SlideShare a Scribd company logo
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring
dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia,
globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan
akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat
tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula
tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin
meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka 1 menyatakan
bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Negara Indonesia adalah negara hukum maka keberadaan
lembaga Kepolisian sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan situasi keamanan yang
kondusif sebagaimana yang tersebutkan di dalam Undang-undang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa
tugas dan wewenang institusi Polri adalah berkewajiban dan
1
2
berkewenangan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban
masyarakat, kemudian kepolisian selaku penegak hukum terhadap
segala tindak pidana yang muncul di wilayah yuridiksi
penugasannya, sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang selengkapnya
menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat”. Hukum sebagai sarana pengatur
perikelakuan. Sebagai saran social engineering, hukum merupakan
suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga
masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.1
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, di dalam
angka 6 yang dimaksud dengan “Biro Operasi yang selanjutnya
disingkat Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada
tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Pasal 25 ayat (2)
menyatakan bahwa “Roops bertugas membina dan menyelenggarakan
fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra
1
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2005 hlm.135.
3
operasional, koordinasi dan kerja sama dalam rangka operasi
kepolisian”. Pasal 31 menyatakan bahwa:
(1) Bagdalops sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27 huruf d
bertugas membina. menyelenggarakan koordinasi dan
administrasi, mengendalikan operasi, serta mengumpulkan,
mengolah, dan menyajikan data operasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bagdalops menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan, pengkoordinasian, pengadministrasian, dan
pengendalian operasi;
b. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian
informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan
c. penerimaan data laporan kejadian, laporan kegiatan
operasi, dan penyusunan laporannya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bagdalops dibantu oleh:
a. Subbagian Pengumpulan, Pengolahan, dan
Penyajian Data (Subbagpullahjianta). yang bertugas
mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan
informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan
b. Kepala Siaga (Kasiaga), yang bertugas menerima data
laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi.
Berdasarkan ketentuan Pasal diatas Bagian Pengendalian Operasi
(Bagdalops) dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi
yang akan di teliti dalam tulisan ini lebih khusus adalah pengumpulan
dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi
kegiatan operasi di wilayah hukum Polda Jambi. Namun masih ada
masalah yang timbul dalam hal pelaksanaannya, data kriminalitas yang
dihimpun setiap bulannya dari Polres jajaran kewilayahan dan
Direktorat Opsnal sering terlambat, tidak mengirim laporan (lalai dalam
tugas penyajian data kriminalitas jajaran), data yang disajikan tidak
valid serta personil yang mengawaki bagian pengumpulan data di
Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering berganti-ganti
4
dan tidak ada kaderisasi sehingga yang mengolah data tidak
profesional dan tidak menguasai permasalahan pengumpulan data.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penulisan untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk
Makalah yang berjudul:
“Optimalisasi Kemampuan Bagdalops (Bagian Pengendalian
Operasi) Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta
Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam
Rangka Terwujudnya Kamtibmas”.
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa
permasalahan dalam penulisan ini adalah belum terpenuhinya kualitas
dan kuantitas Sumber Daya Manusia (Brain Ware) pengawak
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi, beluum terpenuhinya teknologi
informasi (Hard Ware) dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, dan kurangnya
anggaran dalam mendukung kegiatan Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi. Dari ketentuan tersebut maka belum Optimalnya “Kemampuan
Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan
Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi
Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas”.
5
C. Persoalan
Berdasarkan Permasalah Tersebut dapat ditarik beberapa
persoalan pokok yaitu:
1. Bagaimana Optimalisasi Peranan Bagian Pengendalian Operasi
Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian
Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka
Terwujudnya Kamtibmas?
2. Apa kendala yang dihadapi Bagian Pengendalian Operasi Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan
Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya
Kamtibmas?
D. Ruang Lingkup
Pembatasan pembahasan dalam penulisaan ini, meliputi kajian
dan analisis terhadap Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi
Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi
dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya
Kamtibmas.
E. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Untuk megetahui tugas dan fungsi serta permasalahan dan upaya
penyelesaian Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sehingga
6
bermanfaat untuk Polda Jambi khususnya Bagdalops Biro Ops
serta Untuk memenuhi persyaratan seleksi pendidikan Sespimmen
Polri Dikreg LIII T.A. 2013.
2.Tujuan
a. Untuk mendeskripsikan Optimalisasi Bagian Pengendalian
Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta
Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan
dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi.
c. Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal Optimalisasi Bagian
Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data
Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
d. Memformulasikan optimalisasi kemampuan Bagian Pengendalian
Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta
Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
F. Metode Pendekatan
1. Metode
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif
Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang
7
sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk
mendapatkan pemecahannya.
2. Pendekatan
maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan seperti ini berupaya
menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya
prinsip-prinsip dalam Bagian Pengendalian Operasi Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan
Dokumentasi Kegiatan Operasi.
G. Sistematika
Dalam penulisan ini di susun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Merupakan bab yang berisi latar belakang, permasalahan dan
pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode
pendekatan dan sistematika serta pengertian-pengertian.
BAB II Kerangka Teoritis
Bab ini menguraikan tentang landasan teori atau konsep yang
digunakan, antara lain: Konsepsi Analisa SWOT, Teori Manajemen,
Teori Manajemen Strategi, Teori Kinerja, Teori Pelayanan dan Teori
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
BAB III Kondisi Saat ini
Bab ini akan menguraikan kondisi kegiatan Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi saat ini, yang meliputi: kondisi sumber daya
8
manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana
serta metode yang digunakan Bagian Pengendalian Operasi Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan
Dokumentasi Kegiatan Operasi.
BAB IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan
dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.
BAB V Kondisi Yang Diharapkan
Bab ini akan membahas mengenai kondisi kemampuan
Bagdalops Biro ops Polda Jambi yang ideal terkait dengan kondisi
sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan
prasarana serta metode yang digunakan dalam Bagian
Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data
Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
BAB VI Optimalisasi Kemampuan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
Bab ini merupakan isi dari optimalisasi kemampuan Bagian
Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data
Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi guna
meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang
kondusif di wilayah hukum Polda Jambi.
9
BAB VII Penutup
Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penjelasan yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan
saran/rekomendasi.
F. Pengertian-Pengertian
Dalam penulisan Makalah ini penulis memberikan batasan-batasan
terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam pembahasan ini,
yaitu:
1. Optimalisasi
Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, paling
baik, sempurna; terbaik; paling menguntungkan. Optimalisasi berarti
pengoptimalan.2
2. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops).
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Negara ayat (1) Bagdalops sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf d bertugas membina,
menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan
operasi, serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
operasi.
3. Pengumpulan
Pengumpulan berasal dari kata kumpul yang berarti bersama-sama
menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah);
2
Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Prees. hlm.562.
10
berhimpun, berapat (bersidang); berkerumun. Pengumpulan berarti
proses, cara, perbuatan mengumpulkan; pengerahan (masa).3
4. Pengolahan
Pengolahan berasal dari kata olah yang berarti mengerjakan
sesuatu agar menimbulkan barang baru atau menjadi lain; memasak
sesuatu agar menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti proses,
perbuatan dan cara mengolah.4
5. Data
Data berarti keterangan yang benar dan nyata.5
6. Penyajian
a. proses, cara, perbuatan menyajikan: ia menyerahkan urusan - itu
kpd orang lain;
b. pengaturan penampilan (pertunjukan dsb):
c. cara menyampaikan pemberitaan karangan, makalah, dsb6
7. Informasi
Informasi berarti keterangan yang disampaikan oleh seseorang atau
badan; keseluruhan makna yang menunjang pesan yang terlihat
dibagian-bagian pesan itu; penerangan.7
8. Dokumentasi
3
Ibid, hlm.464-465.
4
Ibid, hlm.558.
5
Ibid, hlm.211.
6
http://www.artikata.com/arti-376343-penyajian.html. diakses tanggal 10 April 2013
7
Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm. 345.
11
Dokumentasi berarti pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan
informasi dibidang pengetahuan.8
9. Kegiatan
Kegiatan berarti aktifitas, tindakan yang dilakukan dengan sungguh-
sungguh, acara. 9
10. Operasi
Operasi berarti bedah (dalam dunia kedokteran); tindakan
memeriksa (dilakukan oleh polisi atau tentara); pelaksanaan
rencana yang telah dikembangkan.10
11. Terwujudnya
Terwujudnya berasal dari kata ujud yang berarti maksud, tujuan;
sesuatu yang dikehendaki.11
12. Kamtibmas
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka 5
menyatakan bahwa:
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya
keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang
dapat meresahkan masyarakat.
8
Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.232.
9
Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.295.
10
Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.562.
11
Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.783.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Analisa SWOT
Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil
identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai
kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya
diidentifikasikan guna menentukan cara-cara solusi atau alternatif
pemecahan masalah (Problem Solving) yang dihadapi sehingga
tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan. Adapun dalam
melakukan analisa SWOT, maka akan diformulasikan suatu identifikasi
situasi terhadap setiap permasalahan yang ada dengan melakukan
analisa dari penggabungan beberapa faktor yang mempengaruhi,
antara lain:12
a. Kekuatan (Strength) adalah identifikasi situasi internal
organisasi yang berupa kompetensi atau kapabilitas atau
sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan
sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman yang
dihadapi.
b. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal organisasi di
mana kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang
pemanfaatan belum dirasakan optimal dalam menangani
peluang dan ancaman.
c. Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang
berpotensi menguntungkan.
d. Ancaman (Threat) adalah suatu keadaan eksternal yang
berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam
pelaksanaan tugas.
12
Freddy, Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi
Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, hlm. 19.
12
13
Analisa SWOT dalam penulisan ini, dipakai dalam
memformulasikan serta sebagai bahan penulis untuk
mengkombinasikan strategi apa yang harus dirangkai oleh penulis
yang didapat dari analisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi yang
meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu dengan menformulasikan
bagaimana temuan strategi dari kombinasi kekuatan dan peluang yang
dimiliki, adanya kelemahan dan peluang, dan kekuatan dan ancaman
yang ada serta seberapa besar kelemahan dan ancaman.
Dalam aplikasinya pada pelaksanaan tugas kepolisian, sangat
sesuai dalam memberikan informasi tentang kondisi internal organisasi
saat ini sebagai faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal
sebagai faktor peluang dan ancaman. Dengan demikian dapat di
jadikan dasar dalam menyusun prioritas pelaksanaan tugas dengan
memanfaatkan model titik temu. Sejauh mana faktor itu relevan
dengan visi misi Polri. Semakin dekat faktor itu dengan visi misi Polri
semakin perlu faktor itu diberi prioritas untuk diprogramkan. Sehingga
dapat di rumuskan suatu kebijaksanaan yang tepat dan strategis untuk
mewujudkan performance atau penampilan organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.
14
B. Teori Manajemenan
Dalam teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku
Principles of Management. Rumusan teori dan fungsi manajemen
adalah sebagai berikut:13
1. Perencanaan (Planning): mencakup sumber daya perusahaan,
pembangunan, personel, penetapan tujuan, proses yang
dilaksanakan, dan prediksi ke depan.
2. Pengorganisasian (Organizing): mencakup syarat atau
ketentuan kegiatan yang berhubungan dengan cara
memperoleh evaluasi dan pelatihan personel.
3. Pelaksanaan / penggerak (Actuating): mencakup bagaimana
cara menjalankan fungsi perencanaan yang telah ditentukan
semula, yang mana keberhasilan langsung terlihat dari langkah-
langkah yang dilakukan.
4. Pengendalian (Controlling): memantau kegiatan-kegiatan untuk
memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang
direncanakan atau mengoreksi penyimpangan.
Teori Manajemen dari George R. Terry tersebut menjelaskan
bahwa dengan adanya pengklasifikasian fungsi, maka pimpinan dapat
mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat segera dilakukan
tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan
rencana-rencana.
Aplikasi Teori Manajemen dari George R. Terry dalam
pelaksanaan tugas kepolisian sangat penting karena sudah mencakup
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian
sehingga sekecil mungkin kelemahan dan kekurangan dapat
diminimalisasi. Di dalam setiap tugas kepolisian tentunya penerapan
13
Sondang P. Siagian, Manajemen SDM, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hml. 105.
15
teori manajemen relevan menjadi landasan dalam mengelola dan
mengkoordinasi sumber daya organisasi (personel, sarana prasarana
dan anggaran).
Manajemen secara umum adalah pemanfaatan sumber-sumber
yang tersedia atau potensial di dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini
manajemen dititikberatkan pada usaha menggunakan atau
memanfaatkan sumber yang tersedia atau berpotensi dalam
pencapaian tujuan, sumber atau sarana manajemen ialah orang (Man),
uang (Money), sarana dan prasarana (material), mesin (Machine),
metode (Method), dan waktu (Time) dan prasarana lainnya seperti
tanah, gedung, alat angkutan dan sebagainya.
C. Teori Manajemen Strategi
Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan
pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh,
disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh
pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam
suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Menurut Pearch dan
Robinson dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan
dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan
pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang
untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.14
Sedangkan
pengertian manajemen strategis menurut Nawawi adalah
perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang
berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan
ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang
bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi
berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan
sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan
14
http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandefinisi-manajemen-strategi.html,
diakses tanggal 4 April 2013.
16
diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan strategis)
dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organsasi.15
Dari beberapa pengertian manajemen strategi tersebut
menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem
yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling
mempengaruhi dan bergerak secara bersama-sama kearah yang sama
pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-
unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.
Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan
unsur-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-
fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan
fungsi penganggaran, kebijaksanaan situsional, jaringan kerja internal
dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.
D. Teori Kinerja
Teori kinerja merupakan teori yang dibutuhkan untuk memecahkan
persoalan khususnya manajemen Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat pencapaian
hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja organisasi adalah
menilai tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan
organisasi. Dalam manajemen, kinerja merupakan keseluruhan
kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi,
termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di
perusahaan tersebut.16
Sedangkan Dessler berpendapat bahwa
15
Ibid.
16
Payaman J, Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta, Lembaga
Penerbit FEUI, Jakarta, 2005, hlm. 32
17
kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan
dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan.
Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang
disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan
sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang
dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut
terhadap karyawan lainnya. 17
Berdasarkan beberapa pendapat tentang teori kinerja/prestasi
kerja dapat disimpulkan bahwa kinerja maupun prestasi kerja
mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang.
Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan
cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang.
Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga
(institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate
performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila
kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan
besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik.
Menurut Hermawati, pelayanan yang dilakukan itu harus
berdasarkan azas-azas pelayanan prima antara lain:18
1. Aman, dalam pengertian pelayanan Polri dapat memberikan
rasa aman (Security), keselamatan (Safety), jaminan (Surety)
dan kedamaian / ketentraman (Peace) bagi masyarakat yang
memerlukan.
2. Cepat, bahwa pelayanan diselenggarakan dalam waktu yang
tepat dan tidak ditunda-tunda.
3. Murah, pelayanan pada hakekatnya tidak diperlukan biaya dari
masyarakat, namun bila dipersyaratkan menggunakan biaya
maka diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan
terjangkau oleh masyarakat serta tidak dibebani penambahan
biaya lainnya.
17
Gary, Dessler. Manajemen SDM, Indeks, Jakarta, 2009, hlm. 27.
18
Hermawati, Pelayanan Prima, Selapa Pori, Jakarta, 2008, hlm. 22.
18
E. Teori Pengembangan SDM
Inti dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah
pembinaan terhadap SDM organisasi yang dimiliki agar lebih baik,
Dalam konteks MSDM Polri, system pembinaan SDM diselenggarakan
melalui suatu siklus pembinaan personil Polri yang meliputi:
penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.
Kelima aspek dalam penyelenggaraan siklus pembinaan personil ini
merupakan bagian-bagian dari seluruh kegiatan pembinaan sumber
daya manusia Polri.
Sedangkan menurut Lembaga Manajemen UI bekerjasama
dengan kantor Deputi SDM Kapolri, dan Partnership for Governance
Reform in Indonesia. sistem pembinaan SDM Polri merupakan
penataan keterkaitan dan proses pada faktor-faktor penting terkait
dengan pembinaan yang memacu SDM yang lebih baik. Sistem
pembinaan tersebut mencakup sistem perencanaan SDM, sistem
rekrutmen dan seleksi, sistem pendidikan dan latihan, sistem penilaian
kinerja, sistem karir, dan sistem kompensasi. Masalahnya, sekalipun
sudah merupakan sistem, namun dalam implementasinya belum
terintegrasi dan sinergis.
Dalam Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
dikemukakan oleh Keith Davis and Werther W.B, pengembangan SDM
merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-
19
tantangan, perubahan teknik kegiatan yang disepakati dan perputaran
kerja. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut,
pengembangan SDM dapat terus menggunakan para pekerja yang
dianggap efektif dalam melakukan pekerjaannya.
Perbedaan dari pelatihan untuk pekerja yang spesifik merupakan
bagian terpenting dalam pengembangan kualitas SDM. Sehingga
dengan pengembangan kualitas pekerja yang ada, maka akan
mengurangi ketergantungan perusahaan pada penyewaan karyawan
baru. Promosi dan pengalihan posisi karyawan menunjukkan bahwa
mereka memiliki peluang karir, tidak hanya berhenti pada posisi
tertentu saja. Sehingga pengusaha/pengguna karyawan akan
memperoleh manfaat dari kelanjutan operasional dengan kinerja yang
meningkat, sementara para karyawan merasa memiliki komitmen lebih
besar kepada perusahaan dikarenakan mereka merasa diberi
penghargaan.
Dalam aplikasi tugas pokok kepolisian. Pengembangan SDM
merupakan faktor yang mendasar bagi seorang bawahan untuk meniti
karir melalui kesempatan pendidikan/pelatihan dan pengalaman kerja
guna menjawab tantangan tugas masa depan dengan
mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki baik dari pendidikan formal
atau nonformal. Sehingga pada akhirnya tujuan kepolisian negara
dalam bidang pembinaan personil tercapai yaitu mewujudkan personil
Polri yang profesional, modern dan bermoral.
BAB III
KONDISI SAAT INI
A. Sumber Daya Manusia
Struktur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bagdalops Biro ops
Polda Jambi telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 22
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Daerah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya
Bagdalops Polda Jambi mempunyai keterbatasan yang menimbulkan
kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya
1. Kuantitas Personil
Data Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
NO PERSONIL JUMLAH DSP KET
1 PAMEN 2 5 Kurang 3
2 PAMA 3 4 Kurang 1
3 BRIGADIR 3 12 Kurang 9
4 PNS 2 2 Cukup
JUMLAH 10 23 Kurang 13
Jumlah personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi apabila
mendasari dari Peraturan Kapolri tersebut, bahwa personil Bagdalops
Polda Jambi sampai pada tahun 2013 ini memiliki personel sebanyak
10 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah
keseluruhan personel Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih
terbatas, di samping itu juga masih ada jabatan yang belum terisi yaitu
kepala Siaga (Ka Siaga).
20
21
2. Kualitas Personil
Data Kualifikasi Personil Bagdalops Polda Jambi
NO PENDIDIKAN
KEJURUAN
JUMLAH
NO
PENDIDIKAN
UMUM
JUMLAH
PA BA PA BA TA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dikjurlantas 1 - 1 SMA 10 10 -
2 Dikbangspes SDM 1 - 2 D3 - - -
3 Dikjurpapolair(Dasar,
Paidik, Nautika), Ahli
Nautika V
1 - 3 S1 2 - -
4 Dikjur Baintel 1 - 4 S2 - - -
JUMLAH 4 -
Dilihat dari data di atas bahwa kualitas personil Bagdalops Polda
Jambi adalah sebagai berikut :
a. Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tidak ada yang memiliki
kualifikasi pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi sebagian besar hanya berpendidikan setingkat
SMU. Anggota yang pendidikannya SMU tentu akan berperilaku
berbeda serta tingkat pengetahuannya juga berbeda dibanding
yang berpendidikan Sarjana. Kenyataan ini akan mempengaruhi
kinerja Bagdalops Biro Ops dalam pelaksanaan tugas di
lapangan.
3. Kemampuan dan Kompetensi personil Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi
22
a. Pengetahuan.
1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan
dengan komputerisasi dan teknologi informasi.
2) Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi jarang untuk diikutkan
dalam program pelatihan baik yang diselenggarakan oleh intern
Polri maupun lembaga dan instansi terkait lainnya yang ada
hubungannya dengan komputerisasi dan teknologi informasi.
3) Belum adanya regenerasi dan penyegaran terhadap personil
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi yang mana eksistensinya tidak
maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
b. Keterampilan
1) Masih kurangnya keterampilan Personil dalam melaksanakan
komputerisasi dan teknologi informasi yang selama ini hanya
dilakukan secara otodidak.
2) Terbatasnya kemampuan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
dalam pengolahan data dan pengarsipan.
c. Perilaku.
1) Mentalitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekalipun memiliki
keterbatasan keterampilan.
23
2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi cukup baik meskipun ada yang memiliki masalah internal
tetapi masih melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
B. Dukungan Anggaran
Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tertuang
didalam Rendis (Rencana Pendistribusian) pada masing-masing
bagian yang pada awalnya tergabung didalam RKA-KL (Rencana Kerja
Anggaran Kementerian /Kelembagaan) Biro Operasi.
NO KEGIATAN VOLUME
(Rp x org x giat)
JUMLAH
(Rp)
KET
1 Pam Unras
a. Uang makan
b. Uang saku
15.000 x 612 x 18
12.500 x 612 x 18
16.380.000 Per
Tahun
2 Pemeliharaan
Peralatan Kantor
1700.000 x 1
Tahun 1.700.000
Per
Tahun
3 Keperluan
Perkantoran
(ATK)
9.500.00 x 1
Tahun
9.500.000 Per
Tahun
4 Supervisi 1.750.000 x 1
Tahun
1.750.000 Per
Tahun
Jumlah 29.205.000
24
Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa:
1. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa telah teralokasikan anggaran
selama satu tahun yang mana personil yang terlibat berasal dari
Biro, Direktorat, Bidang dan Personil staf Mapolda Jambi.
2. Kegiatan Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops
kejajaran Polres-Polres kewilayahan teralokasikan dirasakan
sangat kecil dalam memenuhi kebutuhan akomodasi.
C. SARANA PRASARANA
Data Sarana Prasarana Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
No Jenis Barang Jumlah Ket
1 Komputer 1 Baik
2 Printer 1 Baik
3 Faxsmile 1 Baik
4 Speedy 1 Baik
Jumlah 4
Dari data tersebut diatas antara kebutuhan dan volume pekerjaan
otomatis akan menghambat dalam penyelesaian pekerjaan. Situasi
dan kondisi ruang kerja yang kurang representatif didalam
menampung personil dan pengarsipan dokumen.
25
D. METODE YANG DIGUNAKAN
Metode yang digunakan dalam hal ini dilakukan dengan
memanfaatkan kemampuan personil dan peralatan yang tersedia
secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
A. Faktor Internal
1. Kekuatan
a. Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi dilihat dari segi
kuantitas berjumlah 10 orang.
b. Adanya Undang-undang RI dan Peraturan Kapolri Nomor 22
Tahun 2010 serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Manajemen Operasi Kepolisian dalam rangka
mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Jambi
c. Tersedianya sarana dan prasarana, material, fasilitas dan jasa
yang dimiliki Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat ini dapat
dimanfaatkan didalam mendukung tugas dan fungsi Bagdalops.
2. Kelemahan
a. Kuantitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi jika
dibandingkan dengan DSP masih kurang 13 personil.
b. Kualitas kemampuan dan keterampilan personil Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi hanya mengandalkan kemampuan otodidak
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
c. Dukungan anggaran khususnya dalam kegiatan supervisi relatif
kecil sehingga biaya dan layanan akomodasi kurang bisa
dirasakan.
26
27
d. Sarana dan prasarana Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sangat
kecil untuk mendukung beban kegiatan yang relatif banyak.
B. Faktor Eksternal
1. Peluang
a. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih dipercaya oleh instansi
pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintah
Provinsi Jambi terkait data dan jumlah kriminalitas sebagai acuan
dalam menyusun kegiatan dan pusat data terkait situasi
Keamanan masyarakat yang ada didalam Provinsi Jambi.
b. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mengawaki dan memperkuat
kegiatan posko bencana di Pusdalops BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi
terkait produk data korban bencana (bencana alam dan
bencana sosial).
c. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mewujudkan sinergisitas
dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah
Provinsi Jambi dalam hal penanganan konflik sosial yang
terjadi diwilayah Provinsi Jambi.
2. Kendala atau Ancaman
a. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menginput data jajaran terkait
jumlah kriminalitas yang terjadi diwilayah hukum Polda Jambi
cenderung menggunakan fasilitas internet dalam hal ini melalui
28
email www.polridaerahjambi.@yahoo.co.id terkadang kurang
lancar dikarenakan faktor keberadaan sinyal, cuaca dan
fasilitas internet di satuan kewilayahan (Polres/Ta)
sehingga akan mempengaruhi dalam kelancaran pengiriman
data.
b. Input data yang berasal dari jajaran Polres/Ta terkadang kurang
lancar sehubungan faktor instansi tertentu dikarenakan tiidak
memiliki akses internet.
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
A. Sumber Daya Manusia
1. Kuantitas Personil
Jumlah personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi apabila
mendasari dari Peraturan Kapolri tersebut, bahwa personil
Bagdalops Polda Jambi sampai pada tahun 2013 ini memiliki
personel sebanyak 10 orang. Dari data tersebut dapat diketahui
bahwa jumlah keseluruhan personel Bagdalops Polda Jambi masih
terbatas, di samping itu juga masih ada jabatan yang belum terisi
yaitu Kepala Siaga (Ka Siaga). Adanya penambahan personil pada
jabatan Kepala Siaga (Ka Siaga) yang memiliki dedikasi dalam
menghimpun data Jajaran, menghimpun data kriminalitas dan
situasi keamanan masyarakat. Terisinya Bintara Pulahjianta
(Pengumpulan Pengolahan Penyajian data) Bintara umum yang
masih kurang sesuai dengan DSP.
2. Kualitas Personil
kualitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi adalah sebagai
berikut:
a. Pengetahuan
29
30
1) Personil Bagdalops Polda Jambi harus memiliki kualifikasi
pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2) Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi sebagian besar hanya berpendidikan
setingkat SMU. Anggota yang pendidikannya setingkat SMU
tentunya akan berpengaruh terhadap pola pikir / mind sheet
dan perilaku yang berbeda serta tingkat pengetahuannya juga
berbeda dibanding yang berpendidikan Sarjana. Kenyataan
ini akan mempengaruhi kinerja Bagdalops Biro Ops dalam
pelaksanaan tugas di lapangan.
b. Keterampilan
1) Bagdalops Biro Ops Polda Jambi seharusnya memiliki personil
dalam kemampuan komputerisasi dan teknologi informasi
untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops.
2) Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi harus diberikan
pendidikan dan Keterampilan dalam pengolahan data dan
pengarsipan.
c. Perilaku.
1) Mentalitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup
baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekalipun
memiliki keterbatasan keterampilan.
31
2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops Biro Ops
Polda Jambi cukup baik meskipun ada yang memiliki masalah
internal tetapi masih melaksanakan tugas dan fungsinya
dengan baik.
B. Dukungan Anggaran
Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tertuang
didalam Rendis (Rencana Pendistribusian) pada masing-masing
bagian yang pada awalnya tergabung didalam RKA-KL (Rencana Kerja
Anggaran Kementerian/Lembaga) Biro Operasi. Kegiatan Supervisi
yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
kejajaran Polres/Polresta kewilayahan yang dialokasikan dirasakan
sangat kecil dalam memenuhi kebutuhan akomodasi.
C. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung
penyelesaian pekerjaan dirasakan sangat terbatas dengan volume
pekerjaan yang ada. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang
representatif didalam menampung personil dan pengarsipan
dokumen harus segera di perbaiki untuk mendukung tugas dan
fungsi Bagdalops Biro Ops Polda Jambi.
D. Metode yang digunakan
Metode yang digunakan untuk terlaksananya tugas dan fungsi
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menggunakan Konsep Analisa
32
SWOT, Teori Manajemen, Teori Manajemen Strategi, dan Teori
Kinerja serta Teori Pengembangan SDM.
BAB VI
OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS (BAGIAN
PENGENDALIAN OPERASI) DALAM PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKA
TERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS
A. VISI dan MISI
1. Visi
Untuk optimalisasi kemampuan Bagdalops Biro Ops dalam
pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi kegiatan operasi dalam rangka terwujudnya stabilitas
kamtibmas di wilayah Polda Jambi, maka dapat dirumuskan visi,
yaitu : “Meningkatnya Kemampuan Bagdalops Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyajian Informasi
dan Dokuumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka
Terwujudnya Stabilitas Kamtibmas”
2. Misi
a. Meningkatkan kondisi sumber daya Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi yang mendukung pelaksanaan pengumpulan dan
pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi
kegiatan operasi.
b. Meningkatkan tata kelola yang mendukung pelaksanaan
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi.
33
34
B. Tujuan
1. Tercapainya kondisi sumber daya Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
yang mendukung pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data
serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi.
2. Terciptanya tata kelola yang mendukung pelaksanaan Bagdalops
Biro Ops Polda Jambi.
C. Sasaran
Dalam rangka melanjutkan strategi Trust Building yang merupakan
sasaran strategi Polri sehingga tercipta kondisi keamanan yang
semakin kondusif disemua titik pelayanan melalui standar pelayanan
Kamtibmas.
D. Kebijakan
1. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.
2. Penerapan Quick Wins diseluruh wilayah NKRI.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
4. Modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan
reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
E. Strategi
Adapun strategi yang dibuat oleh penulis dengan
menggunakan landasan teori analisa SWOT, yaitu penilaian
terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu
kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang
selanjutnya diidentifikasikan guna menentukan cara solusi atau
35
alternatif pemecahan masalah (Problem Solving) yang dihadapi
sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan.
Penulis melakukan analisa SWOT yaitu dengan
mengkombinasikan Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan
dan Peluang (W-O), Kekuatan dan Ancaman (S-T) serta Kelemahan
dan Ancaman (W-T), maka penulis dapat menentukan, menganalisa
dan memformulasikan strategi yang dapat dilakukan dalam
pelaksanaan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi, sebagai maksud
untuk meningkatkan kinerja, sehingga outcome yang didapat adalah
dapat mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum
Polda Jambi.
F. Action Plan
Rencana aksi (action plan) dalam optimalisasi kemampuan
Bagdalops guna meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan
kamtibmas yang kondusif di wilayah Polda Jambi adalah dengan :
1. Meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta
penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi
Bagdalops Biro Ops Polda jambi.
2. Meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan pengumpulan
dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi kegiatan operasi Bagdalops Biro Ops Polda
jambi.
BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bagian Bagdalops (Pengendalian Operasi) dalam menjalankan
tugasnya menyelenggarakan fungsi untuk pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi
kegiatan operasi di wilayah hukum Polda Jambi. Namun masih ada
masalah yang timbul dalam hal pelaksanaannya, seperti data
kriminalitas yang dihimpun setiap bulannya dari Polres jajaran
kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering terlambat atau tidak
mengirim laporan (lalai dalam tugas penyajian data kriminalitas
jajaran), data yang disajikan tidak valid serta personil yang mengawaki
bagian pengumpulan data di Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat
Opsnal sering berganti-ganti dan tidak ada kaderisasi dan transformasi
pengetahuan keterampilan sehingga kegiatan Pengolahan data
menjadi tidak profesional dan tidak menguasai permasalahan
pengumpulan data.
B. Saran
Upaya adanya penambahan personil pada jabatan Kepala Siaga
(Kasiaga A,B,C) yang memiliki dedikasi dalam memimpin,
menghimpun data Jajaran secara benar dan up to date , menghimpun
data kriminalitas dan situasi keamanan masyarakat. Terisinya Bintara
36
37
Siaga yang masih kurang sesuai dengan DSP (Daftar Susunan
Personil). Bagdalops Biro Ops Polda Jambi seharusnya memiliki
personil dalam kemampuan komputerisasi dan teknologi informasi
untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops. Personil Bagdalops
harus diberikan pendidikan dalam pengolahan data dan pengarsipan.
Untuk menambah alokasi anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
khususnya Kegiatan Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil
Bagdalops kejajaran Polres-Polres kewilayahan untuk memenuhi
kebutuhan akomodasi. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang
representatif didalam menampung personil dan pengarsipan dokumen
harus segera di perbaiki untuk mendukung tugas dan fungsi
Bagdalops.

More Related Content

What's hot

Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Woro Handayani
 
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanDraft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
 
8. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 20188. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 2018
Imam Pirdaus
 
Sop bagren
Sop bagrenSop bagren
Sop bagren
Imam Pirdaus
 
Anjab bend. pengeluaran pembantu
Anjab bend. pengeluaran pembantuAnjab bend. pengeluaran pembantu
Anjab bend. pengeluaran pembantuFathur Rahman
 
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfoMakalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Ir. Zakaria, M.M
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutTugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Sudirman Sultan
 
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxLaporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Wisalathi
 
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRIBab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
Dadang DjokoKaryanto
 
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Alfonsus Liguori
 
2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda
KutsiyatinMSi
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
DIKKIKURNIANSYAH
 
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan PengawasanMateri sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Raden Andriansyah Sastradjumena
 
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutkenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
Sudirman Sultan
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
Dr. Zar Rdj
 
Korps pegawai republik indonesia (korpri)
Korps pegawai republik indonesia (korpri)Korps pegawai republik indonesia (korpri)
Korps pegawai republik indonesia (korpri)
Amir Uddin
 
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 20206. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
KutsiyatinMSi
 
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis KinerjaPeranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanDraft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 
8. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 20188. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 2018
 
Sop bagren
Sop bagrenSop bagren
Sop bagren
 
Anjab bend. pengeluaran pembantu
Anjab bend. pengeluaran pembantuAnjab bend. pengeluaran pembantu
Anjab bend. pengeluaran pembantu
 
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfoMakalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutTugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
 
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxLaporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
 
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRIBab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
 
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pns
 
2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
 
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan PengawasanMateri sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
 
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutkenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
 
Kamus anjab
Kamus anjabKamus anjab
Kamus anjab
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
 
Korps pegawai republik indonesia (korpri)
Korps pegawai republik indonesia (korpri)Korps pegawai republik indonesia (korpri)
Korps pegawai republik indonesia (korpri)
 
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 20206. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
 
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis KinerjaPeranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
 

Viewers also liked

ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
Dadang DjokoKaryanto
 
Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DK
Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DKNkp pengadaan polair AKBP DADANG DK
Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DK
Woro Handayani
 
Makalah peran polri dlm pemberantasn narkotika
Makalah peran polri dlm pemberantasn narkotikaMakalah peran polri dlm pemberantasn narkotika
Makalah peran polri dlm pemberantasn narkotikaBang Cerrol
 
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukumMakalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAIMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAMuhamad Yogi
 
Analisis SWOT untuk Memenangkan Pertempuran
Analisis SWOT untuk Memenangkan PertempuranAnalisis SWOT untuk Memenangkan Pertempuran
Analisis SWOT untuk Memenangkan Pertempuran
Dadang Solihin
 
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polriPerkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polripolreskotabaru
 
Faktor-faktor Penyebab Konflik Umat Beragama
Faktor-faktor Penyebab Konflik Umat BeragamaFaktor-faktor Penyebab Konflik Umat Beragama
Faktor-faktor Penyebab Konflik Umat Beragama
Firman Nugraha
 
Analisis SWOT untuk Penyusunan Strategi
Analisis SWOT  untuk Penyusunan StrategiAnalisis SWOT  untuk Penyusunan Strategi
Analisis SWOT untuk Penyusunan Strategi
Dadang Solihin
 
Aplikasi kasus dasar dasar perencanaan
Aplikasi kasus dasar dasar perencanaanAplikasi kasus dasar dasar perencanaan
Aplikasi kasus dasar dasar perencanaan
Rosita Dewi
 
Analisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam OrganisasiAnalisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam Organisasi
Fahmi Hakam
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
 

Viewers also liked (12)

ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DK
Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DKNkp pengadaan polair AKBP DADANG DK
Nkp pengadaan polair AKBP DADANG DK
 
Makalah peran polri dlm pemberantasn narkotika
Makalah peran polri dlm pemberantasn narkotikaMakalah peran polri dlm pemberantasn narkotika
Makalah peran polri dlm pemberantasn narkotika
 
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukumMakalah peran polisi sebagai penegak hukum
Makalah peran polisi sebagai penegak hukum
 
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAIMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
 
Analisis SWOT untuk Memenangkan Pertempuran
Analisis SWOT untuk Memenangkan PertempuranAnalisis SWOT untuk Memenangkan Pertempuran
Analisis SWOT untuk Memenangkan Pertempuran
 
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polriPerkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
 
Faktor-faktor Penyebab Konflik Umat Beragama
Faktor-faktor Penyebab Konflik Umat BeragamaFaktor-faktor Penyebab Konflik Umat Beragama
Faktor-faktor Penyebab Konflik Umat Beragama
 
Analisis SWOT untuk Penyusunan Strategi
Analisis SWOT  untuk Penyusunan StrategiAnalisis SWOT  untuk Penyusunan Strategi
Analisis SWOT untuk Penyusunan Strategi
 
Aplikasi kasus dasar dasar perencanaan
Aplikasi kasus dasar dasar perencanaanAplikasi kasus dasar dasar perencanaan
Aplikasi kasus dasar dasar perencanaan
 
Analisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam OrganisasiAnalisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam Organisasi
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 

Similar to Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI

Capaian kinerja res js 2018 tw 1
Capaian kinerja res js 2018 tw 1Capaian kinerja res js 2018 tw 1
Capaian kinerja res js 2018 tw 1
Imam Pirdaus
 
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarLaporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarAli Sahbana Siregar
 
Simpeg, unpad
Simpeg, unpadSimpeg, unpad
Simpeg, unpad
Erara Nistavantaa
 
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
KutsiyatinMSi
 
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdfPermenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
perencanaan20201
 
Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..
Handik Hariyanto
 
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Ola Fahrunnisa
 
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBIHANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
Dadang DjokoKaryanto
 
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANGKerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
EdwinHartoyo1
 
Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017
Agus Supriyono
 
Contoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_Putra
Contoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_PutraContoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_Putra
Contoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_Putra
M Harry Fathur Rahman
 
Ratu Ramadhani.pdf
Ratu Ramadhani.pdfRatu Ramadhani.pdf
Ratu Ramadhani.pdf
RatuRamadhani2
 
Analisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsi
Analisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsiAnalisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsi
Analisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsi
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
Lerufic
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
Jeremia Ronaldo Manurung
 
Permenpan rb nomor 37 tahun 2020
Permenpan rb nomor 37 tahun 2020Permenpan rb nomor 37 tahun 2020
Permenpan rb nomor 37 tahun 2020
KutsiyatinMSi
 
Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdf
Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdfPermenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdf
Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdf
FerdausGani
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
temanna #LABEDDU
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
Sutikno Tumingan
 

Similar to Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI (20)

Capaian kinerja res js 2018 tw 1
Capaian kinerja res js 2018 tw 1Capaian kinerja res js 2018 tw 1
Capaian kinerja res js 2018 tw 1
 
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarLaporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
 
Simpeg, unpad
Simpeg, unpadSimpeg, unpad
Simpeg, unpad
 
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
 
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdfPermenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
 
Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..
 
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
 
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBIHANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
 
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANGKerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
 
Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, csf, ut, 2017
 
Contoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_Putra
Contoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_PutraContoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_Putra
Contoh Proposal Karya Tulis Tugas AKhir_Tri_Hadi_Putra
 
Ratu Ramadhani.pdf
Ratu Ramadhani.pdfRatu Ramadhani.pdf
Ratu Ramadhani.pdf
 
Analisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsi
Analisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsiAnalisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsi
Analisis kebutuhan personil dan penataan manajemen kepegawaian provinsi
 
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
 
Permenpan rb nomor 37 tahun 2020
Permenpan rb nomor 37 tahun 2020Permenpan rb nomor 37 tahun 2020
Permenpan rb nomor 37 tahun 2020
 
Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdf
Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdfPermenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdf
Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 (4).pdf
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
 

More from Dadang DjokoKaryanto

Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTOKUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
Dadang DjokoKaryanto
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
Dadang DjokoKaryanto
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang DjokoKaryanto
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
Dadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Dadang DjokoKaryanto
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 

More from Dadang DjokoKaryanto (20)

Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
 
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
 
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTOKUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 

Recently uploaded (17)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 

Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI

  • 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka 1 menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Negara Indonesia adalah negara hukum maka keberadaan lembaga Kepolisian sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan situasi keamanan yang kondusif sebagaimana yang tersebutkan di dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas dan wewenang institusi Polri adalah berkewajiban dan 1
  • 2. 2 berkewenangan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian kepolisian selaku penegak hukum terhadap segala tindak pidana yang muncul di wilayah yuridiksi penugasannya, sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang selengkapnya menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Sebagai saran social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.1 Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, di dalam angka 6 yang dimaksud dengan “Biro Operasi yang selanjutnya disingkat Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa “Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra 1 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm.135.
  • 3. 3 operasional, koordinasi dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian”. Pasal 31 menyatakan bahwa: (1) Bagdalops sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27 huruf d bertugas membina. menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagdalops menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan, pengkoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi; b. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan c. penerimaan data laporan kejadian, laporan kegiatan operasi, dan penyusunan laporannya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagdalops dibantu oleh: a. Subbagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data (Subbagpullahjianta). yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan b. Kepala Siaga (Kasiaga), yang bertugas menerima data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi. Berdasarkan ketentuan Pasal diatas Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops) dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang akan di teliti dalam tulisan ini lebih khusus adalah pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi di wilayah hukum Polda Jambi. Namun masih ada masalah yang timbul dalam hal pelaksanaannya, data kriminalitas yang dihimpun setiap bulannya dari Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering terlambat, tidak mengirim laporan (lalai dalam tugas penyajian data kriminalitas jajaran), data yang disajikan tidak valid serta personil yang mengawaki bagian pengumpulan data di Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering berganti-ganti
  • 4. 4 dan tidak ada kaderisasi sehingga yang mengolah data tidak profesional dan tidak menguasai permasalahan pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk Makalah yang berjudul: “Optimalisasi Kemampuan Bagdalops (Bagian Pengendalian Operasi) Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas”. B. Permasalahan Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan dalam penulisan ini adalah belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (Brain Ware) pengawak Bagdalops Biro Ops Polda Jambi, beluum terpenuhinya teknologi informasi (Hard Ware) dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, dan kurangnya anggaran dalam mendukung kegiatan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi. Dari ketentuan tersebut maka belum Optimalnya “Kemampuan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas”.
  • 5. 5 C. Persoalan Berdasarkan Permasalah Tersebut dapat ditarik beberapa persoalan pokok yaitu: 1. Bagaimana Optimalisasi Peranan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas? 2. Apa kendala yang dihadapi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas? D. Ruang Lingkup Pembatasan pembahasan dalam penulisaan ini, meliputi kajian dan analisis terhadap Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas. E. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Untuk megetahui tugas dan fungsi serta permasalahan dan upaya penyelesaian Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sehingga
  • 6. 6 bermanfaat untuk Polda Jambi khususnya Bagdalops Biro Ops serta Untuk memenuhi persyaratan seleksi pendidikan Sespimmen Polri Dikreg LIII T.A. 2013. 2.Tujuan a. Untuk mendeskripsikan Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. c. Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. d. Memformulasikan optimalisasi kemampuan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. F. Metode Pendekatan 1. Metode Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang
  • 7. 7 sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahannya. 2. Pendekatan maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. G. Sistematika Dalam penulisan ini di susun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Merupakan bab yang berisi latar belakang, permasalahan dan pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode pendekatan dan sistematika serta pengertian-pengertian. BAB II Kerangka Teoritis Bab ini menguraikan tentang landasan teori atau konsep yang digunakan, antara lain: Konsepsi Analisa SWOT, Teori Manajemen, Teori Manajemen Strategi, Teori Kinerja, Teori Pelayanan dan Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. BAB III Kondisi Saat ini Bab ini akan menguraikan kondisi kegiatan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat ini, yang meliputi: kondisi sumber daya
  • 8. 8 manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. BAB IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. BAB V Kondisi Yang Diharapkan Bab ini akan membahas mengenai kondisi kemampuan Bagdalops Biro ops Polda Jambi yang ideal terkait dengan kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. BAB VI Optimalisasi Kemampuan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi Bab ini merupakan isi dari optimalisasi kemampuan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi guna meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Jambi.
  • 9. 9 BAB VII Penutup Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran/rekomendasi. F. Pengertian-Pengertian Dalam penulisan Makalah ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam pembahasan ini, yaitu: 1. Optimalisasi Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, paling baik, sempurna; terbaik; paling menguntungkan. Optimalisasi berarti pengoptimalan.2 2. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops). Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Negara ayat (1) Bagdalops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d bertugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi. 3. Pengumpulan Pengumpulan berasal dari kata kumpul yang berarti bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah); 2 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Prees. hlm.562.
  • 10. 10 berhimpun, berapat (bersidang); berkerumun. Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan; pengerahan (masa).3 4. Pengolahan Pengolahan berasal dari kata olah yang berarti mengerjakan sesuatu agar menimbulkan barang baru atau menjadi lain; memasak sesuatu agar menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti proses, perbuatan dan cara mengolah.4 5. Data Data berarti keterangan yang benar dan nyata.5 6. Penyajian a. proses, cara, perbuatan menyajikan: ia menyerahkan urusan - itu kpd orang lain; b. pengaturan penampilan (pertunjukan dsb): c. cara menyampaikan pemberitaan karangan, makalah, dsb6 7. Informasi Informasi berarti keterangan yang disampaikan oleh seseorang atau badan; keseluruhan makna yang menunjang pesan yang terlihat dibagian-bagian pesan itu; penerangan.7 8. Dokumentasi 3 Ibid, hlm.464-465. 4 Ibid, hlm.558. 5 Ibid, hlm.211. 6 http://www.artikata.com/arti-376343-penyajian.html. diakses tanggal 10 April 2013 7 Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm. 345.
  • 11. 11 Dokumentasi berarti pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan.8 9. Kegiatan Kegiatan berarti aktifitas, tindakan yang dilakukan dengan sungguh- sungguh, acara. 9 10. Operasi Operasi berarti bedah (dalam dunia kedokteran); tindakan memeriksa (dilakukan oleh polisi atau tentara); pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.10 11. Terwujudnya Terwujudnya berasal dari kata ujud yang berarti maksud, tujuan; sesuatu yang dikehendaki.11 12. Kamtibmas Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka 5 menyatakan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 8 Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.232. 9 Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.295. 10 Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.562. 11 Tim Prima Pena, Op. Cit., hlm.783.
  • 12. BAB II LANDASAN TEORI A. Konsep Analisa SWOT Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna menentukan cara-cara solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem Solving) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan. Adapun dalam melakukan analisa SWOT, maka akan diformulasikan suatu identifikasi situasi terhadap setiap permasalahan yang ada dengan melakukan analisa dari penggabungan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:12 a. Kekuatan (Strength) adalah identifikasi situasi internal organisasi yang berupa kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman yang dihadapi. b. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal organisasi di mana kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang pemanfaatan belum dirasakan optimal dalam menangani peluang dan ancaman. c. Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. d. Ancaman (Threat) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas. 12 Freddy, Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 19. 12
  • 13. 13 Analisa SWOT dalam penulisan ini, dipakai dalam memformulasikan serta sebagai bahan penulis untuk mengkombinasikan strategi apa yang harus dirangkai oleh penulis yang didapat dari analisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu dengan menformulasikan bagaimana temuan strategi dari kombinasi kekuatan dan peluang yang dimiliki, adanya kelemahan dan peluang, dan kekuatan dan ancaman yang ada serta seberapa besar kelemahan dan ancaman. Dalam aplikasinya pada pelaksanaan tugas kepolisian, sangat sesuai dalam memberikan informasi tentang kondisi internal organisasi saat ini sebagai faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal sebagai faktor peluang dan ancaman. Dengan demikian dapat di jadikan dasar dalam menyusun prioritas pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan model titik temu. Sejauh mana faktor itu relevan dengan visi misi Polri. Semakin dekat faktor itu dengan visi misi Polri semakin perlu faktor itu diberi prioritas untuk diprogramkan. Sehingga dapat di rumuskan suatu kebijaksanaan yang tepat dan strategis untuk mewujudkan performance atau penampilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.
  • 14. 14 B. Teori Manajemenan Dalam teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku Principles of Management. Rumusan teori dan fungsi manajemen adalah sebagai berikut:13 1. Perencanaan (Planning): mencakup sumber daya perusahaan, pembangunan, personel, penetapan tujuan, proses yang dilaksanakan, dan prediksi ke depan. 2. Pengorganisasian (Organizing): mencakup syarat atau ketentuan kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh evaluasi dan pelatihan personel. 3. Pelaksanaan / penggerak (Actuating): mencakup bagaimana cara menjalankan fungsi perencanaan yang telah ditentukan semula, yang mana keberhasilan langsung terlihat dari langkah- langkah yang dilakukan. 4. Pengendalian (Controlling): memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau mengoreksi penyimpangan. Teori Manajemen dari George R. Terry tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pengklasifikasian fungsi, maka pimpinan dapat mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Aplikasi Teori Manajemen dari George R. Terry dalam pelaksanaan tugas kepolisian sangat penting karena sudah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga sekecil mungkin kelemahan dan kekurangan dapat diminimalisasi. Di dalam setiap tugas kepolisian tentunya penerapan 13 Sondang P. Siagian, Manajemen SDM, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hml. 105.
  • 15. 15 teori manajemen relevan menjadi landasan dalam mengelola dan mengkoordinasi sumber daya organisasi (personel, sarana prasarana dan anggaran). Manajemen secara umum adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau potensial di dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini manajemen dititikberatkan pada usaha menggunakan atau memanfaatkan sumber yang tersedia atau berpotensi dalam pencapaian tujuan, sumber atau sarana manajemen ialah orang (Man), uang (Money), sarana dan prasarana (material), mesin (Machine), metode (Method), dan waktu (Time) dan prasarana lainnya seperti tanah, gedung, alat angkutan dan sebagainya. C. Teori Manajemen Strategi Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Menurut Pearch dan Robinson dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.14 Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut Nawawi adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan 14 http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandefinisi-manajemen-strategi.html, diakses tanggal 4 April 2013.
  • 16. 16 diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organsasi.15 Dari beberapa pengertian manajemen strategi tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara bersama-sama kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur- unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi- fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situsional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik. D. Teori Kinerja Teori kinerja merupakan teori yang dibutuhkan untuk memecahkan persoalan khususnya manajemen Bagdalops Biro Ops Polda Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja organisasi adalah menilai tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dalam manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.16 Sedangkan Dessler berpendapat bahwa 15 Ibid. 16 Payaman J, Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2005, hlm. 32
  • 17. 17 kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya. 17 Berdasarkan beberapa pendapat tentang teori kinerja/prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik. Menurut Hermawati, pelayanan yang dilakukan itu harus berdasarkan azas-azas pelayanan prima antara lain:18 1. Aman, dalam pengertian pelayanan Polri dapat memberikan rasa aman (Security), keselamatan (Safety), jaminan (Surety) dan kedamaian / ketentraman (Peace) bagi masyarakat yang memerlukan. 2. Cepat, bahwa pelayanan diselenggarakan dalam waktu yang tepat dan tidak ditunda-tunda. 3. Murah, pelayanan pada hakekatnya tidak diperlukan biaya dari masyarakat, namun bila dipersyaratkan menggunakan biaya maka diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan terjangkau oleh masyarakat serta tidak dibebani penambahan biaya lainnya. 17 Gary, Dessler. Manajemen SDM, Indeks, Jakarta, 2009, hlm. 27. 18 Hermawati, Pelayanan Prima, Selapa Pori, Jakarta, 2008, hlm. 22.
  • 18. 18 E. Teori Pengembangan SDM Inti dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pembinaan terhadap SDM organisasi yang dimiliki agar lebih baik, Dalam konteks MSDM Polri, system pembinaan SDM diselenggarakan melalui suatu siklus pembinaan personil Polri yang meliputi: penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan. Kelima aspek dalam penyelenggaraan siklus pembinaan personil ini merupakan bagian-bagian dari seluruh kegiatan pembinaan sumber daya manusia Polri. Sedangkan menurut Lembaga Manajemen UI bekerjasama dengan kantor Deputi SDM Kapolri, dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. sistem pembinaan SDM Polri merupakan penataan keterkaitan dan proses pada faktor-faktor penting terkait dengan pembinaan yang memacu SDM yang lebih baik. Sistem pembinaan tersebut mencakup sistem perencanaan SDM, sistem rekrutmen dan seleksi, sistem pendidikan dan latihan, sistem penilaian kinerja, sistem karir, dan sistem kompensasi. Masalahnya, sekalipun sudah merupakan sistem, namun dalam implementasinya belum terintegrasi dan sinergis. Dalam Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Keith Davis and Werther W.B, pengembangan SDM merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-
  • 19. 19 tantangan, perubahan teknik kegiatan yang disepakati dan perputaran kerja. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pengembangan SDM dapat terus menggunakan para pekerja yang dianggap efektif dalam melakukan pekerjaannya. Perbedaan dari pelatihan untuk pekerja yang spesifik merupakan bagian terpenting dalam pengembangan kualitas SDM. Sehingga dengan pengembangan kualitas pekerja yang ada, maka akan mengurangi ketergantungan perusahaan pada penyewaan karyawan baru. Promosi dan pengalihan posisi karyawan menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang karir, tidak hanya berhenti pada posisi tertentu saja. Sehingga pengusaha/pengguna karyawan akan memperoleh manfaat dari kelanjutan operasional dengan kinerja yang meningkat, sementara para karyawan merasa memiliki komitmen lebih besar kepada perusahaan dikarenakan mereka merasa diberi penghargaan. Dalam aplikasi tugas pokok kepolisian. Pengembangan SDM merupakan faktor yang mendasar bagi seorang bawahan untuk meniti karir melalui kesempatan pendidikan/pelatihan dan pengalaman kerja guna menjawab tantangan tugas masa depan dengan mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki baik dari pendidikan formal atau nonformal. Sehingga pada akhirnya tujuan kepolisian negara dalam bidang pembinaan personil tercapai yaitu mewujudkan personil Polri yang profesional, modern dan bermoral.
  • 20. BAB III KONDISI SAAT INI A. Sumber Daya Manusia Struktur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bagdalops Biro ops Polda Jambi telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya Bagdalops Polda Jambi mempunyai keterbatasan yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya 1. Kuantitas Personil Data Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi NO PERSONIL JUMLAH DSP KET 1 PAMEN 2 5 Kurang 3 2 PAMA 3 4 Kurang 1 3 BRIGADIR 3 12 Kurang 9 4 PNS 2 2 Cukup JUMLAH 10 23 Kurang 13 Jumlah personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi apabila mendasari dari Peraturan Kapolri tersebut, bahwa personil Bagdalops Polda Jambi sampai pada tahun 2013 ini memiliki personel sebanyak 10 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan personel Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih terbatas, di samping itu juga masih ada jabatan yang belum terisi yaitu kepala Siaga (Ka Siaga). 20
  • 21. 21 2. Kualitas Personil Data Kualifikasi Personil Bagdalops Polda Jambi NO PENDIDIKAN KEJURUAN JUMLAH NO PENDIDIKAN UMUM JUMLAH PA BA PA BA TA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dikjurlantas 1 - 1 SMA 10 10 - 2 Dikbangspes SDM 1 - 2 D3 - - - 3 Dikjurpapolair(Dasar, Paidik, Nautika), Ahli Nautika V 1 - 3 S1 2 - - 4 Dikjur Baintel 1 - 4 S2 - - - JUMLAH 4 - Dilihat dari data di atas bahwa kualitas personil Bagdalops Polda Jambi adalah sebagai berikut : a. Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tidak ada yang memiliki kualifikasi pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SMU. Anggota yang pendidikannya SMU tentu akan berperilaku berbeda serta tingkat pengetahuannya juga berbeda dibanding yang berpendidikan Sarjana. Kenyataan ini akan mempengaruhi kinerja Bagdalops Biro Ops dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 3. Kemampuan dan Kompetensi personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
  • 22. 22 a. Pengetahuan. 1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan komputerisasi dan teknologi informasi. 2) Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi jarang untuk diikutkan dalam program pelatihan baik yang diselenggarakan oleh intern Polri maupun lembaga dan instansi terkait lainnya yang ada hubungannya dengan komputerisasi dan teknologi informasi. 3) Belum adanya regenerasi dan penyegaran terhadap personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi yang mana eksistensinya tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. b. Keterampilan 1) Masih kurangnya keterampilan Personil dalam melaksanakan komputerisasi dan teknologi informasi yang selama ini hanya dilakukan secara otodidak. 2) Terbatasnya kemampuan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi dalam pengolahan data dan pengarsipan. c. Perilaku. 1) Mentalitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekalipun memiliki keterbatasan keterampilan.
  • 23. 23 2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik meskipun ada yang memiliki masalah internal tetapi masih melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. B. Dukungan Anggaran Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tertuang didalam Rendis (Rencana Pendistribusian) pada masing-masing bagian yang pada awalnya tergabung didalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Kelembagaan) Biro Operasi. NO KEGIATAN VOLUME (Rp x org x giat) JUMLAH (Rp) KET 1 Pam Unras a. Uang makan b. Uang saku 15.000 x 612 x 18 12.500 x 612 x 18 16.380.000 Per Tahun 2 Pemeliharaan Peralatan Kantor 1700.000 x 1 Tahun 1.700.000 Per Tahun 3 Keperluan Perkantoran (ATK) 9.500.00 x 1 Tahun 9.500.000 Per Tahun 4 Supervisi 1.750.000 x 1 Tahun 1.750.000 Per Tahun Jumlah 29.205.000
  • 24. 24 Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa: 1. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa telah teralokasikan anggaran selama satu tahun yang mana personil yang terlibat berasal dari Biro, Direktorat, Bidang dan Personil staf Mapolda Jambi. 2. Kegiatan Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops kejajaran Polres-Polres kewilayahan teralokasikan dirasakan sangat kecil dalam memenuhi kebutuhan akomodasi. C. SARANA PRASARANA Data Sarana Prasarana Bagdalops Biro Ops Polda Jambi No Jenis Barang Jumlah Ket 1 Komputer 1 Baik 2 Printer 1 Baik 3 Faxsmile 1 Baik 4 Speedy 1 Baik Jumlah 4 Dari data tersebut diatas antara kebutuhan dan volume pekerjaan otomatis akan menghambat dalam penyelesaian pekerjaan. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang representatif didalam menampung personil dan pengarsipan dokumen.
  • 25. 25 D. METODE YANG DIGUNAKAN Metode yang digunakan dalam hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan personil dan peralatan yang tersedia secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
  • 26. BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI A. Faktor Internal 1. Kekuatan a. Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi dilihat dari segi kuantitas berjumlah 10 orang. b. Adanya Undang-undang RI dan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Jambi c. Tersedianya sarana dan prasarana, material, fasilitas dan jasa yang dimiliki Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat ini dapat dimanfaatkan didalam mendukung tugas dan fungsi Bagdalops. 2. Kelemahan a. Kuantitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi jika dibandingkan dengan DSP masih kurang 13 personil. b. Kualitas kemampuan dan keterampilan personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi hanya mengandalkan kemampuan otodidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. c. Dukungan anggaran khususnya dalam kegiatan supervisi relatif kecil sehingga biaya dan layanan akomodasi kurang bisa dirasakan. 26
  • 27. 27 d. Sarana dan prasarana Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sangat kecil untuk mendukung beban kegiatan yang relatif banyak. B. Faktor Eksternal 1. Peluang a. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih dipercaya oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Jambi terkait data dan jumlah kriminalitas sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan pusat data terkait situasi Keamanan masyarakat yang ada didalam Provinsi Jambi. b. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mengawaki dan memperkuat kegiatan posko bencana di Pusdalops BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi terkait produk data korban bencana (bencana alam dan bencana sosial). c. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mewujudkan sinergisitas dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal penanganan konflik sosial yang terjadi diwilayah Provinsi Jambi. 2. Kendala atau Ancaman a. Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menginput data jajaran terkait jumlah kriminalitas yang terjadi diwilayah hukum Polda Jambi cenderung menggunakan fasilitas internet dalam hal ini melalui
  • 28. 28 email www.polridaerahjambi.@yahoo.co.id terkadang kurang lancar dikarenakan faktor keberadaan sinyal, cuaca dan fasilitas internet di satuan kewilayahan (Polres/Ta) sehingga akan mempengaruhi dalam kelancaran pengiriman data. b. Input data yang berasal dari jajaran Polres/Ta terkadang kurang lancar sehubungan faktor instansi tertentu dikarenakan tiidak memiliki akses internet.
  • 29. BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN A. Sumber Daya Manusia 1. Kuantitas Personil Jumlah personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi apabila mendasari dari Peraturan Kapolri tersebut, bahwa personil Bagdalops Polda Jambi sampai pada tahun 2013 ini memiliki personel sebanyak 10 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan personel Bagdalops Polda Jambi masih terbatas, di samping itu juga masih ada jabatan yang belum terisi yaitu Kepala Siaga (Ka Siaga). Adanya penambahan personil pada jabatan Kepala Siaga (Ka Siaga) yang memiliki dedikasi dalam menghimpun data Jajaran, menghimpun data kriminalitas dan situasi keamanan masyarakat. Terisinya Bintara Pulahjianta (Pengumpulan Pengolahan Penyajian data) Bintara umum yang masih kurang sesuai dengan DSP. 2. Kualitas Personil kualitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi adalah sebagai berikut: a. Pengetahuan 29
  • 30. 30 1) Personil Bagdalops Polda Jambi harus memiliki kualifikasi pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SMU. Anggota yang pendidikannya setingkat SMU tentunya akan berpengaruh terhadap pola pikir / mind sheet dan perilaku yang berbeda serta tingkat pengetahuannya juga berbeda dibanding yang berpendidikan Sarjana. Kenyataan ini akan mempengaruhi kinerja Bagdalops Biro Ops dalam pelaksanaan tugas di lapangan. b. Keterampilan 1) Bagdalops Biro Ops Polda Jambi seharusnya memiliki personil dalam kemampuan komputerisasi dan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops. 2) Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi harus diberikan pendidikan dan Keterampilan dalam pengolahan data dan pengarsipan. c. Perilaku. 1) Mentalitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekalipun memiliki keterbatasan keterampilan.
  • 31. 31 2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik meskipun ada yang memiliki masalah internal tetapi masih melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. B. Dukungan Anggaran Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tertuang didalam Rendis (Rencana Pendistribusian) pada masing-masing bagian yang pada awalnya tergabung didalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) Biro Operasi. Kegiatan Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi kejajaran Polres/Polresta kewilayahan yang dialokasikan dirasakan sangat kecil dalam memenuhi kebutuhan akomodasi. C. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung penyelesaian pekerjaan dirasakan sangat terbatas dengan volume pekerjaan yang ada. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang representatif didalam menampung personil dan pengarsipan dokumen harus segera di perbaiki untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops Biro Ops Polda Jambi. D. Metode yang digunakan Metode yang digunakan untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menggunakan Konsep Analisa
  • 32. 32 SWOT, Teori Manajemen, Teori Manajemen Strategi, dan Teori Kinerja serta Teori Pengembangan SDM.
  • 33. BAB VI OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS (BAGIAN PENGENDALIAN OPERASI) DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS A. VISI dan MISI 1. Visi Untuk optimalisasi kemampuan Bagdalops Biro Ops dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi dalam rangka terwujudnya stabilitas kamtibmas di wilayah Polda Jambi, maka dapat dirumuskan visi, yaitu : “Meningkatnya Kemampuan Bagdalops Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyajian Informasi dan Dokuumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Stabilitas Kamtibmas” 2. Misi a. Meningkatkan kondisi sumber daya Bagdalops Biro Ops Polda Jambi yang mendukung pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi. b. Meningkatkan tata kelola yang mendukung pelaksanaan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi. 33
  • 34. 34 B. Tujuan 1. Tercapainya kondisi sumber daya Bagdalops Biro Ops Polda Jambi yang mendukung pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi. 2. Terciptanya tata kelola yang mendukung pelaksanaan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi. C. Sasaran Dalam rangka melanjutkan strategi Trust Building yang merupakan sasaran strategi Polri sehingga tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusif disemua titik pelayanan melalui standar pelayanan Kamtibmas. D. Kebijakan 1. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. 2. Penerapan Quick Wins diseluruh wilayah NKRI. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 4. Modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. E. Strategi Adapun strategi yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan landasan teori analisa SWOT, yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna menentukan cara solusi atau
  • 35. 35 alternatif pemecahan masalah (Problem Solving) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan. Penulis melakukan analisa SWOT yaitu dengan mengkombinasikan Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan dan Peluang (W-O), Kekuatan dan Ancaman (S-T) serta Kelemahan dan Ancaman (W-T), maka penulis dapat menentukan, menganalisa dan memformulasikan strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi, sebagai maksud untuk meningkatkan kinerja, sehingga outcome yang didapat adalah dapat mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Jambi. F. Action Plan Rencana aksi (action plan) dalam optimalisasi kemampuan Bagdalops guna meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah Polda Jambi adalah dengan : 1. Meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi Bagdalops Biro Ops Polda jambi. 2. Meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi Bagdalops Biro Ops Polda jambi.
  • 36. BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan Bagian Bagdalops (Pengendalian Operasi) dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi untuk pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi di wilayah hukum Polda Jambi. Namun masih ada masalah yang timbul dalam hal pelaksanaannya, seperti data kriminalitas yang dihimpun setiap bulannya dari Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering terlambat atau tidak mengirim laporan (lalai dalam tugas penyajian data kriminalitas jajaran), data yang disajikan tidak valid serta personil yang mengawaki bagian pengumpulan data di Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering berganti-ganti dan tidak ada kaderisasi dan transformasi pengetahuan keterampilan sehingga kegiatan Pengolahan data menjadi tidak profesional dan tidak menguasai permasalahan pengumpulan data. B. Saran Upaya adanya penambahan personil pada jabatan Kepala Siaga (Kasiaga A,B,C) yang memiliki dedikasi dalam memimpin, menghimpun data Jajaran secara benar dan up to date , menghimpun data kriminalitas dan situasi keamanan masyarakat. Terisinya Bintara 36
  • 37. 37 Siaga yang masih kurang sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personil). Bagdalops Biro Ops Polda Jambi seharusnya memiliki personil dalam kemampuan komputerisasi dan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops. Personil Bagdalops harus diberikan pendidikan dalam pengolahan data dan pengarsipan. Untuk menambah alokasi anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi khususnya Kegiatan Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops kejajaran Polres-Polres kewilayahan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang representatif didalam menampung personil dan pengarsipan dokumen harus segera di perbaiki untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops.