Lakip 2012 pa muara labuh

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
( LAKIP )
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, tiada kata yang dapat diucapkan selain rasa syukur
kehadirat Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Agama Muara
Labuh dapat menyelesaiakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( LAKIP ) Tahun 2012 secara optimal.
Laporan ini menguraikan secara deskriptif pelaksanaan tugas Pengadilan
Agama Muara Labuh Tahun 2012, yang meliputi bidang teknis yudisial,
administrasi kepaniteraan, kesekretariatan serta pembangunan, pengadaan barang
dan jasa serta akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2012.
Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
selama Tahun 2012 dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Padang serta pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan
evaluasi, perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas kedepan agar
menjadi lebih baik.
Kami telah berusaha untuk menyajikan LAKIP ini secara benar dan objektif.
Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, kami menyadari adanya
kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan ini, oleh karena itu kami sangat
mengharapkan koreksi dan kritikan yang konstruktif untuk kesempurnaan laporan
dimasa mendatang.
Demikianlah semoga laporan ini dapat bermanfaat, terima kasih.
Muara Labuh, 31 Desember 2012
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Drs. H. MAHRUDDIN ANDRY, MH.
NIP. 19530612 198303 1 004
i

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................ . i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ......................................................... . 1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................... . 3
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................... . 4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................ 6
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 .......................................... . 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA ....................................................... . 10
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... . 12
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN ................................................................ . 19
B. SARAN ......................................................................... . 19
Lampiran-Lampiran :
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2010-2014
4. RKT 2013 dan 2014
5. SK Tim Penyusun LAKIP
6. Lampiran-lampiran lainnya.
ii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah
satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu
bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun
anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah
dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun
langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk
menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat
sesuai dengan kebutuhan.
Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan
finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan
teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang
Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan
finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan
peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut
dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang
1

Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga
merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut
dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara
tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan
capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh dalam satu tahun angggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan
dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,
akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip
akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang
aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin
akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010
dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008
tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun
2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi
Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai
dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator
Kinerja Utama masing-masing.
2

B. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan lingkungan peradilan agama dibawah
Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama,
sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah
dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan,
pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
3

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama
telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,
administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang,
tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan
mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012
serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012.
Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi
dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan
pokok.
BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja
(perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis
akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan
kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh serta strategi pemecahan
masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan
kinerja di tahun mendatang.
Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan
Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran
2012.
4

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2010 – 2014 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh diselaraskan denga arah kebijakan
dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai
pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara
Labuh.
Adapun visi dari Pengadilan Agama Muara Labuh adalah :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
5

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Pengadilan Agama Muara Labuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: W3-A9/1018/Kp.04.2/XII/2012 tanggal 31
Desember 2013, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara a. Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara yang
diselesaikan melalui mediasi
b. Persentase sisa perkara yang disele saikan.
c. Persentase perkara yang diselesai kan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
e. Persenatse perkara penolakan perka winan oleh PPN yang
diseleasikan.
f. Persenatse perkara pencabutan ke kuasaan Wali yang
diselesaikan.
g. Persentase perkara penunjukkan orang lain sebagai Wali
h. Persentase perkara Itsbat Nikah yang di selesikan.
i. Persentase perkara Wali Adhol yang diselesaikan.
j. Persentase perkara Kewarisan yang disele saikan.
k. Persentase perkara Washiat yang dise lesaikan.
l. Persenatse perkara Hibah yang disele saikan.
m. Persentase perkara Waqaf yang dise lesaikan.
n. Persentase perkara Shadaqoh yang diselesaikan.
Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis
c. Perbandingan perkara yang masuk dengan Majelis Hakim.
Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
zetting plaat
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test
dalam rangka promosi.
6

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2013
Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Muara Labuh, sebagai berikut :
RENCANA KINERJA
TAHUN 2012
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
Perbandingan perkara yang masuk
dengan perkara yang diselesaikan melalui
mediasi
39,00%
Persentase sisa perkara yang disele
saikan. 100%
Persentase perkara yang diselesai
kan. 100%
Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 100%
Persenatse perkara penolakan perka
winan oleh PPN yang diseleasikan. 0%
Persenatse perkara pencabutan ke
kuasaan Wali yang diselesaikan. 0%
Persentase perkara penunjukkan
orang lain sebagai Wali 0%
Persentase perkara Itsbat Nikah yang
di selesikan. 100%
Persentase perkara Wali Adhol yang
diselesaikan. 100%
Persentase perkara Kewarisan yang
disele saikan. 0%
Persentase perkara Washiat yang dise
lesaikan. 0%
Persenatse perkara Hibah yang disele
saikan. 0%
Persentase perkara Waqaf yang dise
lesaikan. 0%
Persentase perkara Shadaqoh yang
diselesaikan. 0%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Perbandingan antara perkara yang
diaju kan upaya hukum dengan
perkara putus :
- Banding
- Kasasi
50%
50%
50%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
75%
Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis 100%
Perbandingan perkara yang masuk
dengan Majelis Hakim. 100%
Prosentase penyampaian pemberita huan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak (prosentase akta cerai yang
diserahkan penggugat/ pemohon).
100%
Prosentase Penyitaan tepat waktu dan
tempat 0%

4. Peningkatan aksesibilitas
(acces to justice)
Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan 100%
Persentase perkara yang dapat disele
saikan dengan cara sidang keliling. 45%
Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
50%
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas pu
tusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
0%
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti 100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti. 100%
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama
Muara Labuh, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Labuh, sebagai
berikut :
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2012
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Perbandingan perkara yang masuk
dengan perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
39,00%
b. Persentase sisa perkara yang di
selesaikan. 100%
c. Persentase perkara yang diselesai
kan. 100%
d. Persentase perkara yang diselesai
kan dalam jangka waktu maksimal
6 bulan
100%
e. Persenatse perkara penolakan
perkawinan oleh PPN yang disele
saikan
0%
f. Persenatse perkara pencabutan
kekuasaan Wali yang diselesaikan 0%
g. Persentase perkara penunjukkan
orang lain sebagai Wali 0%

h. Persentase perkara Itsbat Nikah
yang di selesikan. 100%
i. Persentase perkara Wali Adhol
yang diselesaikan. 100%
j. Persentase perkara Kewarisan
k. Persentase perkara Washiat yang
diselesaikan. 0%
l. Persenatse perkara Hibah yang
diselesaikan. 0%
m. Persentase perkara Waqaf yang
diselesaikan. 0%
n. Persentase perkara Shadaqoh
2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Perbandingan antara perkara yang diaju
kan upaya hukum dengan perkara putus :
- Banding
- Kasasi
50%
50%
50%
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
75%
b. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis 100%
c. Perbandingan perkara yang
masuk dengan Majelis Hakim. 100%
d. Prosentase penyampaian pemberita
huan relaas putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak (prosentase
akta cerai yang diserahkan penggugat
/pemohon).
100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu
dan tempat 0%
4. Peningkatan aksesibilitas
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat
disele saikan dengan cara sidang
keliling.
45%
c. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.
50%
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
0%
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyara
kat yang ditindaklanjuti 100%
b. Persentase temuan hasil pemerik
saan eksternal yang ditindak
lanjuti.
100%
9

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA.
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh
tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum
terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.
10

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
REALI
SASI (%)
CAPAI
AN (%)
Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Perbandingan perkara
yang masuk dengan per
kara yang diselesaikan
melalui mediasi
37,64% 0% 0%
b. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan. 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang
diselesaikan. 100% 97,41% 97,41%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jang
ka waktu maksimal 6 bu
lan
100% 100% 100%
e. Persenatse perkara peno
lakan perkawinan oleh
PPN yang diseleasikan.
0% 0% 0%
f. Persenatse perkara pen
cabutan kekuasa an Wali
yang diselesaikan.
0% 0% 0%
g. Persentase perkara pe
nunjukkan orang lain
sebagai Wali
0% 0% 0%
h. Persentase perkara Itsbat
Nikah yang di selesikan 100% 98,70% 98,70
i. Persentase perkara Wali
Adhol yang disele saikan 100% 0% 0%
j. Persentase perkara Kewa
risan yang disele saikan 100% 100% 100%
k. Persentase perkara Wa
shiat yang diselesaikan 0% 0% 0%
l. Persenatse perkara Hibah
m. Persentase perkara Wa
qaf yang diselesaikan 0% 0% 0%
n. Persentase perkara Sha
daqoh yang diselesaikan 0% 0% 0%
Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Perbandingan antara perkara
yang diajukan upaya hukum
dengan perkara putus :
- Banding
- Kasasi
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
perkara
a. Persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan secara
lengkap
75% 75% 75%
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap didistri
busikan ke Majelis
100% 100% 100%
c. Perbandingan perkara
yang masuk dengan
Majelis Hakim
100% 100% 100%
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Persentase perkara pro
deo yang diselesaikan 100%
Target pada
DIPA
5 perkara
220% 220%
Yang
terselesaikan
11 perkara
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan
dengan cara zetting plaat
c. Persentase (amar)
putusan perkara (yang
menarik perhatian
masyarakat) yang dapat
diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus.
100% 100% 100%
Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
0% 0% 0%

pengadilan. hukum tetap yang
ditindaklanjuti
pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindak
lanjuti
0% 0% 0%
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.
10% 10% 10%
Peningkatan kualitas
SDM
a. Persentase pegawai yang
lulus diklat teknis yudisial. 100% 100% 100%
b. Persentase pegawai yang
lulus diklat non yudisial
100% 100% 100%
c. Persentase pejabat yang
lulus mengikuti fit and
proper test dalam rangka
promosi.
0% 0% 0%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2012
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di
atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012,
Pengadilan Agama Muara Labuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran
yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
REALI
SASI (%)
CAPAI
AN (%)
Meningkatnya
Perbandingan perkara yang
masuk dengan per kara yang
diselesaikan melalui mediasi
37,64% 0% 0%
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. 100% 100% 100%
Persentase perkara yang
diselesaikan. 100% 97,41% 97,41%
diselesaikan dalam jang ka
waktu maksimal 6 bu lan
100% 100% 100%
Persenatse perkara peno
lakan perkawinan oleh PPN
yang diseleasikan.
0% 0% 0%
Persenatse perkara pen
cabutan kekuasa an Wali yang
diselesaikan.
0% 0% 0%
Persentase perkara pe
nunjukkan orang lain sebagai
Wali
0% 0% 0%

Persentase perkara Itsbat
Nikah yang di selesikan 100% 98,70% 98,70
Persentase perkara Wali
Adhol yang disele saikan 100% 0% 0%
Persentase perkara Kewa
risan yang disele saikan 0% 0% 0%
Persentase perkara Wa shiat
yang diselesaikan 0% 0% 0%
Persenatse perkara Hibah
Persentase perkara Wa qaf
yang diselesaikan 0% 0% 0%
Persentase perkara Sha
daqoh yang diselesaikan 0% 0% 0%
Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Perbandingan antara perkara
yang diajukan upaya hukum
- Banding
- Kasasi
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
perkara
Persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
0% 0% 0%
Persentase berkas yang
diregister dan siap didistri
busikan ke Majelis
100% 100% 100%
Perbandingan perkara yang
masuk dengan Majelis Hakim 100% 100% 100%
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
Persentase perkara pro deo
yang diselesaikan 100%
Target pada
DIPA
5 perkara
220% 220%
Yang
terselesaikan
11 perkara
dapat diselesaikan dengan
cara zetting plaat
100% 100% 100%
Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik perha
tian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.
0% 0% 0%
Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan ekse
kusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hu
kum tetap yang ditindaklanjuti
0% 0% 0%
pengawasan
Persentase pengaduan masya
rakat yang ditindak lanjuti 0% 0% 0%
Persentase temuan hasil pe
meriksaan eksternal yang ditin
daklanjuti.
0% 0% 0%
Peningkatan kualitas
SDM
Persentase pegawai yang
lulus diklat teknis yudisial.
100% 100% 100%
Persentase pegawai yang
lulus diklat non yudisial
100% 100% 100%
Persentase pejabat yang lulus
mengikuti fit and proper test
dalam rangka promosi.
0% 0% 0%
13

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang
diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan
sisa perkara yang harus diselesaikan.
Persentase sisa perkara Perdata ditargetkan selesai 100 % pada tahun
2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara
pada tahun 2011 sejumlah 23 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di
tahun 2012.
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target
sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di
lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh telah berjalan dengan baik
dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak
selesai ditahun berikutnya.
Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang
diselesaikan, sebagai berikut:
No Perkara 2010 2011 2012
1 Perdata 24 37 23
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 24 perkara
dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011
sebanyak 23 perkara, adanya peningkatan sebesar 26 %. Sedang
penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian
sisa perkara pada tahun 2012 sebanyak 23 perkara, terjadi penurunan
sebesar 37,83 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja
pada presentase sisa perkara yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan.
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 95,79
%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 593 perkara dengan
perkara yang diregister sebesar 619 perkara.
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100
% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata realisasinya tercapai
97,41 %.
14

Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pidana yang masuk dibulan
Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012.
Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun
berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012.
Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2012
No Bulan Sisa tahun
2011
Masuk Putus Sisa akhir
1. Januari 23 147 22 148
2. Pebruari 148 22 124 46
3. Maret 46 25 42 47
4. April 47 34 21 61
5. Mei 61 53 41 73
6. Juni 73 32 64 41
7. Juli 41 17 21 37
8. Agustus 37 3 13 27
9. September 27 45 25 47
10. Oktober 47 206 37 216
11. Nopember 216 32 188 50
12. Desember 50 13 24 39
Jumlah 619 604
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut:
No Perkara 2010 2011 2012
1 Perdata 306 269 372 343 619 593
Perkara perdata yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 306 perkara dan
diselesaikan sebanyak 269 perkara (87,90%) dibandingkan dengan
perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 372 perkara dan
diselesaikan sebanyak 343 perkara ( 92,20%) berarti adanya peningkatan
penyelesaian perkara perdata sebesar 4,30%.
15

Sedang penyelesaian perkara perdata tahun 2011 dibandingkan dengan
penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 5,21%,
ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada persentase sisa
perkara yang diselesaikan.
2. AKUNTABILITAS KESEKRETARIATAN
a. Akuntabilitas Kepegawaian.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
administrasi
Kepegawaian
Persentase registrasi
pegawai
20
Pegawai
20
pegawai
100%
Persentase Penataan file
pegawai
20
pegawai
20
Pegawai
100%
Persentase Kenaikan pangkat
pegawai
2
pegawai
2
pegawai
100%
Persentase Kenaikan Gaji
Berkala
5
pegawai
5
pegawai
100%
Persentase Usul Pensiun
pegawai
Persentase Usul permintaan
Karpeg
1
pegawai
1
pegawai
100%
Persentase Usul kartu
ASKES
1 1 100%
Persentase Usul mutasi dan
promosi
Persentase Usul Karis/Karsu
Persentase Usul Kartu
TASPEN
b. Akuntabilitas Keuangan.
Belanja Pegawai ( Akun 5111 ) :
16
NO KEGIATAN PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1 Belanja Pegawai Rp. 1.470.378.000,- Rp. 1.353.731.288,- 92,06 Rp. 116.646.712,-
JUMLAH Rp. 1.470.378.000,- Rp. 1.353.731.288,- 92,06 Rp. 116.646.712,-

Belanja Barang ( Akun 5211, 5221, 5231, 5241 ) :
Belanja Modal ( Akun 5321, 5331 ) :
Dari Dirjen. Badilag Mahkamah Agung RI ( 005-04 ) dengan Pagu Dana Rp. 9.000.000,- ( Sembilan
juta rupiah ) , yang terdiri dari :
Belanja Penyelesaian Perkara Prodeo ( Akun 5212 ) :
Belanja Penyelenggaraan Sidang keliling ( Akun 5212 ) :
17
1 2 3 4 5 6
1 Belanja Barang Rp. 499.380.000,- Rp. 484.775.118,- 97,07 Rp. 14.604.882,-
JUMLAH Rp. 499.380.000,- Rp. 484.775.118,- 97,07 Rp. 14.604.882,-
1 2 3 4 5 6
1 Belanja Modal Rp. 250.000.000,- Rp. 246.810.000,- 98,72 Rp. 3.190.000,-
JUMLAH Rp. 250.000.000,- Rp. 246.810.000,- 98,72 Rp. 3.190.000,-
1 2 3 4 5 6
1 Belanja
Penyelesaian
Perkara Prodeo
Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- 100 Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- 100 Rp. 0,-
1 2 3 4 5 6
1 Belanja
Penyelenggaraan
Sidang Keliling
Rp. 7.500.000,- Rp. 7.500.000,- 100 Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 7.500.000,- Rp. 7.500.000,- 100 Rp. 0,-

c. Akuntabilitas Umum
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Penyelenggaraan ketertiban
administrasi Umum
Persentase jumlah tanah terdata/ sertifikat. 3 3 100%
Persentase terpeliharanya gedung dan
bangunan.
3 3 100%
Persentase penatausahaan Kendaraan dinas
roda 4
1 1 100%
Persentase penatausahaan Kendaraan dinas
roda 2
6 6 100%
Persentase penatausahaan Komputer 10 10 100%
Persentase penatausahaan Laptop 6 6 100%
Persentase penatausahaan Telepon 1 1 100%
Persentase penatausahaan Faxcimile 1 1 100%
2
Operasional dan pemeliharaan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Hakim
dan Pegawai
23 Stel
23 Stel 100%
Persentase pengadaan toga/pakaian
sopir/satpam/tenaga teknis lainnya
10 Stel
10 Stel 100%
Persentase pertemuan/jamuan delegasi/misi/
tamu
3 Keg 3 Keg 100%
Persentase Perawatan gedung kantor dan
rumah dinas
- Pemeliharaan halaman gedung kantor
- Pemeliharaan gedung kantor
2.195M2
2.195 M
2.195M2
2.195 M
100%
100%
Persentase Pemeliharaan rumah dinas
234 M2 234 M2 100%
Persentase Perawatan kendaraan bermotor
roda 4
1 Unit 1 Unit
100%
Persentase Perawatan kendaraan dinas roda 2 6 Unit 6 Unit
100%
Persentase Perawatan sarana gedung 1 Tahun 1 Tahun 100%
Persentase Langganan daya dan jasa 12 Bulan 12 Bulan 100%
Persentase Jasa/pos/sertifikat 12 Bulan 12 Bulan 100%
Persentase Operasional Perkantoran dan
Pimpinan :
- Honor pengelola keuangan
- Honor lainnya
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
100%
Persentase Kearsipan dan dokumentasi 1 Keg 1 Keg 100%
3
Pembangunan /Pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan
tingkat banding dan pertama
Persentase Pengadaan Alat pengolah data
(Pengadaan komputer, printer dan alat
pemanggilan sidang. 1 Unit 100% 100%
Persentase Pengadaan Jaringan telepon
internet. 1 Unit 100% 100%
Persentase Pembangunan Ruang Tunggu
Sidang.
1 Paket 100% 100%
18

BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat
tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena
masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan
untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat
dicapai oleh lebih dari satu program.
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Agama
Muara Labuh menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi
dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran
ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut
terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.
Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara
matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel
keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran
kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan
program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra
yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan
dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang
ada sudah dapat diatasi.
B. SARAN
Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana
yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan
sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya
dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di
Pengadilan Agama Muara Muara Labuh.
19

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk
kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang
diharapkan dapat terwujud.
Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan
yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang
dan maksimalgunaannya.
Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2010-2014
4. RKT 2013 & 2014
5. SK Tim Penyusun LAKIP
6. Lampiran-lampiran lainnya.
20

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Berdasarkan KMA/004/SK/II/1992
Muara Labuh, 3 Januari 2013.
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,
NIP. 19530612 198303 1 004
KETUA
Drs. H. M. ANDRY, MH.
WAKIL KETUA
Drs. H. ABDUL RAHIM, MH.
PANITERA /SEKRETARIS
ERMAWATI.M, BA.
WAKIL PANITERA
AZHAR DAHAR, BA
WAKIL SEKRETARIS
DARNIALIS, S.Ag.
Panmud. Gugatan
ETMA JUITA, BA.
Panmud. Hukum
Drs. NURFADHIL
Panmud.
Drs. FAUZAL AZIM
HAKIM
1. Dra. RAHMADINUR
2. Drs. GUSMEN YEFRI
3. FEBRIZAL LUBIS, S.Ag. SH
4. SRI FORTUNA DEWI, S.Ag. MH.
5. SEPTIANAH, SHI.
Kaur. Umum
W A R L I A T I
Staf
Kaur. Keuangan
S Y A F R I Z A L
Staf
1. ZAKIYAH, A.Md.
2. WILLIA HESTI SARI, SE.
Kaur. Kepegawaian
H A F N I A T I
StafStaf Staf Staf
1. MARIJON
2. HENDRIK, SH.
PANITERA PENGGANTI
JURUSITA
1. SYAFRIZAL
2. DARNIALIS, S.Ag.
3. WARLIATI
4. HAFNIATI
Garis Koordinasi
Garis Hierarki
JURUSITA PENGGANTI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1. Meningkatnya
Persentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan antara mediasi yang disepakati
dengan jumlah mediasi yang diterima dan
menjadi perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian
Perbadingan antara mediasi yg diproses
dengan jumlah mediasi yg menjadi akta
perdamaian.
Hakim Mediasi
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Persentase perkara yang diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan
dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo
awaldan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara
yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal
6 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih
dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan
dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
2. Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hu kum:
- Banding
- Kasasi
Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan
(Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-
1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali
seratus persen
Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
pengelolaan
Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan seca ra
lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan
Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel
A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan
Kasasi dan PK
Laporan Tahunan
Persentase berkas yang diregister dan
siap didis tribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang
diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara
yang didistribusikan ke Majelis
Laporan Tahunan
Persentase jumlah perkara yang masuk
dengan Majelis Hakim.
Perbandingan jumlah Majelis Hakim
dibandingkan dengan perkara masuk
Laporan Tahunan
Prosentase penyampaian pemberitahuan
isi putus an tepat waktu, tempat dan para
pihak (prosen tase akta cerai yang di
serahkan peng gugat/ pemohon)
Perbandingan antara berkas putusan dengan
relas putusan yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu.
Panitera/Sekretaris dan Juru
Sita
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Prosentase Penyitaan te pat waktu dan
tempat
Perbandingan antara permohonan penyitaan
dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan
tempat
Panitera/Sekretaris dan Juru
Sita
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
4. Peningkatan
aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
Persentase perkara pro deo yang
diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yang
diselesaikan dengan perkarapredeo yang
masuk
Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Persentase perkara yang dapat
diselesaikan de ngan cara sidang keliling
Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi
zetting plaat dengan jumlah perkara yang
diselesaikan secara sidang ke liling
Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Persentase (amar) putus an perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan perkara tindak
pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site
dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi
yang tidak ditayangkan
Kepanitera/Kesekretariatan Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan ek sekusi atas
putusan perkara yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan permohonan ek sekusi yang
ditindaklanjuti de ngan permohonan eksekusi
yang belum ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan & Pan/Sek Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
pengawasan
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindak lanjuti
Perbandingan jumlah penga duan yang
ditindaklanjuti me ngenai perilaku aparatur pera
dilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengadu an yang
ditindaklanjuti menge nai perilaku aparatur
peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilapor kan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.
Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh dan badan peradilan di bawahnya memenuhi
butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya penyelesaian per kara.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
Peningkatan efektifitas pengelo laan
penyelesaian perkara.
a. Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara
yang diselesaikan melalui mediasi
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
c. Persentase perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan
e. Persenatse perkara penolakan perkawinan oleh PPN
yang diseleasikan.
f. Persenatse perkara pencabutan kekuasa an Wali
yang diselesaikan.
g. Persentase perkara penunjukkan orang lain sebagai
Wali
h. Persentase perkara Itsbat Nikah yang di selesikan.
i. Persentase perkara Wali Adhol yang disele saikan.
j. Persentase perkara Kewarisan yang disele saikan.
k. Persentase perkara Washiat yang diselesai kan.
l. Persenatse perkara Hibah yang diselesai kan.
m. Persentase perkara Waqaf yang diselesai kan.
n. Persentase perkara Shadaqoh yang disele saikan.
Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis.
-
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
65,32%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0%
0%
0%
100%
37,64%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0%
0%
75%
100%
38,00%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0%
0%.
75%
100%
39,00%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0%
0%
75%
100%

Peningkatan aksesibilitas masya rakat
terhadap peradilan (acces to justice)
Peningkatan penyelesaian perkara.
Meningkatnya kepatuhan terha dap
putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
c. Perbandingan perkara yang masuk dengan Majelis
Hakim.
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
(prosentase akta cerai yang diserahkan kepada
penggugat/pemohon).
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
a. Persentase perkara prodeo yang diseles aikan.
b. Persentase perkara yang dapat disele saikan dengan
cara sidang keliling.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on
line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak
lanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100%
100%
0%
100%
25%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
30%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
35%
0%.
0%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
40%
0%
0%
0%
100%
100%
100%.
0%
100%
45%
0%
0%
0%
100%

RENCANA KINERJA
TAHUN 2013
1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Perbandingan perkara yang masuk dengan
perkara yang diselesaikan melalui mediasi 39,00%
100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan 100%
e. Persenatse perkara penolakan perka winan oleh
PPN yang diseleasikan. 0%
f. Persenatse perkara pencabutan ke kuasaan
Wali yang diselesaikan. 0%
g. Persentase perkara penunjukkan orang lain
sebagai Wali 0%
h. Persentase perkara Itsbat Nikah yang di
selesikan. 100%
i. Persentase perkara Wali Adhol yang
diselesaikan. 100%
j. Persentase perkara Kewarisan yang disele
saikan. 0%
0%
0%
0%
n. Persentase perkara Shadaqoh yang
diselesaikan. 0%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Perbandingan antara perkara yang diaju kan upaya
hukum dengan perkara putus :
- Banding
- Kasasi
10%
0%
0%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan
PK yang disampaikan secara lengkap 0%
didistribusikan ke Majelis 100%
c. Perbandingan perkara yang masuk dengan
Majelis Hakim. 100%
d. Prosentase penyampaian pemberita huan relaas
(prosentase akta cerai yang diserahkan
penggugat/ pemohon).
100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
0%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
100%
b. Persentase perkara yang dapat disele saikan
dengan cara sidang keliling. 40%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1
0%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas pu tusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
0%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti. 100%

RENCANA KINERJA
TAHUN 2014
1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Perbandingan perkara yang masuk dengan
perkara yang diselesaikan melalui mediasi 40,00%
100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan 100%
e. Persenatse perkara penolakan perka winan oleh
PPN yang diseleasikan. 0%
f. Persenatse perkara pencabutan ke kuasaan
Wali yang diselesaikan. 0%
g. Persentase perkara penunjukkan orang lain
sebagai Wali 0%
h. Persentase perkara Itsbat Nikah yang di
selesikan. 100%
i. Persentase perkara Wali Adhol yang
diselesaikan. 100%
j. Persentase perkara Kewarisan yang disele
saikan. 0%
0%
0%
0%
n. Persentase perkara Shadaqoh yang
diselesaikan. 0%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya
hukum dengan perkara putus :
- Banding
- Kasasi
10%
0%
0%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap 0%
didistribusikan ke Majelis 100%
c. Perbandingan perkara yang masuk dengan
Majelis Hakim. 100%
d. Prosentase penyampaian pemberita huan relaas
(prosentase akta cerai yang diserahkan
penggugat/ pemohon).
100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
0%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
100%
b. Persentase perkara yang dapat disele saikan
dengan cara sidang keliling. 45%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1
0%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas pu tusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
0%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti. 100%

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu, Telp/Fax. 0755-70017
MUARA LABUH – 27376
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/1018/Kp.04.2/XII/2012
T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( LAKIP ) Tahun 2012 pada Pengadilan Agama Muara Labuh dipandang perlu menunjuk
Tim Penyusun LAKIP dimaksud;
b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan
ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akunta
biltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada Pengadilan Agama Muara Labuh;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 diktum ketiga tentang Penyusunan Dokumen Penetapan
Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama ke atas;
Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ....
Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : ......./SEK/01/XII/2012 tanggal .... Desember 2012
tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011 Nomor : 0347/005-01.2.01/03/
2012, tanggal 9 Desember 2011;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
sebagai Tim Penyusunan Laporan Akunta biltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012
pada Pengadilan Agama Muara Labuh;
Kedua : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Penyusunan Laporan Akunta biltas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP meliputi sebagai berikut :
a. Menginfut data dari bagian kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh.
b. Menyusun dan mencetak Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun 2012.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : MUARA LABUH
Pada tanggal : 31 Desember 2012.
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH,
NIP. 19530612 198303 1 004
TEMBUSAN :
1. Yth. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu, Telp/Fax. 0755-70017
MUARA LABUH – 27376
Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.
Perihal : Penunjukan Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2012.
Nomor : W3-A9/1018/Kp.04.2/XII/2012
Tanggal : 31 Desember 2012.
No N a m a / NIP
Pangkat/
Golongan
Ruang
Jabatan Kedinasan Jabatan
Kepanitiaan
Ket
1 ERMAWATI.M, BA.
NIP. 19540720 198203 2 001
Penata Tk.I
( III/d )
Panitera/Sekretaris Ketua
2 DARNIALIS, S.Ag.
NIP. 19651113 199401 2 001
Penata Tk.I
( III/d )
Wakil Sekretaris Sekretaris
3 W A R L I A T I
NIP. 19620311 198603 2 001
Penata Muda Tk.I
( III/b )
Kepala Urusan Umum Anggota
4 S Y A F R I Z A L
NIP. 19650911 199303 1 004
Penata Muda
( III/a )
Kepala Urusan
Keuangan
Anggota
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH,
NIP. 19530612 198303 1 004

Lakip 2012 pa muara labuh

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Lakip 2012 pa muara labuh

Similar to Lakip 2012 pa muara labuh (20)

More from pamuaralabuh

More from pamuaralabuh (20)

Lakip 2012 pa muara labuh