1. Pendahuluan
Berbagai kasus pelanggaran dan penyelewengan dalam perusahaan-perusahaan besar di level
multinasional telah mendorong berbagai pihak untuk membuat suatu aturan mengenai batasan-
batasan etis yang mengatur tata kelola perusahaan, akuntabilitas, juga persaingan bisnis yang sehat.
Perusahaan-perusahaan multinasional dinilai masih abai terhadap nilai-nilai tersebut, padahal
perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran dan imbas yang besar bagi perkenomian suatu
negara, bahkan, dalam skala yang lebih besar, kinerjanya dapat memengaruhi perekonomian dunia.
Praktik tata kelola perusahaan yang baik dianggap sebagai sesuatu yang fundamental dalam
membangun fondasi perusahaan agar terus going concern, dan resistant terhadap segala jenis fraud
maupun kesalahan sistemik di dalam perusahaan itu sendiri. Belajar dari berbagai kasus besar
skandal yang melibatkan korporasi besar, seperti kasus manipulasi laporan keuangan yang
melibatkan perusahaan industri energi, Enron dan KAP besar Arthur Andersen di tahun 2001 yang
berimbas sangat besar terhadap pasar modal dengan lesunya pergerakan dan turunnya harga saham
secara drastis, dan mengakibatkan perusahaan tersebut bangkrut dan meninggalkan utang sebesar
$31 Milyar.
Maka, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sebuah Undang-undang yang mengatur tentang
tata kelola perusahaan yang dinamakan Sarbanes-Oxley Act, sebagai standar prosedur penilaian
akuntabilitas demi menata ulang fungsi akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan,
keterbukaan informasi, serta melindungi dan menegaskan hak dan kewajiban pihak-pihak yang
terlibat dan berkepentingan dalam kegiatan usaha perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan
publik terhadap perusahaan yang telah go public, terutama perusahaan yang listing di bursa efek
new york.
Produk hukum ini memperketat syarat disclosure tentang laporan keuangan dan kinerja perusahaan,
kode etik eksekutif di bidang keuangan serta independensi auditor dan tata kelola perusahaan yang
baik. Instrumen ini menjadi acuan dasar dalam standar tata kelola perusahaan bagi perusahaan di
berbagai negara dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Diharapkan langkah awal ini menjadi solusi
perventif tindakan curang pelaku bisnis (seperti praktik suap dan persaingan tidak sehat) yang
memanfaatkan lemahnya tata kelola pemerintahan sehingga berpotensi melahirkan krisis.