Uploaded byDr. Zar RDJ
Konektivitas Udara Global dan Perlindungan Kepentingan Indonesia dalam Tata Kelola Penerbangan Internasional.pdf
Penerbangan internasional menjadi instrumen penting dalam diplomasi transportasi Indonesia, terutama karena besarnya mobilitas jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi. Ratifikasi Chicago Convention 1944, ICAO Annexes, Tokyo Convention 1963, Montreal Convention 1999, dan Cape Town Convention 2001 memberikan dasar hukum dan teknis yang mengatur keselamatan, keamanan, hak penumpang, serta pembiayaan armada. Kepatuhan Indonesia terhadap rezim hukum penerbangan internasional memastikan keterhubungan udara global tetap berjalan lancar. Penerapan konvensi udara memberi dampak langsung pada kualitas bandara, maskapai, dan perlindungan penumpang. Audit ICAO mendorong peningkatan standar keselamatan, sementara Montreal Convention melindungi hak penumpang atas kompensasi. Cape Town Convention memperkuat akses maskapai Indonesia ke pembiayaan pesawat modern. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi penerbangan Indonesia, tetapi juga memperkuat daya saing maskapai nasional di pasar internasional. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi, penerapan Annex 9 tentang fasilitasi sangat penting bagi kelancaran embarkasi jamaah haji. Konvensi udara juga menjadi instrumen diplomasi teknis dalam perundingan hak lalu lintas udara. Dengan kepatuhan penuh terhadap kerangka ICAO, Indonesia dapat menjaga reputasi penerbangan internasionalnya sekaligus memastikan kepentingan penumpang nasional terlindungi di kancah global.
Konektivitas Udara Global dan Perlindungan Kepentingan Indonesia dalam Tata Kelola Penerbangan Internasional.pdf
- 1. Kepentingan Indonesia dalamTata Kelola Penerbangan Internasional Dr. Maizar Radjin KONEKTIVITAS UDARA GLOBAL DAN PERLINDUNGAN
- 2. CONTENTS ICAO ANNEXES (LAMPIRANTEKNIS CHICAGO CONVENTION) CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (CHICAGO CONVENTION) 1944 CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (MONTREAL CONVENTION) 1999 CONVENTION ON OFFENCES AND CERTAIN OTHER ACTS COMMITTED ON BOARD AIRCRAFT (TOKYO CONVENTION) 1963 CAPE TOWN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (2001) 2. 4. 5. 3. 1. 2
- 3. Convention on International CivilAviation (Chicago Convention) 1944 01
- 4. PRINSIP KEDAULATAN NEGARA ATASWILAYAH UDARA Setiap negara berdaulat penuh atas ruang udara di atas wilayah daratan dan laut teritorialnya. Melarang penerbangan lintas tanpa izin. Menegaskan hak setiap negara mengatur penerbangan domestik dan internasional. HAK KEBEBASAN UDARA (FREEDOMS OF THE AIR) Mengatur hak lalu lintas udara internasional. Dinegosiasikan dalam perjanjian bilateral/multilateral. PEMBENTUKAN ICAO ICAO didirikan sebagai badan khusus PBB. Mengatur keselamatan, keamanan, efisiensi, dan keteraturan penerbangan sipil internasional. Menyusun standar dan rekomendasi (SARPs) yang menjadi rujukan global. LAMPIRAN TEKNIS (ANNEXES) Memiliki 19 Annex yang mencakup berbagai aspek penerbangan. REGISTRASI DAN KEBANGSAAN PESAWAT Setiap pesawat wajib didaftarkan di suatu negara (state of registry). Hanya boleh memiliki satu kebangsaan. Negara pendaftar bertanggung jawab atas pemeliharaan keselamatan, sertifikasi, dan pengawasan pesawat tersebut. Pokok Substansi 4
- 5. Chicago Convention menjadifondasi hukum utama penerbangan sipil Indonesia. LANDASAN HUKUM PENERBANGAN INTERNASIONAL 01 Hak lalu lintas udara untuk Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia dinegosiasikan berdasarkan prinsip Chicago Convention. NEGOSIASI PENERBANGAN HAJI DAN UMRAH 02 ICAO melalui USOAP mengaudit keselamatan penerbangan Indonesia. Mendorong peningkatan standar di bandara Soekarno- Hatta, Kualanamu, hingga Sultan Hasanuddin. SERTIFIKASI BANDARA DAN MASKAPAI NASIONAL 03 Indonesia pernah masuk EU Safety Blacklist. Reformasi penerbangan mengacu Chicago Convention membantu Indonesia keluar dari daftar tersebut. PENCEGAHAN BLACKLIST EROPA/FAA 04 Kepatuhan pada aturan ICAO memudahkan maskapai Indonesia membuka rute internasional baru. PENINGKATAN DAYA SAING MASKAPAI NASIONAL 05 Relevansi bagi Indonesia 5
- 6. Kasus Blacklist UniEropa (2007–2009) 01. Hampir semua maskapai Indonesia dilarang terbang ke Eropa karena dinilai tidak memenuhi standar ICAO. Setelah reformasi besar di Kemenhub, larangan ini dicabut bertahap hingga 2018. Audit ICAO 2017 02. Indonesia berhasil meningkatkan Effective Implementation menjadi 81,15%. Negosiasi Slot Penerbangan Haji 03. Proses ini didasarkan pada prinsip Chicago Convention dan perjanjian bilateral. Contoh Penerapan/Kasus 6
- 7. ICAO Annexes (Lampiran TeknisChicago Convention) 02
- 8. Terdapat 19 Annex yangmengatur standar dan rekomendasi (SARPs) untuk seluruh aspek penerbangan internasional. Jumlah dan Ruang Lingkup Annexes Mengatur standar operasi pesawat. Annex 6 – Operation of Aircraft Mengatur prosedur imigrasi, karantina, bea cukai, dan pelayanan penumpang. Annex 9 – Facilitation Menetapkan standar perlindungan penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum. Annex 17 – Security Mengatur pengangkutan bahan berbahaya melalui udara. Annex 18 – The Safe Transport of Dangerous Goods by Air Pokok Substansi 8
- 9. 03. 01. 02. 04. 05. PENINGKATANSTANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN Maskapai Indonesia wajib mematuhi Annex 6. PENGATURAN BARANG BERBAHAYA DI PESAWAT Annex 18 mencegah insiden akibat bahan berbahaya. KELANCARAN PERJALANAN JAMAAH HAJI DAN UMRAH Annex 9 sangat krusial dalam konteks Indonesia–Arab Saudi. AUDIT ICAO DAN REPUTASI GLOBAL Kepatuhan Indonesia terhadap ICAO Annexes tercermin dalam hasil audit USOAP. PENGUATAN KEAMANAN BANDARA NASIONAL Dengan Annex 17, bandara utama meningkatkan sistem keamanan. Relevansi bagi Indonesia 9
- 10. Insiden pembajakan GarudaGA 206 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Kasus Pembajakan Woyla (1981) Skor Effective Implementation Indonesia meningkat setelah perbaikan besar mengikuti Annex ICAO. Audit ICAO 2017 Investigasi menunjukkan pentingnya implementasi Annex 6 tentang operasi pesawat. Kasus Lion Air JT 610 (2018) Contoh Penerapan/Kasus 10
- 11. Convention on Offencesand Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention) 1963 03
- 12. YURISDIKSI NEGARA PENDAFTARAN PESAWAT Tindakpidana atau gangguan keamanan yang terjadi di atas pesawat tunduk pada yurisdiksi negara tempat pesawat tersebut terdaftar. DEFINISI TINDAK PIDANA DI UDARA Termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan, kekerasan terhadap awak atau penumpang, penghancuran peralatan pesawat, hingga pengabaian instruksi keamanan oleh kapten. KEWENANGAN KAPTEN PESAWAT Kapten memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap penumpang yang membahayakan keselamatan pesawat atau orang di dalamnya. KOORDINASI INTERNASIONAL Tokyo Convention mendorong kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan di udara. TANGGUNG JAWAB NEGARA ANGGOTA Negara pihak konvensi wajib menerima kembali pesawat yang terdaftar pada mereka dan bekerja sama dalam penanganan tindak pidana di udara. Pokok Substansi 12
- 13. Perlindungan Awak dan Penumpang Kaptendan awak memiliki legitimasi internasional untuk mengendalikan penumpang yang membahayakan. Kepastian Hukum di Rute Internasional Tokyo Convention memastikan bahwa yurisdiksi tetap berada pada negara registrasi. Dasar Hukum Penindakan Kasus di Pesawat Garuda Jika terjadi tindak pidana di pesawat Garuda Indonesia yang sedang terbang internasional, yurisdiksi Indonesia berlaku penuh berdasarkan Tokyo Convention. Perlindungan Reputasi Maskapai Nasional Kepatuhan terhadap Tokyo Convention membuat maskapai Indonesia dipandang profesional. Relevansi bagi Indonesia 13
- 14. Insiden ini menunjukkanpentingnya kerangka hukum internasional dalam menangani pembajakan. KASUS PEMBAJAKAN GARUDA GA 206 (WOYLA, 1981) Kapten berhak mengikat atau menahan sementara penumpang tersebut hingga pesawat mendarat. KASUS PENUMPANG MABUK DI PENERBANGAN INTERNASIONAL Berdasarkan Tokyo Convention, hal itu termasuk tindak pidana serius karena membahayakan keselamatan penerbangan. KASUS ANCAMAN BOM PALSU Contoh Penerapan/Kasus 14
- 15. Convention for theUnification of Certain Rules for International Carriage by Air (Montreal Convention) 1999 04
- 16. TANGGUNG JAWAB MASKAPAI TERHADAP PENUMPANG Maskapaibertanggung jawab atas cedera atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan. KOMPENSASI KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BAGASI Maskapai bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan bagasi terdaftar. KESERAGAMAN PROSEDUR KLAIM Konvensi menyatukan aturan internasional mengenai tanggung jawab maskapai. TANGGUNG JAWAB TERHADAP KARGO Maskapai bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman kargo. ATURAN TENTANG PENUNDAAN PENERBANGAN Maskapai dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi penundaan yang menyebabkan kerugian finansial bagi penumpang. Pokok Substansi 16
- 17. Perlindungan Konsumen Penerbangan PenumpangIndonesia yang bepergian internasional memiliki hak hukum untuk mendapat kompensasi. 01. Kepastian Hukum bagi Maskapai Nasional Maskapai Indonesia memiliki aturan yang seragam dalam menangani klaim internasional. 02. Peningkatan Kepercayaan Penumpang Masyarakat lebih percaya pada layanan maskapai nasional karena hak- hak mereka diakui dan dilindungi hukum internasional. 03. Standar Kompensasi Internasional Indonesia bisa menghindari perbedaan aturan kompensasi antarnegara. 04. Daya Saing Maskapai di Pasar Global Maskapai Indonesia lebih mudah menjalin kerja sama code- share atau aliansi dengan maskapai asing. 05. Relevansi bagi Indonesia 17
- 18. KECELAKAAN PESAWAT Keluarga korbanmendapat kompensasi sesuai Montreal Convention. KEHILANGAN BAGASI DI PENERBANGAN INTERNASIONAL Penumpang berhak atas kompensasi maksimal sekitar 1.288 SDR. PENUNDAAN PENERBANGAN HAJI Jamaah dapat menuntut kompensasi ke maskapai dengan dasar hukum Montreal Convention. Contoh Penerapan/Kasus 18
- 19. Cape Town Conventionon International Interests in Mobile Equipment (2001) 05
- 20. REGISTRASI GLOBAL Setiap kepentinganatas pesawat dapat didaftarkan di International Registry berbasis elektronik yang berlaku secara global. JAMINAN INTERNASIONAL ATAS ASET BERGERAK Menciptakan mekanisme hukum internasional untuk memberikan jaminan atas aset bergerak bernilai tinggi. PERLINDUNGAN KREDITUR Kreditur dilindungi jika debitur gagal membayar. PENGATURAN INSOLVENSI Kreditur mendapat prioritas untuk mengambil kembali atau menjual pesawat guna menutup pinjaman. PROTOKOL PESAWAT UDARA (AIRCRAFT PROTOCOL) Menetapkan standar kontrak leasing, pembiayaan, dan hak kepemilikan. Pokok Substansi 20
- 21. MEMPERMUDAH LEASING PESAWAT Prosesleasing lebih cepat, murah, dan aman secara hukum. MENGURANGI RISIKO KREDITUR Lembaga pembiayaan internasional lebih percaya pada maskapai Indonesia. MENDORONG MODERNISASI ARMADA NASIONAL Maskapai Indonesia bisa memperbarui armada dengan pesawat generasi baru. MENINGKATKAN DAYA SAING MASKAPAI NASIONAL Maskapai Indonesia bisa bersaing dengan maskapai regional. KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI INTERNASIONAL Sengketa pembiayaan pesawat dapat diselesaikan melalui mekanisme Cape Town Convention. Relevansi bagi Indonesia 21
- 22. LEASING BOEING 777GARUDA INDONESIA Garuda menggunakan mekanisme Cape Town untuk memperoleh pesawat wide- body. 01 LION AIR & PEMBELIAN BOEING 737 Lion Air memanfaatkan proteksi Cape Town dalam transaksi pembelian/leasing pesawat. 02 KASUS INSOLVENSI MASKAPAI Kreditur internasional dapat menarik kembali pesawat yang disewa sesuai aturan Cape Town. 03 Contoh Penerapan/Kasus 22
- 23. Thanks Dr. MaizarRadjin