Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Materi Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022.pdf
Similar to Materi Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022.pdf
- 1. Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta, September 2022 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
- 2. Mencabut: 1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3. OUTLINE 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Kriteria dan Data Pengaduan 5. Mekanisme Pengaduan 6. Tindak Lanjut Pengaduan 7. Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengaduan 8. Verifikator 9. Penelaah 10.Kewajiban Pengadu dan Teradu 11.Perlindungan bagi Pengadu dan Teradu 12. Ketentuan Peralihan Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5. LATAR BELAKANG Amanat Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018 dan Perubahannya yaitu “LKPP untuk mengembangkan Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Pengaduan yang disampaikan mencakup adanya indikasi pelanggaran administratif, persaingan usaha serta tindak pidana Tren Pengaduan PBJ yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan pengelolaan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat yang efektif dan akuntabel Pembaharuan dalam Aplikasi atau Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Data diambil dari Triwulan II Tahun 2022
- 6. TUJUAN
- 7. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan di bidang PBJ Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam PBJ Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam PBJ Meningkatkan sistem pengawasan internal dan memberikan perlindungan kepada Pengadu TUJUAN
- 9. RUANG LINGKUP SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pengadu yang merupakan masyarakat, kelompok masyarakat, pelaku usaha, instansi maupun badan hukum menyampaikan Pengaduan secara elektronik melalui E- Pengaduan PBJ sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP untuk mengelola Pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh Pengadu untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa Whistleblower menyampaikan Pengaduan secara elektronik melalui Whistleblowing System PBJ https://pengaduan.lkpp.go.id/ https://wbs.inaproc.id/ dapat diakses melalui
- 11. KRITERIA DAN DATA PENGADUAN a. Organisasi dan tata kerja pelaku PBJ b. Prosedur dan mekanisme PBJ c. Kewajiban yang dilakukan PBJ Pelanggaran Administrasi a. Persekongkolan b. Pertentangan kepentingan Persaingan Usaha Tidak Sehat a. Penipuan b. Pemalsuan c. KKN Tindak Pidana a. Pelanggaran administrasi b. Persaingan usaha tidak sehat c. Tindak pidana Objek Aduan * Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 Penyimpangan terhadap:
- 13. MEKANISME PENGADUAN Pengadu menyampaikan data Pengaduan secara elektronik Pengadu menyampaikan Pengaduan secara elektronik melalui E- Pengaduan (https://pengaduan.lkpp.go.id/) Whistleblower menyampaikan Pengaduan secara elektronik melalui Whistleblowing System (https://wbs.inaproc.id/) 1 2 * Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022
- 14. Pengadu menyampaikan Pengaduan (https://pengaduan.lkpp.go.id/) (https://wbs.inaproc.id/) Verifikator melakukan penyaringan data Pengaduan Verifikator meneruskan kepada Penelaah untuk Pengaduan yang memenuhi kriteria dan data Penelaah membuat resume berdasarkan hasil Penelaah menyampaikan resume kepada Pimpinan APIP K/L/PD Penelaah menyampaikan hasil tindak lanjut Pengaduan kepada Pengadu Penelaah dapat menutup Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dan data Pengaduan Penelaah menganalisis data Pengaduan yang telah diverifikasi Verifikator dapat menutup Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dan data Pengaduan Verifikator dapat meminta tambahan data Pengaduan ALUR PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- 16. Pimpinan APIP K/L/PD bertanggung jawab menindaklanjuti Pengaduan dengan: • Menugaskan Auditor APIP K/L/PD untuk melakukan audit atau klarifikasi (kategori pelanggaran administrasi) • APIP melaporkan hasil tindak lanjut Pengaduan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah • APIP menyampaikan ringkasan tindak lanjut Pengaduan kepada Pengadu • Menyampaikan rekomendasi kepada KPPU (kategori persaingan usaha tidak sehat) • Menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum (kategori indikasi tindak pidana) TINDAK LANJUT PENGADUAN
- 18. UNSUR PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADUAN Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengaduan Penanggung Jawab Pengawas Sekretariat Verifikator Penelaah LKPP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah * Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022
- 19. VERIFIKATOR
- 20. VERIFIKATOR Ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Pemerintahan untuk melakukan pengawasan internal di K/L/PD Apabila belum terbentuk unit kerja dalam pengawasan internal, Pimpinan K/L/PD menugaskan ASN, anggota TNI/Polri sebagai verifikator Pimpinan Pejabat Pemeritah melakukan pengawasan internal pada K/L/PD atau pejabat yang berwenang menetapkan minimal 1 verifikator Identitas verifikator rahasia Syarat: a. Pegawai K/L/PD (PNS/ TNI/ Polri) b. Sebagai auditor atau pengawasan internal pada K/L/PD c. Memiliki integritas
- 21. TUGAS VERIFIKATOR Penyaringan data pengaduan berdasarkan kriteria dalam Aplikasi Sistem PBJ Menentukan kategori objek pengaduan PBJ Menentukan tahapan pengadaan Menentukan pihak teradu Membuat resume Verifikator Meminta tambahan data pengaduan dan/atau informasi kepada Pengadu Meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat ke Penalaah Menyampaikan tambahan bukti dukung dari Pengadu ke Penelaah Menutup Pengaduan jika tidak sesuai ketentuan Mengusulkan pengembangan Sistem Pengaduan PBJ kepada Penanggung Jawab ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
- 22. 1. Identitas Pengadu 2. Data Pengaduan Berhubungan atau meminta data dan/atau informasi kepada Pihak Teradu (langsung maupun tidak) terkait substansi pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu KEWAJIBAN VERIFIKATOR MERAHASIAKAN : VERIFIKATOR DILARANG :
- 23. PENELAAH
- 24. 1. Penelaah ditetapkan oleh Pimpinan Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan Pengawasan Internal pada masing-masing K/L/PD atau pejabat yang berwenang sesuai dengan persyaratan 2. Pimpinan Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal pada masing-masing K/L/PD atau pejabat yang berwenang menetapkan paling kurang 1 (satu) orang Penelaah 3. Apabila masih belum terbentuk unit kerja yang memiliki tugas pengawasan internal, maka Pimpinan K/L/PD dapat menugaskan Pegawai ASN, anggota TNI, atau Anggota Polri yang diberi tugas dan kewajiban secara penuh sebagai Penelaah 4. Identitas Penelaah bersifat rahasia PENELAAH * Pasal 15 Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022
- 25. SYARAT PENELAAH Pegawai Negeri Sipil yang sekurang- kurangnya memiliki pendidikan S1 atau sederajat atau memiliki jenjang pangkat Penata Muda dan golongan /ruang IIIa Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Pejabat Pemerintah Memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1 Memiliki integritas * Pasal 15 Ayat 1 Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022
- 26. Membuat telaahan terhadap Pengaduan beserta dokumen pendukung Meminta tambahan data Pengaduan kepada Pengadu (jika diperlukan) Menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan APIP TUGAS PENELAAH Menyampaikan hasil tindak lanjut Pengaduan kepada Pengadu Menutup Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dan data Pengaduan Mengusulkan pengembangan Sistem Pengaduan kepada Pengawas * Pasal 16 Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022
- 27. 1. Identitas Pengadu 2. Data Pengaduan 3. Hasil tindak lanjut Pengaduan KEWAJIBAN PENELAAH MERAHASIAKAN : Berhubungan atau meminta data Pengaduan dan/atau informasi kepada Teradu baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan substansi Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu PENELAAH DILARANG :
- 29. Menyampaikan Pengaduan dengan disertakan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik Menyampaikan seluruh data Pengaduan dan informasi dengan benar. Bersikap kooperatif Beritikad baik KEWAJIBAN PENGADU DAN TERADU a b c d Kewajiban poin c dikecualikan bagi Teradu
- 31. PERLINDUNGAN BAGI PENGADU Identitas dirahasiakan Perlindungan dari tindakan- tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya Pemindahtugasan atau mutasi bagi Pengadu dalam hal timbul ancaman fisik bagi Pengadu Bantuan penyampaian pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum Bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila mendapatkan ancaman Perlindungan bagi Pengadu dapat dilakukan LPSK apabila dibutuhkan dalam proses peradilan pidana
- 32. Perlindungan bagi Teradu dapat dilakukan oleh LPSK apabila dalam proses peradilan pidana Teradu bekerja sama dengan APH dalam memberikan informasi dalam rangka pengungkapan kasus dugaan pelanggaran PBJ Diberikan perlindungan dengan tidak memberikan sanksi tanpa didukung bukti yang sah dari hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi, dan pemeriksaan Diperlakukan sebagai pihak yang tidak bersalah sampai hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi, dan pemeriksaan ► ► ► PERLINDUNGAN BAGI TERADU
- 34. PENYESUAIAN TUGAS VERIFIKATOR DAN PENELAAH Verifikator dan Penelaah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan K/L/PD sebelum Peraturan Lembaga ini berlaku (28 Juli 2022), disesuaikan penugasannya paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan (28 Juli 2022)