Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Makalah ini membahas sistem akuntansi untuk LSM dan siklus akuntansinya. Sistem akuntansi LSM didasarkan pada PSAK No. 45 yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan LSM terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang disusun berdasarkan metode akrual.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas. Laporan Posisi Keuangan menjelaskan penggunaan, tujuan, elemen, klasifikasi, format dan pengungkapan laporan tersebut. Laporan Arus Kas menjelaskan penggunaan, klasifikasi, format, penyusunan metode langsung dan tidak langsung dari laporan tersebut.
Dokumen ini membahas sistem akuntansi piutang. Ia menjelaskan prosedur pencatatan dan pelaporan piutang serta metode-metode distribusi penjualan untuk keperluan pelaporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Dokumen ini juga membahas dokumen pokok dan catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan piutang serta tugas fungsi akuntansi yang terkait.
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Makalah ini membahas sistem akuntansi untuk LSM dan siklus akuntansinya. Sistem akuntansi LSM didasarkan pada PSAK No. 45 yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan LSM terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang disusun berdasarkan metode akrual.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas. Laporan Posisi Keuangan menjelaskan penggunaan, tujuan, elemen, klasifikasi, format dan pengungkapan laporan tersebut. Laporan Arus Kas menjelaskan penggunaan, klasifikasi, format, penyusunan metode langsung dan tidak langsung dari laporan tersebut.
Dokumen ini membahas sistem akuntansi piutang. Ia menjelaskan prosedur pencatatan dan pelaporan piutang serta metode-metode distribusi penjualan untuk keperluan pelaporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Dokumen ini juga membahas dokumen pokok dan catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan piutang serta tugas fungsi akuntansi yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang laporan keuangan daerah yang meliputi tujuan, komponen, struktur, dan isi laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas serta hubungan antar laporan keuangan tersebut.
Dalam Laporan Posisi Keuangan, Ekuitas (Modal) terdiri dari Modal Disetor, Tambahan Modal Disetor, dan Saldo Laba. Presentasi ini menjelaskan mengenai Modal Disetor, yaitu saham yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu entitas.
PT S.J.A Plastics Indonesia memiliki prosedur pengendalian internal yang jelas dalam siklus penjualan dan penerimaan kas, dimulai dari penerimaan pesanan hingga pembayaran. Namun, terdapat kelemahan yaitu sistem akuntansi yang berbeda antara departemen logistik dan pemasaran dengan akuntansi, sehingga dilakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk menghindari kesalahan catatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
Dokumen tersebut membahas pengertian pengendalian intern menurut beberapa sumber, komponen-komponen pengendalian intern, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor, dan cara melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan."
Pendapatan dan beban perusahaan harus dicatat menggunakan metode akrual sesuai standar akuntansi. Auditor melakukan tes untuk memastikan pendapatan dan beban dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi dan dilaporkan sesuai standar akuntansi. Auditor juga memeriksa fluktuasi dan kesesuaian dengan anggaran serta peraturan perpajakan terkait.
Surat ini menjelaskan proposal audit PT. Sinar Mataram oleh KAP Jaya dan Rekan untuk tahun buku 1995. Surat ini menegaskan penerimaan dan pemahaman KAP atas perikatan audit laporan keuangan PT. Sinar Mataram per 31 Desember 1995 sesuai standar auditing yang berlaku. Surat ini juga menjelaskan prosedur, tanggung jawab, dan biaya audit.
Kas dan bank merupakan aset lancar yang rentan diselewengkan. Tujuan pemeriksaannya adalah mengevaluasi kontrol internal, menguji keberadaan dan kepemilikan saldo, serta kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi. Prosedurnya meliputi penghitungan kas, konfirmasi saldo bank, rekonsiliasi, dan pengecekan transaksi serta penjabaran mata uang asing.
- The document discusses partnership liquidation, including definitions, procedures, and accounting treatments.
- A simple partnership liquidation involves one cash distribution where partners receive amounts equal to their pre-distribution capital account balances.
- Priority rankings for distributing assets in liquidation are: 1) amounts owed to non-partner creditors and partners other than for capital and profits, and 2) amounts due to partners based on remaining assets after liabilities are paid.
14, si pi, asalila, hapzi ali, internal control over financial reporting ( im...ASA LILA
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) berdasarkan kerangka COSO dan regulasi seperti Sarbanes-Oxley di Indonesia, termasuk tanggung jawab direksi atas laporan keuangan dan penilaian pengendalian internal perusahaan.
Si pi, asalila, hapzi ali, internal control over financial reporting ( implem...ASA LILA
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) berdasarkan kerangka COSO dan regulasi seperti SOX dan peraturan pasar modal Indonesia. ICOFR diperlukan untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Proses bisnis menjadi fokus utama dalam menilai desain dan pengelolaan pengendalian internal sebuah organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang laporan keuangan daerah yang meliputi tujuan, komponen, struktur, dan isi laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas serta hubungan antar laporan keuangan tersebut.
Dalam Laporan Posisi Keuangan, Ekuitas (Modal) terdiri dari Modal Disetor, Tambahan Modal Disetor, dan Saldo Laba. Presentasi ini menjelaskan mengenai Modal Disetor, yaitu saham yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu entitas.
PT S.J.A Plastics Indonesia memiliki prosedur pengendalian internal yang jelas dalam siklus penjualan dan penerimaan kas, dimulai dari penerimaan pesanan hingga pembayaran. Namun, terdapat kelemahan yaitu sistem akuntansi yang berbeda antara departemen logistik dan pemasaran dengan akuntansi, sehingga dilakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk menghindari kesalahan catatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
Dokumen tersebut membahas pengertian pengendalian intern menurut beberapa sumber, komponen-komponen pengendalian intern, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor, dan cara melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan."
Pendapatan dan beban perusahaan harus dicatat menggunakan metode akrual sesuai standar akuntansi. Auditor melakukan tes untuk memastikan pendapatan dan beban dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi dan dilaporkan sesuai standar akuntansi. Auditor juga memeriksa fluktuasi dan kesesuaian dengan anggaran serta peraturan perpajakan terkait.
Surat ini menjelaskan proposal audit PT. Sinar Mataram oleh KAP Jaya dan Rekan untuk tahun buku 1995. Surat ini menegaskan penerimaan dan pemahaman KAP atas perikatan audit laporan keuangan PT. Sinar Mataram per 31 Desember 1995 sesuai standar auditing yang berlaku. Surat ini juga menjelaskan prosedur, tanggung jawab, dan biaya audit.
Kas dan bank merupakan aset lancar yang rentan diselewengkan. Tujuan pemeriksaannya adalah mengevaluasi kontrol internal, menguji keberadaan dan kepemilikan saldo, serta kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi. Prosedurnya meliputi penghitungan kas, konfirmasi saldo bank, rekonsiliasi, dan pengecekan transaksi serta penjabaran mata uang asing.
- The document discusses partnership liquidation, including definitions, procedures, and accounting treatments.
- A simple partnership liquidation involves one cash distribution where partners receive amounts equal to their pre-distribution capital account balances.
- Priority rankings for distributing assets in liquidation are: 1) amounts owed to non-partner creditors and partners other than for capital and profits, and 2) amounts due to partners based on remaining assets after liabilities are paid.
14, si pi, asalila, hapzi ali, internal control over financial reporting ( im...ASA LILA
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) berdasarkan kerangka COSO dan regulasi seperti Sarbanes-Oxley di Indonesia, termasuk tanggung jawab direksi atas laporan keuangan dan penilaian pengendalian internal perusahaan.
Si pi, asalila, hapzi ali, internal control over financial reporting ( implem...ASA LILA
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) berdasarkan kerangka COSO dan regulasi seperti SOX dan peraturan pasar modal Indonesia. ICOFR diperlukan untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Proses bisnis menjadi fokus utama dalam menilai desain dan pengelolaan pengendalian internal sebuah organisasi.
Sarbanes-Oxley Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 2002 sebagai respons atas berbagai skandal besar perusahaan seperti Enron dan Worldcom, yang menetapkan standar baru untuk tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan perusahaan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang internal control over financial reporting (ICOFR) dan implementasinya, mencakup:
1. Konsep ICOFR menurut COSO dan ketentuan SOX
2. Entity level control dan transactional level control
3. Siklus desain dan implementasi ICOFR
15, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Kombinasi Materi-Materi 9-13 (ICo...Vhiie Audi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang internal control over financial reporting berdasarkan kerangka COSO dan dampak implementasi Sarbanes-Oxley Act bagi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Indonesia. (2) COSO memperkenalkan 5 komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. (3) Sarbanes-Oxley Act bert
1. COSO Integrated Framework digunakan sebagai acuan utama dalam desain dan implementasi ICoFR di Indonesia. Kerangka ini terdiri dari lima komponen yang saling terkait.
2. ICoFR mencakup Entity Level Control (ELC) dan Transactional Level Control (TLC). ELC beroperasi pada tingkat manajemen puncak sedangkan TLC berkaitan dengan proses bisnis dan transaksi.
3. Siklus desain dan implementasi ICoFR meliputi identifikasi, penilaian, desain, implementasi,
SI & PI, Hariz Abdul Najib, Hapzi Ali, DESAIN COSO, ILC, TLC DAN ICOFR, Unive...Hariz Harahap
SIstem Informasi dan Pengendalian Internal
Desain COSO ILC TLC dan ICOFR
Disusun Oleh
Hariz Abdul Najib (55517110006)
Dosen Pengampu
Prof Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Universitas Mercu Buana
Jakarta
2017
Si pi, sigit widiatmoko, hapzi ali, implementasi dan design internal control ...sigit widiatmoko
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi dan desain internal control over financial reporting (ICOFR). Ia menjelaskan definisi ICOFR, tujuannya, dan contoh penerapannya di Indonesia seperti pada PT Telkom. Dokumen ini juga membahas kerangka COSO, entity level control vs transactional level control, serta siklus desain dan implementasi ICOFR.
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICo...Ranti Pusriana
Dokumen tersebut membahas tentang Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) berdasarkan kerangka COSO. ICoFR diperlukan perusahaan untuk memenuhi persyaratan Sarbanes-Oxley Act yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen dan melindungi investor. Kerangka COSO menyediakan 17 prinsip pengendalian internal yang terdiri dari 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan kom
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICo...Ranti Pusriana
Dokumen tersebut membahas tentang Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) yang merupakan implementasi dari COSO Internal Control Framework. ICoFR diperlukan perusahaan untuk memenuhi persyaratan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 guna melindungi kepentingan investor dengan meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan 5 komponen pengendalian internal menurut kerangka COSO beserta 17 prinsipnya
14 SI-PI, Yohana Premavari, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Report...yohana premavari
Implementasi dan desain ICoFR 1. Definisi ICoFR. 2. Inherent limitation dari ICoFR. 3. COSO Integrated Framework. 4. Entity level control (ELC) and transactional level control (TLC). 5. Siklus dalam desain dan implementasi ICoFR.
14 SI-PI, Yohana Premavari, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR), Universitas Mercu Buana, 2017.PDF
14 SI-PI, Yohana Premavari, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Report...yohana premavari
14 SI-PI, Yohana Premavari, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR), Universitas Mercu Buana, 2017.PDF
Implementasi dan desain ICoFR 1. Definisi ICoFR. 2. Inherent limitation dari ICoFR. 3. COSO Integrated Framework. 4. Entity level control (ELC) and transactional level control (TLC). 5. Siklus dalam desain dan implementasi ICoFR.
SI - PI, Yohana Premavari, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...yohana premavari
SI - PI, Yohana Premavari, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR), Universitas Mercu Buana, 2017.PDF
Siklus dalam desain dan implementasi ICoFR
Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)
Entity level control (ELC) and transactional level control (TLC).
SI - PI, Yohana Premavari, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...yohana premavari
Dokumen tersebut membahas tentang Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) menurut kerangka COSO. ICoFR diperlukan perusahaan untuk memenuhi persyaratan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 guna melindungi investor. Kerangka COSO menyediakan 17 prinsip pengendalian internal yang terdiri atas 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
7. si pi, yunke setya dfr, hapzi ali, internal control over financial reporti...ynk100681
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan pengendalian internal baik di tingkat entitas (entity level control) maupun tingkat aktivitas/transaksi (transactional level control) pada entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian internal merupakan komponen penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Dokumen juga membahas berbagai kerangka dan aturan pengendalian internal di Indonesia.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
3. BADAN PEMBUAT
STANDAR
LATAR BELAKANG
Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat SOx atau SOA adalah hukum federal
Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002. Undang-undang ini diprakarsai
oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio)
yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0
serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini
dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai
skandal pada beberapa perusahaan besar seperti: Enron, Tyco International,
Adelphia, Peregrine Systems, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems,
Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing,
HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen dan Xerox, yang juga
melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “the big five” seperti: Arthur
Andersen, KPMG dan PWC
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
4. BADAN PEMBUAT
STANDAR
Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan
pelaksanaan dari Securities Exchange Commision (SEC) dan beberapa self
regulatory bodies lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas
perusahaan, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan
bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan fraud,
serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap corporate
governance.
Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi
semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik
walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Akta ini terdiri dari 11 bab atau
bagian yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan
Perusahaan hingga hukuman pidana. Sarbox juga menuntut Securities and
Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk
menaati hukum ini. Saat ini, corporate governance dan pengendalian internal
bukan lagi sesuatu yang mewah lagi karena kedua hal ini telah disyaratkan oleh
undang-undang
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
5. BADAN PEMBUAT
STANDARAktivitas SOA Pada perusahaan
Sarbanes Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan
pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang
lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil
yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan,
pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang
independen.
Dalam hal pelaporan, Sarbanes-Oxley Act mewajibkan semua perusahaan
publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi
pegawai atau pengadu untuk melaporkan terjadinya penyimpangan. Sistem
pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. Perusahaan dapat
menggunakan jasa pelaporan hotlines seperti ACFE’s EthicsLine. ACFE dapat
membantu menyusun hotlines pengaduan yang akan menerima dan
merahasiakan pengaduan, dan memberikan informasi kepada perusahaan agar
dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem hotlines ini akan mendorong
para pegawai untuk melaporkan karena mereka merasa aman dari tindakan
pembalasan dari yang dilaporkan, dan inilah elemen penting dan kritis bagi
program pencegahan fraud yang kuat
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
6. BADAN PEMBUAT
STANDARIsi Sarbanas Oxley
SOX’s Act terdiri dari tiga bagian penting yang harus diperhatikan oleh
manajemen perusahaan publik, yaitu: Seksi 404, 906, dan 302. Peraturan ini
sudah mulai dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan publik di AS sejak
dikeluarkannya peraturan tersebut, Juli 2002, namun yang menjadi penekanan
adalah seksi 302 dan seksi 404.
Seksi 404 berisi peraturan yang mewajibkan manajemen untuk menilai internal
kontrol yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangannya serta pengesahan
dari auditor eksternal. Seksi 906 berisi peraturan yang mewajibkan manajemen
perusahaan secara periodik untuk melaporkan segala sesuatu menyangkut
informasi keuangan yang juga tunduk kepada peraturan bursa saham, serta
menyatakan dengan benar kondisi laporan keuangan dan hasil operasi
perusahaan. SOX’s act seksi 302 berisi peraturan yang hampir sama dengan seksi
906, tetapi seksi 302 berisi tambahan atas pengungkapan yang
berhubungan dengan pengungkapan internal kontrol dan prsodurnya, serta internal
kontrol dan penipuan/kecurangan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
7. BADAN PEMBUAT
STANDAR
Berikut ini dijelaskan beberapa bagian(section) dari Sarbanes-Oxley Act yang perlu
mendapat perhatian
- Seksi 101
Seksi 101 SOX mengatur tentang pembentukan dan ”administrative provisions”
dari Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). PCAOB memiliki 5
anggota yang menguasai keuangan (financially-literate), menjabat selama 5 tahun.
Dua anggota dari PCAOB harus CPA (Certified Public Accountant), dan sisa tiga
anggotanya tidak harus dan dapat bukan CPA
- Seksi 102
Seksi 102 SOX mengatur tentang pendaftaran atau registrasi dengan PCAOB
- Seksi 103
Seksi 103 SOX mengatur tentang auditing, pengendalian mutu, dan aturan, aturan
dan standar indenpendensi
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
8. BADAN PEMBUAT
STANDAR- Seksi 104
Seksi 104 SOX mengatur tentang inspeksi kantor akuntan publik
- Seksi 105
Seksi 105 SOX mengatur tentang investigasi dan tindakan disipliner (disciplinary
procedings)
- Seksi 201
Seksi 201 mengatur jasa di luar ruang lingkup praktik auditor
- Seksi 203
Seksi 203 SOX mengatur rotasi partner audit
- Seksi 204
Seksi 204 SOX mengatur tentang laporan auditor kepala komite audit
- Seksi 206
Seksi 206 SOX mengatur tentang benturan kepentingan (conflicts of interest)
CEO, kontroler, CFO, Chief Accounting Officer atau orang yang berada dalam posisi
ekuivalen tidak boleh dijabat oleh kantor akuntan publik perusahaan selam periode
satu tahun setelah audit (1 years period preceding audit)
9. BADAN PEMBUAT
STANDAR- Seksi 301
Seksi 301 SOX mengatur tentang komite audit perusahaan publik
- Seksi 302
SOX’s Act 2002 seksi 302 ini merupakan dokumen penjelasan manajemen
atas internal kontrol yang ada pada perusahaan
- Seksi 303
Seksi 303 SOX mengatur tentang pengaruh yang tidak tepat atas pelaksanaan
audit
- Seksi 404
SOX’s Act seksi 404 ini berisi kewajiban bagi manajemen perusahaan untuk menilai
internal control yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangannya
- Seksi 407
Seksi 407 SOX mengatur tentang pengungkapan dari keahlian keuangan komite
audit
- Seksi 701
Seksi 701 SOX mengatur tentang studi GAO dan laporan yang berkaitan dengan
10. BADAN PEMBUAT
STANDAR- Seksi 802
Seksi 802 SOX mengatur tentang hukuman kriminal untuk mngubah dokumen
- Seksi 806
Seksi 806 SOX mengatur tentang ”Employee Whistleblower Protection”. Seksi
806 memungkinkan suatu aksi sipil bagi pekerja perusahaan publik yang
mendapatkan pembalasan (retailiation) dari pemberi kerja karena mengungkapkan
aktivitas illegal
- Seksi 906
Sarbanes Oxley Act section 906 berisi :
CEO dan CFO melakukan sertifikasi bahwa, laporan periodik ‘fully complies’
peraturan yang dikeluarkan oleh US SEC, informasi yang terkandung pada laporan
periodik tersebut disajikan secara wajar, dalam keseluruhan hal yang material,
terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.
Hukuman atas penyimpangan dalam section 906 bagi individu yang secara sadar
melakukanpenyimpangan dikenakan denda sampai dengan $1 juta dan hukuman
penjara sampai dengan 10 tahun. Dan, bagi individu yang dengan sengaja dan
secara sadar melakukan penyimpangan, akan dikenakan denda sampai dengan $5
juta dan hukuman penjara sampai dengan 20 tahun
11. BADAN PEMBUAT
STANDAR
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
- Seksi 1102
Seksi 1102 SOX mengatur tentang perusakan catatan ataupun penghilangan acara
kerja (official proceeding). Setiap orang yang secara korup mengubah, merusak
(destroy/mutilate) atau menyembunyikan setiap catatan, dokumen atau objek lain
dengan maksud untuk merusak integritas objek tersebut atau ketersediaanya untuk
penggunaan dalam acara kerja pejabat atau merusak, mempengaruhi atau
menghalangi setiap acara kerja pejabat akan didenda dan/atau dipenjarakan
samapai dengan 20 tahun
12. BADAN PEMBUAT
STANDAR
Implikasi Sarbanas Oxley Act
Manfaat Penerapan Sarbanes Oxley Bagi Perusahaan
• Perusahaan publik akan memiliki sistem pengendalian intern yang lebih
baik, sehingga akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangannya lebih dapat
dipercaya dan diandalkan.
• Kepercayaan investor lebih meningkat.
• Memiliki citra (image) yang positif di mata publik dan pemangku kepentingan
lainnya
• Membantu perusahaan untuk melakukan Good Governance Corporation dengan
baik
Manfaat Penerapan Sarbanes Oxley Bagi Konsumen
• Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan
• Menghindari adanya kebohongan publik oleh perusahaan
• Konsumen dapat memastikan akurasi laporan keuangan perusahaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
13. BADAN PEMBUAT
STANDAR
Kebutuhan Akan Penerapan Sarbanas Oxley Act Pada Perusahaan
Perusahaan sangat perlu Sarbanes Oxley untuk menunjukkan kepada masyarakat
bahwa perusahaan tersebut tidak ada unsur fraud (manipulasi) didalamnya
khususnya pada perusahaan publik yang harus mempunyai kepercayaan
terhadap masyarakat. Sarbanes Oxley Act juga meningkatkan perlindungan bagi
pegawai karena SOA mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu
sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai untuk melaporkan terjadinya
penyimpangan. Sistem pelaporan hotlines ini akan mendorong para pegawai untuk
melaporkan karena mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang
dilaporkan, dan inilah elemen penting dan kritis bagi program pencegahan frauds
(manipulasi)
Penerapan SOA di Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk saat ini menerapkan tiga section Sarbanes Oxley
Act, yaitu section 302, section 404, dan section 906. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan tiga section tersebut dapat diterapkan sebagai langkah awal
implementasi Sarbanes Oxley Act. Sedangkan untuk section lainnya, kemungkinan di
masa mendatang juga akan diterapkan secara bertahap bila perusahaan telah
mampu menjalankan tiga section tersebut dengan lengkap dan benar, serta adanya
pertimbangan manajemen terhadap benefit yang diperoleh.GOOD CORPORATE GOVERNANCE
14. BADAN PEMBUAT
STANDAR
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Keunggulan Penerapan SOA
• Tanggung Jawab Perusahaan
• Auditor
• Perluasan Pengungkapan
• Analis Saham
• Securities Exchange Committee (SEC)
Keterbatasan SOA
SOA memiliki beberapa kelemahan, yang pertama adalah
memfokuskan pada pemberian sanksi dan perlakuan terhadap
subject, namun pada kenyataanya kebanyakan kasus fraud yang
terjadi bukan hanya terjadi karena individu yang melakukannya
(Moral Hazard) tapi lebih dikarenakan adanya permainan dalam
sistem
15. BADAN PEMBUAT
STANDAR
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Peran AICPA
Para akuntan publik (CPA) mendapatkan lisensi dari negara bagian
tempat mereka berpraktik ada pengaruh yang cukup besar
terhadap mereka dari organisasi profesi nasional, yaitu American
Institute of Certified Public Accountans (AICPA).keanggotaannya
dalam AICPA di batasi hanya untuk CPA saja, tetapi tidak semua
anggotanya berpraktik sebgai auditor independen. Banyak dari
anggotanya itu yang sebelumnya bekerja pada KAP tetapi
sekarang bekerja di lingkungan pemerintah,industri , dan
pendidikan, keanggotaan AICPA mengestimsi bahwa tiga dari
setiap empat CPA di amerika adalah anggotanya
16. BADAN PEMBUAT
STANDAR
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Peran AICPA
AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota
serta akuntan praktisi lainya. AICPA memiliki kewenangan untuk
menetapkan standar dan pembuat aturan utama sebagai berikut :
• Standar auditing
• Standar kompilasi dan review
• Standar atestasi
• Standar konsultasi
• Kode prilaku Profesional Commite on Profesional Ethics dalam AICPA
menetapkan perturan perilaku yang wajib dipenuhi para akuntan publik
(CPA)
17. BADAN PEMBUAT
STANDAR
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
KESIMPULAN
Sarbanes Oxley Act bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor
pasca skandal akuntansi dan kebangkrutan perusahaan2 besar di Amerika.
Secara umum SOA mengatur tentang Akuntansi, pengungkapan dan
pembaharuan governance, yang mensyaratkan adanya pengungkapan
yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang
hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang
keuangan, pembatasan komite audit yang independen, pembatasan
kompensasi eksekutif dan lain-lain. Sehingga pada intinya SOA
memberikan persyaratan bagi sebuah perusahaan terhadap pengendalian
internalnyaPerdebatan mengenai untung rugi penerapan SOA masih terus
terjadi. Para pendukungnya merasa bahwa aturan ini diperlukan dan
memegang peranan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik
terhadap pasar modal nasional dengan antara lain memperkuat
pengawasan akuntansi perusahaan. Sementara para penentangnya
berkilah bahwa SOA tidak diperlukan dan campur tangan pemerintah dalam
manajemen perusahaan menempatkan perusahaan-perusahaan pada
kerugian kompetitif terhadap perusahaan asing