1. 1. PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (Studi di POLRESTA Malang)
2. PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG
BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22
TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang)
3. IMPLEMENTASI PROSES PENDAFTARAN MEREK ?NS26 NISOKU?
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA (Studi di UD. NISOKU
Kota Blitar)
4. PELAKSANAAN KEPPRES NO. 81 TAHUN 2005 TENTANG KELEMBAGAAN
BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT (BAKORKAMLA) DALAM
PENEGAKAN HUKUM LAUT (Studi Kasus Ilegal Fishing di Bakorkamla Jl. Dr.
Sutomo No. 50 Jakarta Pusat)
5. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK
DIDIK LEMBAGA PEMASYRAKATAN ANAK BERDASARKAN PASAL 11
UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar )
6. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU (Studi di
Polresta Malang)
7. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 31/SAL.KEP./2005 DALAM KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA
PROPOSAL DESKRIPSI TEKNIKAL PENGGANTIAN KATALIS DI KILANG
PERTAMINA UPVI BALONGAN
8. PENJATUHAN PIDANA MATI DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN
PEMIDANAAN
9. PEMISAHAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM RUMUSAN TINDAK PIDANA RANCANGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA 2004
10. PELAKSANAAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN DITINJAU
DARI KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN
KELAUTAN STUDI DI KABUPATEN LAMONGAN
11. DAMPAK PERSAINGAN TARIF TELEPON SELULER GSM PRA BAYAR
ANTAR OPERATOR TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN (Studi pada
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan YLK Kota
Malang)
12. ANALISA YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK
NOMOR 384/PID.B/2008/PN.GRESIK DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Gresik)
13. PERANAN PERS (WARTAWAN) DALAM MEMBANGUN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT (Studi di Radar Malang)
14. EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN SAKSI SEKALIGUS KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Polresta Malang)
15. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BANK APABILA PEMEGANG KARTU
KREDIT WANPRESTASI (Studi Di Bank Niaga Malang)
16. ANALISA YURIDIS EMPIRIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) OLEH PERANGKAT DESA
WEDUSAN KEC. TIRIS KAB. PROBOLINGGO

2. 17. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK
DITINJAU DARI ASPEK PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (STUDI DI PT.
MULTI WIRAJAYA MULIA)
18. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ( Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Jatim
Di Kota Surabaya )
19. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PARKIR BERLANGGANAN MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN
2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi Di
Kabupaten Tulungagung)
20. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ?SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE)?
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
21. ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT
DENGAN IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM HAK ASASI
MANUSIA
22. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENAMBANGAN PASIR DI
SUNGAI BRANTAS (Studi di Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten
Jombang)
23. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA MARAKNYA
PERJUDIAN TOGEL DI DESA BRINGIN KECAMATAN WAJAK KABUPATEN
MALANG
24. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGRUSAKAN DAN
PEMBAKARAN PERUSAHAAN STOCKFILE MALEWONG JAYA ABADI
OLEH MASSA (Studi Ketidakpatuhan Masyarakat di Desa Ujung Baru, Kabupaten
Tanah Laut, kalimantan Selatan)
25. ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
26. ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM TNIAD TERHADAP WARGA SIPIL (Studi Kasus di Kumdam
V/Brawijaya Malang)
27. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP BENTUK-BENTUK TINDAK
PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH PARA PENGKONSUMSI MINUMAN
KERAS (Studi kasus di Desa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
28. KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG WANITA SEBAGAI PELAKU
KEJAHATAN PEMBUNUHAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Wanita Kota Malang)
29. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA
INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAKAN PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN
30. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA SPONSORSHIP ANTARA KLUB SEPAK BOLA PERSEBAYA
DENGAN PT. JAWA POS
31. PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ANTARA UNIT PENGOLAHAN VI PERTAMINA DENGAN MASYARAKAT
BALONGAN MELALUI MEDIASI
32. TINGKAT KESADARAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM MELAPORKAN TINDAK

3. PIDANA KDRT (STUDI DESA PESISIR KECAMATAN SUMBERASIH KOTA
PROBOLINGGO)
33. ?ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA
PENYELESAIAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS”
34. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON
TENAGA KERJA INDONESIA (Studi di PT. IIN ERA SEJAHTERA Malang)
35. STUDY TENTANG PENGATURAN PORNOGRAFI DALAM KITAB UNDANG –
UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG
PORNOGRAFI
36. PERAN POLISI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Polisi Resor Kota Batu)
37. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PROSES PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PENDAFTARANNYA DALAM WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN (WDP) (Studi di Kantor Notaris Yenni Wuryandari, SH
dan Badan Perizinan Dan Investasi Daerah (BPID) di Kota Balikpapan)
38. ANALISIS KRITIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN LISTRIK DALAM HAJATAN BESAR (Studi kasus di Kecamatan
Pagu Kabupaten Kediri)
39. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH KALANGAN REMAJA DI KOTA BLITAR
40. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN KEWENANGAN
SATTIBTRANMAS (Satuan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat) DALAM
MEMBERANTAS PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Study di Kabupaten Tuban)
41. EFEKTIFITAS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Di Polresta
Malang)
42. TINGKAT KESADARAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM MELAPORKAN TINDAK
PIDANA KDRT ( STUDI DI DESA PESISIR KECAMATAN SUMBERASIH
KOTA PROBOLINGGO )
43. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG
NO.555/PID.B/2006/PN.MLG DENGAN TERDAKWA RAHMAT YANUAR
SEBAGAI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
44. HAK ANAK DALAM BEREKSPRESI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (studi terhadap
kasus Bintang Maulana Zakarya)
45. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM KEAMANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA (
Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan )
46. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG IDENTIFIKASI ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA TRAFFICKING (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)
47. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERPOLISIAN MASYARAKAT
(COMMUNITY POLICING) DALAM MENGURANGI TERJADINYA TINDAK
PIDANA (Studi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KDRT dan Pencurian Dalam
Keluarga di Polres Bojonegoro)
48. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UPAYA YANG DILAKUKAN
KOPERASI UNTUK MEMINIMALISASI ANGGOTA WANPRESTASI (Studi di
Koperasi Simpan Pinjam Sido Dadi Kabupaten Madiun)
49. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG IDENTIFIKASI ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA TRAFFICKING (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)

4. 50. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBATASAN PEREDARAN
MINUMAN KERAS DI KOTA BATU (Studi di Polisi Resort Kota Batu)
51. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS BIAYA PASANG BARU
LISTRIK DALAM PERSPEKTIF YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN (YLK)
(Studi di Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Malang)
52. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN SEBAGAI
ALASAN GUGAT CERAI DAN PROSEDUR PEMBUKTIAN (Studi di Pengadilan
Agama Kota Malang)
53. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN ?TITIP
SIDANG? DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA ( Studi di
Wilayah Hukum Polresta Malang )
54. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA DAN
UPAYA PENANGGULANGANYA ( Studi di Wilayah Hukum Polres Banyuwangi)
55. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEBERANG JALAN TIDAK
MEMATUHI ATURAN MENYEBERANG DI ZEBRA CROSS DAN
KONSEKUENSI HUKUMNYA (Studi kasus di Polresta Malang)
56. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGI PELAPOR
DAN SEBAGAI SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI POLRES MOJOKERTO)
57. EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN
2006 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN TERHADAP
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMONDOKAN ( Studi di Kecamatan Lowokwaru
Malang )
58. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN PENULISAN HUKUM
59. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING) DI KOTA MALANG (Studi di Polresta Malang)
60. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH
ANAK ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)
61. PENULISAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN IJAZAH OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF ( Di Kepolisian
Resor Kota Malang )
62. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA
MALANG (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Malang)
63. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU (Studi di
Polresta Malang)
64. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS PENGGUNAAN PESTISIDA OLEH PETANI
APEL DI KOTA BATU
65. ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA TNIAL
DENGAN MASYARAKAT DI DESA ALAS TLOGO KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN
66. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASCA AJUDIKASI (
STUDI DI DESA GENENGAN, KECAMATAN PAKISAJI , KABUPATEN
MALANG )

5. 67. TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DASAR
PERTIMBANGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus Terhadap Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM- 242/MLANG/04/2007
Di Kejaksaan Negeri Malang)
68. PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG MILIK WAJIB PAJAK
DALAM UPAYA PENAGIHAN HUTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
AKIBAT TUNGGAKAN PAJAK TERHUTANG (Studi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Malang Selatan)
69. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASCA AJUDIKASI (
STUDI DI DESA GENENGAN, KECAMATAN PAKISAJI , KABUPATEN
MALANG )
70. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA (Studi Kasus Di Rutan
Kelas II B Pinrang Sulawesi-Selatan)
71. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM
YANG DI TIMBULKAN DARI KEBERADAAN KOMUNITAS PUNK DI KOTA
MALANG
72. ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA TNIAL
DENGAN MASYARAKAT DI DESA ALAS TLOGO KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN
73. TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DASAR
PERTIMBANGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus Terhadap Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM- 242/MLANG/04/2007
Di Kejaksaan Negeri Malang)
74. IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BLITAR NO. 8 TAHUN 2002
TENTANG LARANGAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di
Polres Blitar )
Judul Skripsi Fakultas Hukum Terbaru PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN
(Studi : d! Lembaga Pemasyarakatan X)
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST
(Studi d! Polresta X)
UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG SURAT CEK YANG DITOLAK PEMBAYARANNYA
(Studi Kasus Bank X)

6. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS CAROK
(Studi d! Pengadilan Negeri X)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERTOKOAN KOTA X
PERJANJIAN CARTER KAPAL TANKER BERDASARKAN WAKTU (TIME CHARTER)
(Studi Di PT. X)
MURABAHAH SEBAGAI BENTUK PEMBIAYAAN PERSONAL PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus pad4 Bank XSyariah)
SISTEM PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) DALAM PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1994 (Penelitian d! Wilayah Kantor
PBB d! X)
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI
OLEH NOTARIS (Studi Tentang Alat-Alat Bukti)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL
TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
PERANAN DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN)
UNTUK MENYELAMATKAN KEKAYAAN NEGARA (Studi Di DJPLN Cabang X)
PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
(Studi Di Pengadilan Negeri X)
PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK
(Studi d! POLRESTA X)
PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA (Studi d! POLRESTA X)
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI TELEVISI
(Study Tentang Hak Cipta Iklan d! Televisi)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELKOM DALAM PERJANJIAN
BAKU
PERANAN POLRI DALAM MENINDAKLANJUTI TERHADAP MASSA YANG
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Pada Polresta X)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK
DENGAN SARANA INTERNET
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UNDANGUNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Pada Usaha Jasa Laundry Di Sekitar Wilayah Kampus X)
PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN
NAMA BAIK ELIT POLITIK (Studi Kasus Di X)
TINDAKAN YURIDIS ATAS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
YANG BERKEDOK PEMBERANTASAN DUKUN SANTET (Study Kasus d! Polres X)
KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BALI (Suatu Study d! Desa Adat Gerokgak Kabupaten
Daerah Tingkat II Buleleng).

7. IZIN POLIGAMI BAGI PNS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO. 1
TAHUN 1974, PP. No. 10 TAHUN 1983 jo PP. No. 45 TAHUN 1990 (Studi d!
Pengadilan Agama X)
PELAKSANAAN EKSEPSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA
(Studi d! Pengadilan Negeri X)
PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN X
(Studi Terhadap Napi Narkoba)
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SEPAK BOLA DI WILAYAH KOTA X (Studi Di Polresta X)
PERJANJIAN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UU. NO.1 TAHUN 1974 DAN
PP. NO. 9 TAHUN 1975 (Studi d! Pengadilan Agama Kabupaten X)
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA
POLRI (Studi Di Polresta X)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KOMPUTER RAKITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di Ronggolawe Computer Malang)
DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus d! Pengadilan Negeri X)
EUTHANASIA DAN PROSPEKSI PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA (Suatu Studi d! Wilayah Hukum Pengadilan Negeri X)
PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI (Studi Kasus d! Pegadaian
Cabang X)
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUANGAN BAYI OLEH
SEORANG MAHASISWI (Studi Di Polsekta X)
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA
LAYANAN TELEPON WARUNG TELEKOMUNIKASI
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi Di Kejaksaan Negeri X)
Kebebasan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Kepada Aparat
Penyidik (Studi d! Polresta X)
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(BAP) TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
KEDUDUKAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DIDASARKAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (Studi d! Pengadilan Agama X)
PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) BERMASALAH
(Suatu Studi d! Bank BRI Unit Desa Puncu)
PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRESTA X (Studi d! Polresta X)
PEMBINAAN TERHADAP NAPI LANJUT USIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN (Studi : d! Lembaga Pemasyarakatan X)
PENERAPAN TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN
TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi d! Kantor Kepolisian Resort Kota X)
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA (PJTKI) TERHADAP
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA (TKW)

8. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL KOTA X
PENYIDIKAN TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH
SEORANG IBU (Studi Di Polresta X)
PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN
SERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus d! Badan Pertanahan Nasional Kota X)
Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari
Segala Tuntutan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri X)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSENORASI
YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
PERMASALAHAN HUKUM GADAI DALAM MENGATASI KERUGIAN PIHAK DEBITUR
(Studi Kasus d! Pegadaian Cabang Kota X)
PEMBAGIAN SISA HARTA DEBITUR SECARA SEIMBANG TERHADAP KREDITUR
OLEH LEMBAGA KEPAILITAN (Study Pengadilan Negeri Niaga X)
SIDIK JARI SEBAGAI SARANA IDENTIFIKASI SUATU KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Studi d! POLRESTA X)
TINJAUAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Di PT. X)
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi d! Pengadilan
Agama X)
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
GANTI RUGI KECELAKAAN KERJA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK YANG
MENGAKIBATKAN CACAD SEBAGIAN UNTUK SELAMANYA (Studi Pada PT. X)
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENERBIT KARTU KREDIT (ISSUER), PEMEGANG
KARTU KREDIT (CARDHOLDER), DAN PENERIMA KARTU KREDIT (MERCHANT) DALAM
MELAKUKAN JUAL BELI DAN PEMBAYARAN JASA
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INTERNET, DAN PELANGGARAN HAK
CIPTA PADA WEBSITE SECARA UMUM DI INTERNET (Studi pad4 Internet Service
Provider d! X)
PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERCERAIAN Studi Di Desa X d4n KUA X
UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOBA
KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI – NTT DALAM
RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN WADI’AH PADA BANK
SYARIAH
KEDUDUKAN DAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM PERKARA-PERKARA PERDATA
BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1991 (Studi d! Kejaksaan Negeri X)
KENDALA DAN UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN KASUS
KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang)
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGINYA (Studi d! Polresta X)
Tindak Pidana Pencurian y4ng Dilakukan Oleh Anak (Studi d! Polresta X)

9. REALISASI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA SESUAI
DENGAN PASAL 56 KUHAP (STUDI DI POLRESTA X)
PANTI ASUHAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI DALAM TANGGUNGJAWABNYA
SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN PASAL 50 AYAT I UU No.
I/1974 (Studi d! Panti Asuhan Muhammadiyah Kotamadya Malang).
PELAKSANAAN
PEMBINAAN
NARAPIDANA
RESIDIVIS
DI
LEMBAGA
PEMASAYRAKATAN (Studi d! Lembaga Pemasyarakatan Kelas I X)
PERANAN POLRI DALAM PENGAMANAN NASABAH BANK (Suatu Studi Di
Polresta X)
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT PASAL 114 UU NO 22 TAHUN 1999
PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR (Studi Di BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen)
PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN SENJATA API SECARA
MELAWAN HUKUM (Studi d! Polresta X)
PAKSA BADAN SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN TERHADAP DEBITUR YANG
BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH
PEMBINAAN NAPI ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
12/1995.
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM KELUARGA
MENURUT KEPPRES NO. 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON
THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 (Konvensi Hak Anak)
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN (STUDI DI POLRESTA X)
PERANAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN
PERKOSAAN (Studi Kasus Di POLRESTA X)
Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum
Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Polres X)
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PERAWATAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SAHAM/INVESTOR DALAM
PASAR MODAL (Study d! Bursa Efek Surabaya)
RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI SARANA PEMBINAAN NARAPIDANA
(Studi Kasus d! RUTAN X)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN
STANDAR MUTU PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG (Studi d! YLKI Kota Malang)
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERWAKAFAN
TANAH MILIK DI PENGADILAN AGAMA (Suatu Studi d! Pengadilan Agama X)
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI DAMPAK PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS (Studi d! Kepolisian X)
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANAK
TERHADAP MANULA
TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN
BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Pada Polres X)
PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS

10. (Studi d! Polresta X)
SUATU TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP UPAYA GANTI RUGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus d! Pengadilan Negeri X)
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DAN BAGASI
PENUMPANG (Studi d! PT. X Malang).
PENGGUNAAN ANALOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEB SITE DI
INTERNET
KENAKALAN ANAK-ANAK JALANAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Studi d! Kepolisian Resort Kota X)
ANALISA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
MAHASISWA DI KOTA X (STUDI DI POLRESTA X)
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN OLEH
PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT (Studi d! Pangkalan Utama TNI Angkatan
Laut Surabaya)