Lembaga Negara di Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen. (definisi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, keanggotaan) Slide ini dibuat pada bulan November 2017.

1. X – MIPA5
1. Jason Matthew / 22
2. Jeniffer / 23
3. Jesslyn / 24
4. John Sebastian /25
5. Joseph felix /26
6. Katarina Resita / 27
7. Kevin Karnadi K./28

2. z
 Pemegang kekuasaan pemerintahan
 Kepala Negara & Kepala Pemerintahan
 Kepala kekuasaan eksekutif
 Penyelenggara pemerintahan tertinggi
 Menjalankan kekuasaan legislatif
bersama DPR
 Dibantu oleh seorang wakil presiden

3. CONTOH KERJA SAMA PRESIDEN DENGAN
LEMBAGA NEGARA LAINNYA:
√ MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL 
PERTIMBANGAN DPR
√ MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI 
PERTIMBANGAN DPR
√ MEMBERIKAN GRASI DAN REHABILITASI:
PERTIMBANGAN MA

4. SYARAT JADI ORANG #1 DI INDONESIA?
† WNI Umur > 40 tahun
† Bertakwa kepada Tuhan YME
† Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-Cita Proklamasi 1945
† Tidak sedang menjalani hukuman pidana, hak dalam pemilu tidak
dicabut
† Tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan/organisasi terlarang,
seperti G30S/PKI.
† Bersedia menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR
† Sehat jiwa dan raga
† Berwibawa, jujur, cakap, adil

5. MPR terdiri atas DPR dan DPD (UUD 1945 pasal 2
ayat 1), dipilih melalui pemilu
Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun (uud
1945 pasal 2 ayat 2)
Kalau perlu, ada sidang istimewa
Lembaga negara yang benar-benar dianggap
penjelmaan rakyat.

7. Wewenang MPR

8. Hak MPR
π Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD
π Memilih dan dipilih
π Membela diri
π Imunitas
π Prokoler (beroleh kehormatan saat acara-acara penting)
π Keuangan dan administratif

9. Kewajiban MPR
∑Mengamalkan Pancasila
∑Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
∑Menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional
∑Mendahulukan kepentingan negara
∑Melaksanakan peranan sebagai waklil rakyat dan wakil daerah

10.  Susunan anggota DPR
dilakukan berdasarkan hasil
pemilu
Tidak bisa dibubarkan
presiden

11. Drs. SETYA NOVANTO, Ak.
Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc.
Dr. AGUS HERMANTO
Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.H. Fahri Hamzah, S.E.

12. Pimpinan
• 1 Ketua
• 4 Wakil
Badan-
Badan
• Fraksi-fraksi
• Musyawarah
• Komisi-komisi,
• Urusan rumah tangga
• Kerja sama antarparlemen
• Panitia khusus
Sekretariat • Pelayanan
masyarakat

13. HAK
DPR
1. Interelasi
2. Angket
3. Menyatakan pendapat
4. Mengajukan pertanyaan
5. Mengajukan RUU
6. Menyampaikan usul dan pendapat
1. MEMILIH DAN DIPILIH
2. MEMBELA DIRI
3. IMUNITAS
4. PROKOLER
5. KEUANGAN DAN ADMINISTR

14. TUGAS DAN WEWENANG
1. Membentuk UU  dibahas dengan
presiden
2. Membahas dan memberi persetujuan
perpu
3. Menerima, membahas,
mempertimbangkan RUU yang diajukan
DPD
4. Menetapkan APBNberssama presiden
 pertimbangan DPD
1. MELAKSANAKAN PENGAWASAN
2. MEMILIH ANGGOTA BPK 
PERTIMBANGAN DPD
3. MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI
HASIL PEMERIKSAAN BPK
4. KASIH PERSETUJUAN KE PRESIDEN
MENGENAI PENGANGKATAN DAN

15.  Dpd merupakan lembaga
perwakilan daerah yang
berkedudukan sebagai
lembaga Negara
 Dpd terdiri atas wakil- wakil
daerah yang dipilih melalui
pemilu
 Dpd terdiri atas seorang

16. Fungsi DPD
Mengajukan usul
Ikut dalam pembahasan
Ikut memberi pertimbangan
Bidang
legislasi
tertentu
Mengawasi pelaksanaan UU
tertentu

17. Lembaga negara yang
bertugas melaksanakan
kekuasaan kehakiman. 
Pasal 24 Ayat (2)
Dalam melaksanakan
tugasnya, MA bersifat
independen  Pasal 24
Ayat (1)
UU No.5 Tahun
2004 
Landasan kerja
MA

19. Tugas Dan Wewenang MA
Permohonan
Kasasi
Sengketa kewenangnan
mengadili
Permohonan peninjauan
kembali putusan
praperadilan
Memeriksa
dan
memutus

22. SYARAT
MENJADI HAKIM
KONSTITUSI
Berintegritas
Adil
Menguasai
konstitusi
Menguasai
ketatanegaraan
Tidak merangkap
jabatan

23. KEWENANGAN MK
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir materi UU terhadap UUD 1945
2. Memutus
3. Memberikan putusan atas pendapat DPR
mengenai pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945
hasil perselisihan pemilu
pembubaran partai politik
sengketa kewenangan lembaga negara

24. z

25. Lembaga negara yang bertugas
mengelola keuangan negara
Hasil pemeriksaan diberikan kepada DPR,
DPRD, DPD sesuai kewenangan masing-
masing
UU No.5 Tahun 1973 
Landasan kerja BPK
Bersifat Independen

26. *R.A = Rangkap
Anggota
Bekerja di
sekretariat,
diangkat dan
diberhentikan
presiden astas usul
BPK

27. Syarat menjadi anggota BPK
1.WNI
2.Bertakwa Kepada Tuhan YME
3.Umur >= 35 tahun
4.Setia terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945
5.Punya ketrampilan dalam bidang keuangan dan
administrasi negara
6.Berintegritas dan kejujuran tinggi

28. ANY QUESTIONS?