Pratikum Komputer

1. Tugas Individu
Dosen pembingbing
Pratikum komputer
Drs.Sri Zuliarni,S.Sos.MBA.,
“PEMUNGUTAN PAJAK PPH PASAL 21 DI INDONESIA ”
Disusun Oleh:
AFDILAH FIRDAUS
1201112399
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

2. 2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan
rahmat
dan
karunia-Nya
Penulis
masih
diberi
kesempatan
untuk
menyelesaikan makalah yang berjudul “PEMUNGUTAN PAJAK PPH PASAL
21 DI INDONESIA”
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan
membantu Penulis dalam menyelesaikan makalah ini.Penulis sadar bahwa
apa yang ditulis masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan
saran yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat kami harapkan.
Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam makalah
ini. Hanya kepada Allah SWT kita berlindung dan memohon ampun. Dan
semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan
teman-teman semua.Terima kasih
Pekanbaru,18 Oktober 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI
BAB I :Pendahuluan …………………………………………………..............................1
1.
Latar Belakang Masalah……………………………………….…………………..…1
2.
Rumusan Masalah..............................................................................................2
3.
Tujuan………………………………………………………………………….............2
BAB II : PEMBAHASAN...............................................................................................3
1. Pengertian PPH pasal 21…….……………………………..............................………3
2.Siapa wajib pajak PPH pasal 21 …………….…..…………..........................…….…..3
3.siapa pemotong PPH pasal 21……………….……………....................…………..….4
4.Penghasilan apa saja yang di potong PPH...............................................................7
5.Bagaimana cara mengihitung PPH pasal 21.............................................................9
BAB III : PENUTUP....................................................................................................12
KESIMPULAN DAN SARAN....................…........................................……………….12
DAFTAR PUSTAKA

4. BABI
PENDAHULUAN
1.1 latar belakang masalah
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk
membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan
pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat,
kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu
alat
untuk
mencapai
tujuan
Negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber
terpenting dari penerimaan Negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak
dapat dijadikan indicator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak)
dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran
pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam
bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang
berguna bagi masrakat.PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,
dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
1

5. 1.2. Rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pada
makalah ini adalah:
1.
2.
Siapa subjek atau Wajib Pajak PPh pasal 21?
3.
Siapa pemotong pajak penghasilan pasal 21?
4.
Penghasilan apa saja yang dipotong PPh Pasal 21 (Objek Pajak)?
5.
1.3.
Apa pengertian dari pajak penghasilan pasal 21?
Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21?
Tujuan dan Manfaat :
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1.
Untuk mengetahui pengertian dari pajak penghasilan pasal 21
2.
Untuk mengetahui subjek atau Wajib Pajak PPh pasal 21
3.
Untuk mengetahui pemotong pajak penghasilan pasal 21
4.
Untuk mengetahui Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Objek Pajak)?
5.
Untuk mengetahui cara menghitung PPh Pasal 21
Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah :
Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pajak, khususnya PPh pasal 21
dalam hal ini tentang pengertian PPh Pasal 21, Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal
21, pemotong pajak penghasilan dan cara menghitung PPh Pasal 21.
2

6. BAB II
PEMBAHASAN
 Pengertian
Pajak
Penghasilan
Pasal
21
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
 Subjek
Pajak
PPh
Pasal
21
(Wajib
Pajak
PPh
Pasal
21).
Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang
pribadi yang merupakan:
1.Pegawai
2.
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
3.
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan
Yang
tidak
dengan
termasuk
pekerjaan,
Wajib
Pajak
3
jasa,
PPh
atau
Pasal
kegiatan.
21
yaitu
:

7. 1.
Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara
asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga
Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang
bersangkutan
2.
memberikan
perlakuan
timbal
balik.
Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf c Undang – Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan
usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.
 Pemotong
Pajak
Penghasilan
Pasal
21
Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang
diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dan terakhir
UU No 36 tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk
pemotong PPh Pasal 21 dalam peraturan Menteri Keuangan No.
252/KMK.03/2008 adalah :
4

8. 1.
Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat
maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh
pegawai.
2.
Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau
pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan
3.
atau
jabatan,
jasa
dan
kegiatan.
Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja dan
badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau
jaminan
4.
hari
tua.
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang membayar.
a.
Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa
dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak
dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan
bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama
persekutuannya.
5

9. b.
Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak.
c.
Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan
magang.
d.
Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat
nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya
yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau
penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri
berkenaandengan suatu kegiataan.
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk
melakukan
pemotongan
pajak
adalah
:
1. Kantor perwalikan negara luar yang bersangkutan atas pemotong pajak.
2.
Organisasi – organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c Undang – Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh
Menterikeuangan.
3.
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang semata – mata mempekerjakan orang pribadi untuk
melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka
melakukan
kegiatan
usaha
atau
6
pekerjaan
bebas.

10. 4.
Dalam
hal
organisasi
internasional
tidak
memenuhi
kebutuhan
tersebut,organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang
berkewajiban

yang
dipotong
PPh
Pasal
21
adalah
:
yang
bersifat
teratur
maupun
tidak
teratur;
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima paensiun secara teratur
berupa
3.
pajak.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa
penghasilan
2.
pemotongan
Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek Pajak PPh Pasal 21)
Penghasilan
1.
melakukan
uang
pensiun
atau
penghasilan
sejenisnya;
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan
sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang
pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan
pembayaran lain jenis.
4.
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,
upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara
bulanan;
5.
Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
7

11. 6.
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan
dalam
7.
dan
bentuk
apapun,
dan
imbalan
sejenis
dengan
nama
apapun;
Penerimaan dalam bentuk antara dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama
dalam
bentuk
a.
apapun
yang
Bukan
diberikan
oleh
Wajib
:
Pajak;
b.
Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
c.
Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma
penghitungan
Penghasilan
PPh
1.
khusus
yang
ditanggung
PPh
(deemed
pasal
21-nya
pemerintah
profit)
Ditanggung
terdiri
Pemerintah
atas
:
PPh yang terutang atas penghasilan teratur atau gaji yang diterima oleh
Pegawai negeri sipil.
2.
PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh karyawan asing yang
bekerja pada kontraktor ,konsultan, dan pemasok utama atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka
pelaksanaan
3.
proyek
pemerintah
yang
dibiayai
PPh atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu.
8
dengan
hibah.

12. 
Menghitung
Pajak
Penghasilan
Pasal
21
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak secara umum diformulasikan
sebagai
berikut
:
Tarif PPH pasal 21:
Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 :
a.
Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai mana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak :
Tarif pajak:
a.Rp0,00 s/d Rp50.000.000,00
5%
Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00
Di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00
Di atas Rp500.000.000,00
15%
25%
30%
b.
Tarif 5% (lima persen)
c.
Tarif 15% (lima belas persen)
d.
Tarif khusus
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua
puluh persen) daripada tariff yang ditetapkan terhadap wajib Pajak yang dapat
menunjukkan NPWP.
9

13. Contoh :
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP
adalah :
5% x Rp50.000.000,00
15% x Rp25.000.000,00
Jumlah
Rp 2.500.000,00
Rp 3.750.000,00 (+)
Rp 6.250.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP
adalah :
5% x 120% x Rp50.000.000,00
Rp 3.000.000,00
15% x 120% x Rp25.000.000,00
Rp 4.500.000,00 (+)
Jumlah
Rp 7.500.000,00
Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut :
1.Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
a.Pegawai Tetap,
b.Penerima pensiun berskala,
c.Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah
kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebih
Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
10

14. d.Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat
berkesinambungan
2.Jumlah penghasilan yang melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah
mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang
diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta
tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
3.50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga
ahli yang melakukan pekerjaan bebas
4.Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain
penerima peghasilan nomor 1, 2, dan 3.
11

15. BAB III
3.1.Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan:
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh
wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang
pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dan terakhir
UU
No
36
tahun
2008
untuk
memotong
PPh
Pasal
21.
3.2. Saran
Dari uraian pembahasan di atas penulis menyarankan kepada pembaca sekalian
agar manfaat dari pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat
memberikan wawasan positif. Dimana sisi positif dari uraian tersebut bisa dijadikan
sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
tersebut dan sisi kurang baiknya bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk
menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dari
pembaca.
12

16. DAFTAR PUSTAKA
Ngadiman. 2009. Perpajakan. Surakarta: Sebelas Maret University Press