1. BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
Industri konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan yang mendukung kegiatan konstruksi dimulai dari penyediaan
barang/material keperluan pekerjaan konstruksi sejak pabrikan,
suplai/pasokan (delivery) hingga ke pelaksanaan pekerjaan konstruksi
yang mencakup kegiatan : sipil, arsitektural, mekanikal, elektrikal dan tata
lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan
suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya sesuai dengan yang
direncanakannya.
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata
lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan
suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan
namun dalam kegiatan konstruksi kecelakaan konstruksi relatif tinggi
dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi menimbulkan
berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang menyangkut aspek
keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki
Karakteristik antara lain : bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu,
melibatkan banyak unsur tenaga kerja kasar dan berpendidikan relatif
rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja yang tinggi, tempat Kerja
(terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu, kotor), menggunakan
peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan beragam
berpotensi bahaya, mobilisasi yang tinggi, peralatan, tenaga kerja,
material dan lain lain.
2. Setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang
menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada
tahun 2007 menurut jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang
mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697
orang cedera. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan
yang menjadi anggota jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang
atau sekitar 10% dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan demikian
angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja
setiap tahun. Oleh karena itu jumlah kecelakaan keseluruhannya
diperkirakan jauh lebih besar. Bahkan menurut penelitian world
economic forum pada tahun 2006, angka kematian akibat kecelakaan
di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 pekerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan
aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber
daya manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan
seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya
terencana untuk mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal tahun 1980an
berupaya meyakinkan semua pihak khususnya manajemen organisasi
untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi.
Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai konsep mengenai manajemen
K3. Menurut Kepmenaker 05 tahun 1996, Sistem Manajemen K3
adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur
organisasi, perencanaan/desain, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur,
proses, dan sumber daya yang dibutuhkan, bagi pengembangan,
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan
dan kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
2
3. 3
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan
dapat dirumuskan adalah bagaimana penerapan sistem dan mekanisme
pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek
konstruksi.
1.3 Tujuan Penelitian
Dari rumusan permasalahan, maka makalah ini disusun dengan tujuan:
1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja
baik secara fisik, sosial dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya
selektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi
pegawai.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Agar tehindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan
atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungin dalam bekerja.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dalam makalah ini adalah:
1. Melatif kreatifitas penulis dalam menuangkan gagasan pemikirannya
tentang suatu kajian atau topik dari ilmu-ilmu yang sudah didapat. Secara
tidak langsung penulis juga dilatih untuk menerapkan kemampuan berpikir
secara logis-sistematis tenntang keselamatan dan kesehatan kerja, serta
kemampuan analisis.
2. Makalah ini bukan hanya berguna bagi penulis saja tetapi juga sebagai
bahan refrensi ilmiah dan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca
tentang apa yang penulis sumbangkan lewat ide melalui makalah ini.
4. 3. Melatih berpikir tertib dan teratur karena menulis ilmiah harus mengikuti
tata cara penulisan yang sudah ditentukan prosedur tertentu, metode dan
teknik, aturan, disajikan teratur, runtun dan tertib.
4. Menumbuhkan etos ilmiah dikalangan mahasiswa sehingga tidak hanya
menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi
penghasil (produsen) pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu
pengetahuan K3 terutama setelah penyelesaian studynya.
4
5. BAB II
KAJIAN TEORI
1. Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan Hukum
2. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Disusun Oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan
3. http://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-konstruksi-bangunan/
5
Ditulis Oleh: Abdul Haris
4. http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wp-content/
uploads/2007/05/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdf
Ditulis Oleh: Reini D. Wirahadikusumah
6. BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penulisan makalah ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan, kami mempergunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka
atau literatur ini dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi tertulis
yang bersumber dari buku-buku, dan berbagai artikel diinternet yang menurut
kami dapat mendukung penelitian ini.
6
7. BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
7
Dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu:
Secara Filosofis
Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan
budayanya menuju masyarakat adl dan makmur.
Secara Keilmuan
Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah
kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
4.1.1 Tujuan K3
Tujuan dari k3:
o Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan dari tenaga
kerja.
o Meningkatkan efisiensi kerja.
o Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
4.1.2 Adanya Ilmu Tentang K3
o Mempelajari tentang k3
o Melaksanakan tentang k3
o Memperoleh hasil yang sempurna dalam mencegah terjadinya
kecelakaan kerja
8. 8
4.1.3 Sasaran K3
o Menjamin keselamatan pekerja
o Menjamin keamanan alat yang digunakan
o Menjamin proses produksi yang aman dan lancer
4.1.4 Norma-Norma yang Harus Dipahami dalam K3
o Aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja
o Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja
o Resiko kecelakaan dan penyakit kerja
Tujuan norma-norma : agar terjadi keseimbangan dari pihak
perusahaan dapat menjamin keselamatan pekerja.
Dasar hukum k3 :
UU No.1 tahun 1970
UU No.21 tahun 2003
UU No.13 tahun 2003
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-5/MEN/1996
4.1.5 Hambatan dari Penerapan K3
a) Hambatan dari sisi pekerja/ masyarakat :
- Tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar
- Banyak pekerja tidak menuntut jaminan k3 karena SDM yang
masih rendah.
b) Hambatan dari sisi perusahaan:
Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau
operasional dan meningkatkan efisiensi pekerja untuk
menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
9. 4.1.6 Jenis-Jenis Bahaya dalam K3
9
Dibagi menjadi 3, yaitu:
1) Jenis kimia
Terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan
kimia berbahaya.
Contoh: abu sisa pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia dan
gas bahan kimia.
2) Jenis fisika
- Suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu
dingin.
- keadaan yang sangat bising.
- keadaan udara yang tidak normal.
Contoh: Kerusakan pendengaran dan Suatu suhu tubuh yang tidak
normal
3) Jenis proyek/ pekerjaan
- Pencahayaan atau penerangan yang kurang.
- Bahaya dari pengangkutan barang.
- Bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan.
Contoh:
- Kerusakan penglihatan
- Pemindahan barang yang tidak hati-hat sehingga melukai
pekerja
- Peralatan kurang lengkap dan pengamanan sehngga melukai
pekerja
4.1.7 Istilah-istilah yang Ditemui dalam Dunia Kerja
a. Harzard adalah suatu keadaan yng dapat menimbulkan kecelakaan,
penyakit dan kerusakan yang menghambat kemampuan pekerja.
10. b. Danger/ bahaya adalah tingkat bahaya suatu kondisi yang dapat
mengakibatkan peluang bahaya yang mulai tampak sehingga
mengakibatkan memunculkan suatu tindakan.
c. Risk adalah prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam
10
siklus tertentu.
d. Incident adalah memunculnya kejadian yang bahaya yang dapat
mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang
batas normal.
e. Accident adalah kejadan bahaya yang disertai dengan adanya
korban atau kerugian baik manusia maupun peralatan.
4.2 Proyek Konstruksi
4.2.1 Karakteristik Kegiatan Proyek Konstruksi
o Memiliki masa kerja terbatas
o Melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar
o Melibatkan banyak tenaga kerja kasar (labour) yang berpendidikan
relatif rendah
o Memiliki intensitas kerja yang tinggi
o Bersifat multidisiplin dan multi crafts
o Menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas
dan kondisinya
o Memerlukan mobilisasi yang tinggi (peralatan, material dan tenaga
kerja)
11. 4.2.2 Klasifikasi Proyek Konstruksi
1. Proyek Konstruksi Bangunan Gedumg (Building Construction)
Proyek konstruksi bangunan gedung mencakup bangunan gedung
perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal dan
sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi terdiri dari yg berskala
rendah, menengah, dan tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek
bangunan lebih lengkap dan detail. Untuk proyek-proyek
pemerintah (di Indonesia) proyek bangunan gedung ini dibawah
pengawasan/pengelolaan DPU sub Dina Cipta Karya.
2. Proyek Bangunan Perumahan (Residential Construction/Real
11
Estate)
Di sini proyek pembangunan perumahan/pemukiman (Real Estate)
dibedakan dengan proyek bangunan gedung secara rinci yang
didasarkan pada klase pembangunannya serempak dengan
penyerahan prasarana-prasarana penunjangnya, jadi memerlukan
perencanaan infrastruktur dari perumahan tersebut (jaringan
tranfusi, jaringan air, dan fasilitas lainnya). Proyek pembangunan
ini dari rumah yang sangat sederhana sampai rumah mewah, dan
rumah susun. Di Indonesia pengawasan di bawah Sub Dinas Cipta
Karya.
3. Proyek Konstruksi Teknik Sipil/Proyek
Konstruksi rekayasa berat (Heavy Engineering Construction)
umumnya proyek yang masuk jenis ini adalah proyek-proyek yang
bersifat infrastruktur seperti proyek bendungan, proyek jalan raya,
jembatan, terowongan, jalan kereta api, pelabuhan, dan lain-lain.
Jenis proyek ini umumnya berskala besar dan membutuhkan
teknologi tinggi.
12. 4. Proyek Konstruksi Industri (Insustrial Construction)
Proyek konstruksi yang termasuk dalam jenis ini biasanya proyek
industri yang membutuhkan spesifikasi dari persyaratan khusus
seperti untuk kilang minyak, industri berat, industri dasar,
pertambangan, nuklir dan sebagainya. Perencanaan dan
pelaksanaannya membutuhkan ketelitian dan keahlian atau
teknologi yang spesifik.
4.2.3 Peraturan tentang K3 Proyek Konstruksi
Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah
perlindungan tenaga kerja, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan perkembangan jaman,
pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Undang undang ini mencakup berbagai hal dalam
perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga
kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada bidang konstruksi,
diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No.PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
pada Konstruksi Bangunan. Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara umum
maupun pada tiap bagian konstruksi bangunan. Peraturan ini lebih
ditujukan untuk konstruksi bangunan, sedangkan untuk jenis
konstruksi lainnya masih banyak aspek yang belum tersentuh. Di
samping itu, besarnya sanksi untuk pelanggaran terhadap peraturan ini
sangat minim yaitu senilai seratus ribu rupiah.
Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menakertrans
tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-
12
13. 104/KPTS/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
Tempat Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat
sebagai ”Pedoman K3 Konstruksi” ini merupakan pedoman yang dapat
dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi di Indonesia. Pedoman
K3 Konstruksi ini cukup komprehensif, namun terkadang sulit
dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum
digunakan, serta tidak dilengkapi dengan deskripsi/gambar yang
memadai. Kekurangankekurangan tersebut tentunya sangat
menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta dapat
menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara pihak
pelaksana dan pihak pengawas konstruksi.
Pedoman K3 Konstruksi selama hampir dua puluh tahun masih
menjadi pedoman yang berlaku. Baru pada tahun 2004, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang kini dikenal sebagai
Departemen Pekerjaan Umum, mulai memperbarui pedoman ini,
dengan dikeluarkannya KepMen Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004
Tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan. ”Pedoman Teknis K3
Bendungan” yang baru ini khusus ditujukan untuk proyek konstruksi
bendungan, sedangkan untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya
seperti jalan, jembatan, dan bagunan gedung, belum dibuat pedoman
yang lebih baru. Namun, apabila dilihat dari cakupan isinya, Pedoman
Teknis K3 untuk bendungan tersebut sebenarnya dapat digunakan pula
untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya. ”Pedoman Teknis K3
Bendungan” juga mencakup daftar berbagai penyakit akibat kerja yang
harus dilaporkan.
Bila dibandingkan dengan standar K3 untuk jasa konstruksi di
Amerika Serikat misalnya, (OSHA, 29 CFR Part 1926), Occupational
Safety and Health Administration (OSHA), sebuah badan khusus di
bawah Departemen Tenaga Kerja yang mengeluarkan pedoman K3
termasuk untuk bidang konstrusksi, memperbaharui peraturan K3-nya
13
14. secara berkala (setiap tahun). Peraturan atau pedoman teknis tersebut
juga sangat komprehensif dan mendetail. Hal lain yang dapat dicontoh
adalah penerbitan brosur-brosur penjelasan untuk menjawab secara
spesifik berbagai isu utama yang muncul dalam pelaksanaan pedoman
teknis di lapangan. Pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk
tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya sekedar
sebagai aturan, selayaknya secara terus menerus disempurnakan dan
mengakomodasi masukan-masukan dari pengalaman pelaku konstruksi
di lapangan. Dengan demikian, pelaku konstruksi akan secara sadar
mengikuti peraturan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan kerjanya
sendiri.
14
4.2.4 Jenis Bahaya Konstruksi
- Terbentur
Kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak diduga
ditabrak atau ditampar sesuatu yang bergerak. Contohnya: terkena
pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing material.
- Membentur
Kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja yang bergerak
terkena atau bersentuhan dengan beberapa objek. Contohnya:
terkena sudut atau bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa.
- Terperangkap (caught in, caught on, caught between)
Contoh dari caught in adalah kecelakaan yang akan terjadi bila kaki
pekerja tersangkut diantara papan-papan yang patah di lantai.
Contoh dari caught on adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari
pekerja terkena pagar kawat. Sedangkan contoh dari caught
between adalah kecelakaan yang terjadi bila lengan atau kaki dari
pekerja tersangkut bagian mesin yang bergerak.
15. 15
- Jatuh dari ketinggian
Kecelakaan ini banyak terjadi, yaitu jatuh dari tingkat yang lebih
tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya: jatuh dari tangga
atau atap.
- Jatuh dari ketinggian yang sama
Beberapa kecelakaan yang timbul pada tipe ini seringkali berupa
tergelincir, tersandung, jatuh dari lantai yang sama tingkatnya.
- Pekerjaan yang terlalu berat
Kecelakaan ini timbul akibat pekerjaan yang terlalu berat yang
dilakukan pekerja seperti mengangkat, menaikkan, menarik benda
atau material yang dilakukan diluar batas kemampuan.
- Terkena aliran listrik
Luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat sentuhan
anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang mengandung
listrik.
- Terbakar
Kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami
kontak dengan percikan bunga api, atau dengan zat kimia yang
panas.
4.2.5 Sebab Kecelakaan Konstruksi
1. Faktor Manusia
- Sangat dominan dilingkungan konstruksi.
- Pekerja Heterogen, Tingkat skill dan edukasi berbeda.
16. - Pengetahuan tentang keselamatan rendah.
- Perlu penanganan khusus
16
Pencegahan :
- Pemilihan Tenaga Kerja
- Pelatihan sebelum mulai kerja
- Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung
2. Faktor Lingkungan
- Gangguan-gangguan dalam bekerja, misalnya suara bising yang
berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi
pekerja.
- Debu dan material beracun, mengganggu kesehatan kerja,
sehingga menurunkan efektivitas kerja.
- Cuaca (panas, hujan)
Pencegahan:
- Dianjurkannya menggunakan penutup telinga dan masker pada
pekerja.
3. Faktor Teknis
- Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek seperti penggunaan
peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan,
pengangkutan dan sebagainya.
- Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak
memenuhi standar keselamatan (substandards condition).
17. 17
Pencegahan:
- Perencanaan Kerja yang baik
- Pemeliharaan dan perawatan peralatan
- Pengawasan dan pengujian peralatan kerja
- Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang aman
- Penerapan Sistim Manajemen Mutu
4.2.6 Strategi Penerapan K3 di Proyek Konstruksi
1. Kebijakan K3
Merupakan landasan keberhasilan K3 dalam proyek.
Memuat komitment dan dukungan manajemen puncak terhadap
pelaksanaan K3 dalam proyek.
Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan digunakan
sebagai landasan kebijakan proyek lainnya.
2. Administratif dan Prosedur
Menetapkan sistim organisasi pengelolaan K3 dalam proyek.
Menetapkan personal dan petugas yang menangani K3 dalam
proyek.
Menetapkan prosedur dan sistim kerja K3 selama proyek
berlangsung termasuk tugas dan wewenang semua unsur terkait
Organisasi dan SDM.
Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani K3 yang
besarnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kegiatan.
18. Organisasi K3 harus memiliki asses kepada penanggung jawab
projek.
Kontraktor harus memiliki personnel yang cukup yang
bertanggung jawab mengelola kegiatan K3 dalam perusahaan
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
Kontraktor harus memiliki personel atau pekerja yang cakap dan
kompeten dalam menangani setiap jenis pekerjaan serta
mengetahui sistim cara kerja aman untuk masing-masing
kegiatan.
Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen kerja dan
perijinan yang berlaku.
Kontraktor harus memiliki Manual Keselamatan Kerja sebagai
dasar kebijakan K3 dalam perusahaan.
Kontraktor harus memiliki prosedur kerja aman sesuai dengan
jenis pekerjaan dalam kontrak yang akan dikerjakannya.
18
3. Identifikasi Bahaya
Sebelum memulai suatu pekerjaan,harus dilakukan Identifikasi
Bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap
pekerjaan.
Identifikasi Bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan
Safety Departement.
Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah baku
seperti Check List, What If, Hazops, dan sebagainya.
Semua hasil identifikasi Bahaya harus didokumentasikan
dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan
setiap kegiatan.
19. 19
4. Project Safety Review
Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian K3 yang
mencakup kehandalan K3 dalam rancangan dan pelaksanaan
pembangunannya.
Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek
dibangun dengan sstandar keselamatan yang baik sesuai dengan
persyaratan.
Kontraktor jika diperlukan harus melakukan project safety
review untuk setiap tahapan kegiatan kerja yang dilakukan,
terutama bagi kontraktor EPC (Engineering-Procurement-
Construction).
Project Safety Review bertujuan untuk mengevaluasi potensi
bahaya dalam setiap tahapan project secara sistimatis.
5. Pembinaan dan Pelatihan
Pembinaan dan Pelatihan K3 untuk semua pekerja dari level
terendah sampai level tertinggi.
Dilakukan pada saat proyek dimulai dan dilakukan secara
berkala.
Pokok Pembinaan dan Latihan :
Kebijakan K3 proyek:
- Cara melakukan pekerjaan dengan aman
- Cara penyelamatan dan penanggulangan darurat
6. Safety Committee (Panitia Pembina K3)
Panitia Pembina K3 merupakan salah satu penyangga
keberhasilan K3 dalam perusahaan.
20. Panitia Pembina K3 merupakan saluran untuk membina
keterlibatan dan kepedulian semua unsur terhadap K3
Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina K3 atau Komite
K3 (Safety Committee).
Komite K3 beranggotakan wakil dari masing-masing fungsi
yang ada dalam kegiatan kerja.
Komite K3 membahas permasalahan K3 dalam perusahaan serta
memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen
untuk peningkatan K3 dalam perusahaan.
20
7. Promosi K3
Selama kegiatan proyek berlangsung diselenggarakan program-program
Promosi K3.
Bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan awareness
para pekerja proyek.
Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba K3
dan sebagainya.
Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja.
8. Safe Working Practices
Harus disusun pedoman keselamatan untuk setiap pekerjaan
berbahaya dilingkungan proyek misalnya :
- Pekerjaan Pengelasan
- Scaffolding
- Bekerja diketinggian
- Penggunaan Bahan Kimia berbahaya
21. - Bekerja diruangan tertutup
- Bekerja diperalatan mekanis dan sebagainya
21
9. Sistem Ijin Kerja
Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya,
perlu dikembangkan sistim ijin kerja.
Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai jika telah
memiliki ijin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi berwenang
(pengawas proyek atau K3).
Ijin Kerja memuat cara melakukan pekerjaan, safety precaution
dan peralatan keselamatan yang diperlukan.
10. Safety Inspection
Merupakan program penting dalam phase konstruksi untuk
meyakinkan bahwa tidak ada “unsafe act dan unsafe Condition”
dilingkungan proyek.
Inspeksi dilakukan secara berkala.
Dapat dilakukan oleh Petugas K3 atau dibentuk Joint Inspection
semua unsur dan Sub Kontraktor.
11. Equipment Inspection
Semua peralatan (mekanis,power tools,alat berat dsb) harus
diperiksa oleh ahlinya sebelum diijinkan digunakan dalam
proyek.
Semua alat yang telah diperiksa harus diberi sertifikat
penggunaan dilengkapi dengan label khusus.
Pemeriksaan dilakukan secara berkala.
22. 12. Keselamatan Kontraktor (Contractor Safety)
Harus disusun pedoman Keselamatan Konstraktor/Sub
22
Kontraktor.
Sub kontraktor harus memenuhi standar keselamatan yang telah
ditetapkan.
Setiap sub kontraktor harus memiliki petugas K3.
Pekerja Sub kontraktor harus dilatih mengenai K3 secara
berkala.
Contractor Safety:
- Kontraktor merupakan unsur penting dalam perusahaan
sebagai mitra yang membantu kegiatan operasi
perusahaan.
- Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam
menjalankan kegiatannya.
- Tenaga Kontraktor bersifat sementara.
- Kecelakaan yang menimpa kontraktor tinggi.
- Kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat menimbulkan
bahaya bagi operasi perusahaan dan berakibat
kecelakaan perusahaan.
- Kecelakaan yang menimpa kontraktor juga berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan.
Perusahaan harus menerapkan Contractor Safety Management
System (CSMS)
CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola
kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS
23. merupakan sistim komprehensif dalam pengelolaan kontraktor
sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan.
23
Tujuan CSMS:
- Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja
dilingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan
kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan.
- Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
Keselamatan di lingkungan kontraktor.
- Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul
akibat aktivitas kerja kontraktor.
Dasar Penerapan CSMS:
- Undang-undang Keselamatan Kerja No 1 Tahun 1970
Perusahaan bertanggung jawab menjamin keselamatan
setiap orang yang berada ditempat kerjanya (termasuk
kontraktor dan pihak lainnya yang berada di tempat kerja).
- Undang undang Perlindungan Konsumen
Perusahaan wajib melindungi keselamatan konsumen
sebagai akibat kegiatan perusahaan API RP 2221.
13. Keselamatan Transportasi
Kegiatan Proyek melibatkan aktivitas transportasi yang tinggi.
Pembinaan dan Pengawasan transportasi diluar dan didalamn
lokasi Proyek.
Semua kendaraan angkutan Proyek harus memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.
24. 24
14. Pengelolaan Lingkungan
Selama proyek berlangsung harus dilakukan pengelolaan
lingkungan dengan baik mengacu dokumen Amdal/UKL dan
UPL.
Selama proyek berlangsung dampak negatif harus ditekan
seminimal mungkin untuk menghindarkan kerusakan terhadap
lingkungan.
15. Pengelolaan Limbah dan B3
Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam jumlah besar,
dalam berbagai bentuk.
Limbah harus dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya.
Limbah harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek.
16. Keadaan Darurat
Perlu disusun Prosedur keadaan darurat sesuai dengan kondisi
dan sifat bahaya proyek misalnya bahaya kebakaran,
kecelakaan, peledakan dan sebagainya.
SOP Darurat harus disosialisasikan dan dilatih kepada semua
pekerja.
17. Accident Investigation and Reporting System
Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek harus diselidiki
oleh petugas yang terlatih dengan tujuan untuk mencari
penyebab utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Semua kecelakaan/kejadian harus dicatat dan dibuat analisa
serta statistik kecelakaan.
Digunakan sebagai bahan dalam rapat komite K3 Proyek.
25. 25
18. Audit K3
Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai dengan jangka waktu
proyek.
Audit K3 berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan
pelaksanaan K3 dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan
proyek berikutnya.
Sebagai masukan dalam memberikan penghargaan K3.
4.3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Penanganan masalah kecelakaan kerja juga didukung oleh adanya UU
No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan UU ini,
jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) adalah perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, tua dan meninggal dunia. Jamsostek kemudian diatur lebih lanjut
melalui PP No. 14/1993 mengenai penyelenggaraan jamsostek di Indonesia.
Kemudian, PP ini diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI
No. PER-05/MEN/1993, yang menunjuk PT. ASTEK (sekarang menjadi PT.
Jamsostek), sebagai sebuah badan (satu-satunya) penyelenggara jamsostek
secara nasional.
Sebagai penyelenggara asuransi jamsostek, PT. Jamsostek juga
merupakan suatu badan yang mencatat kasus-kasus kecelakaan kerja
termasuk pada proyek-proyek konstruksi melalui pelaporan klaim asusransi
setiap kecelakaan kerja terjadi. Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
KEP-196/MEN/1999, berbagai aspek penyelenggaraan program jamsostek
diatur secara khusus untuk para tenaga kerja harian lepas, borongan, dan
perjanjian kerja waktu tertentu, pada sektor jasa konstruksi. Karena pekerja
sektor jasa konstruksi sebagian besar berstatus harian lepas dan borongan,
26. maka KepMen ini sangat membantu nasib mereka. Para pengguna jasa wajib
mengikutsertakan pekerja-pekerja lepas ini dalam dua jenis program
jamsostek yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Apabila
mereka bekerja lebih dari 3 bulan, pekerja lepas ini berhak untuk ikut serta
dalam dua program tambahan lainnya yaitu program jaminan hari tua dan
jaminan pemeliharaan kesehatan.
Khusus mengenai aspek kesehatan kerja diatur melalui Keppres
No.22/1993. Dalam Keppres ini, terdapat 31 jenis penyakit yang diakui untuk
mungkin timbul karena hubungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita
salah satu penyakit ini berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada
saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir
(sampai maksimal 3 tahun). Pada umumnya, penyakit-penyakit tersebut
adalah sebagai akibat terkena bahan kimia yang beracun yang berasal dari
material konstruksi yang apabila terkena dalam waktu yang cukup lama dapat
mengakibatkan penyakit yang serius. Penyakit yang mungkin timbul juga
termasuk kelainan pendengaran akibat kebisingan kegiatan konstruksi, serta
kelainan otot, tulang dan persendian yang sering terjadi pada pekerja
konstruksi yang terlibat dalam proses pengangkutan material berbobot dan
berulang, dan penggunaan peralatan konstruksi yang kurang ergonomis.
Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jamsostek
secara legal dapat dikatakan memadai. Namun, besarnya pembayaran jaminan
tersebut sering kali tidak memadai. Sebagai contoh, biaya-biaya transportasi
dan perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan kerja yang sudah tidak sesuai
lagi dengan tingginya kenaikan harga yang terjadi pada saat ini.
26
4.4 Alat Pelindung Diri
Perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko
kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiridan orang di
sekelilingnya.
Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung:
a) Safety helmet
27. Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda-benda yang dapat
melukai kepala.
27
b) Safety belt
Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat trasportasi.
c) Penutup telinga
Berfungsi sebagai penutu telinga ketika bekerja di tempat yang bising.
d) Kaca mata pengamanan
Berfungsi sebagai pengamanan mata ketika bekerja dari percikan.
e) Pelindung wajah
Berfungsi sebagai pelindung wajah ketika bekerja.
f) Masker
Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihisap di tempat yang
kualitas udaranya kurang bagus.
g) Safety Shoes
Berfungsi mengurangi dampak dan menghindarkan terlukanya jari-jari
kaki dari hantaman,tusukan atau timpaan benda yang berat dan keras
pada saat terjadi kecelakaan kerja.
28. BAB V
PENUTUP
28
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan :
1. Masih kurangnya pengetahuan tentang keselamatan dan
kesehatan kerja dari para pekerja mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja.
2. Dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
para pekerja dapat sedikit terhindar dari kecelakaan dan penyakit
kerja.
3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada
dapat dikatakan belum terealisasikan dengan baik.
4. Menghindarkan setiap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja
dengan melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan,
pengawasan dan inspeksi, untuk memenuhi keselamatan dan
kesehatan kerja
5.2 Saran
1. Program K3 harus lebih ditingkatkan lagi supaya para pekerja lebih
merasa aman dan nyaman.
2. Perusahaan harus lebih lagi mensosialisasi- kan program K3 untuk
meningkatkan dukungan pekerja terhadap program K3 yang
nantinya juga meningkatkan komitmen pekerja terhadap perusahaan.
29. DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2013. Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan
Hukum. Balikpapan: Program Studi Teknik Sipil.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2008.
Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
http://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-konstruksi-bangunan/
http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wp-content/
uploads/2007/05/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdf
29
30. LAMPIRAN
30
1. Alat Pelindung Diri
Gambar 1.1 Safety Helmet Gambar 1.2 Safety Belt
Gambar 1.3 Penutup Telinga
31. Gambar 1.4 Kacamata Pengamanan
Gambar 1.5 Pelindung Wajah Gambar 1.6 Masker
Gambar 1.7 Safety Shoes
31
