1. PERATURAN PEMERINTAH NO. 22/2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
dalam
PERSPEKTIF DUNIA JASA KONSLUTANSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4. Apa saja
METODE PEMILIHAN
PENYEDIA JASA..?
1
TENDER ATAU
SELEKSI
2
PENUNJUKAN
LANGSUNG
3
PENGADAAN
LANGSUNG
4
PENGADAAN MELALUI
KATALOG ELEKTRONIK
Dapat dilakukan dengan
cara pengadaan secara
elektronik
Pengadaan secara elektronik
mengunakan katalog dapat dilakukan
untuk pekerjaan yang sudah
tercantum dalam katalog elektronik
Pasal 62
7. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
01 02
Pokok
Perubahan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
Persyaratan
Seleksi Jasa
Konsultansi
Konstruksi
7
8. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
8
PUTUSAN
MA
Putusan MA
64P/HUM/2019
yang
membatalkan
Pasal 21 ayat (3)
Permen PUPR
07/2019
PENGADAAN
LANGSUNG
Permen PUPR
07/2019 belum
mengatur terkait
pengadaan
langsung untuk
jasa konstruksi
PERPRES
17/2019
Permen PUPR
07/2019 belum
mengatur pengadaan
jasa konstruksi untuk
percepatan
pembangunan
kesejahteraan di
Papua dan Papua
Barat
APA FILOSOFI DAN URGENSI?
9. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
PERMEN PUPR NO. 7
TAHUN 2019
PM PUPR NO. 14
TAHUN 2020
Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa
Peraturan Menteri ini diperuntukkan
bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi
di lingkungan
kementerian/lembaga yang
pembiayaannya dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.
Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Peraturan
Menteri ini diperuntukkan bagi
pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi melalui Pengadaan Langsung,
Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di
lingkungan kementerian/lembaga,
atau perangkat daerah yang
pembiayaannya dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
LINGKUP PENGATURAN
3
10. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
LAMPIRAN II
JASA
KONSULTANSI
1. Standar Dokumen Kualifikasi
2. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas
dan Biaya
3. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas
4. Standar Dokumen Seleksi Metode Pagu Anggaran
5. Standar Dokumen Seleksi Metode Biaya Terendah
6. Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultan
Perorangan
a. Kontrak Waktu
Penugasan
b. Kontrak LS
10
11 BUKU SDP
11. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
11
PERSYARATAN KSO
J A S A K O N S U L T A N S I K O N S T R U K S I
KSO
dapat dilakukan
antar penyedia:
Besar –
Besar
Menengah –
Menengah
Besar –
Menengah
Menengah –
Kecil
Kecil –
Kecil
Besar –
Kecil
Jumlah anggota KSO dibatasi:
a. Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
b. Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks
“Leadfirm harus memiliki modal mayoritas
dengan porsi modal paling banyak 70%”
12. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
12
PERSYARATAN SBU DAN IUJK
J A S A K O N S U L T A N S I K O N S T R U K S I
• Segmentasi pemaketan usaha kecil
mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• Segmentasi pemaketan usaha
Menengah atau Besar mensyaratkan
paling banyak 2 SBU.
SBU
• Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online
single submission (OSS), IUJK harus sudah
berlaku efektif pada saat rapat persiapan
penunjukan penyedia. IUJK
SBU disyaratkan sampai
subklasifikasi
13. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
13
PERSYARATAN TENAGA TETAP
J A S A K O N S U L T A N S I K O N S T R U K S I
Tenaga tetap tidak lagi
menjadi persyaratan
kualifikasi.
14. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
14
SYARATKUALIFIKASITEKNISBADANUSAHA
P E R U B A H A N P E N G AT U R A N J A S A K O N S U LTA N S I K O N S T R U K S I
PENILAIAN PENGALAMAN PERUSAHAAN
PENGALAMAN PADA
PEKERJAAN SEJENIS
Bobot 25-40%
KESESUAIAN BESARAN
NILAI PEKERJAAN
SEJENIS
PENGALAMAN
PEKERJAAN PADA
LOKASI KEGIATAN
DOMISILI
PERUSAHAAN INDUK
Bobot 35-45%
Bobot 20-30%
Bobot 5%
(tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota,
kecuali Provinsi DKI Jakarta)
pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi atau
Kabupaten/ Kota (dipilih)
Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan
PERMEN
PUPR
07/2019
PM
PUPR
14/2020
dalam waktu 10 thn terakhir
dalam waktu 10 thn terakhir
dalam waktu 10 thn terakhir
Dipertegas menjadi
pengalaman pekerjaan
sejenis pada lokasi kegiatan
TETAP
TETAP
Pengecualian untuk
Provinsi DKI Jakarta
dihapus
15. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
15
PEMBUKTIANPENGALAMANPERUSAHAAN
PA D A P R A K U A L I F I K A S I
Permen PUPR 07/2019 PM PUPR 14/2020
Dibuktikan dengan:
1. Dokumen kontrak asli
dan:
2. BAST/referensi dari
pemberi kerja/bukti
pembayaran
terakhir/Bukti potong
pajak pembayaran
terakhir
Dibuktikan dengan:
1. Dokumen kontrak asli
dan:
2. Berita Acara Serah
Terima (BAST)
16. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
16
PENENTUANDAFTARPENDEK(SHORTLIST)
PA D A P R A K U A L I F I K A S I
Permen
PUPR
07/2019
PM
PUPR
14/2020
maka penentuan peringkat
peserta didasarkan pada nilai
kontrak pekerjaan sejenis
tertinggi
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta
mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama
maka penentuan peringkat peserta
didasarkan pada nilai bobot
kesesuaian besaran
nilai pekerjaan sejenis (NP)
tertinggi.
Sangat dimungkinkan peserta
masih memiliki nilai teknis
kualifikasi yang sama
Penilaian nilai kontrak:
1) sebagai KSO, bobot nilai sesuai
dengan porsi/sharing KSO;
2) sebagai sub penyedia jasa, bobot nilai
sebesar nilai pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.
17. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
17
PERSYARATANPENGALAMANPERUSAHAAN
PA D A S E L E K S I / P E N AWA R A N
Permen PUPR 07/2019 PM PUPR 14/2020
Pengalaman perusahaan
yang telah dibuktikan
saat PQ, maka tetap
dinilai meskipun tidak
disampaikan kembali
dalam penawaran
Peserta harus
menyampaikan/
mengupload kembali
dokumen kontrak dan
BAST, meskipun sudah
dibuktikan pada saat
PQ
18. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
18
PERUBAHANBOBOTUNSUR
PA D A S E L E K S I / P E N AWA R A N
UNSUR DAN BOBOT UNSUR PENAWARAN
PENGALAMAN
PERUSAHAAN PADA
PEKERJAAN SEJENIS
Bobot 10-25%
PROPOSAL TEKNIS
KUALIFIKASI
TENAGA AHLI
Bobot 25-45%
Bobot 50-70%
PERMEN
PUPR
07/2019
PM
PUPR
14/2020
Bobot 50-65%
Bobot 20-35%
Bobot 15-30%
19. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
19
PERSYARATAN TAMBAHAN
J A S A K O N S U L T A N S I K O N S T R U K S I
Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi
dan persyaratan teknis penawaran dapat
dilakukan penambahan persyaratan
1
2
3
Penambahan persyaratan dilakukan per paket
pekerjaan
Mendapatkan persetujuan dari:
1. Pejabat Tinggi Madya K/L (untuk pembiayaan dari APBN)
2. Pejabat Tinggi Pratama PD yang membidangi jakon dan Pejabat
Tinggi Pratama PD yang merupakan unsur pengawas (APIP)
20. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
20
PENOLAKAN PPK ATAS HASIL PEMILIHAN
J A SA K O N SU L T A N SI K O N ST R U K SI
1. Dalam Dokumen Pemilihan ditemukan
kesalahan atau tidak sesuai peraturan
perundangan;
2. Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai
ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
dan/atau
3. Dokumen penawaran dan data kualifikasi
pemenang dan/atau pemenang cadangan
tidak memenuhi persyaratan sesuai yang
disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
21. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020
21
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA
J A SA K O N SU L T A N SI K O N ST R U K SI
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia,
dilaksanakan untuk memastikan
pemenang memenuhi ketentuan:
a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli
(SKA);
c. Pembuktian sertifikat kompetensi
dilaksanakan tanpa menghadirkan
tenaga ahli yang bersangkutan.
