Surat Edaran Menteri nomor 17/SE/M/2022

1. SURAT EDARAN MENTERI
NO. 17 /SE/M/2022
Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan
Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat
Order) Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

2. 1. LATAR BELAKANG dan URGENSI
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. RUANG LINGKUP
OUTLINE
A. Kriteria Pekerjaan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat Order)
B. Batasan Pekerjaan Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang (Repeat
Order)
C. Kriteria dan Penilaian Kinerja Penyedia
Jasa
D. Tata Cara Penyelenggaraan Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang (Repeat
Order)
E. Lampiran

3. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I 3
LATAR BELAKANG DAN URGENSI
1

4. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
4
MAKSUD DAN TUJUAN
2
Pihak yang terkait antara lain :
• Pengguna Anggaran (PA)
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi
(BP2JK)
• Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus
(TPBJK)
• Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)
Sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait
dalam melaksanakan penunjukan langsung
permintaan berulang pekerjaan konstruksi
konstruksi di Kementerian PUPR.
Agar pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
pekerjaan konstruksi lebih operasional dan
efektif dan mendorong peningkatan kinerja
penyedia jasa dalam kerangka pembinaan
usaha kecil, usaha menengah, dan usaha
besar.
MAKSUD TUJUAN

5. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
5
RUANG LINGKUP SE
3
Batasan Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang Pekerjaan
Konstruksi
Kriteria Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang Pekerjaan
Konstruksi
Kriteria dan Penilaian
Kinerja Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi
Tata Cara
Penyelenggaraan
Permintaan Berulang
Pekerjaan Konstruksi

6. A
KRITERIA PEKERJAAN PENUNJUKAN
LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG
PEKERJAANKONSTRUKSI

7. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
7
KRITERIA PEKERJAAN PL RO PK
A
Pekerjaan sejenis sesuai subklasifikasi dan lingkup pekerjaan yang sama
dengan pekerjaan konstruksi sebelumnya
Memiliki kualifikasi dan segmentasi pemaketan yang sama dengan
pekerjaan konstruksi sebelumnya
Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melebihi nilai kontrak akhir
pekerjaan konstruksi sebelumnya
Memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi yang tidak lebih dari
pekerjaan konstruksi sebelumnya

8. B
BATASAN PENUNJUKAN LANGSUNG
PERMINTAAN BERULANG PEKERJAAN
KONSTRUKSI

9. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
9
BATASAN PL RO PK
B
Apabila pelaksanaan pekerjaan
penunjukan langsung permintaan
berulang yang pertama belum selesai,
ketentuan dan penilaian kinerja
penyedia jasa dilakukan dengan
berdasarkan pada hasil pemilihan
penyedia melalui tender (pekerjaan
pertama).
Permintaan Berulang dilakukan paling banyak 2 kali
dalam 3 Tahun Anggaran sejak Berita Acara Serah
Terima akhir Pekerjaan Konstruksi sebelumnya
Pada pekerjaan Permintaan Berulang yang
dilakukan untuk kedua kali:
Apabila penyedia jasa telah
menyelesaikan pekerjaan penunjukan
langsung permintaan berulang yang
pertama, ketentuan dan penilaian
kinerja penyedia jasa berdasarkan hasil
pekerjaan penunjukan langsung
permintaan berulang yang pertama,
atau

10. C KRITERIA DAN PENILAIAN KINERJA
PENYEDIA JASA

11. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
11
KRITERIA PENYEDIA JASA
C
Memiliki kinerja berdasarkan
penilaian PPK pada pekerjaan
konstruksi sebelumnya dengan
ketentuan
1 Baik atau sangat baik
Usaha Kecil dan Usaha
Menengah
2 Sangat baik
Usaha Besar
Penyedia Jasa PK yang sama
pada pekerjaan konstruksi
sebelumnya
Jika melakukan Kerjasama
operasi, dapat ditunjuk ulang
sepanjang harus melakukan
Kerjasama operasi dengan
penyedia jasa pekerjaan
konstruksi dan leadfirm yang
sama
Memiliki kualifikasi dan
subklasifikasi usaha yang sama
dengan pekerjaan konstruksi
sebelumnya

12. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
12
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
C
ASPEK INDIKATOR BOBOT
Kualitas &
Kuantitas
kesesuaian
keluaran/output
30%
Biaya
kemampuan
pengendalian
biaya
20%
Waktu
ketepatan 30%
Layanan
komunikasi dan
tingkat respons
20%
Penilaian kinerja penyedia jasa dilakukan
berdasarkan aspek:
Dalam Menilai kinerja
Penyedia, PPK dapat dibantu
oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa, tenaga ahli ,
dan/atau pihak lain yang
kompeten.
Bila penilaian kinerja
belum dapat dilakukan
melalui Aplikasi SIKaP,
PPK menuangkan hasil
penilaian dalam dokumen
penetapan penilaian
kinerja Penyedia.
Penilaian kinerja
Penyedia (atas
pelaksanaan pekerjaan
selama masa Kontrak)
dilaksanakan melalui
Aplikasi SIKaP
1
2
3
4
PPK melakukan penilaian kinerja setelah:
1. Penyedia melakukan serah terima hasil
pekerjaan melalui BA serah terima
akhir;
2. PPK menghentikan Kontrak dan
pekerjaan tidak dapat
dilanjutkan/diselesaikan;
3. PPK melakukan Pemutusan Kontrak; atau
4. PPK dan Penyedia menyepakati
Pengakhiran Kontrak.
3

13. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
13
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
C
KriteriadanSkorPenilaianKinerjaPenyediaJasa
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0
Terjadi Pemutusan Kontrak
Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
>50% hasil pekerjaan
memerlukan perbaikan/
penggantian agar sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak.
Baik 2
≤50% hasil pekerjaan
memerlukan perbaikan/
penggantian agar sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik 3
100% hasil pekerjaan sesuai
dengan ketentuan dalam
kontrak.
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi yang
berpotensi menambah biaya dan
b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak
penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai
sehingga ditolak PPK.
Baik 2
a. Menginformasikan sejak awal atas kondisi yang
berpotensi menambah biaya; atau
b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak
penambahan total biaya dengan alasan yang memadai.
Sangat Baik 3
Telah melakukan pengendalian biaya, sejak awal telah
menginformasikan potensi penambahan biaya dan
perubahan kontrak yang diajukan didasari dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan.
1. Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan (30%) 2. Biaya (20%)

14. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
14
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
C
KriteriadanSkorPenilaianKinerjaPenyediaJasa
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0
Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak
oleh PPK.
Cukup 1
Penyelesaian pekerjaan terlambat
melebihi 50 hari kalender dari
waktu yang ditetapkan dalam
kontrak karena kesalahan
Penyedia.
Baik 2
Penyelesaian pekerjaan terlambat
sampai dengan 50 hari kalender
dari waktu yang ditetapkan dalam
kontrak karena kesalahan
Penyedia.
Sangat
Baik
3
Penyelesaian pekerjaan sesuai
dengan waktu yang ditetapkan
dalam kontrak atau lebih cepat
sesuai dengan kebutuhan PPK.
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas
permintaan PPK; dan
b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan.
Baik 2
a. Merespons permintaan dengan penyelesaian sesuai
dengan yang diminta; atau
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik 3
a. Merespons permintaan dengan penyelesaian sesuai
dengan yang diminta; dan
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
3. Waktu (30%) 4. Layanan (20%)

15. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
15
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
C
KriteriadanSkorPenilaianKinerjaPenyediaJasa
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢
𝐊𝐢𝐧𝐞𝐫𝐣𝐚
𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭
𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧
𝐒𝐤𝐨𝐫
𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐤𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬
𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐬
𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐤𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬
𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐬
𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚
𝐒𝐤𝐨𝐫
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚
𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭
𝐖𝐚𝐤𝐭𝐮
𝐒𝐤𝐨𝐫
𝐖𝐚𝐤𝐭𝐮
𝐱 + 𝐱 + 𝐱 + 𝐱
= [ [ [ [ ]
]
]
]
Nilai kinerja 0 : Buruk
Nilai kinerja 1 s.d < 2 : Cukup
Nilai kinerja 2 s.d < 3 : Baik
Nilai kinerja 3 : Sangat Baik
Rumus Penilaian Kinerja Penyedia :
Keterangan:
Skor kualitas & kuantitas (30%) : 2 (baik)
Skor Biaya (20%) : 3 (sangat baik)
Skor Waktu (30%) : 2 (baik)
Skor Layanan (20%) : 1 (cukup)
Contoh perhitungan penilaian kinerja Penyedia A:
Nilai Kinerja = (2x30%) + (2x20%) + (2x30%) + (2x20%)
= 0,6 + 0,4 + 0,6 + 0,4
= 2 (Kinerja Baik)

16. D TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERMINTAAN BERULANG

17. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
17
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
Pelaksanaan penunjukan
langsung permintaan
berulang diusulkan oleh PPK
kepada BP2JK atau Tim
Pengadaan Barang/Jasa
Khusus (TPBJK)
Pengusulan PK dengan nilai
pagu anggaran paling sedikit
di atas Rp100.000.000.000,-
(seratus miliar rupiah), Repeat
Order diusulkan setelah
mendapatkan persetujuan
pejabat pimpinan tinggi
madya
BP2JK/TPBJK melakukan
konfirmasi kepada UKPBJ terkait
pemenuhan batasan jumlah
maksimal penunjukan langsung
permintaan berulang untuk
penyedia jasa tertentu
1
2
3
Proses penunjukan langsung permintaan berulang untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan
dengan ketentuan:

18. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
18
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
TahapanPersiapanPengadaan
PPK melaksanakan persiapan pengadaan melalui metode penunjukan langsung permintaan berulang
Pokja melakukan pelaksanaan penujukan langsung permintaan berulang melalui Aplikasi SPSE dan sistem
pendukung
PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan yang akan dilakukan dengan metode penunjukan langsung
permintaan berulang kepada Kepala BP2JK atau Ketua TPBJK, dengan melampirkan :
Surat permohonan penunjukan langsung
permintaan berulang
Surat keputusan penetapan sebagai PPK
Dokumen anggaran belanja rencana RKA-
KL yang telah ditetapkan
ID paket RUP
Rencana waktu penggunaan hasil
pekerjaan konstruksi
Spesifikasi teknis dan rancangan detail
HPS
Ringkasan kontrak pekerjaan konstruksi
sebelumnya
Rancangan Kontrak
Penilaian kinerja Penyedia pada SIKaP atau
Penetapan dan Risalah Penilaian Kinerja
Penyedia

19. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
19
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
TahapanPersiapanPemilihan
e.
d.
b.
a.
c.
a.
b.
c.
d.
e.
Kepala BP2JK / Ketua TPBJK
menetapkan Pokja setelah
dokumen persiapan
pengadaan dinyatakan
lengkap
Pokja melakukan persiapan
pemilihan penunjukan langsung
permintaan berulang
Pokja Pemilihan menyusun
tahapan penunjukan langsung
permintaan berulang
Jika penyedia jasa telah terkualifikasi dalam SIKaP, Pokja tidak melakukan
tahapan a,b,c
Pokja Pemilihan menyusun
jadwal penunjukan langsung
permintaan berulang
Pokja menyusun
dokumen pemiihan
penyedia penunjukan
langsung permintaan
berulang
Jika penyedia jasa
telah terkualifikasi
dalam SIKaP, Pokja
tidak menyusun
dokumen kualifikasi
, pada huruf e

20. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
20
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
TahapanPersiapanPemilihan
Kepala BP2JK / Ketua TPBJK
menetapkan Pokja setelah dokumen
persiapan pengadaan dinyatakan
lengkap melalui pengisian daftar Simak
1

21. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
21
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
TahapanPersiapanPemilihan
Pokja melakukan persiapan
pemilihan penunjukan langsung
permintaan berulang
2
Persiapan Pemilihan oleh Pokja Pemilihan, meliputi:
• reviu dokumen persiapan pengadaan penunjukan
langsung permintaan berulang (repeat order)
• penetapan metode pemilihan penyedia jasa pekerjaan
konstruksi melalui permintaan berulang (repeat order)
• penetapan persyaratan penyedia jasa pekerjaan
konstruksi
• penyusunan dan penetapan jadwal penunjukan
langsung permintaan berulang (repeat order); dan
• penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan
penunjukan langsung permintaan berulang (repeat
order).

22. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
22
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
TahapanPersiapanPemilihan
Pokja melakukan persiapan
pemilihan penunjukan langsung
permintaan berulang
3
Tahapan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
1. undangan prakualifikasi
2. penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi
3. pembuktian kualifikasi
4. penetapan hasil kualifikasi
5. penyampaian undangan penunjukan langsung
permintaan berulang (repeat order), apabila lulus
kualifikasi
6. pemberian penjelasan
7. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran
8. evaluasi dokumen penawaran
9. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dan
10. penetapan dan pengumuman
Jika penyedia jasa telah terkualifikasi dalam SIKaP,
Pokja Pemilihan tidak melakukan tahapan a,b,c

23. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
23
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
TahapanPersiapanPemilihan
Pokja Pemilihan menyusun jadwal penunjukan langsung permintaan
berulang (repeat order) sesuai dengan kebutuhan
4
Pokja menyusun dokumen pemiihan penyedia penunjukan langsung
permintaan berulang
5
Dokumen Kualifikasi dokumen penunjukan langsung permintaan berulang
1 2
Jika penyedia jasa telah terkualifikasi dalam SIKaP, Pokja tidak menyusun dokumen kualifikasi , pada huruf e

24. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
24
TATA CARA PENYELENGGARAAN RO PK
D
TahapPelaksanaan Pemilihan
Pokja Pemilihan melaksanakan tahapan penunjukan langsung permintaan
berulang sebagai berikut:
1) Mengundang sekaligus menyampaikan
dokumen kualifikasi kpd penyedia jasa
yang akan dilakukan penunjukan
langsung permintaan berulang
2) Penyedia jasa menyampaikan dokumen
kualifikasi
3) Melakukan evaluasi kualifikasi
4) Melakukan pembuktian kualifikasi
5) Melakukan penetapan hasil kualifikasi &
penyampaian undangan penawaran,
apabila lulus kualifikasi
6) Memberikan penjelasan
7) Penyedia jasa menyampaikan dokumen
penawaran dalam 1 (satu) file (berisi
dokumen administrasi, teknis, dan
harga)
8) Membuka dokumen penawaran dan
melakukan evaluasi
9) Melakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga
10) Melaporkan kepada PPK, dalam hal
hasil evaluasi administrasi, teknis,
atau harga dinyatakan tidak
memenuhi syarat
11) Menyusun BA hasil penunjukan
langsung permintaan berulang
12) Mengumumkan hasil penunjukan di
dalam SPSE
13) Menyampaikan BA hasil penunjukan
langsung permintaan berulang
kepada PPK melalui SPSE dengan
tembusan kepada Kepala BP2JK atau
Ketua TPBJK.
Dalam hal penyedia jasa
telah terkualifikasi dalam
SIKaP,
Pokja tidak melakukan
tahapan :
• Angka 1)
• Angka 2)
• Angka 3)dan
• Angka 4)

25. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
E LAMPIRAN

26. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
Format surat permohonan penunjukan langsung permintaan berulang
H. DAFTAR LAMPIRAN
Format dokumen penetapan penilaian kinerja penyedia jasa serta kriteria dan
skor penilaian kinerja penyedia jasa
1
2
Format daftar simak dalam menentukan kelengkapan dokumen persiapan
pengadaan penunjukan langsung permintaan berulang
3 Format ringkasan kontrak
4
Alur penunjukan langsung permintaan berulang
5
Modeldokumenpemilihanpenyedia melalui penunjukanlangsung
permintaan berulang
6
26
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

27. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
27
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1. Format Dokumen Penetapan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Serta Kriteria Dan
Skor Penilaian Kinerja Penyedia Jasa
1 2

28. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
28
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2. Format surat permohonan
penunjukan langsung
permintaan berulang
3. Format Ringkasan Kontrak
Pekerjaan Konstruksi
Sebelumnya
4. Format Daftar Simak
Dalam Menentukan Kelengkapan
Dokumen Persiapan Pengadaan

29. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
29
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
5. Alur Penunjukan Langsung Permintaan Berulang

30. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
30
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
5. Alur Penunjukan Langsung Permintaan Berulang

31. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
31
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
6. Model Dokumen Pemilihan Penyedia Melalui Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang
1. Dokumen Kualifikasi Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang
2. Dokumen Pemilihan Metode
Penunjukan Langsung Permintaan
Berulang Satu File, Kontrak Lumsum;
3. Dokumen Pemilihan Metode
Penunjukan Langsung Permintaan
Berulang Satu File, Kontrak Harga
Satuan;
4. Dokumen Pemilihan Metode
Penunjukan Langsung Permintaan
Berulang Satu File, Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan.

32. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
TERIMA KASIH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI