: KETENTUAN UMUM BAB III: KETENTUAN TEKNIS
  • 4. BAB I: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 1 4 Latar Belakang Maksud • Sebagai acuan bagi pemerintah daerah kab/kota, pengelola persampahan, dan masyarakat dalam penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah Tujuan • Mewujudkan penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah yang lebih tertib dan terkendali Ruang Lingkup • Penetapan pola ruang dalam perencanaan tata ruang • Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan • Ketentuan prasarana dan sarana minimal • Ketentuan tambahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
  • 5. BAB I: PENDAHULUAN ISTILAH DAN DEFINISI 1 5 •Wadah meliputi ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain berkegiatan dan memelihara kelangsungan hidup Ruang •Sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Penataan Ruang •Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA Sampah) •Kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA Sampah dalam jarak tertentu yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA Sampah Kawasan Sekitar TPA Sampah •Persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang Peraturan Zonasi •pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi- fungsi lain Zonasi •kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik Zona •Dan lain-lain (selengkapnya dapat dilihat pada pedoman) Dll
  • 6. BAB I: PENDAHULUAN KEDUDUKAN 1 6 • Pedoman ini disusun dalam rangka operasionalisasi UU Penataan Ruang dengan memperhatikan peraturan perundangan, SNI, dan literatur terkait • Secara khusus, pedoman ini menjadi masukan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang di tingkat kabupaten/kota
  • 8. BAB II: KETENTUAN UMUM JENIS ,TIPOLOGI, DAN KAWASAN SEKITARTPA SAMPAH 2 8 • Sistem Lahan Urug Terkendali (LUT) • Sistem Lahan Urug Saniter (LUS) • Zona TPA sampah • Subzona inti  lahan urug dan penyangga • Subzona penyangga • Subzona budi daya terbatas • Kawasan sekitar TPA sampah yang diatur dalam Pedoman ini terdiri atas subzona penyangga dan/atau subzona budi daya terbatas • TPA Sampah Baru • TPA sampah yang sedang direncanakan • TPA sampah yang belum beroperasi • TPA Sampah Lama • TPA sampah lama yang belum memiliki penyangga • TPA sampah lama yang sudah memiliki penyangga • TPA Sampah Pasca Layan • Penambangan sampah untuk diolah menjadi kompos • Pengolahan sampah menjadi energi • Rekreasi, olahraga, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tipologi TPA Sampah Jenis Sistem Pengelolaan Sampah Kawasan Sekitar TPA Sampah
  • 9. BAB II: KETENTUAN UMUM PENETAPAN KAWASAN SEKITARTPA SAMPAH 9 Subzona penyangga berfungsi untuk: • Mencegah dampak lindi terhadap kesehatan masyarakat • Mencegah binatang vector yang merambah kawasan permukiman • Menyaring debu yang beterbangan karena tiupan angin • Mencegah dampak kebisingan dan pencemaran udara oleh pembakaran hasil pengolahan sampah Subzona budi daya terbatas berfungsi untuk: • Memberikan ruang untuk kegiatan budidaya terbatas, terutama kegiatan yang berkaitan dengan TPA Sampah 2 Kawasan sekitar TPA Sampah ditetapkan berdasarkan tipologi TPA Sampah dan sistem pengelolaan sampah yang digunakan
  • 10. BAB II: KETENTUAN UMUM PENETAPAN KAWASAN SEKITARTPA SAMPAH 10 • Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan Sistem Pengelolaan LUT • Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan Sistem Pengelolaan LUS 2
  • 12. 12 FAKTOR PENENTUAN JARAK SUBZONA PENYANGGA a. bahaya meresapnya lindi ke dalam mata air dan badan air lainnya yang dipakai penduduk untuk kehidupan sehari-hari; b. bahaya ledakan gas metan; c. bahaya penyebaran penyakit melalui binatang vektor, misalnya lalat. FAKTOR PENENTUAN JARAK SUBZONA BUDI DAYA TERBATAS a. sistem pengelolaan sampah, yaitu LUT atau LUS; b. mekanisme penimbunan sampah eksisting, yaitu melalui pemilahan atau tanpa pemilahan; c. karakteristik sampah yang masuk ke TPA sampah, yaitu organik, non organik, atau B3 (bahan berbahaya dan beracun); d. jarak rembesan lindi; e. kondisi gas dalam sampah, antara lain metana, dan amonia; f. jarak jangkauan binatang vektor; g. kondisi geologi, geohidrologi, dan jenis tanah; h. iklim mikro; i. pemanfaatan ruang yang telah ada di sekitar zona TPA sampah sesuai dengan peraturan zonasi. Pertimbangan Penentuan Jarak Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah Jarak Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan Sistem LUT Jarak Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan Sistem LUS
  • 13. BAB III: KETENTUANTEKNIS TIPOLOGITPA SAMPAH & CAKUPAN KETENTUANTEKNIS KAWASAN SEKITARTPA 13 3 Tipologi TPA Sampah Sistem Pengelolaan TPA Sampah Baru TPA Sampah yang sedang Direncanakan LUT LUS TPA Sampah yang Belum Beroperasi LUT LUS TPA Sampah Lama TPA Sampah yang Belum Memiliki Penyangga LUT LUS TPA Sampah yang Sudah Memiliki Penyangga LUT LUS TPA Sampah Pascalayan LUT LUS Tipologi TPA Sampah dan Penentuan Jarak Subzona pada Kawasan Sekitar TPA Sampah Cakupan Ketentuan Teknis Penataan Ruang Kawasan Sekitar TPA Sampah A. KEGIATAN & PENGGUNAAN LAHAN B. PRASARANA & SARANA MINIMAL C. TAMBAHAN
  • 14. BAB III: KETENTUANTEKNIS KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN 14 3 Klasifikasi I Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Kriteria Subzona Penyangga •tidak mengganggu kegiatan penanganan sampah; •Aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai untuk dialokasikan; •sesuai dengan fungsi zona; •terkait langsung dengan kegiatan penanganan sampah, yaitu: • kegiatan pemilahan sampah; •kegiatan pengolahan sampah. •Contoh: industri daur ulang sampah, RTH. Kriteria Subzona Budi Daya Terbatas •seperti kriteria di subzona penyangga •Mendukung pengurangan dampak negatif keberadaan TPA sampah •dengan pertimbangan bahwa masih terdapat potensi bahaya di luar zona penyangga akibat praktik pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan. •Contoh: industri daur ulang sampah, RTH. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan: Ketentuan/standar terkait pemanfaatan ruang Ketentuan dalam peraturan bangunan setempat Ketentuan khusus bagi unsur bangunan/komponen yang dikembangkan Klasifikasi I Pemanfaatan diperbolehkan / diizinkan Klasifikasi T Pemanfaatan bersyarat secara terbatas Klasifikasi B Pemanfaatan bersyarat tertentu Klasifikasi X Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Ketentuan teknis zonasi: I-T-B-X
  • 15. BAB III: KETENTUANTEKNIS KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN 15 3 Klasifikasi B Pemanfaatan bersyarat tertentu Klasifikasi X Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Kriteria Subzona Penyangga & Subzona Budi Daya Terbatas • kegiatan yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat sesuai dengan perencanaan dan perijinan dari dinas atau instansi terkait. • Contoh: jaringan listrik, telekomunikasi, dan penerangan. Kriteria Subzona Penyangga & Subzona Budi Daya Terbatas • Contoh kegiatan & penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan di zona penyangga: perumahan, kantor pemerintahan • kegiatan dan penggunaan lahan selain yang telah disebutkan sebagai pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan, pemanfaatan bersyarat secara terbatas, dan pemanfaatan bersyarat tertentu. Kriteria Subzona Penyangga •berbagai jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dalam hal jenis kegiatan yang mendukung operasionalisasi TPA sampah, termasuk prasarana dan utilitas. •Contoh: lapangan parkir, jasa riset & pengembangan IPTEK. Kriteria Subzona Budi Daya Terbatas •Jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang hanya diperbolehkan terletak di hulu TPA sampah, misalnya hunian tempat tinggal dan prasarana umum. •Jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dimungkinkan untuk berlokasi baik di hulu maupun di hilir TPA sampah adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak terpengaruh oleh adanya dampak negatif TPA sampah secara langsung, di mana tidak ada aktivitas manusia selama sehari penuh pada kegiatan tersebut, misalnya kegiatan peternakan (lapangan pengembalaan, pemerahan susu, dan kandang ternak), kegiatan transportasi (terminal dan lapangan parkir). Klasifikasi T Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
  • 16. 16 Jenis TPA Sampah Subzona Penyangga Subzona Budi Daya Terbatas LUT Berlaku Ketentuan ITBX Berlaku Ketentuan ITBX LUS Berlaku Ketentuan ITBX Tidak Diatur Tipologi Pengaturan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Berdasarkan Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah Matriks I,T,B dan X Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Kawasan Sekitar TPA Sampah Keterangan: Kegiatan dan penggunaan lahan selain yang telah disebutkan dalam tabel di atas termasuk ke dalam kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan
  • 17. BAB III: KETENTUANTEKNIS KETENTUAN PRASARANA MINIMAL 17 3 • Fungsi  kelengkapan dasar fisik lingkungan  menciptakan lingkungan yang nyaman  subzona berfungsi optimal Ketentuan Subzona Penyangga Ketentuan Subzona Budi Daya Terbatas Jalan Akses • lebar +7 m -> truk sampah dua arah • jalan kelas I -> kemampuan memikul beban +10 ton dan kecepatan +30 km/jam Jaringan Drainase • Jaringan drainase permanen terpadu dengan jalan • didukung oleh drainase lokal tak permanen bila diperlukan Parkir dan Bongkar Muat • Ketersediaan fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah Jaringan Air Bersih •pasokan air memadai dan tidak menggunakan air tanah setempat Jaringan Air Limbah •sistem pembuangan limbah cair yang baik Jaringan Jalan Akses •Lebar jalan dan ruang terbuka memungkinkan manuver kendaraan pengangkut sampah dua arah (sedang bergerak maupun sedang bongkar muat) Jaringan Drainase •memadai untuk penyaluran air hujan Parkir dan Bongkar Muat •Tersedia fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah Air bersih Jaringan jalan Jaringan drainase Jaringan air limbah Parkir & bongkar muat
  • 18. BAB III: KETENTUANTEKNIS KETENTUANTAMBAHAN 18 3 • mengatur pada kondisi yang spesifik pada zona TPA sampah dan belum diatur pada ketentuan dasar • hanya berlaku bagi subzona penyangga • mendukung fungsi subzona penyangga sebagai penahan dampak negatif keberadaan TPA sampah Ketentuan bila TPA tidak berada pada hilir angin lokal dan/atau angin musim yang berpengaruh Kriteria Green Belt lainnya: 1. Kerapatan pohon lebih tinggi pada arah angin. Kerapatan pohon sangat ditentukan oleh garis tengah mahkota dan akar 2. Jenis pohon berumur panjang jarak minimal kerapatan pohon ditetapkan sejauh 5 (lima) meter Subzona Penyangga 0-500 m Green Belt minimal 100 m Penyangga Lahan Urug Subzona Inti Tanaman Pangan Sesuai kondisi alam Kombinasi perdu dan pohon Luas mahkota besar Letak mahkota rendah Rekomendasi Tanaman
  • 19. BAB III: KETENTUANTEKNIS KETENTUANTAMBAHAN 19 3 No Spesies Nama Lokal Famili 1 Callophyllum Inophyllum L. Nyamplung, Bintangur laut Guttiferae 2 Dalbergia Latifotia Roxb. Sonokeling Leguminosae 3 Michelia Champaca L. Cempaka kuning Magnoliaceae 4 Mimusop Elengi L. Tanjung Sapotaceae 5 Schleichera Trijuga Willd. Kesambi Sapindaceae 6 Swietenia Mahagoni Jacq. Mahoni Meliaceae Sonokeling Nyamplung Tanjung Kesambi