1. 5
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PELAKSANAAN
KONTRAK
a. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
b. Penetapan SPPBJ
c. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
d. Penandatanganan Kontrak
e. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
g. Pemberian Uang Muka
h. Penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan
Konstruksi/Program Mutu Jasa
Konsultansi
i. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
j. Mobilisasi
Perka LKPP no.21/2021
2. 6
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PELAKSANAAN
KONTRAK
i. Pemeriksaan Bersama
j. Pengendalian Kontrak
k. Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan
l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
m. Perubahan Kontrak
n. Penyesuaian Harga (apabila diperlukan)
o. Keadaan Kahar
p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
q. Pemutusan Kontrak
r. Peninggalan
s. Pemberian Kesempatan
t. Denda dan Ganti Rugi
Perka LKPP no.21/2021
6. 20
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
SPMK
Perka LKPP no.12 /2021
➢ SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari
kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
➢ Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan
tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
7. 24
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
➢ Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:
1. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
2. Kontrak;
3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
4. Syarat-Syarat Umum kontrak;
5. Dokumen Penawaran;
6. spesifikasi teknis;
7. gambar-gambar (apabila ada);
8. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
9. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
➢ Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika
terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat tersebut di atas.
Hierarki Dokumen Kontrak
Perka LKPP no.12/2021
8. 29
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Tanggung Jawab Dan Wewenang Penanggung Jawab
dalam Tahap Pembangunan
Penanggung
Jawab
Tidak Dapat dilimpahkan dan tetap
melekat
➢ Dapat dilimpahkan kepada :
1) wakil sah
2) Konsultan
Direksi Lapangan
Konsultan
Manajemen Konstruksi
1) wakil sah
2) Konsultan
Direksi Teknis
Konsultan Pengawas
Pekerjaan
Pengendalian
Atau
Pengawasan ➢ Dapat dilimpahkan kepada :
PERMEN PUPR.no.10/2021
atau
9. 30
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PPK
Konsultan
Supervisi
Kontraktor
PENGENDALIAN KONTRAK
PHJD/PRIM
Mendelegasikan
sebahagian
kewenangannya
➢ Direksi Lapangan
➢ Konsultan Majemen
Konstruksi
➢ Direksi Teknis
➢ Konsultan Pengawas
Lapangan
10. 32
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Direksi
Lapangan
adalah seorang atau lebih yang berasal
dari dan ditetapkan oleh PPK, dan
bertugas mengelola administrasi
Kontrak serta mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan;
SE MENPUPR no.15/19
11. 33
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Konsultan
Manajemen
Konstruksi
yang selanjutnya disebut MK, adalah
Penyedia Jasa Konsultansi manajemen
yang ditunjuk oleh PPK, dan bertugas
mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan;
SE MENPUPR no.15/19
12. 34
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Direksi Teknis
adalah tim pendukung yang berasal
dari dan ditetapkan oleh PPK yang
bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan;
SE MENPUPR no.15/19
13. 35
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Konsultan
Pengawas
Pekerjaan
adalah Penyedia Jasa Konsultansi
pengawasan yang ditunjuk oleh PPK
yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan;
SE MENPUPR no.15/19
14. 36
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Supervision Engineer (SE)
(Ahli Teknik
Jalan/Jembatan)
Inspection Engineer (IE) :
• Pengawas Jalan (Ahli
teknik jalan/jembatan)
• Pengawas Jembatan
(Ahli Teknik Jalan dan
Jembatan
Quality Engineer :
• Quality Engineer
(Ahli Teknik
Jalan/Jembatan)
Quantity Engineer :
• Quantity Engineer
(Ahli Teknik
Jalan/Jembatan)
Health Safety
Environment Engineer :
• HSE (Ahli K3
Konstruksi)
SEMENPUPR
no.21/2019
Personil
Konsultan
Supervisi
15. 37
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Supervision Engineer
Merupakan pihak atau orang yang bertugas memimpin, mengarahkan,
dan mengendalikan seluruh tenaga ahli
pengawasan konstruksi terhadap berjalannya pelaksanaan pekerjaan.
Inspection Engineer (IE)
Merupakan pihak atau orang yang bertanggung
jawab kepada Supervision Engineer dan berkedudukan di lokasi
Pelaksana bekerja. IE bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan
pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek desain,
pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai dasar pembayaran
prestasi pekerjaan.
16. 38
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Quality Engineer
Merupakan pihak atau orang yang bertanggung jawab
kepada Supervision Engineer dan berkedudukan di lokasi
Pelaksana bekerja. Quality Engineer membantu Supervision
Engineer dalam penjaminan mutu pekerjaan yang telah
ditentukan oleh Dokumen Kontrak dan memahami benar
terhadap metode pemeriksaan bahan, tes laboratorium
yang diisyaratkan.
17. 39
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Quantity Engineer
Bertanggung jawab kepada Supervision Engineer dan
berkedudukan di lokasi Pelaksana bekerja. Quantity
Engineer bertanggung jawab terutama untuk melakukan
pemeriksaan kuantitas hasil pengukuran setiap
pekerjaan dan pengendalian keluaran hasil pekerjaan
yang sesuai dengan yang telah ditentukan dalam
Dokumen Kontrak.
18. 40
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Health Safety Environment (HSE) Engineer
Berarti pihak atau orang yang bertugas
memastikan bahwa aspek Keamanan, Kesehatan,
Keselamatan, dan lingkungan sudah tersedia dan
diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan
konstruksi.
19. 44
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PPK dapat melimpahkan fungsi pengawasan
kepada Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas,
a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
b. Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan
pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
c. Melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;
d. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil
pekerjaaan;
e. Melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
f. Menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat
20. 45
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
g. Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana
pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak
h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
i. lingkungan;
j. mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan
sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan
yang diberikan;
k. merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil
pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
l. melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara periodik;
n. melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan;
Permen PUPR No.10/2021
21. 46
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
DILUAR KEWENANGAN
KONSULTAN SUPERVISI
➢ Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan
➢ Menambah jenis item pekerjaan baru
➢ Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak
➢ Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
➢ Menyetujui perpanjangan waktu kontrak
➢ Menunjuk personil yang tidak tercantum dalam daftar
personil
➢ Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis
23. 55
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PCM)
Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK
dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak, Tim Pendukung (apabila ada), bersama dengan Penyedia
dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak
24. 56
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Hal-hal yang perlu dibahas
dalam PCM
a. Program Mutu;
b. Organisasi kerja dan jadwal penugasan personel;
c. Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan
Kontrak;
d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
e. Rencana Kerja/ Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang
memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
f. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
g. Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran;
h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
i. Konsultasi Publik (Khusus PHJD/PRIM)
PERKA LKPP No.21/2021
25. 57
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Pemeriksaan Bersama (Mutual Check/MC-0)
a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
parapihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan
dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi
lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata
pembayaran.
b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim
teknis dan PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi
Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
26. 61
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
MUTU
Mutu dalam lingkup pekerjaan konstruksi
adalah kesesuaian antara hasil pekerjaan
dengan spesifikasi teknis dan persyaratan
lainnya dari pengguna jasa dalam lingkup
biaya dan waktu yang telah ditentukan
27. 62
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
RENCANA MUTU
PEKERJAAN KONSTRUKSI
RMPK memuat :
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok;
d. Struktur Organisasi Penyedia Jasa;
e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
f. Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis;
g. Tahapan Pekerjaan;
h. Rencana Kerja Pelaksanaan (Method Statement)
PERKA LKPP No.21/2021
28. 63
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN MUTU
a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis kepada penyedia
atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu,
serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
Masa Kontrak
29. 64
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN MUTU
c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.
d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut
30. 65
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN MUTU
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya
dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo
(jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo
e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar
Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu.
f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari
setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia
31. 66
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Penyusunan Program mutu
1. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit
berisi :
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.
2. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan.
PERKA LKPP No.21/2021
32. 81
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
BENTUK ADMINISTRASI
LAPORAN
➢ Laporan Harian
➢ Laporan Mingguan
➢ Laporan Bulanan
➢ Shop Drawing
➢ Back up data
➢ Monthly Certificat
➢ As build drawing
33. 82
MATRIK PELAPORAN DALAM RANGKA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Permen PUPR no.10/21
34. 83
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PEMBAYARAN PRESTASI
PEKERJAAN
➢ Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan
dan/ atau bahan yang belum terpasang yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang
berada di lokasi pekerjaan dan telah
dicantumkan dalam Kontrak.
(Perpres 16/18)
35. 84
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PEMBAYARAN PRESTASI
PEKERJAAN
➢ Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah
terpasang, tidak termasuk bahan/material dan
peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
➢ Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan
pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada
subpenyedia/ subkontraktor sesuai dengan kemajuan
hasil pekerjaan.
(PERKA LKPP 12/2021)
36. 87
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERUBAHAN KONTRAK (Addendum) :
➢Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak.
➢Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal
terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh
para pihak, meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
Perka LKPP no.12/2021
37. 88
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Perubahan Kontrak tidak dapat
dilakukan pada masa tambahan waktu
penyelesaian pekerjaan (masa denda)
akibat dari keterlambatan setelah waktu
pelaksanaan kontrak berakhir.
Perka LKPP no.12/2021
38. 89
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses
perubahan kontrak
• Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % dari nilai harga kontrak
awal
• Seluruh perubahan tsb.harus didasari karena kebutuhan teknis
lapangan dgn justifikasi teknis
• Perhatikan besaran volume perubahan terhadap dampak perubahan
harga satuan,eskalasi harga
• Proses dan dampak terhadap munculnya item pekerjaan baru terutama
pada harga
• Perubahan volume pekerjaan dapat juga mengakibatkan perubahan
waktu kontrak
• Kewenangan Persetujuan Perubahan kontrak
39. 90
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERISTIWA KOMPENSASI
Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia
dalam hal sebagai berikut:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian
ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/
penyimpangan;
e.
Perka LKPP no.12/2021
40. 91
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERISTIWA KOMPENSASI
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan
gambargambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;
e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
g. Ketentuan lain dalam SSKK.
41. 92
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERPANJANGAN
WAKTU
➢ Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
PejabatPenandatangan Kontrak dapat meminta
pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila
ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan.
➢ Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan
Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan.
Perka LKPP no.12/2021
42. 93
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERPANJANGAN
WAKTU
➢ Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat
dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu
penyelesaian pekerjaan.
➢ Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan pemberitahuan dini dalam
mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
43. 94
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERPANJANGAN
WAKTU
➢ Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa
lama, paling lambat dalam jangka waktu
sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia
meminta perpanjangan.
➢ Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum/perubahan Kontrak
44. 95
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Perpanjangan waktu
Dapat diberikan dgn pertimbangan yang layak
dan wajar terhadap :
a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
e. Keadaan Kahar
Perpanjangan waktu dilakukan setelah diteliti oleh Tim sesuai
ketentuan yang ada
45. 96
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan waktu terhentinya kontrak akibat
Keadaan Kahar.
3. PPK dapat menyetujui perpanjangan
waktu pelaksanaan atas kontrak setelah
melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh penyedia.
46. 97
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PERPANJANGAN WAKTU
(BENAR)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 bulan
2 bulan
2 bulan
AWAL
RE-SKEDUL
REALISASI
= (Awal – Rencana Baru) > 0
Batas Re-Skedul
1
2
3
4
2 bulan
47. 98
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
KETERLAMBATAN
dan
KONTRAK KRITIS
➢ Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak harus memberikan
peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
Perka LKPP no.12/2021
48. 99
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
KETERLAMBATAN
dan
KONTRAK KRITIS
➢ Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan
target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak
Kritis maka para pihak melakukan Rapat
Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan
Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target
dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
➢ Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target
yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat
Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat
Peringatan (SP) kepada Penyedia.
49. 100
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
KETERLAMBATAN
dan
KONTRAK KRITIS
Kontrak dinyatakan kritis dan harus diadakan Show
cause meeting (SCM) bila :
➢ Periode I Rencana Fisik : 0 – 70 % Dev > -10 %
➢ Periode II Rencana Fisik : 70 – 100 % Dev > - 5 %
➢ Periode II Rencana Fisik : 70 – 100 % Dev < - 5 %,
akan melewati tahun anggaran
MEKANISME :
➢ Test Case 1 gagal diterbitkan surat peringatan 1 (
➢ Test Case 2 gagal diterbitkan surat peringatan 2 (
➢ Test Case 3 gagal diterbitkan surat peringatan 3
(Ka Bal
50. 101
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
KETERLAMBATAN
dan
KONTRAK KRITIS
➢ Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang- Undang Hukum Perdata.
52. 103
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Serah Terima
Hasil
Pekerjaan
(PHO)
1. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Kontrak,
Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
2. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang
dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau
tim ahli dan tim teknis.
3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian
hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.
Perka LKPP no.12/2021
53. 104
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Serah Terima
Hasil
Pekerjaan
(PHO)
4. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
5. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan
(PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
6. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima.
54. 105
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Serah Terima
Hasil
Pekerjaan
(PHO)
7. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima
persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,
atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.
8. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan per bagian
pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan
dalam SSKK.
9. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah
terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO
parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
55. 106
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Serah Terima
Hasil
Pekerjaan
(PHO)
10. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima
pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
a. Bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama
lain, dan
b. Bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu
sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
11. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara
parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan
kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
56. 107
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Pekerjaan
Selesai 100%
Berita Acara
Hasil
Pemeriksaan
(BAHP)
Pengajuan
Kepada PPK
untuk Serah
Terima
Pemeriksaan
Hasil
Pekerjaan
oleh PPK
Serah Terima
Kepada
PA/KPA oleh
PPK
Pemeriksaan
Administratif
oleh
PjPHP/PPHP
Berita Acara
Serah Terima
(BAST)
Berita Acara
Pemeriksaan
Administratif
Di hapus Perpres 12/21
SERAH TERIMA PEKERJAAN 100 %
57. 109
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
masa pemeliharaan harus memenuhi kriteria :
➢ Minimum selama 3 bulan untuk pekerjaan non
permanen
➢ Minimum 6 bulan untuk pekerjaan Permanen
MASA
PEMELIHARAAN
PERKA LKPP No.12/2021
58. 110
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,
berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia
yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan
atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
PEMELIHARAAN
59. 111
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PEMBERIAN
KESEMPATAN
➢ Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan.
PERKA LKPP No.12 /2021
60. 112
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
➢ Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
A. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1
diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa
pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak
akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
61. 113
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana
dimaksud pada angka 1. dan angka 2. huruf a.,
dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya
mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
4. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun
anggaran.
62. 114
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
B. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan
dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta
pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
1. Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
2. Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak
dapat ditunda; atau
3. Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan
63. 115
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak
yang didalamnya mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa
pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran
berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya,
apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun
Anggaran
64. 116
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
GAMBAR AST – BUILT
1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar As-
built dan pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
menahan uang retensi atau Jaminan
Pemeliharaan.
Perka LKPP no.12/2021
65. 117
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PENGHENTIAN
KONTRAK
Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.
Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai alas an penghentian pekerjaan.
Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK
wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit
66. 118
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PEMUTUSAN KONTRAK
1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau Penyedia.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara
sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai
ketentuan dalam kontrak.
3. Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat
Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan
dalam kontrak.
4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari kalender
setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.
Perka LKPP no.12/2021
67. 119
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PEMUTUSAN KONTRAK
Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi
yang berwenang;
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
d. penandatanganan Kontrak;
68. 120
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
PEMUTUSAN KONTRAK
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan.
h. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan menyelesaikan
70. 122
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,
maka:
➢ Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
➢ sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);
➢ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
Perka LKPP no.12/2021
71. 123
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,
maka:
➢ PPK berhak untuk tidak membayar retensi
atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk
membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
➢ Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
72. 124
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
➢ Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena
kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada
paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang
mampu dan memenuhi syarat.
➢ Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak :
a. PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang
telah dilakukan;
Pemutusan
Kontrak Secara
Sepihak
73. 125
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
b. PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan
Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK dengan
memperhitungkan ketentuan mengenai sanksi dan
denda sesuai dengan Peraturan LKPP tentang
Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa;
c. PPK meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan
penunjukan langsung terhadap pemenang
cadangan (apabila ada) atau Pelaku Usaha yang
mampu;
d. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme
penunjukan langsung.
Pemutusan
Kontrak Secara
Sepihak
74. 126
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak, Pengawas pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda
pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.
Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia
75. 127
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
DENDA
Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
untuk setiap hari keterlambatan adalah
sebagaimana yang ditetapkan di dalam
SSKK.
Perka LKPP no.12/2021
76. 128
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
DENDA
➢ 1‰ per hari dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak; atau
➢ 1‰ (satu permil) per hari dari harga
Kontrak.
➢ Besaran denda keterlambatan atas
perbaikan cacat mutu sebesar 1‰ per hari
keterlambatan perbaikan dari nilai
biayaperbaikan pekerjaan yang ditemukan
cacat mutu.
78. 132
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
SANKSI
1. Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan
Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
2. Dalam hal Penyedia:
a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan
pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam
masa pemeliharaan;
b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume
hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
Perka LKPP no.12/2021
79. 133
PIC-C
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
SANKSI
e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,
Penyedia dikenai sanksi administrative berupa :
➢ Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
➢ Sanksi pencairan jaminan;
➢ Sanksi Daftar Hitam;
➢ Sanksi ganti kerugian; dan/atau
➢ Sanksi denda.
Lihat uraian terinci sanksi pada Perpres 12/2021
