SlideShare a Scribd company logo
PROSEDUR PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS) <br />Bentuk badan usaha PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan badan hukum PT memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain adalah luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.  <br />left0Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.  <br />Dasar hukum  yang  utama tentang pendirian PT-Perseroan Terbatas : Undang-undang No.  40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PT - Perseroan Terbatas.  <br /> <br />Perbedaan antara PT dan CV adalah PT merupakan satu badan hukum yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Sehingga, PT dapat bertindak di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.  <br /> <br />Pendirian PT minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan harus dibuat dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang. <br /> Karakteristik Perseroan Terbatas antara lain : <br />Pendiriannya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dalam rangka PMA<br />Proses pendirian, Perubahan atau Pembubaran Perusahaan diatur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas <br />Setiap pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas wajib mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI<br />Status PT Bersifat Terbuka atau Tertutup<br />Bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya<br />Status modalnya dapat berupa PMA, PMDN, BUMN atau Swasta Lokal <br />Modal Dasarnya diatur minimal Rp. 20 juta kecuali ditentukan lain sesuai kegiatan usahanya<br />Adanya Pemegang Saham sebagai pemilik modal yang secara jelas disebutkan dalam Akta Pendirian atau Perubannya baik atas nama perusahaan asing/lokal ataupun atas nama perorangan<br />Tanggung jawab dan pengawasan perusahaan dilakukan oleh Direktur dan Komisaris<br />Keputusan tertinggi berada didalam Keputusan RUPS-Rapat Umum Pemegang Saham  <br /> <br />Apabila para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha berencana untuk ikut serta dalam tender yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun swasta, maka harus dilengkapi dengan surat-right76835surat lainnya, yaitu berupa :<br />Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.   <br />Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).      <br />Tanda Daftar Perseroan      <br />Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN, <br />Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. (penjelasan lengkap pada halaman Sertifikasi Izin Tender) <br /> <br />Untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum maka PT harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) <br /> <br />Kualifikasi perusahaan berdasarkan SIUP <br />Perusahaan Besar adalah perusahaan yang memiliki Modal atau Kekayaan Bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau Modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahanya diatas Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah)<br />Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang memiliki Modal atau Kekayaan Bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau Modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahaanya Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah)<br />Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang memiliki Modal atau Kekayaan Bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau Modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahannya sampai dengan Rp. 200.000.000 (duaratus juta) <br />Tahapan proses pendirian PT : <br />TAHAP 1. Pengecekan & Pendaftaran Nama Perseroan <br />TAHAP 2. Pembuatan Akta Pendirian PT<br />TAHAP 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan <br />TAHAP 4. NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak <br />TAHAP 5. Pengesahan Menteri Kehakiman & Ham RI <br />TAHAP 6. UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha <br />TAHAP 7. SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan <br />TAHAP 8. TDP-Tanda Daftar Perusahaan<br /> <br /> SYARAT PENDIRIAN PT<br />Mengisi formulir Pendirian PT<br />Mempersiapkan 2 (dua) nama PT sebagai alternatif<br />Melampirkan foto copy KTP para pendiri perseroan<br />Melampirkan foto copy KTP para pengurus (Direksi & Komisaris)<br />Melampirkan foto copy KK pimpinan perusahaan<br />Melampirkan foto copy Surat Kontrak/Sewa atau PBB tahun terakhir bukti kepemilikan tempat sesuai domisili perusahaan<br />Melampirkan foto copy Surat Keterangan dari pemilik gedung/kantor jika berdomisili di Gedung Perkantoran<br />Melampirkan foto copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan untuk kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya SITU <br /> <br />BIAYA PAKET PROSES PENDIRIAN PT<br /> NO GOLONGAN BIAYA PROSES PER PAKETMULAI TAHAP 1 S.D TAHAP 8  MASA PROSES(DALAM HARI KERJA)  1 SIUP BESAR  Rp.            10.200.000,-/PAKET 51 HARI  2 SIUP MENENGAH Rp.              9.500.000,-/PAKET 51 HARI  3 SIUP KECIL Rp.              7.500.000,-/PAKET 51 HARI <br /> <br /> <br />Syarat pembayaran :<br />50% uang muka pada saat dokumen lengkap dan siap diproses<br />50% sisa pembayaran pada saat akan melakukan proses Tahap 4  <br />

More Related Content

What's hot

HAK TANGGUNGAN
HAK TANGGUNGANHAK TANGGUNGAN
HAK TANGGUNGAN
IKA ERNIWATI
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
DIAN EKA PERMATASARI
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
Rizal Nurfalah
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
Wisnu Dewobroto
 
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Oswar Mungkasa
 
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syaratTm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
sastri hasnur
 
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Kanaidi ken
 
Aspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas PerusahaanAspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas Perusahaan
Pekerja lepas
 
Hukum dagang
Hukum   dagang Hukum   dagang
Hukum dagang
Nur Rohiim
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasDua Dunia
 
Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21
alarif-aholic
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
Fair Nurfachrizi
 
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)levana412y
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
abdul kodir
 
Makalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasionalMakalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasionalTri Ajeng
 
Draft peraturan pemira km fe untidar
Draft peraturan pemira km fe untidarDraft peraturan pemira km fe untidar
Draft peraturan pemira km fe untidar
Dihqi
 

What's hot (20)

Hukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasionalHukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasional
 
HAK TANGGUNGAN
HAK TANGGUNGANHAK TANGGUNGAN
HAK TANGGUNGAN
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
 
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syaratTm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
 
Aspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas PerusahaanAspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas Perusahaan
 
Hukum dagang
Hukum   dagang Hukum   dagang
Hukum dagang
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatas
 
Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Makalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasionalMakalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasional
 
Draft peraturan pemira km fe untidar
Draft peraturan pemira km fe untidarDraft peraturan pemira km fe untidar
Draft peraturan pemira km fe untidar
 

Similar to Prosedur pendirian pt

6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum
Indra Abdam Muwakhid
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Indra Abdam Muwakhid
 
Bumn
BumnBumn
Pendirian pt in Bahasa
Pendirian pt in BahasaPendirian pt in Bahasa
Pendirian pt in Bahasa
Yesica Adicondro
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
AgungAgungPangestu
 
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
Muhammad Ramadhan
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
SPG Umbrella Girls
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasDua Dunia
 
Prosedur pendirian cv
Prosedur pendirian cvProsedur pendirian cv
Prosedur pendirian cv
SPG Umbrella Girls
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
Laras Mei Purbianti
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in Bahasa
Yesica Adicondro
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatas
egintabrando
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
Hayyu Safitri
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
Fair Nurfachrizi
 
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptxTugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Ruryy1
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
megiirianti083
 

Similar to Prosedur pendirian pt (20)

6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Dasar hukum pt
Dasar hukum ptDasar hukum pt
Dasar hukum pt
 
Pendirian pt in Bahasa
Pendirian pt in BahasaPendirian pt in Bahasa
Pendirian pt in Bahasa
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
 
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatas
 
Prosedur pendirian cv
Prosedur pendirian cvProsedur pendirian cv
Prosedur pendirian cv
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in Bahasa
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatas
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
 
Badan hukum
Badan hukum Badan hukum
Badan hukum
 
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptxTugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, bentuk badan hukum,perseroan terbatas,...
 
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
Pt
PtPt
Pt
 

Recently uploaded

ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 

Recently uploaded (20)

ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 

Prosedur pendirian pt

  • 1. PROSEDUR PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS) <br />Bentuk badan usaha PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan badan hukum PT memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain adalah luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.  <br />left0Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.  <br />Dasar hukum  yang  utama tentang pendirian PT-Perseroan Terbatas : Undang-undang No.  40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PT - Perseroan Terbatas.  <br /> <br />Perbedaan antara PT dan CV adalah PT merupakan satu badan hukum yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Sehingga, PT dapat bertindak di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.  <br /> <br />Pendirian PT minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan harus dibuat dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang. <br /> Karakteristik Perseroan Terbatas antara lain : <br />Pendiriannya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dalam rangka PMA<br />Proses pendirian, Perubahan atau Pembubaran Perusahaan diatur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas <br />Setiap pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas wajib mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI<br />Status PT Bersifat Terbuka atau Tertutup<br />Bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya<br />Status modalnya dapat berupa PMA, PMDN, BUMN atau Swasta Lokal <br />Modal Dasarnya diatur minimal Rp. 20 juta kecuali ditentukan lain sesuai kegiatan usahanya<br />Adanya Pemegang Saham sebagai pemilik modal yang secara jelas disebutkan dalam Akta Pendirian atau Perubannya baik atas nama perusahaan asing/lokal ataupun atas nama perorangan<br />Tanggung jawab dan pengawasan perusahaan dilakukan oleh Direktur dan Komisaris<br />Keputusan tertinggi berada didalam Keputusan RUPS-Rapat Umum Pemegang Saham  <br /> <br />Apabila para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha berencana untuk ikut serta dalam tender yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun swasta, maka harus dilengkapi dengan surat-right76835surat lainnya, yaitu berupa :<br />Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.   <br />Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).      <br />Tanda Daftar Perseroan      <br />Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN, <br />Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. (penjelasan lengkap pada halaman Sertifikasi Izin Tender) <br /> <br />Untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum maka PT harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) <br /> <br />Kualifikasi perusahaan berdasarkan SIUP <br />Perusahaan Besar adalah perusahaan yang memiliki Modal atau Kekayaan Bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau Modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahanya diatas Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah)<br />Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang memiliki Modal atau Kekayaan Bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau Modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahaanya Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah)<br />Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang memiliki Modal atau Kekayaan Bersih diluar investasi tanah dan bangunan atau Modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahannya sampai dengan Rp. 200.000.000 (duaratus juta) <br />Tahapan proses pendirian PT : <br />TAHAP 1. Pengecekan & Pendaftaran Nama Perseroan <br />TAHAP 2. Pembuatan Akta Pendirian PT<br />TAHAP 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan <br />TAHAP 4. NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak <br />TAHAP 5. Pengesahan Menteri Kehakiman & Ham RI <br />TAHAP 6. UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha <br />TAHAP 7. SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan <br />TAHAP 8. TDP-Tanda Daftar Perusahaan<br /> <br /> SYARAT PENDIRIAN PT<br />Mengisi formulir Pendirian PT<br />Mempersiapkan 2 (dua) nama PT sebagai alternatif<br />Melampirkan foto copy KTP para pendiri perseroan<br />Melampirkan foto copy KTP para pengurus (Direksi & Komisaris)<br />Melampirkan foto copy KK pimpinan perusahaan<br />Melampirkan foto copy Surat Kontrak/Sewa atau PBB tahun terakhir bukti kepemilikan tempat sesuai domisili perusahaan<br />Melampirkan foto copy Surat Keterangan dari pemilik gedung/kantor jika berdomisili di Gedung Perkantoran<br />Melampirkan foto copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan untuk kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya SITU <br /> <br />BIAYA PAKET PROSES PENDIRIAN PT<br /> NO GOLONGAN BIAYA PROSES PER PAKETMULAI TAHAP 1 S.D TAHAP 8  MASA PROSES(DALAM HARI KERJA)  1 SIUP BESAR  Rp.            10.200.000,-/PAKET 51 HARI  2 SIUP MENENGAH Rp.              9.500.000,-/PAKET 51 HARI  3 SIUP KECIL Rp.              7.500.000,-/PAKET 51 HARI <br /> <br /> <br />Syarat pembayaran :<br />50% uang muka pada saat dokumen lengkap dan siap diproses<br />50% sisa pembayaran pada saat akan melakukan proses Tahap 4  <br />