transportasi

1. BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN

2. PELAJAR 24%
PEKERJA 59%
POPULASI UMUM 17%

3. Setiap lapisan masyarakat
berpotensi menjadi bagian dari rantai nilai bisnis
penyalahgunaan narkoba.
LINGKUNGAN INDIVIDU PADA SETIAP LAPISAN MASYARAKAT
produk
si
distribus
i
konsum
si
Masyarakat pedesaan &
petani menanam dan
memasok tanaman bahan
baku narkoba
Pengusaha di bidang farmasi &
kimia menyalahgunakan ijin untuk
memproduksi dan mengedarkan
narkoba
Masyarakat Pesisir
& Perbatasan
melakukan
penyelundupan
Perusahaan dalam
bidang transportasi
& logistik. Melakukan
pengiriman ilegal
Dokter & Apoteker
menyalahgunakan
wewenang dalam menulis
resep
Masyarakat daerah kumuh
& miskin mendapatkan
manfaat ekonomi dengan
melindungi pengedar
Masyarakat
Perkotaan
Pekerja Seni &
Dunia Hiburan
Remaja &
Mahasiswa
Anak Usia
Sekolah
Atlet/
Olahragawan

4. LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA
Penanganan kasus
narkoba high profile
(melibatkan artis atau
tokoh masyarakat) tidak
mendapatkan hukuman
yang dianggap berat
Duta anti narkoba
ditunjuk dari artis
mantan pecandu,
beberapa bahkan
tertangkap kedua kalinya
dikarenakan
menggunakan kembali
Pemberitaan kejahatan
narkoba melalui media
tidak semenarik kasus
terorisme atau korupsi,
terutama korupsi yang
melibatkan tokoh politik
dan pejabat.
Framing pemberitaan
yang tidak tepat dapat
menginspirasi pengguna
baru.
NEWS
Persepsi masyarakat dan media bahwa kejahatan narkoba tidak
dianggap sebagai kejahatan yang menakutkan dan memalukan ...
KERUGIAN
KEMATIAN
ORANG/HARI
Rp 84 T
30
/TAHUN
Rp
Rp 31 T
SELAMA TAHUN 2015
Rp
80ORANG/HARI
KEMATIAN
NARKOBA
KORUPSI
TERORISME
DI DUNIA
Sumber: BNN, ICW, IEP

5. Keterlibatan penegak hukum dan politisi menjadi perusak sistem pemberantasan Narkoba
September 2012
4 Petugas Bea Cukai
Jadi Tersangka Kasus
Dugaan Suap
Penyelundupan Narkoba
Oktober 2017
Oknum Polisi Terlibat
Kasus Narkoba 5 Kg
Sabu di Parepare
April 2015
20 Jaksa Dipecat
karena Terlibat
Narkoba
Juli 2017
Diduga Terlibat
Jaringan Narkoba,
Oknum Hakim
Pengadilan Negeri Liwa
Ditangkap
Juni 2017
Terlibat Peredaran
Narkotika, 2 Sipir
Lapas Ditangkap
Polisi
Juli 2016
Oknum TNI
Ditangkap Bawa 10
Kilo Sabu di
Sumatera Utara
November 2017
Jadi Bandar
Narkoba, Wakil
Ketua DPRD Bali
Ditangkap
Bea Cukai Polisi Jaksa Hakim Sipir LP Tentara Politisi
KETERLIBATAN APARATUR

6. LINGKUNGAN SISTEM POLITIK & SISTEM HUKUM
Kab/Kota
530
Keberadaan satuan kerja BNN baru
mencakup 30.8% dari seluruh wilayah
kabupaten/kota di Indonesia.
BNNK
172
Belum melembaganya narkoba sebagai isu darurat nasional. Sehingga perilaku kebijakan
pemerintah belum menunjukkan kejahatan narkotika sebagai prioritas utama
Koordinasi antar lembaga pemerintahan
yang lemah dikarenakan ego sektoral dan
perbedaan paradigma dalam penanganan
permasalahan narkoba.
Keberpihakan pemerintah yang masih
lemah jika dibandingkan dengan
penanganan terhadap pemberantasan
korupsi dan terorisme
Pengadilan
Tipikor
Pengadilan Khusus
Terorisme
Pengadilan Khusus
Narkoba

7. •Pengawasan barang bukti yang
lemah
•Negosiasi saat penangkapan
sehingga dibebaskan dengan
menghilangkan barang bukti
Penangkapan Pengadilan
Sistem penegakkan
hukum masih
memberikan celah bagi
pelaku untuk dihukum
ringan atau bebas dari
jerat hukum
SISTEM HUKUM
• Adanya negosiasi putusan agar
pelaku tidak terjerat hukuman
• Hakim & Jaksa tidak menguasai
permasalahan
Penyidikan dan Assessment
disalahgunakan sehingga terjadi
pengalihan status, dari pengedar
menjadi penyalahguna
PENJARA
Penyidikan dan
Assessment
“Hampir 50% peredaran
narkotika di Indonesia
terjadi dan dikendalikan
dari dalam Lapas dan
Rutan“
BNN, 2017
REHABILITASI
Tata kelola dan
penanganan pasien di
rehabilitasi swasta belum
sesuai standar
Sistem
Double Track
Jika masuk penjara, pengedar masih
bisa menjalankan bisnisnya,
pemakai dapat dengan mudah
kembali mengkonsumsi narkoba
Jika pengedar diputuskan
masuk rehabilitasi, maka
mereka mendapatkan
pangsa pasar baru

8. • Surface Web Market • Deep Web Market • Cryptomarket
• Peredaran narkoba
dilakukan melalui media
sosial dan website
• Peredaran Narkoba dilakukan
melalui jaringan internet
tersembunyi yang sangat sulit
dilacak
• Transaksi menggunakan
crypto-currency melalui
internet. Tidak mudah
dilacak, identitas
tersembunyi
8

9. Perkembangan NPS
menciptakan celah bagi
kejahatan dikarenakan banyak
narkoba jenis baru yang
belum diatur oleh hukum.
Sumber: UNODC 2017
NPS yang
beredar di
dunia
800an
73
NPS yang
beredar di
Indonesia
65
Sudah diatur dalam
Permenkes Nomor
20 Thn 2018
Perkembangan New Psychoactive Substances
(NPS)
8
Belum diatur
dalam
Permenkes

10. Timur Tengah
(Qatar, UEA, Iran,
Suriah)
Tiongkok
Amerika
Golden Peacock
Golden Triangle
(Thailand,
Vietnam,Kamboja)
Malaysia
Inggris,
Turki
Pola Perdagangan
Narkoba Internasional di
Indonesia
Golden Crescent
(Afghanistan, Pakistan)
India
50.000
per gram
Iran
20.000
Tiongkok
per gram
1.5 juta
Indonesia
per gram
Perbandingan Harga Jual Shabu
(dalam Rupiah)
Struktur pasar perdagangan narkoba di
Indonesia menarik Jaringan sindikat
Narkoba internasional untuk masuk ke
Indonesia

11. PEMULIHAN PENYALAH GUNA NARKOBA
Total kapasitas
fasilitas rehabilitasi
milik pemerintah (BNN,
Kemenkes, Kemensos,
Pemda)= 20.000 (2%)
Dari 1,7% estimasi populasi usia 10-64
yang terpapar narkoba, terdapat sekitar 1 juta
orang yang prioritas untuk direhabilitasi
Total kapasitas
fasilitas rehabilitasi
milik masyarakat &
swasta
= 10.000 (1%)
Kapasitas
Rehabilitasi di
Negara Maju:
18 – 22%

12. TANTANGAN DAN HAMBATAN
BELUM EFEKTIFNYA PROGRAM PEMBANGUNAN
BERWAWASAN ANTI NARKOBA

13. PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
PERMASALAHA
N
NARKOBA
PEREDARAN GELAP
NARKOBA
Pasal 70
BNN mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan
masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik
regional maupun internasional, guna mencegah dan
memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan
terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas
dan wewenang.
Pasal 64
Dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, dengan Undang-
Undang ini dibentuk Badan
Narkotika Nasional, yang
selanjutnya disingkat BNN
MANDAT
UU 35/2009
PEMBERANTAS
AN
PENCEGAHAN

14. TANTANGAN (1)
 Kebijakan di beberapa negara tetangga yang sangat tegas dan
keras terhadap para sindikat narkoba berimplikasi pada pergerakan
ancaman sindikat narkoba yang mengarah ke Indonesia.
 Kondisi geografis Indonesia yang terbuka menjadi “surga” bagi para
sindikat narkoba dalam menyelundupan narkoba, terutama melalui
jalur Selat Malaka.
 Modifikasi teknik (modus) penyelundupan narkoba yang terus
berkembang dan semakin sulit terdeteksi aparat.
 Berdasarkan analisis BNN, peredaran gelap narkoba yang diungkap
selalu mengarah kepada para penghuni Lapas.
 Para bandar narkoba membeli integritas para penyelenggara
negara/penegak hukum.

15. TANTANGAN (2)
 Perkembangan narkoba jenis baru yang dikemas dalam berbagai
bentuk seperti permen, makanan ringan, suplemen, obat kuat, dll yang
semakin sulit diidentifikasi.
 Kecenderungan perilaku madat di kalangan remaja dengan
menggunakan obat-obatan legal yang diracik dengan berbagai
macam obat-obatan.
 Merebaknya fenomena Narkoba masuk kampung dengan
penggunanya kalangan pimpinan lembaga pemerintahan desa (Lurah,
Sekdes). Bergulirnya Anggaran Dana Desa ditengarai turut menjadi
salah satu faktor.
 Fenomena strategi perang asimetris yang dimainkan oleh negara-
negara asing melalui “operasi candu” yang bertujuan melemahkan
atau menghancurkan generasi dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

16. HAMBATAN
 Pendidikan Anti Narkoba di seluruh strata pendidikan belum dapat
dilaksanakan dengan baik, secara massif dan komprehensif.
 Masih kuatnya mind set bahwa penyalah guna narkoba merupakan aib.
 Masih rendahnya kesadaran melaporkan diri ke IPWL (Institusi Penerima
Wajib Lapor) untuk mendapatkan perawatan.
 Masih rendahnya komitmen seluruh komponen Bangsa
(Kementerian/Lembaga/ Pemda, masyarakat dan dunia usaha) untuk turut
berpatisipasi melaksanakan P4GN;
 Keterbatasan pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba baik yang dikelola
pemerintah maupun masyarakat. Para pecandu narkoba yang akan menjalani
rehabilitasi atau pemulihan harus menunggu (waiting list) karena keterbatasan
fasilitas dan kapasitas.
 Belum dilakukannya pemulihan kawasan-kawasan merah (sarang narkoba)
secara komprehensif seperti Kampung Ambon dan Kawasan Berland di
Jakarta, Kampung Beting di Pontianak, Kampung Kubur di Medan, Kampung
Pandan di Jambi, dll.

17. UNTUK ITU, TERBITLAH
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN

18. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
Tahun 2018-2019 dikelompokkan dalam 4 bidang
yaitu:
a.Bidang Pencegahan
b.Bidang Pemberantasan
c. Bidang Rehabilitasi
d.Penelitian & Pengembangan Penanganan
Penyalahgunaan Narkotika & Prekursor
Narkotika

19. A. BIDANG
PENCEGAH
AN
(22 RENCANA
AKSI)
• SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA SERTA INFORMASI TENTANG P4GN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
• PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG P4GN DI MASING-
MASING KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH
DAERAH
• PENYELENGGARAAN HARI REMAJA INTERNASIONAL
PADA TINGKAT PUSAT DAN PROVINSI.
• PROMOSI GENERASI BERENCANA (GENRE) DI SEKOLAH,
KAMPUS, DAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
• PROMOSI GENRE BERBASIS KOMUNITAS.
• SOSIALISASI P4GN PADA SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI SERTA MODA TRANSPORTASI.

20. A. BIDANG
PENCEGAH
AN
• PENGUATAN DUKUNGAN EKOLOGI SOSIAL BAGI PARA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS).
• PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN P4GN KEPADA
SELURUH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).
• PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN P4GN KEPADA
INSTANSI (SEKTOR) YANG MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN
PREKURSOR NARKOTIKA.
• PENDIRIAN 5 (LIMA) PUSAT INFORMASI EDUKASI
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF (PIE NAPZA)
DI 5 (LIMA) WILAYAH RAWAN DAN RENTAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA
• PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MEMETAKAN PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI
DAERAH RAWAN DAN RENTAN PADA DAERAH TERTINGGAL,
TERDEPAN,DAN TERLUAR.

21. A. BIDANG
PENCEGAH
AN
• PENUTUPAN SITUS JUAL BELI NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DAN SITUS YANG
MELEGALISASI NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA
• PELAKSANAAN TES URINE KEPADA SELURUH PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, TERMASUK CALON APARATUR
SIPIL NEGARA.
• PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/ RELAWAN ANTI
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.
• KERJA SAMA INTERNASIONAL TERKAIT P4GN.
• PERLINDUNGAN TERHADAP INFRASTRUKTUR
INFORMASI KRITIS DAN STRATEGIS UNTUK MEREDUKSI
KERENTANAN TERHADAP INFORMASI YANG DIMILIKI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
• PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODUL PENDIDIKAN
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PADA
SELURUH PENDIDIKAN KEDINASAN.

22. A. BIDANG
PENCEGAH
AN
• PENYUSUNAN MODUL ANTI NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK LATIHAN DASAR,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN, TEKNIS,
DAN FUNGSIONAL.
• PENGEMBANGAN TOPIK ANTI NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA PADA SALAH SATU MATA
PELAJARAN DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI.
• MELAKUKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA PADA LEMBAGA LAYANAN YANG BERADA DI
BAWAH KOORDINASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA PADA ANAK
• PELAKSANAAN PELATIHAN KADER PEMUDA ANTI
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.
• PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT PADA
KAWASAN RAWAN DAN RENTAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.