Legal Audit

2. Standar Kompetensi Kerja Khusus
Auditor Hukum Indonesia
KODE UNIT
KOMPETENSI
JUDUL UNIT KOMPETENSI
M.691000.001.02 Melakukan Telaah dan Identifikasi Tujuan Penugasan Audit Hukum
M.691000.002.02 Melakukan Perencanaan Audit Hukum
M.691000.003.02 Meminta Konfirmasi Perencanaan Audit Hukum
M.691000.004.02 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi
M.691000.005.02 Melakukan Analisis Terhadap Data dan Informasi
M.691000.006.02 Menyusun Laporan Hasil Audit Hukum
M.691000.007.01 Menyampaikan Laporan Hasil Audit Hukum

3. Melakukan Telaah dan Identifikasi
Tujuan Penugasan Audit Hukum
Contoh Tujuan Penugasan Audit Hukum:
• Audit hukum dalam rangka akusisi PT.X
terhadap PT.Y
• Audit Hukum dalam rangka kepatuhan RS X
terhadap UU RS
• Audit Hukum dalam rangka rencana
pengadaan barang/jasa di instansi Y

4. UU No.19 Tahun 2003 ttg BUMN
Pasal 14 Ayat (3) huruf d s/d h
• penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan, serta pembubaran Persero;
• investasi dan pembiayaan jangka panjang;
• kerja sama Persero;
• pembentukan anak perusahaan atau
penyertaan;
• pengalihan aktiva.

5. Melakukan Perencanaan Audit Hukum
• tujuan penugasan audit hukum
• ruang lingkup pekerjaan audit hukum
• *peraturan perundang-undangan terkait
• materi audit hukum
• klasifikasi manajerial
• Diskripsi dan pembagian tugas (job description and
distribution)
• Sarana dan prasarana
• Jadwal kerja
• Anggaran biaya
• Lampiran formulir kertas kerja

6. *Peraturan Perundang-Undangan
terkait
• UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
• UU No.40 Tahun 2007 tentang PT
• PP No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero)
• PP No.43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan
Bentu Badan Hukum BUMN
• dll

7. Y & K PARTNERS
1. ASPEK KORPORASI
2. PERIJINAN
3. ASET PERSEROAN
4. KEKAYAAN INTELEKTUAL
5. KETENAGAKERJAAN
6. ASURANSI
7. PERJANJIAN-PERJANJIAN
8. PERKARA-PERKARA
CONTOH MATERI AUDIT HUKUM PT
(AKUISISI)

8. Materi Audit Hukum PT ASPEK KORPORASI
• Keabsahan subyek hukum PT (anggaran dasar PT berikut segala
perubahannya)
• Keabsahan pengangkatan direksi dan dewan komisaris (notulen rapat)
• Keabsahan kepemilikan saham, struktur permodalan (saham dan
permodalan)
• Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
menjalankan usahanya (ijin, persetujuan dibidang usaha, lingkungan hidup
dll)
• Keabsahan kepemilikan kekayaan dan penyertaan (aset)
• Ketenagakerjaan
• Kepatuhan perusahaan terhadap perikatannya dengan pihak ketiga dan
keabsahan tindakan hukum (Perjanjian)
• Ada atau tidak adanya perkara yang berpengaruh terhadap kelangsungan
usaha (litigasi/perkara hukum perusahaan)

9. UU No.19 Thn 2003 ttg BUMN
Pasal 10 dan Pasal 11
• Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada
Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah
dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri
Keuangan.
• Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri
dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
• Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-
prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

10. Contoh Materi Audit Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan dan
Tujuan Penugasan Audit Hukum
• Sejauh mana ketaatan Rumah Sakit X
terhadap UU RS

11. Undang-Undang No.44 Tahun 2009
Pasal 7
(1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian, dan peralatan.
Pasal 17
Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau
tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.

12. CONTOH MATERI AUDIT HUKUM
RUMAH SAKIT (KETAATAN UU RS)
• persyaratan lokasi
• persyaratan bangunan
• persyaratan prasarana
• persyaratan sumber daya
manusia
• persyaratan kefarmasian
• persyaratan peralatan
• jenis pelayanan
• jenis pengelolaan
• klasifikasi rumah sakit
• perijinan
• kewajiban rumah sakit
• hak rumah sakit
• kewajiban pasien
• hak pasien
• pengorganisasian
• pengelolaan klinik
• akreditasi
• jejaring dan sistem
rujukan
• keselamatan pasien

13. Meminta Konfirmasi Perencanaan
Audit Hukum
• Surat konfirmasi audit hukum
• Surat tanggapan auditee terhadap surat
konfirmasi audit hukum
• Rapat pendahuluan (kick off meeting)
Surat konfirmasi penting karena:
- Tidak selalu ada perjanjian dengan auditee
- Memastikan auditee korporatif
- Bahan untuk kick off meeting

14. UNIT 4. Melakukan Pengumpulan
Data dan Informasi
Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan
pengumpulan data dan informasi.

15. DOKUMEN RS X
A. PERSYARATAN RUMAH SAKIT
A.1 L O K A S I
Kesehatan & Keselamatan Lingkungan
Laporan UKL-UPL (per- 6 Bulan)
Rekomendasi UKL-UPL
Ijin Lingkungan
Parameter Kualitas Udara
Ijin Tingkat Kebisingan
Pengukuran Kualitas Air Bersih
Baku Mutu Limbah Cair
Contoh tabel pengumpulan data

16. DOKUMEN RS X
Pemeriksaan Bakteriologi/Mikrobiologi
Ijin Pengelolaan Limbah
Ijin Pengelolaan B3

17. DOKUMEN RS X
A.2. B A N G U N A N
Persyaratan Administratif
Status Hak Atas /Ijin Pemanfaatan dari
Pemegang Hak Atas Aanah
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Ijin Mendirikan Bangunan
Persyaratan Teknis Bangunan
A.3. P R A S A N A
Prasarana Rumah Sakit
A.4. SUMBER DAYA MANUSIA
Data Kepegawaian
Surat Ijin Tenaga Keperawatan
Surat Ijin Tenaga Medis
Surat Ijin Kefarmasian

18. DOKUMEN RS X
Surat Ijin Radiografer
Surat Ijin Fisioterapis
Surat Ijin Analis

19. DOKUMEN RS X
A.5 K E F A R M A S I A N
Sediaan Farmasi
Alat Kesehatan
Surat Ijin Apotek
Standar Pelayanan Kefarmasian
A.6 P E R A L A T A N
Peralatan Medis
Sertifikat Kalibrasi
Sertifikat Pengujian
Peralatan Non Medis
B. JENIS DAN KLASIFIKASI
B.1 JENIS PELAYANAN
Rumah Sakit Umum
B.2 JENIS PENGELOLAAN
Rumah Sakit Privat

20. DOKUMEN RS X
B.3 K L A S I F I K A S I
Kelas
C. K EWAJIBAN DAN HAK
Kewajiban Rumah Sakit
Hak Pasien
D. P E N Y E L E N G G A R A A N
D. 1 PENGORGANISASIAN
Pengorganisasian
D.2 PENGELOLAAN KLINIK
Tata Kelola Rumah Sakit
Tata Kelola Klinis
Persetujuan Keluarga Pasien
Terhadap Tindakan Kedokteran
Penyimpanan Rahasia
Kedokteran (rekam medis)

21. DOKUMEN RS X
D.2 PENGELOLAAN KLINIK
Audit Kinerja
Audit Medis
D.3 A K R E D I T A S I
Akreditasi
D.4 JEJARING DAN SISTEM RUJUKAN
Jejaring
Sistem Rujukan
D.5 KESELAMATAN PASIEN
Standar Keselamatan Pasien
E. PENCATATAN DAN PELAPORAN
Sistem Informasi Rumah Sakit
F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Dewan Pengawas Rumah Sakit

22. DOKUMEN
RS X
G. P E R I J I N A N
Ijin Operasional
Surat Ijin Tempat Usaha
Surat Ijin Gangguan
Surat Ijin Usaha Perdagangan
Surat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
NPWP
Ijin Pemanfaatan Tenaga
Nuklir
Pengesahan Penggunaan
Motor Diesel
Pengesahan Penggunaan
Instalasi Tenaga Listrik

23. DOKUMEN RS X
G. PERIJINAN
Pengesahan
Penggunaan Penyalur
Petir
Pengesahan
Penggunaan LIFT

24. DOKUMEN RS X
H. A S E T
Harta Tidak Bergerak
Harta Bergerak
I. TENAGA KERJA
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Upah Minimum Propinsi
Jamsostek
Serikat Buruh
Pelatihan Kerja
Penempatan Tenaga Kerja
PKWT (Tidak Tetap)
PKWTT (Tetap)
Mempekerjakan Pekerja Wanita
Pada Malam Hari

25. DOKUMEN RS X
J. P E R J A N J I A N
Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kredit
Perjanjian Asuransi
K. L I T I G A S I
Pengadilan Negeri (Perdata)
Pengadilan Negeri (Pidana)
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Niaga
Pengadilan Hubungan
Industrial

26. • Jenis-jenis data dan informasi yang akan
dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasi
sesuai dengan materi audit hukum
• Sumber-sumber data dan informasi
diidentifikasi sesuai materi audit hukum
• Teknik dan tahapan proses pengumpulan data
dan informasi ditentukan sesuai dengan
perencanaan audit hukum

27. Melaksanakan Teknik dan Tahapan Proses
Pengumpulan Data dan Informasi
 Pengkajian analitis terhadap data dan informasi
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan materi audit hukum
 Pemeriksaan fisik terhadap data dan informasi dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan materi audit hukum
 Konfirmasi kepada pihak ketiga dilakukan untuk
mendapatkan pengukuhan data dan informasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan materi audit hukum
next

28. …. Melaksanakan Teknik dan Tahapan
Proses Pengumpulan Data dan Informasi
 Observasi terhadap obyek-obyek yang terkait tujuan
penugasan audit hukum dilakukan sesuai materi audit
hukum.
 Wawancara kepada pihak-pihak terkait dilakukan guna
menambah dan mengklarifikasi informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan materi
audit hukum

29. Melakukan Pengorganisasian
Data dan informasi yang
dikumpulkan diklasifikasikan
berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan
materi audit hukum
Hasil pengumpulan data dan
informasi dituangkan dalam
kertas kerja yang telah
disiapkan
Data dan informasi yang telah
dikumpulkan disimpan di
tempat yang aman

30. UNIT 5. Melakukan Analisis Terhadap Data
dan Informasi
Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan
analisis terhadap data dan informasi

31. Memvalidasi Data dan Informasi Yang Telah
Dikumpulkan
Semua data dan informasi yang terkumpul
divalidasi
Hasil validasi dituangkan ke dalam kertas kerja
yang telah disiapkan
Tempat kerja untuk menjaga keamanan dokumen
dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan
disiapkan

32. Melaksanakan Evaluasi dan Merangkai
Data dan Informasi
Relevansi data dan informasi yang diperoleh
ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan materi audit hukum
Data dan informasi yang diperoleh dirangkaikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan materi audit hukum

33. Menganalisis Data dan Informasi
yang Terkumpul dan Memperoleh
Temuan Audit Hukum
Data dan informasi yang terkumpul
dianalisis sesuai dengan peraturan
perundang-undanganan yang berlaku untuk
memperoleh temuan audit hukum
Hasil temuan audit hukum dituangkan
secara tertulis dalam kertas kerja yang telah
disiapkan

34. CONTOH ANALISA ASPEK KORPORASI
FAKTA HUKUM PEMBAHASAN YURIDIS
Akta Pendirian Perseroan No. 62 tanggal
16 Juni 1995 disahkan oleh Menteri
Kehakiman pada tanggal 14 November
1997, terdapat jangka waktu melebihi 60
(enam puluh) hari sejak tanggal Akta
Pendirian sampai dengan tanggal
Pengesahan Menteri Kehakiman.
Jangka waktu Pengesahan Akta Pendirian
adalah paling lama 60 (enam puluh) hari
sebagaimana disebutkan pada Pasal 9
ayat (1) UU No.1/1995.
Adanya beberapa perubahan Anggaran
dasar yang tidak memiliki 6dokumen
Persetujuan/Pencatatan Menteri Hukum
dan HAM serta Tambahan Berita Negara.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut
wajib mendapat Persetujuan/Pencatatan
Menteri Hukum dan HAM sebagaimana
disebutkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (2)
UU No. 40/2007.

35. CONTOH ANALISA PERMODALAN
FAKTA HUKUM PEMBAHASAN YURIDIS
Tidak menemukan dokumen berupa
Bukti Penyetoran yang sah atas modal
ditempatkan dan modal disetor penuh
Bahwa modal ditempatkan dan disetor
dibuktikan dengan bukti penyetoran yang
sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal
33 ayat (1) UU No.40/2007
Adanya beberapa perubahan Anggaran
dasar yang tidak memiliki dokumen
Persetujuan/Pencatatan Menteri Hukum
dan HAM serta Tambahan Berita Negara.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut
wajib mendapat Persetujuan/Pencatatan
Menteri Hukum dan HAM sebagaimana
disebutkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (2)
UU No. 40/2007.

36. Audit Hukum
Rumah Sakit
Dasar Hukum UU No. 44
Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit
PERSYARATAN:
Pasal 7 ayat (1)
Rumah Sakit harus
memenuhi persyaratan
lokasi, bangunan,
prasarana, sumber daya
manusia, kefarmasian, dan
peralatan.
LOKASI:
Pasal 8 ayat (1)
Persyaratan lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
harus memenuhi ketentuan
mengenai kesehatan,
keselamatan lingkungan, dan tata
ruang, serta sesuai dengan hasil
kajian kebutuhan dan kelayakan
penyelenggaraan Rumah Sakit
LOKASI
• Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (1. UU NO.44 tahun 2009 tentang
Rumah Sakit ("UU Rumah Sakit") pasal 8 2. KepMenKes
No.1204/MENKES/SK/X/2004)
• Laporan UKL-UPL (1. UU Rumah Sakit 2.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
No.13 Tahun 2010)
• Izin Lingkungan (PP No.27 Tahun 2012)
• Rekomendasi UKL-UPL (1. PermenLH No.13 tahun 2010 2..Permenkes No.012
tahun 2012 3. Permenkes No.417 tahun 2011)
• Ijin Tingkat Kebisingan (Kep.Men. No.48 MENLH/II/1996.)
• Pengukuran Kualitas Air Bersih (Permenkes RI No.416/MENKES/PER/IX/1990)
• Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit (Kep-58/MENLH/12/1995)
• Pemeriksaan Bakteriologi (KEPMENKES RI.No.492/MENKES/PER/IV/2010)
• Pemeriksaan Mikrobiologi (Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010)
• Ijin Pengelolaan Limbah (1. UU No.32 Tahun 2009 2. PP No.27 tahun 2012 3.
PermenLH No.13 tahun 2010
DOKUMEN
• Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan
- Laporan UKL-UPL
- Rekomendasi UKL-UPL
- Ijin Lingkungan
- Parameter Kualitas Udara Ambien
- Ijin Tingkat Kebisingan
- Pengukuran Kualitas Air Bersih
- Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
- Pemeriksaan Mikrobiologi
- Ijin Pengelolaan Limbah cair
- Ijin Pengelolaan Limbah B3
SANKSI MATERIAL
Pasal 17
Rumah Sakit yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
dan Pasal 16 tidak diberikan izin
mendirikan, dicabut atau tidak
diperpanjang izin operasional
Rumah Sakit.
Contoh Proses Analisa Hukum (Data searching)
Informasi
yang
sangat
dibutuhkan
oleh
Auditor
Hukum
Analisa Lokasi ini mencakup
11 UU & Peraturan, itupun
belum mencakup seluruh
peraturan yang ada

37. Mengklarifikasi Hasil Temuan Audit
Hukum Kepada Auditee
Temuan audit hukum diklarifikasi kepada auditee
sehingga diperoleh tanggapan (feedback) dari
auditee
Temuan audit hukum yang sudah ditanggapi oleh
auditee dimasukkan ke dalam kertas kerja yang
telah disiapkan

38. UNIT 6. Menyusun Laporan
Hasil Audit Hukum
Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja untuk pelaksanaan
pembuatan hasil audit hukum yang dituangkan
ke dalam bentuk laporan hasil audit hukum

39. Menyiapkan Bahan-Bahan Laporan Hasil
Audit Hukum
–Hasil kertas kerja yang mendokumentasikan
proses audit hukum disiapkan
–Hasil kertas kerja yang memuat kesimpulan
hasil audit hukum disiapkan

40. Menyusun Kerangka Laporan Hasil
Audit Hukum
–Kerangka laporan hasil audit hukum secara
sistematis disusun
–Kerangka laporan hasil audit hukum
ditetapkan

41. Menyusun Laporan Hasil Audit Hukum
– Laporan hasil audit hukum dibuat sesuai kerangka
audit hukum yang telah ditetapkan
– Laporan hasil audit hukum disusun berdasarkan
hasil analisis audit hukum
– Kesimpulan laporan hasil audit hukum dibuat
berupa clear and clean (CC), clear but not clean
(CBNC), Not Clear but Clean (NCBC) atau not clear
not clean (NCNC)
– Kertas kerja hasil analisis data dan informasi
dilampirkan dalam laporan hasil audit hukum

42. Kesimpulan Laporan
Hasil Audit Hukum
• CLEAR AND CLEAN (C-C), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Tertinggi, yaitu
ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah dilalui dan dijalankan secara
benar sesuai hukum, serta tidak ada pembebanan maupun permasalahan
hukum yang signifikan terhadap Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan Perbuatan
Hukumnya.
• CLEAR, BUT NOT CLEAN (CBNC), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Tinggi, yaitu
semua ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah dilalui dan dijalankan
secara benar sesuai hukum, namun ada pembebanan maupun permasalahan
hukum yang signifikan terhadap Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan/atau
Perbuatan/ Hukumnya.
• NOT CLEAR, BUT CLEAN (NCBC), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Yang Kurang
Tertinggi, yaitu tidak semua ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah
dilalui dan dijalankan secara benar sesuai hukum, akan tetapi tidak ada
pembebanan maupun permasalahan hukum yang signifikan terhadap Subyek
Hukum, Obyek Hukum, dan/atau Perbuatan Hukumnya.NOT CLEAR, (NEITHER)
• NOT CLEAN (NCNC), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Terendah, yaitu tidak
semua ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah dilalui dan dijalankan
secara benar sesuai hukum, serta ada pembebanan maupun permasalahan
hukum yang signifikan terhadap Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan/atau
Perbuatan Hukumnya.

43. Melakukan Kaji Ulang Terhadap
Laporan Hasil Audit Hukum
Laporan hasil audit hukum dikaji ulang dalam
hal kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan materi audit
hukum
Laporan hasil audit hukum dikaji ulang sesuai
dengan hasil analisis data dan informasi
Laporan hasil audit hukum dikaji ulang sesuai
dengan temuan audit hukum

44. UNIT 7. Menyampaikan Laporan
Hasil Audit Hukum
Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja untuk
menyampaikan laporan hasil audit hukum

45. Menentukan Waktu dan Tempat
Penyerahan Laporan Hasil
Audit Hukum Kepada Klien
Waktu dan tempat penyerahan laporan
hasil audit hukum ditentukan
Konfirmasi waktu dan tempat penyerahan
laporan hasil audit hukum diperoleh

46. Menyerahkan Laporan
Audit Hukum Kepada Klien
Laporan hasil audit hukum digandakan sesuai dengan
jumlah yang dibutuhkan
Laporan hasil audit hukum dipresentasikan kepada
klien atau waklinya yang sah
Laporan hasil audit hukum disampaikan secara tertulis
kepada klien atau wakilnya yang sah
Berita acara serah terima laporan hasil audit hukum
ditandatangani bersama klien atau waklinya yang sah
Laporan hasil audit hukum dirahasiakan dari pihak
yang tidak berkepentingan

47. MATERI PRAKTEK MENYUSUN
LAPORAN HASIL AUDIT HUKUM

48. KERANGKA
LAPORAN HASIL AUDIT HUKUM
• DAFTAR ISI
• IDENTITAS AUDITOR HUKUM
• IDENTITAS PENERIMA LAPORAN HASIL AUDIT HUKUM
• DASAR PENUNJUKAN SEBAGAI AUDITOR HUKUM
• TUJUAN PENUGASAN AUDIT HUKUM
• MATERI AUDIT HUKUM
• STRUKTUR DAN SUSUNAN TIM KERJA AUDIT HUKUM
• RINGKASAN JADWAL KERJA AUDITOR HUKUM
• ASUMSI
• KUALIFIKASI
• RINGKASAN EKSEKUTIF
• HASIL AUDIT HUKUM
• KESIMPULAN
• LAMPIRAN

49. DAFTAR ISI
I. DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….
II. IDENTITAS AUDITOR HUKUM ………………………………………………………….. 1
III. IDENTITAS PENERIMA LAPORAN HASIL AUDIT HUKUM ……………………
IV. DASAR PENUNJUKAN SEBAGAI AUDITOR HUKUM ……………………………
V. TUJUAN PENUGASAN AUDIT HUKUM ………………………………………………
VI. MATERI AUDIT HUKUM ……………………………………………………………………
VII. STRUKTUR DAN SUSUNAN TIM KERJA AUDIT HUKUM ……………………..
VIII. RINGKASAN JADWAL KERJA AUDITOR HUKUM ………………………………..
IX. ASUMSI ……………………………………………………………………………………………
X. KUALIFIKASI …………………………………………………………………………………….
XI. RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………………….
XII. HASIL AUDIT HUKUM ……………………………………………………………………….
XIII. KESIMPULAN …………………………………………………………………………………….
XIV. LAMPIRAN

50. IDENTITAS AUDITOR HUKUM
Berisikan idenstitas dari Auditor Hukum :
• Nama
• No. Anggota Asahi
• Nama Kantor
• Alamat Kantor

51. IDENTITAS PENERIMA LAPORAN HASIL
AUDIT HUKUM
• Penerima Laporan Hasil Audit Hukum (LHAH)
telah ditentukan sebelum pelaksanaan audit
hukum (dalam PKS atau surat perintah kerja)
• Berisikan :
• Nama Perusahaan atau instansi
• Alamat Perusahaan atau instansi
• Nama penerima LHAH
• Jabatan atau kedudukan penerima LHAH

52. DASAR PENUNJUKAN SEBAGAI
AUDITOR HUKUM
• Berisikan tentang dasar penunjukan bagi
auditor hukum untuk melakukan audit hukum.
Baik berupa Perjanjian Kerjasama atau
berdasarkan Surat Perintah Kerja dll.
• Berisikan nama, nomor dan tanggal dokumen
atau surat

53. TUJUAN PENUGASAN AUDIT HUKUM
• Tujuan penugasan audit hukum adalah dalam
rangka apa audit hukum dilakukan. Contoh
akuisisi PT, evaluasi, permasalahan hukum dll
(lihat unit 1)

54. MATERI AUDIT HUKUM
Menentukan materi audit hukum:
• Materi audit hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan tujuan
penugasan audit hukum ditentukan
• Materi audit hukum telah ditentukan pada
perencanaan audit hukum (lihat unit 2)

55. STRUKTUR DAN SUSUNAN TIM KERJA
AUDIT HUKUM
• Berisikan struktur dan susunan tim kerja audit
hukum, dapat diambil (copy paste) dari
perencanaan audit hukum

56. RINGKASAN JADWAL KERJA AUDITOR
HUKUM
• Berisikan ringkasan jadwal kerja auditor
hukum berupa tanggal mulainya pelaksanaan
audit hukum, perencanaan, pengumpulan
data dan informasi, analisa data dan informasi
serta penyusunan LHAH
• Pada perencanaan jadwal kerja dibuat secara
rinci namun pada LHAH cukup berupa
ringkasan

57. ASUMSI
• Berisikan dugaan yang diterima sebagai dasar auditor
hukum dalam menyusun LHAH
• Contoh asumsi :
• Seluruh foto copy dokumen yang diperlihatkan atau yang
kami terima adalah sesuai dengan dokumen aslinya
• Tanda tangan pada setiap dokumen ditandatangani oleh
pihak yang benar dan memiliki kewenangan
• Pihak ketiga dan/atau instansi yang memberikan informasi
dan/atau yang membuat perjanjian dengan auditee
dan/atau instansi yang berwenang yang mengeluarkan ijin
terhadap auditee dan/atau asset auditee adalah pihak yang
berhak atau berwenang melaksanakan tindakan-tindakan
tersebut

58. kualifikasi
• Contoh
• Laporan hasil audi hukum ini diberikan dalam kerangka
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku
atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.
• Laporan hasil audit hukum ini didasarkan atas dokumen-
dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan atau
tertulis yang diberikan oleh auditee atau pejabat-pejabat
lainnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis
yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami
selama dilakukan audit hukum, kecuali terhadap dokumen
atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan
rahasia auditee yang tidak diberikan kepada kami.

59. RINGKASAN EKSEKUTIF
• Ringkasan eksekutif (executive summary)
adalah bagian dari laporan hasil audit hukum
yang secara ringkas menjelaskan dari temuan
dari audit hukum yang akan dirinci pada
bagian selanjutnya berupa hasil audit hukum.

60. HASIL AUDIT HUKUM
• Berisikan temuan hasil audit hukum
• Lihat contoh

61. KESIMPULAN
– Kesimpulan laporan hasil audit hukum dibuat
berupa clear and clean (CC), clear but not clean
(CBNC), Not Clear but Clean (NCBC) atau not clear
not clean (NCNC)

62. LAMPIRAN
• Kertas kerja hasil analisis data dan informasi
dilampirkan dalam laporan hasil audit hukum
• Tabel pengumpulan data dan informasi
• Tabel analisa data dan informasi

63. TERIMA KASIH
Mobile: +628176000003 – E-mail: ridho14@gmail.com/ridho@ynkpartners.com