Dokumen ini membahas proses penerbitan izin konsesi di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau. Menguraikan tahapan proses perizinan HTI dan perkebunan, sumber data yang digunakan, luas areal konsesi, fungsi kawasan hutan, kesesuaian izin dengan rencana tata ruang dan kawasan lindung. Temuan menunjukkan bahwa sebagian izin tidak sesuai dengan ketentuan.
Pemerintah menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, propinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Pemerintah mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
Pemerintah menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, propinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Pemerintah mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, peraturan perundangan, pendanaan, partisipasi swasta dan masyarakat.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, peraturan perundangan, pendanaan, partisipasi swasta dan masyarakat.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
Kepastian hukum tata ruang belum bisa ditegakkan, Peraturan yang mengatur tata Ruang di ria ada 3 buah, yaitu SK Mentri, Perda dan SK Gubernur. Diantara ketiga aturan itu saling bertentangan manakah yang akan diikuti, Pelanggaran dilakukan sendiri oleh pemerintah
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. Oleh: Raflis
PROSES PENERBITAN IZIN KONSESI
STUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
Disampaikan Pada:
PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN KONSESI:
STUDI KASUS DI SIAK DAN PELALAWAN
PEKANBARU, 22 JANUARI 2015
2. Tujuan:
• Mengetahui proses pemberian
izin Perkebunan dan HTI sesuai
dengan Ketentuan yang
berlaku
• Mengetahui kesesuaian
Perizinan terhadap fungsi
kawasan hutan dan rencana
tata ruang
4. Sumber Data:
• Konsesi HTI
• Konsesi Perkebunan
• Fungsi Kawasan Hutan
• SK 173/ 1986
• SK 7651/2011
• SK 878/2014
• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Perda
No 10 tahun 1994)
• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak
(Perda No 1 tahun 2002
• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan
(Perda No 6 tahun 2001)
7. RENCANA TATA RUANG PROVINSI
PERDA NO 10 1994
No Pola Ruang Keterangan
1 APK Kehutanan Izin HTI
2 APK Perkebunan Izin
Perkebunan
3 Kawasan Lindung, APK
Pertambangan, APK
Pertanian, APK Transmigrasi,
APK yang diprioritaskan, AP
Lainnya
8. No Pola Ruang Keterangan
1 Arahan Perkebunan Rakyat Perkebunan
2 Kawasan Hutan Produksi HTI
3 Kawasan Perkebunan Perkebunan
4 Kawasan Pariwisata, Resapan Air, Hutan Lindung Wisata,
Hutan Lindung Gambut, Kawasan Suaka Margasatwa,
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, Arahan Pertanian
Lahan Basah, Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)
9. No Pola Ruang Keterangan
1 Perkebunan Eksisting dan Perkebunan yang sudah ada izin lokasi Perkebunan
2 Pengembangan Tanaman Tahunan/ Perkebunan Perkebunan
3 HTI yang sudah ada izin lokasi HTI
4 Pengembangan HTI/Hutan Produksi HTI
5 Hutan Produksi Tetap HTI
6 Pemukiman, Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kawasan Industri, Jalur
Hijau Industri, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Pengembangan Lahan
Perikanan, Pengembangan Pariwisata, Pelabuhan Khusus, Hutan Produksi
Terbatas, Tanaman Pangan Lahan Kering, Persawahan, Pengembangan
Tanaman Pangan dan Lahan Basah, Kawasan Lindung Gambut/Konservasi,
Lindung Bakau, Kawasan Lindung Setempat, Lahan Kritis, Suaka Margasatwa
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Siak
(Perda No 01 Tahun 2002)
11. PROSES PERIZINAN HTI
Rekomendasi
Pemohon
Pertimbangan Tehnis
Analisis Fungsi Kawasan
Mentri Kehutanan
Amdal
IUPHHK-HTI
Peraturan Perundangan
Kawasan Hutan
Rencana Tata Ruang
Kawasan Bergambut
Nasional
Pulau
Provinsi
Kabupaten
12. PROSES PERIZINAN PERKEBUNAN
Pemohon
Kesesuaian Terhadap RTRWP
Kesesuaian Terhadap RTRWK
Izin Lokasi
Amdal
Gubernur /Bupati
Kesesuaian terhadap
Kawasan Hutan
IUP
HGU
Syarat:
Peraturan Perundangan
Kawasan Hutan
Rencana Tata Ruang
Kawasan Bergambut
Nasional
Pulau
Provinsi
Kabupaten
14. Fungsi Kawasan
Kabupaten Grand
TotalPelalawan Siak
Hutan Konservasi 36.790 65.686 102.476
Hutan Produksi 357.444 360.143 717.587
Hutan Produksi Konversi 514.258 334.148 867.422
Hutan Produksi Terbatas 337.949 88.499 426.632
Grand Total 1.293.396 854.803 2.248.274
Fungsi Kawasan Hutan
SK 173 1986
No Fungsi Kawasan Keterangan
4 Hutan Produksi Tetap HTI
5 Hutan Produksi Konversi Perkebunan
15. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN SIAK)
Perda No 10 tahun 1994
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 222.969 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 174.039 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 88.171 ha (28,34%) dari luas konsesi,
izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 76640 ha (30,57%) dari luas
konsesi
222,969
16,744
71,427
38,146
174,039
38,494
3,986 653 0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap
(HTI+Perkebunan)
16. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN PELALAWAN)
Perda No 10 tahun 1994
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 303.057 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 263.135 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 113753 ha (27,29%) dari luas konsesi, izin
perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65667 ha (19,97%) dari luas konsesi
303,057
34,851
78,902
32,615
263,135
33,052
48,087
11,145
3,522
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
17. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAK
Perda No 01 Tahun 2002
187,484
3,917
119,738
10,345
195,526
44,808
1,557 1,925 1155
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 187.484 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 195.526 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 123655 ha (39,74%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 55153 ha
(22,00%) dari luas konsesi
18. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN
Perda No 6 tahun 2001
378,121
142,019
207,964
57,419
389,747
138,935
20,682 28,991
18,702
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 378.121 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 389.747 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 349983 ha (48,07%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 196354 ha
(33,50%) dari luas konsesi
19. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN
(KABUPATEN SIAK)
SK 173 1986
245,435
15,835
49,825
20,586
221,104
8,884
1,390 2,834 408
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 245.435 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 221.104 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65660 ha (21,11%) dari luas konsesi, izin
perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 29470 ha (11,76%) dari luas konsesi
20. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN
(KABUPATEN PELALAWAN)
SK 173 1986
200,214
63,092
153,503
6,756
283,836
38,211
4,285
41,704
16,765
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Peruntukan HTI Peruntukan
Perkebunan
Peruntukan Lain
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha
(13,68%) dari luas konsesi
21. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN
BERGAMBUT (KABUPATEN SIAK)
89,595
40,752
58,194
122,599
155,413
19
37,939
14,958
42,349
562 792 0 3,284
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Non Gambut 0,5-1 m 1 - 2m 2 - 4m > 4m
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI + Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha
(13,68%) dari luas konsesi
22. KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN
BERGAMBUT (KABUPATEN PELALAWAN)
136,710
4,565
28,835 21,841
224,859
217,067
6,746
30,094
62,586
12,309
22,835
1,775
21,797
766
15,580
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Non Gambut 0,5 - 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 191.951 ha
• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 316493 ha
• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 224859 ha (53,95%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 12309 ha
(3,74%) dari luas konsesi
23. PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN
HUTAN VS PEMUTIHAN
PELANGGARAN IZIN
SK 173/1986 – SK 7651/2011 – SK 763/2014 – SK 789/2014 – SK 878/2014
24. PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN HTI PADA
SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014
No SK 7651
2011
Siak Pelalawan
1 HK-HP 3.700 512
2 HPK-HP 10.689 54.404
3 HPT-HP 19.475 49.300
Jumlah 33.824 104.216
No SK 878
2014
Siak Pelalawan
1 APL-HP 3.540 956
2 HPK-HP 1.245 50.725
3 HPT-HP 51.608 104.631
4 HK-HP 3.768 1.018
Jumlah 60.161 157.330
25. PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN
PADA SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014
SK 7651/2011
No SK 7651 2011 Siak Pelalawan
1 HK-APL 97 0
2 HK-HPK 64 280
3 HP-HPK 2.183 1.073
4 HP-APL 16.070 4.869
5 HPT-APL 4.841 17.339
6 HPT-HPK 1.765 9.689
Jumlah 25.020 33.250
No SK 878 2014 Siak Pelalawan
1 HK-APL 0 46
3 HP-HPK 1 6
4 HP-APL 778 1.432
5 HPT-APL 2.982 230
6 HPT-HPK 0 254
Jumlah 249.249 308.501
26. RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan
Hutan
Gambut
28.34
39.74
21.11
51.97
30.57
22
11.76 13.68
Kabupaten Siak
HTI(%) Perkebunan(%)
RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan
Hutan
Gambut
27.29
48.07 51.97 53.95
19.97
33.5
13.68
3.74
Pelalawan
HTI(%) Perkebunan(%)
Ketidaksesuaian Perizinan Terhadap
Regulasi
27. KESIMPULAN
1. Pemberian izin konsesi di kabupaten siak tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
2. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan
peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Siak
1. Perkebunan seluas 25.020 pada SK 7651 2011 dan 249.249 pada
SK 878 2014
2. HTI seluas 33.824 pada SK 7651 2011 dan 60.161pada SK 878
2014
3. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan
peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Pelalawan
1. Perkebunan seluas 33.250 pada SK 7651 2011 dan 308.501 pada
SK 878 2014
2. HTI seluas 104.216 pada SK 7651 2011 dan 157.330 pada SK 878
2014
28. REKOMENDASI
Terhadap Pemerintah
Menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, provinsi dan nasional sebagai
informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website
masing masing dengan lampiran peta
Menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan
dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan
mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta.
Menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia
setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan
lampiran peta
Melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan
membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat.
Mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat
melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
Terhadap Masyarakat
Melakukan monitoring terhadap setiap kebijakan pemberian izin dan perubahan
fungsi kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan.
Melakukan gugatan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
29. Fungsi Kawasan
Hutan 1986
Arahan Perizinan berdasarkan
Fungsi Kawasan Hutan 1986Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap Fungsi
Kawasan Hutan 1986
Sesuai Tidak Sesuai
Fungsi Kawasan
Hutan 2011
Arahan Perizinan berdasarkan
Fungsi Kawasan Hutan 1986
Overlay
Pemutihan Pelanggaran Izin dalam
Fungsi Kawasan Hutan 2011
Fungsi Kawasan
Hutan 2014
Arahan Perizinan berdasarkan
Fungsi Kawasan Hutan 2014Tidak Sesuai Pemutihan 2011
Overlay
Pemutihan Pelanggaran Izin dalam
Fungsi Kawasan Hutan 2011
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap
Fungsi kawasan hutan
30. Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Riau 1994
Arahan Perizinan berdasarkan
RTRWP 1994Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap RTRWP
1994
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI terhadap Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994
31. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Siak dan Pelalawan
Arahan Perizinan berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Siak dan PelalawanIzin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Siak dan Pelalawan
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak
dan Pelalawan
32. Kedalaman Gambut Provinsi
Riau
Arahan Perizinan berdasarkan
Kedalaman Gambut
Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan
Perkebunan terhadap
Kedalaman Gambut
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap
Kawasan bergambut