masalah narkotika

1. Perkembangan Masalah
Gangguan Penggunaan
Napza dan Kebijakan
Wajib Lapor Pecandu
Narkotika
MI -1

2. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan global
 Masalah epidemi gangguan penggunaan narkotika tidak
terlepas dari masalah produksi dan peredarannya.
 Hampir 74% konsumsi heroin di seluruh dunia
disumbangkan oleh daerah Bulan Sabit Emas (Golden
Crescent), terutama Afghanistan, diikuti oleh Segitiga
Emas (Golden Triangle), yaitu Laos, Myanmar dan
Thailand.
 Sementara itu negara pemasok kokain terutama berasal
dari Amerika Latin, seperti Columbia dan Meksiko

3. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan global
 UNODC pada tahun 2012 mencatat bahwa dari segi
produksi opium terdapat penurunan sekitar 30%
 Peredaran gelap narkotika yang bersifat jarak jauh
(long-distance trafficking) umumnya menyangkut zat
jenis kokain dan heroin.
 Dalam 10 tahun belakangan terjadi peningkatan
produksi ganja dan amphetamine-type stimulants (ATS)
seperti shabu dan ecstasy. Pencatatan zat-zat ini
kompleks karena pada umumnya produksi dilakukan di
dalam negeri

4. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan global
 Diperkirakan 3.4 – 6.6% total populasi usia 15 – 64 tahun di
dunia pernah menggunakan NAPZA setidaknya sekali di tahun
2010.
 Secara global,jenis NAPZA yang paling banyak disalahgunakan:
 Ganja (sekitar 129 – 190 juta)
 Amfetamin
 Kokain & Opiat
 10-13% dari pengguna NAPZA mengalami masalah medis,
psikologis & sosial dan hanya 12-30% dari pecandu yg
mengalami masalah tersebut yang pernah menerima terapi
dan rehabilitasi.
 Penasun : estimasi HIV 20%, Hepatitis C 46,7% dan Hepatits
B 14,6 %

5. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan global
 Persoalan pada negara berkembang adalah tidak
tersedianya data-data yang akurat terkait dengan
penggunaan NAPZA.
 Data secara global lebih sering bersifat estimasi
 Salah satu sumber data yang dapat diandalkan adalah
data yang berasal dari fasilitas layanan terapi dan
rehabilitasi (tidak menggambarkan besaran masalah tapi
dapat menunjukkan kecenderungan persoalan).

6. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan regional
 ASEAN menetapkan ASEAN BEBAS NARKOBA 2015
 Untuk mencapai hal tersebut, ACCORD (Asean and
China Cooperative Operations in Response to
Dangerous Drugs), telah menyusun empat pilar
sebagai pokok kegiatan:
 Membangkitkan kesadaran dan mendorong peran
masyarakat
 Membangun kesepakatan bersama dan bertukar
pengalaman terbaik dalam upaya pencegahan
 Mempertegas penegakan hukum dan peraturan
 Menghapus persediaan narkotika gelap dengan mendorong
program-program pengembangan alternatif

7. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan regional
 Sejak tahun 2000, penggunaan ATS marak di Asia
Tenggara
 Cambodia, China, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina dan
Thailand.
 Produksi ATS umumnya dilakukan di dalam negeri
(China, Myanmar dan Indonesia)
 Penyitaan pabrik ATS rumahan dengan kapasitas
produksi hingga ribuan kilogram setiap bulannya
menunjukkan tingginya kebutuhan
 Heroin tetap memiliki pangsa pasar yang tetap
 Ganja adalah zat yang paling banyak disalahgunakan

8. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan nasional
 Sebagai negara kepulauan diantara dua benua & dua
samudera memberi dampak positif & negatif.
 Peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang
lainnya adalah salah satu bentuk dampak negatif dari
keberadaan Indonesia pada posisi geografisnya
 Kontrol masuknya NAPZA menjadi lebih sulit
 Pengaruh sosial budaya dari tamu asing juga sulit
dibendung

9. Epidemiologi dan perkembangan
penggunaan narkotika dikawasan nasional
 Pemerintah awalnya mencatat masalah penyalahgunaan
NAPZA dari laporan RSKO & Panti Rehab Sosial milik Kemensos
 Tren penggunaan NAPZA:
 1970: morfin / heroin
 1980: barbiturat & benzodiazepin dikombinasi dengan alkohol;
tren penggunaan efedrin dlm waktu singkat
 1990: diawali penggunaan ekstasi, diikuti heroin
 2000: penyalahgunaan heroin stagnan; amfetamin (ekstasi dan
metamfetamin (shabu) meningkat
 Mid 2000: sedikit catatan ttg penyalahgunaan kokain, ketamin;
penyalahgunaan buprenorfin, alprazolam, dekstrometorfan,
trihexyphenidyl, krokodil, YABA
 1960 – sekarang: ganja

10. KEBIJAKAN WAJIB LAPOR
PECANDU NARKOTIKA

11. Pengantar
UU 35/2009:
• Memberi kewenangan besar terhadap BNN untuk
pengendalian suplai dan prevensi
• Memberi kewenangan besar terhadap Kemenkes untuk terapi
& rehabilitasi, bersama-sama dengan Kemensos
Kewenangan Kemenkes
• Steering masalah wajib lapor dan rehab medis
• Termasuk memberikan serangkaian terapi untuk mencegah
penularan, antara lain HIV/AIDS melalui jarum suntik dg
pengawasan ketat Kemenkes (pasal 56 a 2)

12. Latar Belakang (1)
Gangguan penggunaan Narkotika merupakan
masalah bio-psiko-sosio-kultural yang
kompleks
Penanganan multidisipliner dan lintas sektor
secara komprehensif
3 Pilar :
•Supply reduction
•Demand reduction
•Harm reduction

13. Latar Belakang (2)
Wajib Lapor
untuk
mendapatkan
pengobatan
/perawatan
Rendahnya cakupan
pecandu narkotika yg
mengakses layanan
kesehatan : kultur,
stigma, diskriminasi,
dana terbatas
Perubahan perilaku
yg tidak mudah
dilakukan di
Lapas/Rutan

14. Kerangka teoritis
Wajib Lapor Pemidanaan
Perilaku
ketergantungan
dapat dikelola
Penyakit Infeksi
& Masalah
Kejiwaan dpt
dicegah sedini
mungkin

15. Penyelenggaraan Wajib Lapor (1)
Dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
IPWL dapat di Puskesmas, RSU, RS Khusus,
Lembaga Rehab Medis / Sosial
Diusulkan oleh Dinkes setempat
Ditetapkan oleh Menkes

16. Penyelenggaraan Wajib Lapor (2)
Asesmen
Rencana
Terapi
Terapi &
Rehabilitasi

17. Penyelenggaraan Wajib Lapor (3)
Pecandu Narkotika yang telah menjalani lapor diri diberi kartu
pasien (lapor diri) setelah menjalani asesmen. Kartu berlaku
untuk dua kali masa perawatan
IPWL yg tidak memiliki kemampuan untuk melakukan
perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi harus
melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan
tersebut.
Pecandu Narkotika yang sedang menjalani perawatan tetap
harus melakukan lapor diri di IPWL terdekat

18. Masa Perawatan
Merupakan periode seseorang menjalani program TR
Dapat berlangsung beberapa bulan – 2 tahun (rehabilitasi rawat
inap)
Dapat berlangsung tak terbatas (program terapi rumatan metadon
/ buprenorfin)
Meliputi program rehabilitasi & pasca rehabilitasi (khusus rawat
inap)
Perspektif kekambuhan sebagai suatu bagian dari proses
perubahan perilaku

19. PROGRAM REHABILITASI MEDIS

20. Penyelenggaraan rehab medis
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Masyarakat: swasta / LSM

21. Rehabilitasi medis
Rehabilitasi
medisDetoksifikasi
Rawat jalan
simtomatik
& konseling
Terapi
rumatan
metadon /
buprenorfin Rawat inap
jangka
pendek
Rawat inap
jangka
panjang

22. Prinsip pelaksanaan rehab medis
Fasilitas rehabilitasi medis wajib membuat rekam medis dan
informed consent sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan kekerasan fisik /
psikologis/mental
Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
Pelaksanaan rehabilitasi bagi pasien <= 18 tahun harus
memperhatikan kondisi perkembangan & hak untuk memperoleh
pendidikan.
Rawat inap terhadap pasien <= 18 tahun tidak boleh digabungkan
dengan rawat inap dewasa.

23. Populasi sasaran rehabilitasi
medis
Pasien sukarela (datang sendiri /
dibawa keluarga)
Pasien rujukan lembaga
pemasyarakatan / rumah tahanan
Pasien dlm proses penyidikan /
persidangan
Pasien yang diputus / ditetapkan
pengadilan

24. Tantangan tata laksana masalah
Narkotika: Perbedaan persepsi
 Hukum:
 Penyalahgunaan adalah
kriminal
Kesehatan Hukum
Gangguan penggunaan Napza /
Narkotika adalah penyakit kronis
kambuhan
Setiap penyalahgunaan
adalah tindak pidana
Orang yg mengalami
ketergantungan cenderung
memiliki zat yg biasa
disalahgunakan untuk digunakan
secara kontinyu
Orang yg memiliki
narkotika secara tidak sah
adalah tindak pidana
Kebanyakan pecandu mengalami
ketergantungan pd narkotika
golongan I
Narkotika gol I hanya utk
ilmu pengetahuan, shg
setiap pecandu adalah
kriminal

25. Perbedaan persepsi (2)
 Hukum:
 Penyalahgunaan adalah
kriminal
Kesehatan Hukum
Pemulihan atas kecanduan tidak
mudah, karena menyangkut
perubahan struktur otak
Setiap pecandu dapat
sembuh asal ada kemauan
Rehabilitasi medis tidak hanya
rawat inap, melainkan juga
rawat jalan
Pecandu harus dirawat
inap agar sembuh
Kekambuhan merupakan bagian
perubahan perilaku yg hrs
diterima & diupayakan utk
kembali dipulihkan
Kekambuhan tidak bisa
dibenarkan kalau org tsb
sudah menjalani rehab

26. Bagaimana mengatasi tantangan
lintas sektor & perbedaan persepsi?
 Disusun peraturan bersama ttg penanganan
rehabilitasi bagi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika
 Melibatkan Mahkumjakpol (MA – Kemenkumham
– Kejagung – Polri) – Kemenkes – Kemensos – BNN
 Ditandatangan pimpinan K/L tersebut diatas
pada tgl 11 Maret 2014
 Saat ini berlangsung penyusunan juknis masing-
masing K/L untuk memudahkan pelaksanaan

27. Program Kemenkes dalam mendukung
Perber Mahkumjakpol + (1)
• Terbitnya Permenkes 80/2014: Juknis Pelaksanaan
Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses
penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah
mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
• Berkoordinasi dengan BNN dalam membentuk Tim Asesmen
Terpadu untuk Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, Penuntutan,
dan Persidangan

28. Program Kemenkes dalam mendukung
Perber Mahkumjakpol + (1)
• Terbitnya Permenkes 80/2014: Juknis Pelaksanaan
Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses
penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah
mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
• Berkoordinasi dengan BNN dalam membentuk Tim Asesmen
Terpadu untuk Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, Penuntutan,
dan Persidangan

29. Apa itu tim asesmen terpadu?
Tim
asesmen
terpadu
Tim hukum:
unsur Polri,
BNN,
Kejaksaan &
Kemenkumham
Tim dokter:
SpKJ, SpF, dr
umum,
psikolog

30. Ruang lingkup asesmen terpadu
bagi yg terkait perkara hukum
 Tim asesmen terpadu khusus untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pecandu, penyalahguna atau
korban penyalahgunaan terkait perkara hukum
 Waktu kerja maksimal 6 hari:
 Untuk asesmen tim dokter maksimal 2 hari

31. Apa bedanya wajib lapor dg
rehabilitasi dari segi lembaga ?
Institusi
Penerima
Wajib Lapor
(IPWL)
Menerima
layanan
rehabilitasi
rawat inap
Menerima
rehabilitasi
terkait
perkara
hukum

32. Dukungan dalam rangka gerakan
rehabilitasi 100 ribu Pecandu
• Upaya Kementerian Kesehatan dalam mendukung gerakan
rehabilitasi 100 ribu pecandu narkotika yang telah
dicanangkan pada awal tahun 2015 bersama K/L lain.
• Awal tahun 2015 Dit. Keswa Kemenkes akan merevisi
Permenkes 80/2014, yang akan mencakup tentang:
• Juknis rehab medis bagi pecandu / korban
penyalahgunaan dalam proses pengadilan (bersifat
compulsory), dan juga suka rela (voluntary)
 Tata laksana rehab medis bagi pecandu / korban
penyalahgunaan yang datang sukarela, sedang dalam
proses hukum, dan sudah mendapatkan putusan
pengadilan
 Komponen pembiayaan
 Mekanisme klaim

33. Dukungan dalam rangka gerakan
rehabilitasi 100 ribu Pecandu
• Kementerian Kesehatan mengusulkan pembiayaan rehabilitasi
medis dengan menggunakan dana efisiensi Kemenkes, untuk
pecandu yang datang secara sukarela dan terkait hukum
(15.500 pecandu)
• Rehabilitasi untuk 15.500 pecandu ini dilaksanakan di 310
IPWL yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada
tahun 2014.
• Alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan
adalah Rp. 65. 076.960.000,-

34. Program Rehab Medis
Utk yg sukarela
• Bisa rawat jalan atau inap
• Lama bergantung pd derajat keparahan & rencana terapi
Yg dititipkan polisi/jaksa
• Harus rawat inap
• Maksimal 3 bulan
Yg diputus/ditetapkan hakim
• Hrs rawat inap dahulu min 3 bln
• Lama tgt pd putusan Hakim bdsarkan rekomendasi tim
dokter asesmen terpadu

35. Rehab medis terkait putusan pengadilan (2)
Tahapan rehabilitasi medis bagi mereka yang telah
diputus oleh pengadilan :
program rawat
inap awal;
• Min 3 bln
program lanjutan;
• Dilanjutkan rawat
inap jangka panjang
atau
• Rawat jalan utk
penggunaan
rekreasional & usia <
18 tahun
program pasca
rawat;
• Min pertemuan 2 X
seminggu
• Meliputi rehab sosial
& pengembalian ke
masy

36. Pelaporan rehab medis terkait
putusan pengadilan
Fasilitas rehabilitasi medis melaporkan
perkembangan pasien kepada lembaga
eksekutor
Tata cara pelaporan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

37. TERIMA KASIH