UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
ย
Bimtek - Pengawasan dan Pengaduan.pdf
1. Pengawasan dan Pengaduan di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mira Erviana
Analis Kebijakan Ahli Muda
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
2. Ruang Lingkup Pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa
Hasil pengawasan
digunakan sebagai
alat pengendalian
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa.
Pemenuhannilai manfaat
yang sebesar-besarnya
1
Kepatuhan terhadap
peraturan;
2
3 PencapaianTKDN;
4
Penggunaan produk
dalam negeri
Pencadangandan
peruntukan paket
untuk usaha kecil
5
Pengadaan
Berkelanjutan
6
2
Ruang Lingkup
Pengawasan
Pengadaan
Barang/Jasa
Peraturan Presiden No. 12
Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan
PresidenNo. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 76
3. Informasi Rencana Kebutuhan
Tahunan Barang/Jasa
Penggunaan Produksi dan Produk Dalam
Negeri Melalui PBJ
Tujuan Pengadaan Barang /Jasa
Peningkatan Penggunaan
Produk dalam Negeri
PeraturanPresiden No. 12 Tahun2021Pasal4
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
2018 Pasal 58, kewajiban penggunaan produk dalam
negeri dilakukan pada tahap perencanaan
pengadaan dan persiapan pengadaan atau
pemilihan penyedia.
Spesifikasi Teknis,Jumlah,Harga,
Pelaksanaan
Diumumkan melalui media elektronik,
cetak, dan/atau sistem informasi
Industri nasional.
3
4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
Pasal 66
Penggunaan produk
dalam negeri pada PBJ
diwajibkan apabila
terdapat produk dalam
negeri dengan nilai
penjumlahan TKDPN
dan BMP paling sedikit
40%
KEWAJIBAN
PENGGUNAAN
PRODUK
DALAM NEGERI Nilai TKDN dan
BMP mengacu pada
daftar inventarisasi
barang/jasa
produksi dalam
negeri yang
diterbitkan oleh
Kementerian
Perindustrian
TKDN + BMP => Min 40%
4
5. Peran APIP dalam P3DN
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern
Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
pemerintah pusat dan/atau pemerintah
APIP
Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018
beserta perubahannya tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mewajibkan
kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah untuk melakukan pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
masing-masing
Pengawasan oleh APIP dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system sejak perencanaan,
persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
1
2 3 4
PeranAPIP dalam P3DNโ melakukan
pengawasan diantaranya melakukan audit untuk
meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah
memperhatikan pencapaian Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk
dalam negeri.
5
Audit diarahkan untuk menguji aspek-aspek
pelaksanaan PBJ diantaranya pencapaian
TKDN dan penggunaan produk dalam negeri.
Titik kritis pada aspek penggunaan produk
dalam negeri dan TKDN, yaitu:
1. Preferensi harga tidak diberlakukan untuk
PBJ dengan nilai paling sedikit di atas Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tidak menggunakan produk dalam negeri
terhadap PBJ yang diikuti oleh peserta dengan
nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling rendah 40% (empat puluh
persen).
5
6. Sanksi Apabila Tidak Memprioritaskan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sanksi
Terhadap
Lembaga
Verifikasi
Sanksi
Terhadap
Pejabat
Pengadaan
SanksiTerhadap
ProdusenBarangdan/atau
Penyedia Barang/Jasa
Lembagaverifikasi independenTKDN
yang melanggar ketentuan akan
dikenakan sanksi admnistratif. Sanksi
administratif dapat berupa peringatan
tertulis dan/atau pencabutan
penunjukan sebagaiLembaga
verifikasi independenTKDN.
Peraturan Pemerintah No. 29
Tahun 2018 Pasal 106 PejabatpengadaanBarang/Jasapada
lembaganegara, kementerian,
Lembagapemerintahnonkementerian,
lembagapemerintah lainnya, satuan
kerja perangkat daerah, badan usaha
milik negara, badan hukum lainnya
yang dimiliki negara, badan usaha milik
daerah, dan badan usaha swasta
dikenakan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis, denda administratif
dan/atau pemberhentiandari jabatan
pengadaanBarang/Jasa
Peraturan Pemerintah No. 29
Tahun 2018 Pasal 107
Peraturan Pemerintah
No. 29 Tahun 2018
Pasal 109
barang dan/atau penyedia jasa yang
6
Produsen
ketentuan
melanggar
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
sertifikat TKDN oleh pejabat yang menandasahkan sertifikat
TKDN, pencantuman dalam daftar hitam dan dendaadministratif.
Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan
surat rekomendasi dari APIP serta pejabat
pengawas internal dan Tim P3DN jika pejabat
pengadaan tidak memenuhi kewajiban.
7. Denda Administratif Apabila Tidak Memprioritaskan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Produsen Barang dan/atau
Penyedia Barang/Jasa
Sanksi denda administratif sebesar 1%
(satu persen) dari nilai kontrak
pengadaan Barang/Jasa dengan nilai
paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Denda administratif dikenakan apabila
produsen barang dan/atau penyedia
barang/jasa melanggar ketentuan pasal
61 ayat (6) berupa pengurangan
pembayaran sebesar selisih antara nilai
TKDN penawaran dengan nilai TKDN
pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas
persen) dan pasal 61 ayat (7) berupa 3
(tiga) kali nilai barang yang diimpor.
Pembayaran denda administratif
sebagaimana dimaksud dilakukan
paling lama 30 hari kerja sejak surat
pengenaan sanksi denda
administratif ditetapkan
Denda administratif wajib disetor ke kas
negara atau kas daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum:
Peraturan
Pemerintah No. 29
Tahun 2018
Pasal 110
Denda administratif merupakan penerimaan
negara bukan pajak atau penerimaan daerah
7
8. Alur Pengaduan Masyarakat
Masyarakat dan
APH
APIP
menindaklanjuti
dan melaporkan
Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala
Daerah
Instansi
Berwenang
Disertai bukti yang
faktual,kredibel
dan autentik
Apabila diyakini
adanya indikasi KKN
yang merugikan
Negara
Berdasarkan Pasal 77, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Perubahannnya
10. Data Statistik PengaduTahun2021
Catatan: Efektivitas Pengadu diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Paket yang Dieskalasi ke APIP dengan Jumlah Paket yang Diadukan
12. Monitoring dan EvaluasiKinerja APIP s/d Tahun2021
Jangka waktu APIP yang merespon surat eskalasi
pengaduan dari LKPP:
โข Tercepat : 7 hari (Inspektorat Badan Siber dan
Sandi Negara)
โข Terlama : 324 hari (Jaksa Agung Muda Pengawasan
Kejaksaan RI)
โข Rata-Rata: 55 Hari
13. TOPIK PENGADUAN MASYARAKAT
PenambahanSyarat Kualifikasi
Rekening koran dengan saldo rekening 3 bulan terakhir
minimal 5% dari pagu, SKN untuk perusahaan kecil, SBU
yang dipersyaratkan Pokja tidak sesuai dengan lingkup
pekerjaan
Jawaban Sanggah bersifatNormatif
Jawaban sanggah hanya Sebagian dari substansi sanggahan,
Jawaban sanggahan tidak menyentuh substansi sanggahan
Jadwal Pemilihan tidak Reliable
Perubahan jadwal dilakukan berulangkali tanpa didukung alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, Tidak diberikan perpanjangan waktu
pemasukan dokumen penawaran saat terjadi kendala teknis sistemLPSE
PersainganUsaha Tidak Sehat
Surat Dukungan hanya dapat diberikan oleh 1 produsen, Tenaga
Ahli mengerjakan lebih dari 1 paket dalam waktu yang bersamaan,
Pemenang tender mengerjakan lebih dari 1 paket dalamwaktu
yang bersamaan, Spesifikasi sudah mengarahkan pada merk
tertentu
.
Evaluasi tidak Sesuai Ketentuan
Pengabaian produk dalam negeri, menggugurkan penawaran dengan
spesifikasi yang lebih tinggi dari persyaratan, tidak mengajukan uji
forensik terhadap penawaran yang tidak dapat dibuka, post bidding,
kurang detailnya alasan penyedia dinyatakan tidak lulus.
14. โ Terintegrasi dengan WhistleblowingSystem PBJP
โ Terintegrasi dengan Portal PengadaanNasional
โ Tersediafitur konsultasi dengan LKPP
KANAL PENGADUANPBJP
https://pengaduan.lkpp.go.id/
https://wbs.inaproc.id/
