Dokumen tersebut membahas tentang Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yang merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. LKS Bipartit dibentuk di setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih, dan bertugas untuk membahas masalah hubungan industrial serta mencari solusi demi meningkatkan produkt
Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2012-2014 yang mencakup visi, misi, dan target pembentukan sarana hubungan industrial serta peningkatan kepesertaan Jamsostek di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Banyuwangi.
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisiguest200b003b
Dokumen ini membahas tentang hubungan kerja, syarat-syarat dan kondisi kerja. Terdapat beberapa bentuk hubungan kerja seperti pekerjaan waktu tertentu, waktu tidak tertentu, pemborongan pekerjaan, dan magang. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam setiap bentuk hubungan kerja.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Imam Prastio
Pemberitahuan dan Laporan PHK
Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Format 1 Contoh Surat Pemberitahuan PHK
Format 2 Contoh Surat Tanggapan Tidak Menolak
PHK
Format 3 Contoh Surat Laporan PHK
Format 4 Contoh Tanda Terima Laporan PHK
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2012-2014 yang mencakup visi, misi, dan target pembentukan sarana hubungan industrial serta peningkatan kepesertaan Jamsostek di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Banyuwangi.
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisiguest200b003b
Dokumen ini membahas tentang hubungan kerja, syarat-syarat dan kondisi kerja. Terdapat beberapa bentuk hubungan kerja seperti pekerjaan waktu tertentu, waktu tidak tertentu, pemborongan pekerjaan, dan magang. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam setiap bentuk hubungan kerja.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Imam Prastio
Pemberitahuan dan Laporan PHK
Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Format 1 Contoh Surat Pemberitahuan PHK
Format 2 Contoh Surat Tanggapan Tidak Menolak
PHK
Format 3 Contoh Surat Laporan PHK
Format 4 Contoh Tanda Terima Laporan PHK
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi. Hubungan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja bersama untuk mencapai tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah atau melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...legalakses636
Berita acara menyatakan bahwa perusahaan dan wakil pekerja telah berkonsultasi untuk menyusun naskah Peraturan Perusahaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa perusahaan telah memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja dalam penyusunan materi peraturan tersebut. Berita acara ini dibuat untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Dokumen tersebut membahas tentang sarana hubungan industrial yang terdiri dari serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sarana-sarana tersebut berfungsi untuk menjalin komunikasi dan konsultasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna terciptanya hubungan industrial yang
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcingWahyu Saputro
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibahas mengenai definisi hubungan kerja dan jenis-jenisnya, serta ketentuan mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan tidak tertentu."
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungannya meliputi aspek ekonomi (jaminan sosial), kesehatan kerja, keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan larangan diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Terdapat beberapa jenis PHK seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja/buruh, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan. Dokumen juga menjelaskan syarat dan kompensasi yang diterima pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK.
Dokumen tersebut membahas tentang peramalan sumber daya manusia yang meliputi definisi, jangka waktu, metode, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan kebutuhan SDM suatu organisasi.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan organisasi pengusaha di Indonesia seperti APINDO dan KADIN serta peran, struktur organisasi, dan lembaga kerjasama bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja.
Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi. Hubungan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja bersama untuk mencapai tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah atau melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...legalakses636
Berita acara menyatakan bahwa perusahaan dan wakil pekerja telah berkonsultasi untuk menyusun naskah Peraturan Perusahaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa perusahaan telah memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja dalam penyusunan materi peraturan tersebut. Berita acara ini dibuat untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Dokumen tersebut membahas tentang sarana hubungan industrial yang terdiri dari serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sarana-sarana tersebut berfungsi untuk menjalin komunikasi dan konsultasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna terciptanya hubungan industrial yang
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcingWahyu Saputro
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibahas mengenai definisi hubungan kerja dan jenis-jenisnya, serta ketentuan mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan tidak tertentu."
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungannya meliputi aspek ekonomi (jaminan sosial), kesehatan kerja, keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan larangan diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Terdapat beberapa jenis PHK seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja/buruh, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan. Dokumen juga menjelaskan syarat dan kompensasi yang diterima pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK.
Dokumen tersebut membahas tentang peramalan sumber daya manusia yang meliputi definisi, jangka waktu, metode, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan kebutuhan SDM suatu organisasi.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan organisasi pengusaha di Indonesia seperti APINDO dan KADIN serta peran, struktur organisasi, dan lembaga kerjasama bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pengusaha di Indonesia yaitu APINDO dan KADIN serta lembaga kerjasama bipartit. APINDO didirikan pada tahun 1952 dengan tujuan mewakili pengusaha dan menghimpun masukan mereka untuk pemerintah, sementara KADIN didirikan pada tahun 1987 sebagai wadah pengusaha. Lembaga kerjasama bipartit dibentuk di perusahaan untuk memfasilitasi komunikasi antara pengusaha dan serikat
KSPMI - Dunia Kerja Baru Di Sektor MigasFaisal115839
Dokumen tersebut merupakan profil dan pandangan Faisal Yusra sebagai presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia. Dokumen tersebut menekankan pentingnya serikat pekerja dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja serta menjaga kelangsungan bisnis perusahaan di industri migas. Dokumen tersebut juga menyoroti beberapa isu penting yang dihadapi serikat pekerja seperti neraca migas Indonesia, rencana unbundling Pert
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor53714
Dokumen tersebut membahas tentang norma kebebasan berserikat dan berunding serta peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, serta mendefinisikan peran serikat pekerja dalam mewakili dan membela hak-hak pekerja serta menjalin komunikasi dengan pengusaha.
Union Representatif & Collective Bargaining.pdfEngeChristina1
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Joko Suyono, Ph.D. Ia memiliki gelar doktor dalam bidang bisnis internasional dan berpengalaman sebagai dewan komisaris PDAM, general manager perusahaan tekstil, serta direktur beberapa lembaga pelatihan dan sertifikasi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan usaha koperasi yang mencakup tujuan, strategi, analisis masalah dan solusi, struktur organisasi, modal, dan bagaimana mempertahankan kinerja koperasi sampai target tercapai. Dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur penting dalam perencanaan usaha koperasi seperti konsep bisnis, analisis pasar, dan proyeksi keuangan.
Serikat pekerja atau buruh adalah organisasi pekerja yang bertujuan untuk mewakili dan membela hak-hak pekerja. Serikat pekerja memiliki peran dalam negosiasi perjanjian kerja bersama, penyelesaian pemutusan hubungan kerja, dan mewakili anggotanya di tingkat lembaga maupun pengadilan. Struktur organisasi serikat pekerja dapat berbasis geografis atau industri, sementara administrasinya berlandaskan pada prinsip
2. LATAR BELAKANG
PERUSAHAAN
BERINTERAKSI
Meningkatkan kesejahteraan - Pengembangan modal
Untuk dirinya dan keluarga - Produktivitas
- Marketing
- Perselisihan hak
- Perselisihan kepentingan
PEKERJA / BURUH MANAJEMEN
PERSELISIHA
N
HUBUNGAN INDUSTRIAL
HARMONIS, DINAMIS, KONDUSIF
Ketenangan Kerja
& ketenangan
berusaha
3. HAL – HAL YANG MEMPENGARUHI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
IPOLEKSOSBUD
( EKSTERNAL )
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
ASPEK
KEMANUSIAAN
( INTERNAL )
-PSIKOLOGI
-SOSIOLOGI
-KOMUNIKASI
MOGOK
( UNJUK RASA )
4. BAGAIMANA MEMBANGUN
HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG
HARMONIS, DINAMIS DAN KONDUSIF ?
Membentuk dan memfungsikan LKS bipartit sebagai ujung
tombak pelaksanaan Hubungan Industrial di perusahaan. Dalam
memfungsikan LKS Bipartit peranan komunikasi sangat
menentukan. Oleh karena itu perlu di bangun sistem komunikasi
yang efektif.
5. LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
PENGERTIAN
Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal – hal yang
berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu perusahaan
yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja /
serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur
pekerja / buruh
Setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 ( lima puluh )
orang pekerja / buruh atau lebih, wajib membentuk Lembaga
Kerjasama Bipartit
6. DASAR HUKUM
1. UU NO. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
2. UU NO. 21 tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat
Buruh.
1. UU NO. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
1. Permenaker NO. 32 / Men / XII / 2008, tentang Tata Cara
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.
7. PERBEDAAN BIPARTIT
SEBAGAI LEMBAGA DAN MEKANISME
LEMBAGA
Meningkatkan :
UNSUR PEKERJA - Produktivitas
UNSUR PENGUSAHA - Etos kerja
- Budaya kerja
MEKANISME
PIHAK PENGUSAHA PIHAK
PEKERJA/SP/SB
8. Memfungsikan Secara Efektif
Lembaga Kerjasama Bipartit
A. Yang diperlukan antara lain :
Memperhatikan dan mengkoordinir setiap gejala yang
akan menimbulkan permasalahan
Membangun komunikasi yang efektif ( keterbukaan )
Kooperatif ( saling memberi dan menerima )
Saling mempercayai ( trust )
Mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bersama
9. Lanjutan
B. Apa yang harus dihindari, antara lain:
Egoisme masing-masing pihak
Kebuntuan komunikasi
Intervensi/kontaminasi dari luar
Emosional masing-masing pihak
Saling curiga
Penafsiran yang berbeda
10. Bagaimana Membangun Komuniaksi yang Efektif ?
STEPS COMMUNICATION SYSTEM
TOP
COMMUNICATION
MIDDLE GROUP
COMMUNICATION
MIDDLE GROUP
COMMUNICATION
MIDDLE GROUP
COMMUNICATION
LK. BIPARTIT
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
11. TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB LKS BIPARTIT
TUJUAN
Untuk menciptakan Hubungan Industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan
FUNGSI
Sebagai forum komunikasi, konsultasi untuk
musyawarah antara pengusaha dan wakil
pekerja/Serikat atau pekerja buruh pada tingkat
perusahaan
12. lanjutan
Sebagai forum untuk membahas masalah dan
persoalan Hubunngan Industrial di perusahaan guna
meningkatkan produktivitas kerja dan
kesejahteraan pekerja/buruh yang menjamin
kelangsungan usaha dan kesempatan kerja
Sebagai forum kerjasama dalam hal konsepsi
pemikiran dan penyamaan persepsi
13. TUGAS
• Melakukan pertemuan minimal sekali dalam sebulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan
• Mengkomunikasikan kebijakan pimpinan perusahaan dan
aspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan produktivitas kerja
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan kelangsungan usaha
• Melakukan diteksi dini menindak lanjuti dan menampung
permasalahan Hubungan Industrial diperusahaan
14. lanjutan
• Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha
dalam rangka penetapan kebijakan perusahaan
• Menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja/buruh
dalam rangka meningkatkan produktivitas
• Merekomendasikan permasalahan yang sedang berkembang
untuk ditindak lanjuti guna mencari penyelesaian atau solusi
terbaik
15. TANGGUNG JAWAB
• Membentuk satuan tugas untuk melakukan kegiatan-
kegiatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang
telah diindentifikasikan atau berfungsi sebagai kelompok
studi dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi
• Melakukan standarisasi dan pendekatan terhadap
penyelesaian masalah/persoalan yang sedang berkembang
• Memberikan alternatif penyelesaian masalah yang
direkomendasikan oleh satuan kerja
16. PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT
• LKS Bipartit dibentuk oleh unsur pengusaha dan
unsur pekerja /buruh atau serikat pekerja /serikat
buruh
• LKS Bipartit dapat dibentuk disetiap Cabang
perusahaan
17. TATA CARA PEMBENTUKAN
• Pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau wakil
pekerja/buruh melaksanakan pertemuan untuk :
- Membentuk LKS Bipartit
- Menetapkan anggota LKS Bipartit
• Menyepakati dan menetapkan susunan pengurus
• Pembentukan dan Susunan Pengurus dituangkan dalam
Berita Acara yang ditanda tangani oleh pengusaha dan wakil
SP/SB atau wakil pekerja/buruh diperusahaan
18. lanjutan
• LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk
dicatat pada Instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan Kab/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja
setelah pembentukan
• Pemberitahuan secara tertulis baik langsung maupun tidak
langsung dengan melampirkan berita acara pembentukan ,
susunan pengurus dan alamat perusahaan
19. KEPENGURUSAN
• Ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh,
serikat pekerja/buruh dengan komposisi 1 : 1 yang jumlahnya
sesuai kebutuhan perusahaan dengan ketentuan sekurang-
kurangnya 6 (enam) orang
• Susunan pengurus
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota
20. lanjutan
• Jabatan Ketua LKS Bipartit dapat dijabat secara bergantian
antara unsur pengusaha atau unsur pekerja/buruh
• Masa kerja kepengurusan LKS Bipartit 3 (tiga) tahun
21. MASA JABATAN KEPENGURUSAN
KEPENGURUSAN BIPARTIT BERAKHIR APABILA :
Meninggal dunia
Mutasi
Mengundurkan diri sebagai pengurus
Diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya
Sebab lain yang menghalangi tugas dalam kepengurusan
lembaga
22. TATA KERJA
• LKS Bipartit mengadakan pertemuan 1 (sdatu) kali sebulan
atau setiap kali apabila dipandang perlu
• Materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur
pekerja/buruh atau dari pengurus LKS Bipatit
• Pengurus LKS Bipartit menetapkan agenda pertemuan secara
periodik
• Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lain diperusahaan
bersifat koordinatif, konsultatif dan koordinatif
23. PEMBINAAN
• Pembinaan dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan Kab/Kota
• Dapat mengikut sertakan organisasi pengusaha dan
organisasi serikat pekerja/buruh
• Pembinaan :
- Sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja
- memberikan bimbingan dalam rangka
pembentukan
24. PEMBIYAAN DAN PELAPORAN
• Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan
pelaksanaan kegiatan LKS Bipartit dibebankan pada
perusahaan
• LKS Bipartit melaporkan segala kegiatan kepada pimpinan
perusahaan
• Pimpinan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
sekali melaporkan kepada Instansi yang bertanggunga jawab
dibidang kk
25. lanjutan
• Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
Kab/Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
melaporkan kepada Instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan provinsi
• Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada
Menteri melalui Dirjen PHI dan Jamsos