SlideShare a Scribd company logo
Kelompok 5
Anggota 
•Putu Arya Diva mahardika 
•Lisna Nur Vinawati 
•Putri Noviyani 
•Dita Septya Ningrum 
•Tiara Adinda
LEG 1
Pengertian Kedaulatan dan Sifat Kedaulatan 
• Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu “Daulah” artinya 
kekuasaan tertinggi 
• Demokrasi adalah pemerintahan dari,oleh,dan untuk rakyat 
• Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu Asli, Permanen, 
Tunggal, dan Tidak Terbatas 
• Macam-macam kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu : 
• Kedaulatan ke dalam, artinya mengatur & menjalankan 
organisasi negara 
• Kedaulatan ke luar, artinya menjalin kerja sama dengan negara 
lain
Teori-Teori Kedaulatan dari Beberapa Ahli 
• Teori Kedaulatan Tuhan penganutnya diantaranya Agustinus 
(354-430) 
• Teori Kedaulatan Raja penganutnya diantaranyaThomas Hobbes 
(1588-1679) 
• Teori Kedaulatan Rakyat penganutnya diantaranya Montesquieu 
(1688-1755) 
• Teori Kedaulatan Negara penganutnya diantaranya Paul Laband 
• Teori Kedaulatan Hukum penganutnya diantaranya Imanuel Kant 
• Tokoh-tokoh teori perjanjian masyarakat,yaitu Thomas Hobbes, 
John Locke, Jean Jacques Rousseau
Kekuasaan menurut Montesquieu dan Ciri-ciri 
Negara Demokrasi 
• Kekuasaan Legislatif untuk membuat Undang-Undang 
• Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang 
• Kekuasaan Yudikatif untuk menegakkan Undang-Undang 
• Ciri-ciri negara demokrasi yaitu memiliki lembaga perwakilan 
rakyat 
• Adanya Pemilihan umum untuk memilih Wakil Rakyat 
• Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan 
• Pemerintahan berdasarkan hukum (Konstitusional)
LEG 2
Pengertian MPR 
( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) 
• Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD 
• Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun 
• Sidang MPR terdiri atas sidang umum dan sidang istimewa 
• Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan, badan pekerja & 
Komisi 
• Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua 
• MPR terdapat dalam pasal 2 (1) dan pasal 3
Pengertian DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) 
• DPR adalah lembaga negara pembuat Undang-undang 
• Jumlah anggota DPR sebanyak 560 Anggota 
• Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, 
menyampaikan pendapat & usul dan hak imunitas 
• DPR memiliki fungsi yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan 
• DPR mempunyai 7 hak yaitu 2A, 2B, 2I+P (Amandemen, Angket, 
Bertanya, Budget, Interpelasi, Inisiatif, Petisi ) 
• Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum
Pengertian KPK 
( Komisi Pemberantasan Korupsi ) 
• Ada dalam pasal 1 ayat 3 UU No.30 Tahun 2002 
• Tugas KPK adalah untuk meningkatkan daya guna terhadap 
pemberantasan tindak korupsi 
• Wewenang KPK yaitu melakukan pencegahan tindak korupsi 
• Melakukan Penyelidikan Korupsi 
• Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
negara 
• Masyarakat dapat ikut membantu tindak pemberantasan korupsi
LEG 3
Pengertian DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) 
• DPD dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah 
• Salah satu reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan 
DPD untuk mewakili aspirasi 
• Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya 
• Jumlah DPD di setiap Provinsi mewakili 4 wakil 
• Tugas dan Wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D 1945 
• Wewenang DPD diantaranya memberikan pertimbangan kepada 
DPR atas rancangan Undang-undang APBN
Pengertian BPK 
( Badan Pemeriksaan Keuangan ) 
• BPK bertugas untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab 
negara 
• Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD 
• Keanggotaan BPK sesuai UU No. 15 tahun 2006 berjumlah 9 
orang 
• Masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun sekali, dalam 1 kali 
jabatan 
• Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 22E Amandemen UUD 1945 
• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD & DPRD
Pengertian KY ( Komisi Yudisial ) 
• KY merupakan lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh 
Presiden dengan persetujuan DPR 
• Anggota KY berjumlah 7 orang 
• KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta 
menjaga dan menegakkan kehormatan 
• Masa jabatan anggota KY adalah 5 tahun 
• Wewenang KY sesuai pasal 24B ayat 1 UUD 1945 
• KY merupakan lembaga baru sebagai hasil UUD NKRI 1945
LEG 4
Pengertian Presiden 
• Presiden adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan untuk 
menjalankan pemerintahan negara 
• Presiden & Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu 
• Masa jabatan Presiden adalah 5 Tahun / boleh 2 periode 
• Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, & AU 
• Mempunyai hak istimewa / prerogatif yaitu mengangkat menteri-menteri 
sebagai pembantu Presiden 
• Tata cara pemberhentian Presiden & Wakil Presiden diatur dalam pasal 7A 
dan pasal 7B dan dapat diberhentikan oleh MPR 
• Dapat memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan MA 
• Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Pengertian MA ( Mahkamah Agung ) 
• MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkup pengadilan di 
negara kita 
• Tugas MA mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang– 
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 
• Ketua & Wakil MA dipilih dari dan oleh para Hakim Agung 
• Hakim Agung adalah hakim yang memiliki kepribadian baik,adil, 
profesional dan berpengalaman di bidang hukum 
• Pengangkatan Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden 
• Calon Hakim Agung diusulkan oleh komisi Yudisial kepada DPR RI 
untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh Presiden 
• Anggota MA berjumlah paling banyak 60 orang Hakim Agung
Pengertian MK ( Mahkamah Konstitusi ) 
• MK adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan 
hasil amandemen UUD 1945 
• MK memiliki 9 orang anggota Hakim Konstitusi 
• Calon Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh 
MA, 3 orang oleh DPR & 3 orang oleh Presiden 
• Pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden 
• Ketua & Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi 
untuk masa jabatan selama 3 tahun 
• MK memiliki kewenangan diantaranya memutus pembubaran 
partai politik & memutus perselisihan hasil pemilihan umum 
• MK merupakan lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan 
di bawah UUD
LEG 5
Hubungan Antar Lembaga Negara 
• MPR,DPR, dan DPD merupakan Wakil Rakyat 
• Pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD 
• Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK antara lain 
menetapkan Undang-undang 
• DPD dengan BPK memiliki hubungan yaitu DPD menerima hasil 
pemeriksaan BPK 
• DPD memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK 
• MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY hubungannya 
yaitu MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara
Sikap Positif Sistem Kedaulatan RI 
• Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 
• Menjaga keutuhan NKRI 
• Berpartisipasi dalam proses Demokratisasi 
• Memberi kritik & saran yang bersifat membangun 
• Mendukung setiap kebijakan demokratis yang dijalankan 
pemerintah 
• Berupaya untuk menjadi warga negara yang baik
Macam-macam Korupsi 
• Corruption by Greed, berdasarkan pada keserakahan si pelaku 
• Corruption by Opportunitir, berdasarkan sistem yang memberi 
celah terjadinya korupsi 
• Corruption by Need, berdasarkan kebutuhan yang tidak ada 
habisnya dari si pelaku 
• Corruption by Exposures, berdasarkan pada hukuman si pelaku 
yang rendah 
• Ada korupsi yang merugikan keuangan negara dan suap 
menyuap 
• Dan juga korupsi gratifikasi dan pemerasan

More Related Content

Viewers also liked

new zealand
new zealandnew zealand
new zealand
Nikita Sharma
 
Bruncvík
BruncvíkBruncvík
Bruncvík
evavotav
 
Exponents and powers nikita class 8
Exponents and powers nikita class 8Exponents and powers nikita class 8
Exponents and powers nikita class 8
Nikita Sharma
 
Hindi rahim ke dohe
Hindi rahim ke dohe Hindi rahim ke dohe
Hindi rahim ke dohe
Nikita Sharma
 
The faust´s house česky a anglicky
The faust´s house   česky a anglickyThe faust´s house   česky a anglicky
The faust´s house česky a anglicky
evavotav
 
The faust´s house pictures and text
The faust´s house   pictures and textThe faust´s house   pictures and text
The faust´s house pictures and text
evavotav
 
Kukla
KuklaKukla
Kukla
evavotav
 
Prezentace Prahy hotová
Prezentace Prahy hotováPrezentace Prahy hotová
Prezentace Prahy hotová
evavotav
 
thailand
thailandthailand
thailand
Nikita Sharma
 
Women´s war
Women´s warWomen´s war
Women´s war
evavotav
 
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
Arya Dipa
 
Agile
Agile  Agile
Agile
sriks77
 
Catherine of Imdina
Catherine of ImdinaCatherine of Imdina
Catherine of Imdina
evavotav
 
Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...
Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...
Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...
Albert Castellanos Maduell
 
Catalunya active labour market policies
Catalunya active labour market policiesCatalunya active labour market policies
Catalunya active labour market policies
Albert Castellanos Maduell
 
festival of india made by RJ
festival of india made by RJfestival of india made by RJ
festival of india made by RJ
Nikita Sharma
 

Viewers also liked (17)

new zealand
new zealandnew zealand
new zealand
 
Bruncvík
BruncvíkBruncvík
Bruncvík
 
Exponents and powers nikita class 8
Exponents and powers nikita class 8Exponents and powers nikita class 8
Exponents and powers nikita class 8
 
Hindi rahim ke dohe
Hindi rahim ke dohe Hindi rahim ke dohe
Hindi rahim ke dohe
 
The faust´s house česky a anglicky
The faust´s house   česky a anglickyThe faust´s house   česky a anglicky
The faust´s house česky a anglicky
 
The faust´s house pictures and text
The faust´s house   pictures and textThe faust´s house   pictures and text
The faust´s house pictures and text
 
Kukla
KuklaKukla
Kukla
 
Prezentace Prahy hotová
Prezentace Prahy hotováPrezentace Prahy hotová
Prezentace Prahy hotová
 
thailand
thailandthailand
thailand
 
Women´s war
Women´s warWomen´s war
Women´s war
 
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
 
Agile
Agile  Agile
Agile
 
Catherine of Imdina
Catherine of ImdinaCatherine of Imdina
Catherine of Imdina
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...
Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...
Jornades sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les inst...
 
Catalunya active labour market policies
Catalunya active labour market policiesCatalunya active labour market policies
Catalunya active labour market policies
 
festival of india made by RJ
festival of india made by RJfestival of india made by RJ
festival of india made by RJ
 

Similar to Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Erica Nursanti
 
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdfPPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
SMPTahfidz1
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraBagoes Prasetya
 
Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYATMATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ahmadkhoiron
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Dhea Safitri
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
DzakyWiratmoko
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
Yasmine Rusnandha
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
Jajang Sulaeman
 
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur PemerintahanTugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
wylson123
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Mitha Ye Es
 
Perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di IndonesiaPerkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Doel Eka Purnadi
 
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Shani Ulquiorra
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
enggalfauzia
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Muh Taufik
 

Similar to Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta ) (20)

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdfPPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negara
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
Dpd mk-ky
Dpd mk-kyDpd mk-ky
Dpd mk-ky
 
Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
 
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
 
Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
Lembaga Negara
 
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYATMATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur PemerintahanTugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
Perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di IndonesiaPerkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
 
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
 

Recently uploaded

Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 

Recently uploaded (20)

Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 

Ringkasan PKN Kelompok 5 Bab 2( SMPN 256 Jakarta )

  • 2. Anggota •Putu Arya Diva mahardika •Lisna Nur Vinawati •Putri Noviyani •Dita Septya Ningrum •Tiara Adinda
  • 4. Pengertian Kedaulatan dan Sifat Kedaulatan • Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu “Daulah” artinya kekuasaan tertinggi • Demokrasi adalah pemerintahan dari,oleh,dan untuk rakyat • Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu Asli, Permanen, Tunggal, dan Tidak Terbatas • Macam-macam kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu : • Kedaulatan ke dalam, artinya mengatur & menjalankan organisasi negara • Kedaulatan ke luar, artinya menjalin kerja sama dengan negara lain
  • 5. Teori-Teori Kedaulatan dari Beberapa Ahli • Teori Kedaulatan Tuhan penganutnya diantaranya Agustinus (354-430) • Teori Kedaulatan Raja penganutnya diantaranyaThomas Hobbes (1588-1679) • Teori Kedaulatan Rakyat penganutnya diantaranya Montesquieu (1688-1755) • Teori Kedaulatan Negara penganutnya diantaranya Paul Laband • Teori Kedaulatan Hukum penganutnya diantaranya Imanuel Kant • Tokoh-tokoh teori perjanjian masyarakat,yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau
  • 6. Kekuasaan menurut Montesquieu dan Ciri-ciri Negara Demokrasi • Kekuasaan Legislatif untuk membuat Undang-Undang • Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang • Kekuasaan Yudikatif untuk menegakkan Undang-Undang • Ciri-ciri negara demokrasi yaitu memiliki lembaga perwakilan rakyat • Adanya Pemilihan umum untuk memilih Wakil Rakyat • Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan • Pemerintahan berdasarkan hukum (Konstitusional)
  • 8. Pengertian MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) • Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD • Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun • Sidang MPR terdiri atas sidang umum dan sidang istimewa • Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan, badan pekerja & Komisi • Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua • MPR terdapat dalam pasal 2 (1) dan pasal 3
  • 9. Pengertian DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) • DPR adalah lembaga negara pembuat Undang-undang • Jumlah anggota DPR sebanyak 560 Anggota • Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat & usul dan hak imunitas • DPR memiliki fungsi yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan • DPR mempunyai 7 hak yaitu 2A, 2B, 2I+P (Amandemen, Angket, Bertanya, Budget, Interpelasi, Inisiatif, Petisi ) • Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum
  • 10. Pengertian KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) • Ada dalam pasal 1 ayat 3 UU No.30 Tahun 2002 • Tugas KPK adalah untuk meningkatkan daya guna terhadap pemberantasan tindak korupsi • Wewenang KPK yaitu melakukan pencegahan tindak korupsi • Melakukan Penyelidikan Korupsi • Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara • Masyarakat dapat ikut membantu tindak pemberantasan korupsi
  • 11. LEG 3
  • 12. Pengertian DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) • DPD dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah • Salah satu reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan DPD untuk mewakili aspirasi • Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya • Jumlah DPD di setiap Provinsi mewakili 4 wakil • Tugas dan Wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D 1945 • Wewenang DPD diantaranya memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang APBN
  • 13. Pengertian BPK ( Badan Pemeriksaan Keuangan ) • BPK bertugas untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab negara • Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD • Keanggotaan BPK sesuai UU No. 15 tahun 2006 berjumlah 9 orang • Masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun sekali, dalam 1 kali jabatan • Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 22E Amandemen UUD 1945 • Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD & DPRD
  • 14. Pengertian KY ( Komisi Yudisial ) • KY merupakan lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR • Anggota KY berjumlah 7 orang • KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan • Masa jabatan anggota KY adalah 5 tahun • Wewenang KY sesuai pasal 24B ayat 1 UUD 1945 • KY merupakan lembaga baru sebagai hasil UUD NKRI 1945
  • 15. LEG 4
  • 16. Pengertian Presiden • Presiden adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara • Presiden & Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu • Masa jabatan Presiden adalah 5 Tahun / boleh 2 periode • Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, & AU • Mempunyai hak istimewa / prerogatif yaitu mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden • Tata cara pemberhentian Presiden & Wakil Presiden diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B dan dapat diberhentikan oleh MPR • Dapat memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA • Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
  • 17. Pengertian MA ( Mahkamah Agung ) • MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkup pengadilan di negara kita • Tugas MA mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang– undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang • Ketua & Wakil MA dipilih dari dan oleh para Hakim Agung • Hakim Agung adalah hakim yang memiliki kepribadian baik,adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum • Pengangkatan Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden • Calon Hakim Agung diusulkan oleh komisi Yudisial kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh Presiden • Anggota MA berjumlah paling banyak 60 orang Hakim Agung
  • 18. Pengertian MK ( Mahkamah Konstitusi ) • MK adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 • MK memiliki 9 orang anggota Hakim Konstitusi • Calon Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR & 3 orang oleh Presiden • Pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden • Ketua & Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun • MK memiliki kewenangan diantaranya memutus pembubaran partai politik & memutus perselisihan hasil pemilihan umum • MK merupakan lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UUD
  • 19. LEG 5
  • 20. Hubungan Antar Lembaga Negara • MPR,DPR, dan DPD merupakan Wakil Rakyat • Pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD • Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK antara lain menetapkan Undang-undang • DPD dengan BPK memiliki hubungan yaitu DPD menerima hasil pemeriksaan BPK • DPD memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK • MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY hubungannya yaitu MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  • 21. Sikap Positif Sistem Kedaulatan RI • Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu • Menjaga keutuhan NKRI • Berpartisipasi dalam proses Demokratisasi • Memberi kritik & saran yang bersifat membangun • Mendukung setiap kebijakan demokratis yang dijalankan pemerintah • Berupaya untuk menjadi warga negara yang baik
  • 22. Macam-macam Korupsi • Corruption by Greed, berdasarkan pada keserakahan si pelaku • Corruption by Opportunitir, berdasarkan sistem yang memberi celah terjadinya korupsi • Corruption by Need, berdasarkan kebutuhan yang tidak ada habisnya dari si pelaku • Corruption by Exposures, berdasarkan pada hukuman si pelaku yang rendah • Ada korupsi yang merugikan keuangan negara dan suap menyuap • Dan juga korupsi gratifikasi dan pemerasan