Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

1. PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
(PERBAWASLU NOMOR 7 TAHUN
2022)

2. FORMAL
1. Nama dan alamat pelapor
2. Pihak terlapor
3. Waktu penyampaian tidak
melebihi jangka waktu
(pasal 15 ayat 3) MATERIEL
1. Waktu dan tempat
kejadian dugaan
pelanggaran pemilu
2. Uraian kejadian dugaan
pelanggaran pemilu
3. Bukti
(pasal 15 ayat 4)

3. Temuan adalah dugaan
pelanggaran pemilu yang
ditemukan dari hasil
pengawasan pengawas
pemilu pada setiap
tahapanpenyelenggaraan
pemilu atau hasil
investigasi bawaslu,
bawaslu provinsi, bawaslu
kabupaten/kota, dan
panwaslu kecamatan
(pasal 1 angka 30)
• Temuan didasarkan pada hasil
pengawasan dan hasil
investigasi terhadap peristiwa
yang mengandung dugaan
pelanggaran (pasal 2)
• Ada lima syarat untuk
penetapan temuan (1) idebtitas
penemu (2) tidak melebihi batas
waktu (3) indentitas pelapor (4)
uraian kejadian (5) bukti (pasal
5 ayat 1)
• laporan hasil pengawasan yang
mengandung dugaan
pelanggaran etik penyelenggara
adhoc ditangani oleh bawaslu
kab/kota
• Temuan diregistrasi oleh
pengawas yang melakukan
penanganan paling lama 2 hari
kerja setelah penetapan
temuan (pasal 5 ayat 3)

4. Laporan adalah dugaan
pelanggaran pemilu yang
disampaikan secara resmi
kepada pengawas pemilu
oleh WNI yang mempunyai
hak pilih, peseta pemilu,
dan pemantau pemilu
( pasal 1 angka 30)
• Laporan disampaikan pada hari dan jam kerja, kecuali
pada masa tenang dan pemungutan suara yang bisa
dilakukan dalam waktu 1x24 jam (pasal 11 ayat 1
hingga 4)
• Pelapor menyerahkan dokumen fotokopi ktp dan bukti
(pasal 11 ayat 5 huruf d)
• Bukti dalam bentuk surat dirangkap 3 (tiga) dan bukti
elektronik disampaikan melalui media penyimpanan
(pasal 13 ayat 1 dan 2)
• Dalam hal laporan merupakan dugaan pelanggaran
administratif pemilu TSM, maka bukti harus
menunjukan terjadinya pelanggaran di 50% dari
wilayah atau daerah pemilihan (pasal 13 ayat 3)
• Laporan yang diterima oleh PKD atau pengawas TPS
diteruskan ke panwaslu kecamatan (mengarahkan atau
menemani pelapor datang ke panwascam), jika
pelapor tidak bersedia ke panwascam, maka laporan
tersebut menjadi informasi awal (pasal)

5. PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN
LAPORAN MELALUI SIGAPLAPOR
• Pelapor melakukan pendaftaran akun pada laman sigaplapor dan akan divalidasi oleh petugas
penerima laporan
• Setelah mendapatkan akun pelapor menyampaikan laporan melalui laman sigaplapor dengan
menggunakan akun yang sudah diberikan
• Pelapor akan mendapatkan dokumen tanda bukti yang dapat di unduh melalui sigaplapor
• Pelapor menyerahkan tanda bukti penyampaian ke kantor pengawas pemilu disertai fotokopi
KTP dan bukti paling lama 2 ( dua) hari setelah menyampaikan laporan secara daring (pasal 12)
• Dalam hal pelapor tidak datang ke kantor pengawas pemilu sampai batas waktu yang
ditentukan, maka laporanya akan menjadi informasi awal (informasik tulisan)

6. KAJIAN AWAL
 Kajian awal dilakukan hanya terhadap laporan
 Kajian awal dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan disampaikan (dalam hal
laporan disampaikan secara daring, maka kajian awal dihitung setelah dokumen
laporan disampaikan ke kantor pengawas pemilu (pasal 15 ayat 2)
 Kajian awal diplenokan pengawas pemilu dan ditandatangani oleh ketua (pasal 16
ayat 4)
 Kajian awal dilakukan untuk menentukan keterpenuhan syarat laporan dan jenis
dugaan pelanggaran pemilu
 Kesimpulan kajian awal terdiri dari (16 ayat 1) :
1. laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta merupakan dugaan
pelanggaran pemilu atau
2. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan /atau materiel atau merupakan
dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lain

7. KAJIAN AKHIR
Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu dijategorikan sebagai :
1. Pelanggaran pemilu
a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
b. Pelanggaran administratif pemilu; dan/atau
c. Tindak pidana pemilu
2. Bukan pelanggaran pemilu
a. Temuan atau laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu atau
b. Temuan atau laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainya

8. PENOMORAN TEMUAN DAN LAPORAN
 Diatur penomoran yang berbeda antara penyampaian laporan, registrasi
temuan/laporan, dan rekomendasi (lihat di lampiran format penomoran)
 Dalam hal sebuah hasil pengawasan atau laporan terdapat dua atau lebih
jenis dugaan pelanggaran yang salah satunya merupakan pelanggaran
administratif pemilu ( misalnya pidana dan administrasi), maka derigistrasi
sesuai perbawaslu masing masing. Ketentuan ini dikecualikan bagi panwas
kecamatan karena mekanisme penangananya sama, yaitu melalui pengkajian
dengan output rekomendasi.

9. MEKANISME PERBAIKAN LAPORAN YANG
BELUM MEMENUHI SYARAT
 Dalam hal laporan belum memenuhi syarat laporan, maka pengawas pemilu
memberitajukan kepada pelapor paling lama 1(satu) hari setelah kajian awal
selesai untuk melengkapi syarat (pasal 24 ayat 1)
 Pelapor diberi kesempatan paling lama 2 hari untuk memperbaiki setelah
pengawas pemilu memberitahukan ketidakterpenuhan syarat laporan(pasal 24
ayat 4)
 Perbaikan hanya dilakukan terhadap ketidaktepenuhan syarat formal
(identitas para pihak) dan syarat materiel
 Laporan yang tidak memenuhi syarat karena daluarsa, langsung tidak
diregistrasi (pasal 24 ayat 3)
 Penyerahan dokumen perbaikan laporan oleh pelapor diberikan tanda terima
perbaikan laporan (pasal 24 ayat 5)

10. PENCABUTAN LAPORAN
 Laporan dapat dicabut sepanjang belum diregistrasi oleh pengawas pemilu,
dengan syarat pelapor membuat surat pernyataan bermaterai untuk
mencabut laporan (pasal 14)
 Pencabutan laporan dituangkan dalam isi kajian awal (pasal 15 ayat 5)
 Laporan yang telah dicabut tidak diregistrasi (pasal 23)
 Laporan yang telah dicabut dapat dijadikan sebagai informasi awal (pasal 3
ayat 2 huruf d)
 Laporan yang sudah diregistrasi tidak dapat dicabut (pasal 17 ayat 3)

11. LAPORAN YANG TIDAK DAPAT DITANGANI
Laporan yang tidak bisa ditangani dan diselesaikan adalah :
 Laporan yang sudah dilakukan kajian akhir dan diterbitkan status penanganan
 Peristiwa dugaan pelanggaran dan terlapornya sama
 Tidak ada bukti bukti baru yang dapat menguatkan adanya dugaan
pelanggaran
Informasi mengenai laporan yang sudah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas
pemilu dituangkan dalam kajian awal sebagai dasar untuk menghentikan atau
tidak meregister

12. INFORMASI AWAL
empat jenis informasi awal
 Informasi lisan dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung ke kantor
pengawas atau melalui telepon resmi
 Informasi tulisan dalam bentuk surat yang disampaikan melalui surel resmi
dan/atau ekspedisi
 Laporan yang disampaikan kepada pengawas yang tidak memenuhi formal tetapi
memenuhi syarat materiel
 Informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh dari laporan yang dicabut oleh
pelapor
Informasi awal diplenokan oleh pengawas pemilu untuk menetapkan apakah akan
ditindaklanjuti dengan penelusuran atau tidak. Jika ditindaklanjuti dengan
penelusuran maka penelusuran dilakukan dengan dasar perbawaslu 5/2022 tentang
pengawasan pemilihan umum.

13. PELIMPAHAN LAPORAN
 pelimpahan mengacu pada prinsip penanganan dilakukan oleh pengawas
pemilu tempat terjadinya peristiwa
 Pelimpahan dilakukan 1 hari setelah kajian awal apabila laporan telah
memenuhi syarat formal dan materiel atau dilakukan 1 hari setelah pelapor
memperbaiki laporan

14. PENGAMBILALIHAN LAPORAN
 Ada permohonan pengambilalihan dari pengawas jajaran bawah dan/atau inisiatif dari pengawas di
atasnya
 Pengambilalihan dilakukan terhadap laporan yang belum diregistrasi
 Pengambilalihan dilakukan paling lama 1(satu)hari setelah kajian awal selesai atau perbaikan laporan
 Lima syarat pengambilan laporan :
1. Terjadinya dugaan pelanggaran pemilu melintasi dua wilayah
2. Ketua dan anggota pengawas pemilu diberhentikan sementara atau tetap
3. Pengawas pemilu tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban
4. Keterbatasan saarana dan prasarana
5. Ketua dan anggota pengawas pemilu dijadikan terlapor

15. KLARIFIKASI
 Klarifikasi dapat dilakukan secara tatap muka atau secara daring
 Klasifikasi daring hanya dapat dilakukan apabila terdapat masalah geografis,
keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau non
alam
 Apabila pihak yang diperiksa tidak bersedia disumpah, maka klarifikasi bisa
dilakukan tanpa sumpah
 Salinan BA klarifikasi diberikan saat penanganan pelanggaran selesai (hanya
sebatas Salinan BA yang diklasifikas)

16. KAJIAN AKHIR
Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu dikatgorikan sebagai:
1. Pelanggaran pemilu
a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
b. Pelanggaran administratif pemilu dan/atau
c. Tindak pidana pemilu
2. Bukan pelanggar pemilu
a. Temuan atau laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu atau
b. Temuan atau laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang
undangan lainya

17. TINDAK LANJUT TEMUAN/LAPORAN
PELANGGARAN ETIK
PENYELENGGARA
PERMANEN
DKPP
PENYELENGGARA
JAJARAN KPU
KPU KAB/KOTA
PENYELENGGARA ADHOC
JAJARAN BAWASLU
BAWASLU KAB/KOTA
PELANGGARAN
ADMINISTRASI
DITANGANI HANYA
OLEH PANWASCAM
REKOMENDASI PANWASCAM
DISAMPAIKAN KEPADA
BAWASLU KABLKOTA
KPU KAB/KOTA
TINDAK PIDANA
PEMILU PENYIDIK
BUKAN
PELANGGARAN
PEMILU
DIHENTIKAN
INSTANSI LAIN
YANG
BERWENANG
KEPUTUSAN

18. KOREKSI
 Bawaslu berwenang mengkoreksi rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu
kab/kota
 Bawaslu provinsi berwenang mengkoreksi rekomendasi bawaslu pkab/kota
setelah mendapat pertimbangan bawaslu
 Rekomendasi terdiri dari
1. Rekomendasi pelanggaran kode etik
2. Rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan per UU an lainya
 Tindak pidana pemilu bukan berbebtuk rekomendasi tapi penerusan,
sedangkan penyelesaian administrasi oleh bawaslu prov dan bawaslu kab/kota
berupa putusan, sehingga dua hal tersebut bukan termasuk rekomendasi

19. SIMULASI PENGHITUNGAN HARI
Terdapat 3 frasa yang merujuk pada waktu, meliputi :
1. “sejak” (pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 8 ayat 3 dan 4, pasal 62)
2. “setelah” (pasal 5 ayat 3, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 12 huruf c, pasal 15 ayat 1, pasal 24 ayat
1 dan 4, pasal 26 ayat 1 dan 3, pasal 39 ayat 2, pasal 41 ayat 1, pasal 53 ayat 1, pasal 55 ayat
1, dan pasal 56 ayat 1)
3. “sebelum”(pasal 29 ayat 2)
Penghitungan frasa “sejak”
laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran
(pasal 8 ayat 3). Apabila A mengetahui kejadian hari senin 31 Oktober 2022. maka hari itu dihitung
sebagai hari pertama, sehingga laporan bisa disampaikan paling lama hari selasa 8 November 2022

20. Penghitungan frasa “setelah”
Bawaslu Menyusun kajian awal paling lama 2 (dua) hari sejak laporan disampaikan (pasal 15 ayat 1)
apabila A menyampaikan laporan pada hari senin 31 oktober 2022 maka hari pertama adalah hari
selasa 1 November 2022, sehingga batas waktu Menyusun kajian awal adalah hari rabu 2 November
2022
Penghitungan frasa “sebelum”
surat undangan dismapaikan 1 (satu) hari sebelum klarifikasi (pasal 29 ayat 2). Apabila klarifikasi
akan dilakukan pada hari rabu 2 November 2022. maka surat undangan harus sudah disampaikan
kepada para pihak pada hari selasa 1 November 2022