SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
Rktm penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ok
1. RENCANA KEGIATAN TINGKAT MANAJEMEN (RKTM)
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN PERKANTORAN
PENANGGUNG JAWAB : SUSILAWATI, SP, M.Si
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018
2. LEMBAR PENGESAHAN
1. JudulRKTM : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN PERKANTORAN
2. UnitKerja : BPTP Sumatera Selatan
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Barlian No. 83 Km. 6 Palembang 30153
Sumatera Selatan
4. Sumber Dana : DIPA TA. 2018BPTP Sumatera Selatan
5. Status Penelitian (L/B) : Lanjutan
6. PenanggungJawab
a. Nama : Susilawati, SP, M.Si
b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d
c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Lokasi : ProvinsiSumatera Selatan
8. Agroekosistem : -
9. TahunMulai : -
10. TahunSelesai : -
11. Output Tahunan : Terselenggaranya layanan perkantoran meliputi
operasional dan pemeliharaan perkantoran,
kebutuhan sehari-hari pegawai
12. Output Akhir : Meningkatnya layanan perkantoran
Koordinator Program, Penanggung Jawab
RKTM
Dr. Ir. Yustisia, M.Si Susilawati, SP, M.Si
NIP. 19630916 198903 2 002 NIP. 19700810 200312 2 001
Mengetahui,
Kepala Balai Besar
Pengkajiandan Pengembangan
Teknologi Pertanian
KepalaBalaiPengkajianTeknologiPertanian
Sumatera Selatan
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA Dr. Ir. PriatnaSasmita, MSi
NIP. 19680415 199203 1 001 NIP. 19641104 199203 1 001
3. I. PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
Dalamupayamendukungotonomidaerah, seperti yang
tercantumdalamUndang-Undang No: 22 Tahun 1999
danmempercepatpengembanganteknologisertapenyaluranhasilpenelitianpe
rtanian yang dihasilkanolehpusat/Balaipenelitian,
makaBadanPenelitiandanPengembangan (BadanLitbang)
Pertanian,KementerianPertanian,
membentukBalaiPengkajianTeknologiPertanian (BPTP) di seluruhprovinsi
Indonesia. BPTP Sumatera Selatan selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Badan Litbang Pertanian di daerah merupakan ujung tombak dalam
penyebaran inovasi pertanian. Sesuai dengan SK Mentan Nomor:
798/Kpts/OT.210 tanggal 13 Desember 1994 dan Permentan No. 16/2006
BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan
pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
Selanjutnya dalam Permentan disebutkan fungsinya yaitu : (a)
Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi, (b) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan
perakitan teknologi dan diseminasi hasil-hasil pengkajian serta perakitan
materi penyuluhan, (c) Pelaksanaan pengembangan teknologi dan
diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan, (d)
Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi, (e) Pemberian pelayanan teknik
kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi, dan (f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Balai.
4. Visi BPTP Sumatera Selatan yaitu ”Pada tahun 2016 menjadi
”lembaga litkaji yang handal menghasilkan inovasi teknologi pertanian
spesifik lokasi yang berguna bagi masyarakat dalam menunjang
pembangunan pertanian dan peningkatan daya saing global di Sumatera
Selatan”. Misi dari BPTP Sumatera Selatan, yaitu 1). Melaksanakan
pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi dalam
upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian petani
di Sumsel menuju usaha pertanian yang tangguh, berkelanjutan dan
berdaya saing global , dan 2)Mengembangkan dan mempercepat proses
diseminasi/alih teknologi dan adopsinya oleh para pengguna.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
BPTP Sumsel memiliki sumberdaya manusia sebanyak 83 orang, yang
terbagi dalam 4 kelompok, yaitu peneliti, penyuluh, teknisi dan
administrasi. Berdasarkan fungsional terdapat 34 orang pegawai
fungsional dan 49 pegawai non-fungsional.
Pelaksanaan komponen penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran diarahkan untuk pembiayaan keperluan
perkantoran, gedung, sarana/peralatan dan langganan daya dan jasa.
Demikian juga gedung beserta sarananya yang terdiri dari gedung kantor
induk, perpustakaan, aula, gedung laboratorium tanah, mes, gudang
benih, dan bangunan kebun percobaan (2 unit di 2 kabupaten).BPTP
Sumsel secara keseluruhan memiliki tanah seluas 475.400 m2
, yang terdiri
dari KP. Kayuagung 27.3Ha dan KP. Karang Agung,20 Ha, Kebun
Percobaan (KP) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi
serta sebagai wahana untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Peralatan lain yang sangat diperlukan dalam kondisi siap
dioperasionalkan untuk mendukung tupoksi balai yaitu peralatan pengolah
data (komputer, notebook, printer dan alat lain).
5. Untuk menciptakan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki
kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap
pengabdian dan pengembangan PNS melalui pendidikan dan pelatihan
maupun non pendidikan dan pelatihan. Pada bidang keuangan belum
dilakukannya secara optimal, sehingga perlu dilaksanakan secara efektif,
efisien, terukur dan akuntabel. Selain itu pengelolaan sarana dan
prasarana belum dilakukan pemeliharaandan pengadministrasiannya
secara tertib sehingga diperlukan ketersediaan anggaran yang cukup
untuk pengelolaan ketiga aspek kegiatan tersebut.
1.2. Dasar Pertimbangan
Tingkat kepuasan masyarakatterhadappelayanan BPTP
SumateraSelatan.
1.3. Tujuan
1. Meningkatkan pengelolaan rumah tangga balai dan
pemeliharaan fungsi sarana dan prasarana
2. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengadaan
sarana dan prasarana.
1.4. Output yang Diharapkan
Terselenggaranya layanan perkantoran meliputi operasional dan
pemeliharaan perkantoran, kebutuhan sehari-hari pegawai
1.5. Perkiraan Manfaat Dan Dampak
Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran dengan baik, secara internal akan memberikan
manfaat yang dirasakan langsung oleh seluruh pegawai BPTP Sumatera
Selatan. Terbayarnya gaji sesuai dengan hak pegawai (jabatan,
6. pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu akan berakibat
pada terlaksananya tugas atau tanggung jawab pegawai secara
perorangan yang secara simultan akan berdampak pada tercapainya
tujuan yang ingin dicapai oleh balai. Hal tersebut disebabkan gaji dan
tunjangan merupakan sumber utama pendapatan pegawai di BPTP
Sumatera Selatan, sehingga akan memberikan pengaruh pada kinerjanya.
Sedangkan Secara eksternal, terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik akan memberikan
kontribusi nyata pada tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran pada tataran
Balai Besar Pengkajian (BBP2TP, eselon II), Badan Litbang Pertanian dan
Kementerian Pertanian serta KPPN wilayah, Kanwil DJPB Palembang dan
Kementerian Keuangan. Hal tersebut karena saling terkaitnya pelaksanaan
kegiatan sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi. Kondisi kendaraan,
gedung dan sarananya juga berpengaruh pada kualitas pelayanan
terhadap tamu.
Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
perkantoran dengan baik juga akan berdampak pada kondisi pegawai
yang prima dari segi kesehatan (layanan poliklinik) dan penampilan
(pakaian yang layak), terpeliharanya gedung beserta sarananya, peralatan
kantor, kendaraan operasional roda 4 dan 2, langganan daya dan jasa
serta terpenuhinya belanja keperluan perkantoran.Kondisi kendaraan yang
baik akan memberikan pengaruh nyata pada pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tersebut, mengingat lokasi kegiatan pengkajian, diseminasi dan
administrasi yang menyebar ke seluruh kabupaten. Demikian juga kondisi
gedung beserta sarananya dan peralatan kantor berpengaruh terhadap
kenyamanan dan kelancaran aktivitas.
7. II. PROSEDUR
2.1. Pendekatan
Kegiatanlayananperkantoran adalahkegiatanrutin yang
terkaitakrualsepertipembayaranrekeningjasa, pemeliharaanmesin,
internet, Korandanmajalah, kendaraandinasdanmesinlainnya yang
dilakukansecaraberkalasetiapbulan. Kegiatantersebutmeliputi: a.
Penyelenggaraanoperasionaldanpemeliharaanperkantoran; b.
Kebutuhansehari-hariperkantoran;
c.Langganandayadanjasa;d.Pemeliharaanperkantoran;
e.Pembayaranterkaitpelaksanaanperkantoran.
2.2. RuangLingkup
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran terdiridari 4 (empat) kegiatan yang berlangsungselama 12
bulan (Januarisampai dengan Desember) yang meliputi :
a. KebutuhanSehari-HariPerkantoran
b. LanggananDayaDanJasa
c. Pemeliharaan Kantor
d. PembayaranTerkaitPelaksanaanPerkantoran Kantor
2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Tahapankegiatanmelakukanindentifikasidaninventerisasidanmelaksa
nakanOperasionaldanpemeliharaansesuaitagihanjasasetiapbulannya.
8. III. TENAGA ORGANISASI PELAKSANAAN
3.1. Tenaga Yang TerlibatDalamKegiatan
NO NAMA/NIP JABATAN DALAM
KEGIATAN
URAIAN TUGAS
1. Susilawati, SP, M.Si PJ RKTM • Mengkoordinir kegiatan mulai
perencanaan sampai pelaporan
2. Drs. Hj. Masrifawati PelaksanaKeg.
Pembinaan Adm.
Kepegawaian
• Melaksanakan Pengelolaan SDM
sampai pelaporan
3. Herman Susila, SH Pelaksana kegiatan
Rumahtangga dan
Pemeliharaan
sarana/prasarana
• Melaksanakan kegiatan rumah
tangga dan pemeliharaan
sarana/prasarana sampai
pelaporan
4. Harjuma, A.Md PelaksanakegiatanPe
ngelolaanKeuangan
• Melaksanakan tugas pengelolaan
keuangan sampai pelaporan
5. Herawati, S.ST PelaksanaSAI • Melaksanakan kegiatan SIMAK
6. Susno Pelaksana
Pengadaan barang
dan jasa
• Melaksanakan pengadaan
sarana/ prasarana sampai
pelaporan
7. Anita Karlina, SE Pelaksana kegiatan
Administrasi
Perkantoran
• MelaksanakanTerlaksananyaAP
8. Sarni, STP Pelaksana kegiatan
Administrasi
Perkantoran
• MelaksanakanTerlaksananyaAP
9. Nurlena, SP Pelaksana kegiatan
Administrasi
Perkantoran
• MelaksanakanTerlaksananyaAP
3.2. Jadwal Pelaksanaan
No Kegiatan
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persiapan X X
2. Konsultasidankoordinasi X X X X X X X
3. Identifikasikebutuhan X X X
4. Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X
5. Monitoring X X X X X X X X X X X X
6. Pembuatanlaporan X X X X X X X X X X X X
9. DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
KeputusanKepalaBadanPenelitiandanPengembanganPertanianNomor:
31/Kpts/OT.160/J/2/07 TentangRincianTugasPekerjaanEselon IV
BalaiPenelitiandanBalaiPengkajianTeknologiPertanian
Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap.
Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan No.72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2014.
Peraturan Menteri Pertanian No.23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman
Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/8/2011 Tentang Pedoman
Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.17/Permentan/OT.140/33/2014 Tentang Rincian
Tugas Sub Bagian Tata Usaha.
Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman
Administrasi Kementerian Pertanian.