Aplikasi Siswaskeudes digunakan oleh APIP sebagai alat pengawasan pengelolaan keuangan desa berbasis risiko. Dokumen membahas tentang pengembangan, uji coba, dan implementasi aplikasi tersebut beserta tantangannya seperti lambatnya respon pemerintah dan kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi.

1. PENGAWASAN KEUANGAN DESA
Innovative Delivered Effective Accountable
EDY SUHARTO
Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan,
Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Wilayah I
21 September 2021

2. A G E N D A
PAPARAN
Pengawasan Keuangan Desa Berbasis Risiko
1
SISWASKEUDES sebagai tools Pengawasan Keuangan Desa
2
Kendala Implementasi SISWASKEUDES pada Pemerintahan Daerah
3

3. Siskeudes Siswaskeudes
Pemerintah Desa
Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan
Desa
APIP
Pengawasan atas
Pengeloloaan
Keuangan Desa
(TABK & Basis Risiko)
Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa
yang baik
PENGAWASAN ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI CONSULTING
KERJASAMA
Siskeudes Rilis 2.03 utk
memfasilitasi SPJ
penggunaan DD dalam
rangka penanganan
COVID-19
70.899 Desa
(94,59% dari
74.961 Desa)
417 dari
434 Pemda

4. Peraturan OJK Nomor 44 /POJK.05/2020
Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi
Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
APA ITU RISIKO?
Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat
dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan
akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
Permenkeu Nomor 12/PMK. 09/2016 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Kemenkeu
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu
peristiwa yang berdampak negatif terhadap
pencapaian tujuan.
PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Manajemen Risiko Sustem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu
peristiwa yang akan mempengaruhi
keberhasilan terhadap pencapaian tujuan
penerapan SPBE.
PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Yang dimaksud dengan “penilaian risiko”
adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
dan sasaran Instansi Pemerintah.

5. RISIKO FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
5
PENETAPAN
• Risiko kolusi dalam penetapan Desa yang
menerima DD
• Risiko Manipulasi dalam pemenuhan
persyaratan Pembentukan Desa Baru utk
mendapatkan DD
PENGALOKASIAN
• Risiko kolusi dalam penentuan
besaran DD
• Risiko Manipulasi data untuk
memenuhi kriteria besaran nilai
alokasi DD
PENYALURAN
• Risiko praktek pemotongan DD
yang disalurkan oleh oknum
Pemkab/Kota
• Risiko dana disalurkan sebelum
terpenuhi persyaratan.
PENGGUNAAN
• Risiko Penggunaan utk Keperluan Pribadi
• Risiko Kegiatan/Pengadaan Fiktif
• Risiko Pengadaan tidak sesuai ketentuan,
rencana, volume, dan spesifikasi
• Risiko Mark Up harga Pengadaan
• Risiko Pengeluaran melebihi batas / indeks
satuan yang ditetapkan
• Risiko Hasil Pengadaan tidak bermanfaat
PELAPORAN
• Risiko Laporan penggunaan
tidak sesuai dengan realisasi
• Risiko Kolusi dalam pelaporan
DD
PEMANTAUAN
• Risiko Kolusi dalam pelaksanaan
kegiatan pemantauan

6. I D E N T I F I K A S I R I S I K O P P K M M I K R O
•Posko COVID-19 tingkat desa tidak terbentuk
•Pembentukan Posko COVID-19 tingkat desa tidak sesuai dengan ketentuan/regulasi
•Penetapan kondisi status zonasi pengendalian wilayah tidak tepat
RISIKO PERENCANAAN
•Tidak tersedianya dana untuk pelaksanaan PPKM Mikro di desa
•Penetapan perubahan APBDes (refocusing) untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro belum sesuai
dengan ketentuan/regulasi
RISIKO PENGANGGARAN
•Kegiatan pencegahan penyebaran/penularan COVID-19 di desa tidak efektif
•Penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan virus COVID-19 tidak memadai
•Penegakan disiplin atas protokol Kesehatan Covid-19 tidak memadai
RISIKO PELAKSANAAN
•Inefisiensi penggunaan dana desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro desa
•Penatausahaan kegiatan PPKM Mikro desa tidak dilakukan secara memadai
RISIKO AKUNTABILITAS

7. 7
INTEGRATED
REVIEW
1. Proporsi Penghasilan tetap/tunjangan
Kades, Perangkat Desa, dan BPD
terhadap Belanja APB Desa;
2. Kewajaran pencairan dana dari
Rekening Kas Desa (RKD);
3. Proporsi selisih lebih anggaran (SiLPA)
akhir tahun terhadap APB Desa;
4. Kewajaran pengeluaran belanja
kegiatan tanpa SPP Panjar;
5. Kewajaran pemungutan/pemotongan
kewajiban perpajakan;
6. Kewajaran penyetoran kewajiban
perpajakan
1. Waktu penetapan RKP Desa
2. Waktu penetapan APB Desa
3. Kompetensi/kapabilitas SDM
perangkat desa
4. Kondisi geografis desa
5. Pembinaan pengelolaan keuangan
desa
6. Pengawasan pengelolaan keuangan
desa
ASPEK
KEU
ASPEK
NON
KEU
Penentuan
Desa
Sampel
SP, Uji SPI,
AUDIT RINCI
PKA &
KKA
Draft LHA
Faktor Risiko
Keuangan
Faktor Risiko
NonKeuangan
FRAMEWORK SISWASKEUDES
INDIVIDUAL
AUDIT

8. 8
APLIKASI SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DESA (SISWASKEUDES ) ADALAH SUATU
APLIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH APIP SEBAGAI TOOLS PENGAWASAN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DAN
TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER
SYSTEM REQUIREMENT & DATABASE
APLIKASI SISWASKEUDES
Komputer sudah terinstal Microsoft SQL server
Database Aplikasi Siswaskeudes
SISWASKEUDES
SISKEUDES Database Kompilasi Aplikasi Siskeudes
dari seluruh desa se-kabupaten/kota

9. 9
FGD
WASKEUDES
TIM PENGEMBANG APLIKASI
SISWASKEUDES UJI COBA APLIKASI SISWASKEUDES
Deputi PPKD
BPKP
Itjen
Kemendagri
Insp. Prov. Jateng Itjen Kemendes PDTT
Insp. Prov. Sumbar
Insp. Prov. Jabar
Insp. Prov. Jatim
Insp Kab. Sukabumi
Insp. Prov. Sulsel
Insp Kab. Boyolali Insp Kab. Madiun
Pihak-pihak yang ikut
dalam Pengembangan
Aplikasi SISWASKEUDES

10. HALAMAN DEPAN APLIKASI SISWASKEUDES

11. MENU APLIKASI SISWASKEUDES - DESK REVIEW

12. MENU APLIKASI SISWASKEUDES - AUDIT RINCI

13. MENU APLIKASI SISWASKEUDES – TOOLS DAN HELP

14. 14
Monitoring Siskeudes Online
Per 17 September 2021
No Nama Pemda No Nama Pemda No Nama Pemda No Nama Pemda
1 Kab. Aceh Besar 29 Kab. Cianjur 57 Kab. Sukoharjo 85 Kab. Tapin
2 Kab. Aceh Selatan 30 Kab. Sukabumi 58 Kab. Temanggung 86 Kab. Hulu Sungai Selatan
3 Kota Banda Aceh 31 Kab. Bogor 59 Kab. Klaten 87 Kab. Hulu Sungai Tengah
4 Kota Langsa 32 Kab. Bekasi 60 Kab. Purworejo 88 Kab. Hulu Sungai Utara
5 Kota Lhokseumawe 33 Kab. Purwakarta 61 Kab. Kebumen 89 Kab. Tanah Bumbu
6 Kota Sabang 34 Kab. Subang 62 Kab. Kulonprogo 90 Kab. Balangan
7 Kab. Bener Meriah 35 Kab. Indramayu 63 Kab. Bantul 91 Kotawaringin Barat
8 Kab. Aceh Jaya 36 Kab. Kuningan 64 Kab. Blitar 92 Kota Kotamobagu
9 Kab. Tapanuli Tengah 37 Kab. Tasikmalaya 65 Kab. Bojonegoro 93 Kab. Minahasa Tenggara
10 Kota Gunung Sitoli 38 Kab. Ciamis 66 Kab. Gresik 94 Kab. Bone Bolango
11 Kab. Deli Serdang 39 Kab. Pangandaran 67 Kab. Jombang 95 Kab. Poso
12 Kab. Pesisir Selatan 40 Kota Banjar 68 Kab. Kediri 96 Kab. Kolaka Utara
13 Kab. Tanah Datar 41 Kab. Garut 69 Kab. Lamongan 97 Kab. Bombana
14 Kab. Siak 42 Kab. Cirebon 70 Kab. Madiun 98 Kab. Wakatobi
15 Kab. Kampar 43 Kab. Banjarnegara 71 Kab. Magetan 99 Kab. Lombok Tengah
16 Kab. Batang Hari 44 Kab. Banyumas 72 Kab. Mojokerto 100 Kab. Lombok Timur
17 Kab. Merangin 45 Kab. Batang 73 Kab. Ngawi 101 Kab. Timor Tengah Selatan
18 Kab. Musi Banyuasin 46 Kab. Blora 74 Kab. Pacitan 102 Kota Denpasar
19 Kab. Belitung 47 Kab. Boyolali 75 Kab. Pamekasan 103 Kabupaten Badung
20 Kab. Muko-muko 48 Kab. Demak 76 Kab. Pasuruan 104 Kabupaten Tabanan
21 Kab. Pringsewu 49 Kab. Grobogan 77 Kab. Ponorogo 105 Kabupaten Jembrana
22 Kab. Pesawaran 50 Kab. Kendal 78 Kab. Probolinggo 106 Kabupaten Buleleng
23 Kab. Tulang Bawang 51 Kab. Kudus 79 Kab. Sampang 107 Kabupaten Karangasem
24 Kab. Serang 52 Kab. Pati 80 Kab. Sidoarjo 108 Kabupaten Klungkung
25 Kab. Lebak 53 Kab. Pekalongan 81 Kab. Sumenep 109 Kabupaten Bangli
26 Kab. Tangerang 54 Kab. Pemalang 82 Kab. Tulungagung 110 Kabupaten Gianyar
27 Kab. Bandung 55 Kab. Semarang 83 Kab. Kubu Raya
28 Kab. Bandung Barat 56 Kab. Sragen 84 Kab. Barito Kuala SDM APIP TERLATIH?
110 Pemda (25,35% dari 434 Pemda)

15. 15
Aceh
73,38%
(73,38%)
Sumut
87,37%
(53,48%)
Sumbar
100,00%
(100,00%)
Riau
99,69%
(89,88%)
Kepri
94,55%
(79,64%)
Jambi
98,14%
(64,62%)
Bengkulu
99,93%
(99,93%)
Babel
99,68%
(99,68%)
Lampung
99,96%
(65,26%)
Banten
100,00%
(100,00%
)
Jabar
99,98%
(92,41%)
Jateng
96,47%
(79,49%
)
DIY
100,00%
(100,00%
)
Jatim
97,55%
(97,55%
)
Bali
100,00%
(100,00%)
NTB
100,00%
(100,00%)
NTT
72,50%
(28,68%)
Kalbar
100,00%
(100,00%)
Kaltara
90,16%
(90,16%)
Kaltim
99,52%
(99,52%)
Kalsel
99,95%
(99,95%)
Kalteng
99,72%
(99,72%)
Sulut
91,04%
(91,04%)
Gorontalo
100,00%
(100,00%)
Sulteng
90,34%
(84,91%)
Sultra
91,51%
(55,56%)
Sulbar
90,96%
(68,87%)
Sulsel
86,65%
(77,61%)
Maluku
60,60%
(4,01%)
Pabar
75,60%
(69,00% )
Papua
16,28%
(0,00%)
Sumsel
99,93%
(48,90%)
Keterangan:
Malut
99,81%
(28,69%)
Provinsi
%Penyusunan APBDes
(% Penyusunan Penatausahaan KeuDesa (TUKDes))
Penyusunan
APBDes:
di bawah
rata-rata
nasional
di atas rata2 nasional,
namun belum mencapai
100%
Penyusunan APBDes
100%
Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021
s.d. 17 September 2021
Jumlah Secara Nasional:
• Penyusunan APBDes 64.888
dari 74.961 Desa (86,56%)
• Penyusunan TUKDes 53.484 dari
74.961 Desa (71,35%)
Sosialisasi/Bimtek Siswaskeudes
196 (45,16%) dari 434 Kab/Kota

16. •Penyebab : Lambatnya respon pemerintah
pusat dalam memberikan jawaban atau ijin
implementasi Aplikasi Siswaskeudes
•Mitigasi :
• SOP yang jelas terkait prosedur permintaan
dan jawaban implementasi Aplikasi
Siswaskeudes
• Pertemuan/rapat koordinasi secara berkala
antara BPKP dan Kemendagri membahas
pengembangan Aplikasi Siswaskeudes
Risiko Pemda
menunggu ijin
implementasi
•Penyebab:
•Kurangnya pendidikan dan pelatihan
tentang penggunaan Aplikasi
Siswaskeudes
•Sarana prasarana pendukung yang tidak
layak
•Kurangnya kualitas pengajar
Siswaskeudes
•Mitigasi :
•Diadakan Pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh BPKP, Itjen
Kemendagri, dan Pusdiklatwas BPKP
•Penyediaan anggaran yang memadai dari
Pemerintah Kabupaten/Kota
•Koordinasi yang erat antara Inspektorat
Kabupaten/Kota dengan Dinas PMD
Kabupaten/Kota.
Risiko Aplikasi
Siswaskeudes gagal
diterapkan • Penyebab : Kualitas data dari Aplikasi Siskeudes
sebagai input data keuangan tidak valid
• Mitigasi :
•Pembinaan dari Dinas PMD Kabupaten/Kota
terhadap pemerintah desa
•Koordinasi yang erat antara Inspektorat
Kabupaten/Kota dengan Dinas PMD
Kabupaten/Kota terkait penyediaan data non
keuangan
Risiko Hasil Integrated
Review tidak sesuai
dengan sebenarnya
IDENTIFIKASI RISIKO IMPLEMENTASI SISWASKEUDES

17. Terima Kasih
Matur Nuwun
Innovative Delivered Effective Accountable