Imaging plays an important part in the work-up of cochlear implant candidates, and an understanding of imaging evaluation procedures is essential. The CI Surgeon must be familiar with imaging findings that contraindicate implantation (absence of the cochlea or cochlear nerve) and with those that could significantly alter surgery (facial nerve dehiscence, cochlear ossification). It is also imperative to be familiar with the growing number of imaging options (particularly magnetic resonance [MR] imaging pulse sequences) to optimize evaluation of cochlear implant candidates. CI Surgeon will assume an expanding role in evaluating affected patients as the frequency of cochlear implantation continues to increase.
Imaging requirements for cochlear implantation prepared by Dr. Prahlada N.B, Karnataka ENT Hospital & Research Center, Chitradurga.
Imaging plays an important part in the work-up of cochlear implant candidates, and an understanding of imaging evaluation procedures is essential. The CI Surgeon must be familiar with imaging findings that contraindicate implantation (absence of the cochlea or cochlear nerve) and with those that could significantly alter surgery (facial nerve dehiscence, cochlear ossification). It is also imperative to be familiar with the growing number of imaging options (particularly magnetic resonance [MR] imaging pulse sequences) to optimize evaluation of cochlear implant candidates. CI Surgeon will assume an expanding role in evaluating affected patients as the frequency of cochlear implantation continues to increase.
Imaging requirements for cochlear implantation prepared by Dr. Prahlada N.B, Karnataka ENT Hospital & Research Center, Chitradurga.
General overview of the active labour market policies in Catalonia, explaining with a little bit more of detail one of our best practice, the Youth Guarantee program (Programa de Garantia Juvenil)
General overview of the active labour market policies in Catalonia, explaining with a little bit more of detail one of our best practice, the Youth Guarantee program (Programa de Garantia Juvenil)
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
4. Pengertian Kedaulatan dan Sifat Kedaulatan
• Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu “Daulah” artinya
kekuasaan tertinggi
• Demokrasi adalah pemerintahan dari,oleh,dan untuk rakyat
• Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu Asli, Permanen,
Tunggal, dan Tidak Terbatas
• Macam-macam kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu :
• Kedaulatan ke dalam, artinya mengatur & menjalankan
organisasi negara
• Kedaulatan ke luar, artinya menjalin kerja sama dengan negara
lain
5. Teori-Teori Kedaulatan dari Beberapa Ahli
• Teori Kedaulatan Tuhan penganutnya diantaranya Agustinus
(354-430)
• Teori Kedaulatan Raja penganutnya diantaranyaThomas Hobbes
(1588-1679)
• Teori Kedaulatan Rakyat penganutnya diantaranya Montesquieu
(1688-1755)
• Teori Kedaulatan Negara penganutnya diantaranya Paul Laband
• Teori Kedaulatan Hukum penganutnya diantaranya Imanuel Kant
• Tokoh-tokoh teori perjanjian masyarakat,yaitu Thomas Hobbes,
John Locke, Jean Jacques Rousseau
6. Kekuasaan menurut Montesquieu dan Ciri-ciri
Negara Demokrasi
• Kekuasaan Legislatif untuk membuat Undang-Undang
• Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang
• Kekuasaan Yudikatif untuk menegakkan Undang-Undang
• Ciri-ciri negara demokrasi yaitu memiliki lembaga perwakilan
rakyat
• Adanya Pemilihan umum untuk memilih Wakil Rakyat
• Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan
• Pemerintahan berdasarkan hukum (Konstitusional)
8. Pengertian MPR
( Majelis Permusyawaratan Rakyat )
• Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD
• Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun
• Sidang MPR terdiri atas sidang umum dan sidang istimewa
• Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan, badan pekerja &
Komisi
• Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua
• MPR terdapat dalam pasal 2 (1) dan pasal 3
9. Pengertian DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat )
• DPR adalah lembaga negara pembuat Undang-undang
• Jumlah anggota DPR sebanyak 560 Anggota
• Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan,
menyampaikan pendapat & usul dan hak imunitas
• DPR memiliki fungsi yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
• DPR mempunyai 7 hak yaitu 2A, 2B, 2I+P (Amandemen, Angket,
Bertanya, Budget, Interpelasi, Inisiatif, Petisi )
• Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum
10. Pengertian KPK
( Komisi Pemberantasan Korupsi )
• Ada dalam pasal 1 ayat 3 UU No.30 Tahun 2002
• Tugas KPK adalah untuk meningkatkan daya guna terhadap
pemberantasan tindak korupsi
• Wewenang KPK yaitu melakukan pencegahan tindak korupsi
• Melakukan Penyelidikan Korupsi
• Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan
negara
• Masyarakat dapat ikut membantu tindak pemberantasan korupsi
12. Pengertian DPD ( Dewan Perwakilan Daerah )
• DPD dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah
• Salah satu reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan
DPD untuk mewakili aspirasi
• Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya
• Jumlah DPD di setiap Provinsi mewakili 4 wakil
• Tugas dan Wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D 1945
• Wewenang DPD diantaranya memberikan pertimbangan kepada
DPR atas rancangan Undang-undang APBN
13. Pengertian BPK
( Badan Pemeriksaan Keuangan )
• BPK bertugas untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab
negara
• Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD
• Keanggotaan BPK sesuai UU No. 15 tahun 2006 berjumlah 9
orang
• Masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun sekali, dalam 1 kali
jabatan
• Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 22E Amandemen UUD 1945
• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD & DPRD
14. Pengertian KY ( Komisi Yudisial )
• KY merupakan lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh
Presiden dengan persetujuan DPR
• Anggota KY berjumlah 7 orang
• KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta
menjaga dan menegakkan kehormatan
• Masa jabatan anggota KY adalah 5 tahun
• Wewenang KY sesuai pasal 24B ayat 1 UUD 1945
• KY merupakan lembaga baru sebagai hasil UUD NKRI 1945
16. Pengertian Presiden
• Presiden adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan untuk
menjalankan pemerintahan negara
• Presiden & Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu
• Masa jabatan Presiden adalah 5 Tahun / boleh 2 periode
• Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, & AU
• Mempunyai hak istimewa / prerogatif yaitu mengangkat menteri-menteri
sebagai pembantu Presiden
• Tata cara pemberhentian Presiden & Wakil Presiden diatur dalam pasal 7A
dan pasal 7B dan dapat diberhentikan oleh MPR
• Dapat memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan MA
• Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
17. Pengertian MA ( Mahkamah Agung )
• MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkup pengadilan di
negara kita
• Tugas MA mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang–
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
• Ketua & Wakil MA dipilih dari dan oleh para Hakim Agung
• Hakim Agung adalah hakim yang memiliki kepribadian baik,adil,
profesional dan berpengalaman di bidang hukum
• Pengangkatan Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden
• Calon Hakim Agung diusulkan oleh komisi Yudisial kepada DPR RI
untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh Presiden
• Anggota MA berjumlah paling banyak 60 orang Hakim Agung
18. Pengertian MK ( Mahkamah Konstitusi )
• MK adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan
hasil amandemen UUD 1945
• MK memiliki 9 orang anggota Hakim Konstitusi
• Calon Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh
MA, 3 orang oleh DPR & 3 orang oleh Presiden
• Pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden
• Ketua & Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
untuk masa jabatan selama 3 tahun
• MK memiliki kewenangan diantaranya memutus pembubaran
partai politik & memutus perselisihan hasil pemilihan umum
• MK merupakan lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan
di bawah UUD
20. Hubungan Antar Lembaga Negara
• MPR,DPR, dan DPD merupakan Wakil Rakyat
• Pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD
• Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK antara lain
menetapkan Undang-undang
• DPD dengan BPK memiliki hubungan yaitu DPD menerima hasil
pemeriksaan BPK
• DPD memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK
• MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY hubungannya
yaitu MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara
21. Sikap Positif Sistem Kedaulatan RI
• Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu
• Menjaga keutuhan NKRI
• Berpartisipasi dalam proses Demokratisasi
• Memberi kritik & saran yang bersifat membangun
• Mendukung setiap kebijakan demokratis yang dijalankan
pemerintah
• Berupaya untuk menjadi warga negara yang baik
22. Macam-macam Korupsi
• Corruption by Greed, berdasarkan pada keserakahan si pelaku
• Corruption by Opportunitir, berdasarkan sistem yang memberi
celah terjadinya korupsi
• Corruption by Need, berdasarkan kebutuhan yang tidak ada
habisnya dari si pelaku
• Corruption by Exposures, berdasarkan pada hukuman si pelaku
yang rendah
• Ada korupsi yang merugikan keuangan negara dan suap
menyuap
• Dan juga korupsi gratifikasi dan pemerasan