Dokumen tersebut memberikan panduan pelaksanaan Sistem Pengurusan Aset Baharu (SPPA Baharu) kepada beberapa kementerian perintis untuk memigrasikan data aset dan stok dari sistem sedia ada ke sistem baharu serta melatih pegawai terlibat menggunakan sistem baharu sebelum dilaksanakan pada tahun 2019.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pengurusan aset milik pemerintah di Malaysia. Ia menjelaskan definisi aset, tanggung jawab pegawai pengawas dan ketua jabatan, pembentukan unit pengurusan aset, pelantikan pegawai aset, rapat komite pengurusan aset, dan laporan tahunan pengurusan aset. Dokumen tersebut juga menjelaskan prosedur penerimaan, pendaftaran, penggunaan, pemeliharaan, pel
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk definisi aset, tanggung jawab pegawai pengawal dan ketua jabatan, pembentukan unit pengurusan aset, penggunaan sistem komputer untuk mengurus aset, dan pelantikan jawatankuasa pengurusan aset di peringkat kementerian dan negeri.
[Ringkasan]
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akan dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, memberikan masukan perbaikan, dan melaporkan capaian kinerja. Kegiatan monev difokuskan pada monitoring dan evaluasi litkaji serta diseminasi, sedangkan pelaporan menyusun LAKIP berdasarkan capaian kinerja setiap kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dari Januari hingga Desember 2018.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pengurusan aset milik pemerintah di Malaysia. Ia menjelaskan definisi aset, tanggung jawab pegawai pengawas dan ketua jabatan, pembentukan unit pengurusan aset, pelantikan pegawai aset, rapat komite pengurusan aset, dan laporan tahunan pengurusan aset. Dokumen tersebut juga menjelaskan prosedur penerimaan, pendaftaran, penggunaan, pemeliharaan, pel
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk definisi aset, tanggung jawab pegawai pengawal dan ketua jabatan, pembentukan unit pengurusan aset, penggunaan sistem komputer untuk mengurus aset, dan pelantikan jawatankuasa pengurusan aset di peringkat kementerian dan negeri.
[Ringkasan]
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akan dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, memberikan masukan perbaikan, dan melaporkan capaian kinerja. Kegiatan monev difokuskan pada monitoring dan evaluasi litkaji serta diseminasi, sedangkan pelaporan menyusun LAKIP berdasarkan capaian kinerja setiap kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dari Januari hingga Desember 2018.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Renstra P2F LIPI 2015-2019 bertujuan meningkatkan kinerja penelitian di bidang fisika untuk mendukung pembangunan nasional melalui empat pilar strategi yaitu penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengembangan sarana prasarana, dan peningkatan layanan jasa. P2F akan mengembangkan penelitian di bidang instrumentasi, material maju, dan lingkungan hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Terdapat penjelasan mengenai tujuan, fungsi, sasaran, istilah-istilah, organisasi, dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara.
1. Dokumen ini berisi rencana kerja tim manajemen penyusunan program dan rencana kerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2018.
2. Tujuannya adalah mengkoordinasi penyusunan program, proposal, dan anggaran kerja tahun 2018 serta mengkompilasi hasil pengkajian.
3. Output yang diharapkan berupa dokumen program, proposal, dan laporan kegiatan tahun 2018.
1. Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik bertugas menyiapkan rencana kegiatan, kebijakan teknis logistik, dan data logistik kebencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Tugas utama meliputi penyusunan bahan rencana kegiatan, kebijakan teknis, data logistik, pertanggungjawaban penyaluran logistik, pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta pel
Dokumen tersebut membahas tentang penyuluhan pertanian dan sistem penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kredit, jenjang jabatan fungsional, dan aplikasi online untuk mengumpulkan usulan angka kredit secara digital.
Implementasi Sistem Pengendalian Intern PemerintahAdi Pujakesuma
Laporan ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di beberapa provinsi di Indonesia bagian timur. Laporan ini mencakup daftar satuan kerja beserta pelaksanaan SPIP mereka di triwulan pertama dan kedua tahun 2018.
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
Undangan bimbingan teknis tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Bimtek akan membahas penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Diundang kehadiran pejabat pemda, DPRD, dan instansi terkait untuk mengikuti bimtek yang akan diselenggarakan di beberapa kota dan dil
Jabatan Kewangan Malaysia telah mengeluarkan pekeliling baru berkaitan tatacara pengurusan aset kerajaan (TPA) yang bertujuan untuk memperkemas dan memantapkan peraturan pengurusan aset alih kerajaan. Pekeliling ini memerlukan semua maklumat berkaitan harta modal dan inventori disenaraikan mengikut borang baru dalam tempoh enam bulan.
Dokumen tersebut berisi standar operasional prosedur (SOP) penyusunan program kegiatan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah DIY yang mencakup tujuh langkah pelaksanaan mulai dari penyusunan rencana kerja, pengumpulan bahan, rapat internal, finalisasi dokumen, hingga pendokumentasian.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk harta modal, inventori, dan bekalan pejabat. Ia menjelaskan tanggung jawab pegawai pengawal dalam merekod, menyimpan, menyelenggara, dan melaporkan aset-aset tersebut sesuai dengan peraturan dan panduan kewangan. Dokumen tersebut juga membahas isu-isu yang dihadapi dalam pengurusan aset berdasarkan laporan Ketua Audit Negara.
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Renstra P2F LIPI 2015-2019 bertujuan meningkatkan kinerja penelitian di bidang fisika untuk mendukung pembangunan nasional melalui empat pilar strategi yaitu penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengembangan sarana prasarana, dan peningkatan layanan jasa. P2F akan mengembangkan penelitian di bidang instrumentasi, material maju, dan lingkungan hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Terdapat penjelasan mengenai tujuan, fungsi, sasaran, istilah-istilah, organisasi, dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara.
1. Dokumen ini berisi rencana kerja tim manajemen penyusunan program dan rencana kerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2018.
2. Tujuannya adalah mengkoordinasi penyusunan program, proposal, dan anggaran kerja tahun 2018 serta mengkompilasi hasil pengkajian.
3. Output yang diharapkan berupa dokumen program, proposal, dan laporan kegiatan tahun 2018.
1. Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik bertugas menyiapkan rencana kegiatan, kebijakan teknis logistik, dan data logistik kebencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Tugas utama meliputi penyusunan bahan rencana kegiatan, kebijakan teknis, data logistik, pertanggungjawaban penyaluran logistik, pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta pel
Dokumen tersebut membahas tentang penyuluhan pertanian dan sistem penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kredit, jenjang jabatan fungsional, dan aplikasi online untuk mengumpulkan usulan angka kredit secara digital.
Implementasi Sistem Pengendalian Intern PemerintahAdi Pujakesuma
Laporan ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di beberapa provinsi di Indonesia bagian timur. Laporan ini mencakup daftar satuan kerja beserta pelaksanaan SPIP mereka di triwulan pertama dan kedua tahun 2018.
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
Undangan bimbingan teknis tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Bimtek akan membahas penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Diundang kehadiran pejabat pemda, DPRD, dan instansi terkait untuk mengikuti bimtek yang akan diselenggarakan di beberapa kota dan dil
Jabatan Kewangan Malaysia telah mengeluarkan pekeliling baru berkaitan tatacara pengurusan aset kerajaan (TPA) yang bertujuan untuk memperkemas dan memantapkan peraturan pengurusan aset alih kerajaan. Pekeliling ini memerlukan semua maklumat berkaitan harta modal dan inventori disenaraikan mengikut borang baru dalam tempoh enam bulan.
Dokumen tersebut berisi standar operasional prosedur (SOP) penyusunan program kegiatan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah DIY yang mencakup tujuh langkah pelaksanaan mulai dari penyusunan rencana kerja, pengumpulan bahan, rapat internal, finalisasi dokumen, hingga pendokumentasian.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk harta modal, inventori, dan bekalan pejabat. Ia menjelaskan tanggung jawab pegawai pengawal dalam merekod, menyimpan, menyelenggara, dan melaporkan aset-aset tersebut sesuai dengan peraturan dan panduan kewangan. Dokumen tersebut juga membahas isu-isu yang dihadapi dalam pengurusan aset berdasarkan laporan Ketua Audit Negara.
2. PENGENALAN
SPPA BAHARU merupakan satu pangkalan data berpusat yang
dapat membantu Kementerian/Jabatan melaksanakan pemantauan
ke atas pengurusan aset dan stor bagi agensi di bawahnya dengan
lebih rapi.
Melalui pemantauan tersebut akan dapat memastikan 1PP dipatuhi
dan sekaligus meningkatkan kecemerlangan dalam pengurusan aset.
2
3. FASA PELAKSANAAN
1. Pengurusan dan Pentadbiran (P&P);
2. Sistem Pengurusan Aset Alih (SPA);
3. Sistem Pengurusan Stor (SPS);
4. Pusat Rujukan Maklumat (PRM);
5. Laporan Eksekutif (LE); dan
6. Aplikasi Mudah Alih untuk SPA dan SPS
**SPA : Pendaftaran Aset | Pemeriksaan Aset
**SPS : Permohonan Stok | Verifikasi Stok
1. Sistem Pengurusan Aset Hidup (SPAH);
2. Sistem Pengurusan Aset Tak Ketara (SPATK);
3. G-ASSET Ticketing System (GTS);
4. Course Management System (CMS);
5. Total Asset Management (TAM); dan
6. Aplikasi Mudah Alih untuk SPAH dan SPATK
**SPAH : Pendaftaran Aset | Pemeriksaan Aset
**SPATK : Permohonan Stok | Verifikasi Stok
FASA
1
FASA
2
2
0
1
9
2
0
1
8
3
4. SENARAI KEMENTERIAN PERINTIS
1. PERBENDAHARAAN MALAYSIA
2. JABATAN AKAUNTAN NEGARA
3. JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
4. JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA
KEMENTERIAN KEWANGAN
1
4
5. SENARAI KEMENTERIAN PERINTIS
1. JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
2. JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH
3. JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN
4. JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA
5. JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG
6. JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK
7. JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS
8. JABATAN KESIHATAN NEGERI PULAU PINANG
9. JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH
10.JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK
11.JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
12.JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN
13.JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU
14.JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA
15.JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
2
5
6. SENARAI KEMENTERIAN PERINTIS
1. JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN MALAYSIA
2. JABATAN PENJARA MALAYSIA
3. AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN MALAYSIA
4. JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
5. JABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA
6. JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3
6
7. SENARAI KEMENTERIAN PERINTIS
1. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR
2. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
3. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
4. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA
5. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANG
6. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
7. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS
8. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PULAU PINANG
9. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH
10. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK
11. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR
12. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
13. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU
14. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
15. JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
16. JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
4
7
8. SENARAI KEMENTERIAN PERINTIS
1. AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
2. BAHAGIAN PENYELIDIKAN
3. UNIT KAWAL SELIA FELDA
4. MOHON BESAR RAJA-RAJA
5. LEMBAGA PENASIHAT
6. BAHAGIAN ISTIADAT DAN URUSETIA ANTARABANGSA
7. BIRO PENGADUAN AWAM
8. PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA
9. BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
10.PEJABAT SERANTA FELDA
11.LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH
12.LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SARAWAK
JABATAN PERDANA MENTERI
5
8
9. SENARAI KEMENTERIAN PERINTIS
13. BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
14. AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA
15. BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG UNDANG
16. JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA
17. JABATAN BANTUAN GUAMAN
18. MAJLIS KESELAMATAN NEGARA
19. KAWASAN KESELAMATAN KHAS PANTAI TIMUR SABAH
20. PEJABAT PERDANA MENTERI
21. PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN
22. BAHAGIAN PERLINDUNGAN
23. BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN
24. INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN
JABATAN PERDANA MENTERI
5
9
10. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
UPA Peringkat
Kementerian &
Ibu Pejabat
Jabatan
UPA
Peringkat
Negeri
Merupakan Champion untuk menjadi perancang
dan penggerak utama bagi aktiviti pelaksanaan
SPPA BAHARU di peringkat Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan Negeri sehingga kesemua
PTJ di bawah seliaan masing-masing.
Berperanan sebagai penggerak utama untuk
melaksanakan aktiviti pelaksanaan SPPA BAHARU
di peringkat Negeri sehingga kesemua PTJ di
bawah seliaan masing-masing.
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bantuan & Sokongan Teknikal
10
11. PERINGKAT PELAKSANAAN
1. Mengemas kini rekod aset dalam SPA
dan rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh MOF kepada 2
orang wakil tenaga pengajar bagi
setiap peringkat Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh wakil Tenaga
Pengajar kepada semua peringkat
PTJ di bawah seliaan masing-masing
1. Go Live Sistem SPPA BAHARU
2. Aktiviti Pengesahan data bagi
mengesahkan data yang telah
dimigrasi dari SPPA ke SPPA
BAHARU
3. Pelabelan semula aset
Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan Peringkat 2 : Pelaksanaan (Go Live)
1 2 3
Semasa – Tarikh
PelaksanaanTfT
4 minggu
2 minggu 12 minggu
Cut-Off
SPPA
1
2
3
11
12. No. Aktiviti Tindakan
Pengurusan Aset Alih
1. Memadam semua
data-data Aset Tak
Alih, Aset Tak
Ketara dan Stok
yang telah
didaftarkan dalam
SPA
Menyediakan dan mengemukakan
Senarai Daftar Aset Tak Alih dan
salinan Kad Daftar kepada Unit
Pengurusan Fasiliti (UPF) Kementerian/
Jabatan untuk didaftarkan dalam Sistem
Pengurusan Aset Tak Alih (SPATA); dan
Mendaftarkan Aset Tak Ketara
berdasarkan AM7.3 di bawah 1PP.
2. Menyelesaikan
pendaftaran Aset
Alih sehingga
pengesahan
Mendaftarkan semua Aset Alih dan
mengesahkan pendaftaran sehingga
tarikh Cut-Off yang akan dimaklumkan.
1. Mengemas kini rekod
aset dalam SPA dan
rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh
MOF kepada 2 orang
wakil tenaga pengajar
bagi setiap peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh
wakil Tenaga Pengajar
kepada semua
peringkat PTJ di
bawah seliaan
masing-masing
Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan
CUT-OFF
SPPA
1. Mengemas kini
rekod aset dalam
SPA dan rekod
stor dalam SPS
Tarikh PelaksanaanTfT
Semasa
12
13. No. Aktiviti Tindakan
Pengurusan Aset Alih
3. Menyelesaikan proses
pelupusan Aset Alih
yang telah mendapat
kelulusan pelupusan
Mengemas kini semua data
pelupusan sehingga selesai; dan
Dokumen dicetak dan disimpan
sebagai rekod.
4. Menyelesaikan proses
kehilangan dan hapus
kira Aset Alih yang telah
mendapat kelulusan
kehilangan dan hapus
kira
Mengemas kini semua data dan
status kehilangan dan hapus kira
sehingga selesai; dan
Dokumen dicetak dan disimpan
sebagai rekod.
1. Mengemas kini rekod
aset dalam SPA dan
rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh
MOF kepada 2 orang
wakil tenaga pengajar
bagi setiap peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh
wakil Tenaga Pengajar
kepada semua
peringkat PTJ di
bawah seliaan
masing-masing
Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan
CUT-OFF
SPPA
1. Mengemas kini
rekod aset dalam
SPA dan rekod
stor dalam SPS
Tarikh PelaksanaanTfT
Semasa
13
14. No. Aktiviti Tindakan
Pengurusan Aset Alih
5. Mencetak atau Muat turun
PDF untuk Senarai Daftar
Harta Modal (KEW.PA-4),
Senarai Daftar Inventori/Aset
Alih Bernilai Rendah
(KEW.PA-5) dan Laporan
Tahunan Harta Modal dan
Aset Alih Bernilai Rendah
(KEW.PA-8)
Dokumen hardcopy disimpan
sebagai rekod; dan
Dokumen akan dijadikan
bahan rujukan bagi proses
semakan data yang telah
dipindahkan ke Sistem SPPA
Baharu.
Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan
CUT-OFF
SPPA
1. Mengemas kini rekod
aset dalam SPA dan
rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh
MOF kepada 2 orang
wakil tenaga pengajar
bagi setiap peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh
wakil Tenaga Pengajar
kepada semua
peringkat PTJ di
bawah seliaan
masing-masing
1. Mengemas kini
rekod aset dalam
SPA dan rekod
stor dalam SPS
Tarikh PelaksanaanTfT
Semasa
14
15. No. Aktiviti Tindakan
Pengurusan Stor
1. Menyelesaikan semua
permohonan stok
Mengemas kini semua
permohonan stok sehingga proses
pengeluaran.
2. Menyelesaikan semua
proses penerimaan dan
pengeluaran stok
Mengemas kini semua penerimaan
dan pengeluaran stok.
Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan
CUT-OFF
SPPA
1. Mengemas kini rekod
aset dalam SPA dan
rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh
MOF kepada 2 orang
wakil tenaga pengajar
bagi setiap peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh
wakil Tenaga Pengajar
kepada semua
peringkat PTJ di
bawah seliaan
masing-masing
1. Mengemas kini
rekod aset dalam
SPA dan rekod
stor dalam SPS
Tarikh PelaksanaanTfT
Semasa
15
16. No. Aktiviti Tindakan
Pengurusan Stor
3. Menyelesaikan
permohonan pelupusan
stok
Mengemas kini semua data
pelupusan sehingga selesai; dan
Dokumen dicetak dan disimpan
sebagai rekod.
4. Menyelesaikan
kehilangan stok
Mengemas kini semua data dan
status kehilangan dan hapus kira
sehingga selesai; dan
Dokumen dicetak dan disimpan
sebagai rekod.
Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan
CUT-OFF
SPPA
1. Mengemas kini rekod
aset dalam SPA dan
rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh
MOF kepada 2 orang
wakil tenaga pengajar
bagi setiap peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh
wakil Tenaga Pengajar
kepada semua
peringkat PTJ di
bawah seliaan
masing-masing
1. Mengemas kini
rekod aset dalam
SPA dan rekod
stor dalam SPS
Tarikh PelaksanaanTfT
Semasa
16
17. Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan
CUT-OFF
SPPA
1. Mengemas kini rekod
aset dalam SPA dan
rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh
MOF kepada 2 orang
wakil tenaga pengajar
bagi setiap peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh
wakil Tenaga Pengajar
kepada semua
peringkat PTJ di
bawah seliaan
masing-masing
2. Pelaksanaan TfT
oleh MOF kepada 2
orang wakil tenaga
pengajar bagi setiap
peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
Tenaga Pengajar
MOF
TfT 2 Minggu
Wakil UPA / Wakil yang
berpengalaman dalam
pengurusan aset dan stor
2 orang wakil setiap
Kementerian
2 wakil setiap Ibu Pejabat
2 wakil setiap Negeri
Sebagai tenaga pengajar sistem
SPPA BAHARU di peringkat PTJ di
bawah seliaan masing-masing.
Sebagai pakar rujuk sistem SPPA
BAHARU di peringkat PTJ di bawah
seliaan masing-masing
TENAGA
PENGAJAR
PERANAN
17
18. Peringkat 1 : Pra Pelaksanaan
CUT-OFF
SPPA
Kementerian/ Ibu Pejabat/ Negeri
Muat turun dari Portal SPPA
Baharu
Akses server latihan MOF
MANUAL
PENGGUNA
1. Mengemas kini rekod
aset dalam SPA dan
rekod stor dalam SPS
2. Pelaksanaan TfT oleh
MOF kepada 2 orang
wakil tenaga pengajar
bagi setiap peringkat
Kementerian, Ibu
Pejabat Jabatan dan
Negeri
3. Pelaksanaan ToT oleh
wakil Tenaga Pengajar
kepada semua
peringkat PTJ di
bawah seliaan
masing-masing
3. Pelaksanaan ToT
oleh wakil Tenaga
Pengajar kepada
semua peringkat PTJ
di bawah seliaan
masing-masing
SERVER
PENGURUSAN
KEPERLUAN
BENGKEL
LOKASI
LOGISTIK
DLL
PTJ
Wakil Tenaga Pengajar
ToT 4 Minggu
18